Reteh (detikriau.org) – Jajaran Polsek Reteh Kabupaten Inhil meringkus seorang warga tanjung balai karimun provinsi Kepulauan Riau. Warga jalan Telaga Riau, AA (52) ini kedapatan membawa narkotika sejenis sabu-sabu. Senin (1/9/2014) kemaren.

Berdasarkan keterangan Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo SIK MSi, melalui kapolsek Reteh AKP Dwi Wanto, pelaku sebelumnya memang sudah menjadi target.

“Pelaku tak berkutik setelah kita temukan barang bukti di dalam salah saku yang disimpanya di dalam kotak rokok,” jelasnya, Selasa (2/9).

Bersama pelaku, polisi mengamankan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 paket dengan berat 20 gram berikut satu unit motor metik yang digunakan pelaku saat ditangkap di jalan Pasar Bom, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh

Atas perbuatan itu pelaku dijerat dengan Pasal 112 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.(dro/*1)

“Diawali dengan Pedagang disekitar lokasi pelabuhan LLASDP”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir mulai melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan disepanjang jalan Yos Sudarso Tembilahan. Penertiban diawali terhadap pedagang yang mangkal disekitar pelabuhan LLASDP.

Dalam oprerasi ini petugas Satpol PP bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polsek KPPP dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

“Kita sengaja mengawali penertiban pedagang di lokasi dermaga LLASD karena besok, rabu (3/9/2014), dermaga ini akan menjadi tempat pelepasan JCH Inhil menuju embarkasi Batam,” Ujar Kakansatpol PP Inhil, TM Syaifullah, selasa (2/9/2014)

Secara bertahap, dtambahkan mantan sekretaris Dinas Perhubungan Inhil ini, Satpol PP juga akan melakukan penertiban pedagang dilokasi lainnya sepanjang jalan Yos Sudarso. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menciptakan ibu kota Kabupaten Inhil ini menjadi bersih dan rapi.

“ Sebelumnya kita akan terus melakukan sosialisasi kepada para PKL agar adanya pemahaman bahwa berdagang dilokasi yang memang bukan peruntukannya itu menyalahi aturan. Secara prosedur kami akan bekerja sesuai ketentuan dan perudang-udangan yang berlaku,” Tandas TM Syaifullah. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sempena peringatan HUT ke 69 TNI, Kodim 0314 Inhil taja bhakti sosial (Baksos) donor darah  bertempat di Makodim setempat jalan Ahmad Yani Tembilahan, Selasa (2/9).

“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kami prajurit TNI terhadap kebutuhan sosial kesehatan kemasyarakat. Dengan donor darah ini kita berharap dapat sedikit membantu masyarakat yang membutuhkan darah di PMI,”ungkap Dandim, Letkol Inf FP tarigan, selasa (2/8/2014).

Selain donor darah yang melibatkan sekitar 150 prajurit, Kodim 0314 juga akan menggelar kegiatan pembuatan lubang resapan air (Biopori), Anjangsana ke panti asuhan, Ziarah Nasional ke Makam Pahlawan (TMP) Yuda Bhakti dan puncaknya upacara HUT TNI akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2014 mendatang.

Selain melibatkan prajurit TNI jajaran Kodim 0314 Inhil, baksos ini juga dihadiri ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, Wakil Ketua Pelayanan Sosial PMI Markas Inhil, Irianto, mahasiswa , anggota Pramuka dan Persatuan Pemuda Pancasila.(dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Menyelamatkan perkebunan kelapa masyarakat tidaklah mungkin dilakukan dengan langkah sporadis dan asal-asalan. Agar berhasil, penyelesaian harus dilakukan secara menyeluruh, terencana dan bertahap.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, H Bakri saat berbincang dengan detikriau.org diruang kerjanya, selasa (2/9/2014). Dikatakannya, persoalan perkebunan kelapa rakyat setakat ini sudah berada dalam ambang yang sangat kritis. Untuk melakukan penyelamatan sumber terbesar penghasilan masyarakat Inhil ini haruslah diambil langkah-langkah segera. Jika tidak, maka nasib perkebunan dan petani inhil lambat laun akan semakin hilang.

Menurut politisi partai Demokrat Inhil ini, Pemkab Inhil dengan berbagai upaya terus melakukan upaya penyelamatan. Berbagai program dengan dana milyaran telah digelontorkan namun seakan-akan hasil jerih payah upaya ini tidak menimbulkan bekas. Perkebunan kelapa rakyat terus terendam, diserang hama, tingkat produksi menurun dan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat seakan-akan semakin pupus.

Menurut H Bakri, penanganan kerusakan perkebunan kelapa rakyat yang dilakukan selama ini cenderung dilakukan secara sporadis dan tidak terencana. Akibatnya, usaha sekeras apapun yang dilakukan sangat wajar jika tidak tampak membuahkan hasil yang baik.

“langkah awal harusnya ada blue print yang jelas. Didalamnya berisikan pemetaan berbagai persoalan yang menyebabkan kerusakan perkebunan hingga langkah-langkah yang harus dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan terus menerus,” Ujar H bakri.

Jika berbagai persoalan telah dipetakan dalam kerangka acuan besar, barulah persolan-persoalan ini diurai dalam sub-sub bagian dan diselesaikan secara bertahap dan terus menerus.

“Ini yang tidak kita lakukan selama ini. Jika inti persoalannya sudah terpetakan, baru kita mulai penyelesaian secara bertahap dalam langkah yang terstruktur. Tidak hanya oleh Dinas perkebunan tetapi harus dilakukan secara bersama-sama oleh instansi terkait lainnya. Saya yakin jika ini dilakukan lambat laun perkebuan kelapa rakyat akan dapat kembali mampu kita selamatkan,” Ujar H Bakri

Diakhir kalimatnya H Bakri berharap usaha penyelamatan perkebunan kelapa rakyat secara menyeluruh, terstruktur dan terus menerus ini dapat ditindaklanjuti dalam masa lima tahun kedepan kepemimpinan HM Wardan dan H Rosman Malomo.

“capaian keberhasil target penyelamatan perkebunan kelapa rakyat ini juga akan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya kepemimpinan berjargonkan Warohmah ini.” Tandas H Bakri. (dro/adv dprd inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Besok, rabu (3/8/2014), sebanyak 567 Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Inhil diberangkatkan dari pelabuhan LLASD Tembilahan menuju Batam. Calon tamu Allah ini direncanakan akan dilepas secara langsung oleh Bupati Inhil, HM Wardan.

Menurut Keterangan Kabag Kesra Setdakab Inhil, Arifin, tahun-tahun sebelumnya biaya tranportasi lokal yang dikenakan bagi setiap JCH mencapai Rp 4 jutaan. Namun di musim haji 2014 ini, seluruh biaya tranportasi lokal ditanggung oleh Pemkab Inhil.

“tidak ada lagi pungutan, semuanya diberikan secara gratis. Ini merupakan komitmen Bupati untuk meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan JCH,” Ujar Arifin.

Sebelum ke pelabuhan LLASD ditambahkan Arifin, seluruh JCH akan dikumpulkan di Masjid Agung Al Huda Jalan Jendral Sudirman Tembilahan. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan diwakili Asisten I Setdakab Inhil, Darussalam menghadiri kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Administrasi Kependudukan TH 2014. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Puri Cendana jalan lingkar Tembilahan ini juga dihadiri oleh Kadisdukcapil Inhil, Tengku Edy Efrizal serta beberapa Pejabat  Eselon dan SKPD di lingkungan Pemkab Inhil. Selasa (2/9/2014)

Sosialisasi yang di laksanakan selama satu hari ini menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kependudukan (Disnakertranduk ) Propinsi Riau dengan peserta Camat dan SKPD  lingkungan PEMKAB Inhil.

Dalam sambutan Bupati Inhil yang dibacakan Asisiten I menyatakan bahwa dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak Administratif Kependudukan dalam pelayanan publik, serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan  dokumen  kependudukan, tanpa ada yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

“Saya mengharapkan kegiatan sosialisasi ini  tidak berhenti sampai disini saja tapi perlu berlanjut melalui suatu evaluasi dari kita semua, terutama bagi pihak-pihak yang terkait guna mengetahui sejauh mana dampak positif bagi peserta,” Pesan Bupati

Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta  agar mengikuti kegiatan ini dengan  sunguh-sunguh dan penuh rasa tanggung jawab, sehinga  dapat lebih memahami dan lebih menguasai materi yang diberikan, disamping dapat berbagi pengetahuan kepada teman-teman PNS yang belum berkesempatan mengikuti acara seperti ini.

Menurut Ketua panitia, H.Alintar, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan aparatur catatan sipil tentang perundang-undangan administrasi kependudukan dan perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan amanat UU No. 24 TH 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Penerapan  KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung  terbangunnya akurasi database di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun database kependudukan secara Nasional.(gus/adv pemkab inhil)