Tembilahan (detikriau.org) – Melalui media, masyarakat pedagang kawasan pujasera meminta agar keluh kesah dan kekecewaan mereka mendapatkan perhatian dari orang nomor satu dinegri seribu parit.

Sebagai seorang pimpinan, Bupati menurut mereka adalah tumpuan pengaduan masyarakat yang sangat diyakini mereka memiliki pemikiran yang arif, adil dan berpihak kepada masayarakat kecil.

“Tolong perhatikan kesusahan kami pak, kami hanya mengumpulkan rezky serupiah demi serupiah untuk kehidupan kami, salahkah kalau kami juga berharap mendapatkan perhatian pemerintah dengan diberikan fasilitas untuk mendapatkan rezky?” Permohonannya kepada Bupati Inhil melalui detikriau.org, jum’at (6/9/2014)

Kebijakan Disperindag Inhil dengan mengutamakan pemberian hak lapak dagangan bagi pihak yang mengaku pemilik asset pemda (pihak kedua.red) menurut mereka akan menyebabkan mereka kehilangan sumber mata pencaharian.

Apalagi juga ada keharusan bahwa pihak kedua tidak dibenarkan untuk menyewakan lapaknya kepada pihak lain. Kata Disperindag, untuk menjamin dipatuhinya ketentuan ini, dalam jangka waktu 1 bulan mereka kembali akan melakukan chek fisik.

“Dari dulu ketentuannya memang seperti itu, bukankah memang seharusnya lapak itu harus dipergunakan sendiri oleh pihak kedua? Tapi faktanya mereka juga menyewakan kepada pihak ketiga dan ini sudah berjalan bertahun-tahun bahkan sejak pertama pujasera didirikan. Bukankah juga tidak ada tindakan?” Pertanyakannya

Hari inipun ditambahkannya, pihak kedua sudah ada yang berkomunikasi dengan pihak ketiga, mereka nyatakan bersedia kembali menyewakan lapak kepada pihak ketiga yang selama ini menyewa kepadanya. Dengan catatan saat dilakukan chek fisik, pihak ketiga harus menyatakan bahwa ianya hanyalah “anak buah” bukan menyewa. Lapakpun harus disampaikan adalah milik pihak kedua.

“tidak mungkin disperindag tidak mengetahui akal-akalan seperti ini. Yang jelas kami merasa pemerintah sudah tidak berpihak kepada masyarakat kecil seperti kami. Tolong kami pak Bupati,” Sampaikannya dengan nada suara hiba.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) menggambarkan lemahnya Pemerintah Daerah dalam upaya membelanjakan program kegiatan yang sudah disepakati. Tertundanya beberapa program kegiatan tentunya akan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat dan daerah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar), Edi Haryanto membacakan rekomendasi dan saran Banggar dalam rapat paripurna ke delapan, masa sidang ke II tahun sidang 2014 tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan APBD Inhil tahun 2014 betempat diruang Rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, Jum’at (5/9/2014) sore

Menurut Banggar kejadian yang terus berulang-ulang setiap tahunnya ini harusnya dapat dijadikan pembelajaran bagi Pemerintah Daerah dan diharapkan kedepannya tidak lagi kembali berulang.(dro/adv DPRD Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) –DPRD Inhil melaksanakan rapat paripurna ke 8 masa sidang ke II Tahun sidang 2014 bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan. Jum’at (5/9/2014) kemaren

Dalam sambutannya, pimpinan sidang, Ketua DPRD Inhil, HM Raus Walid menyatakan bahwa rapat peripurna ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) serta penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA PPAS.

“Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang ditandatangani hari ini nantinya akan dijadikan sebagai sarana dan arah kebijakan pemerintah daerah serta menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan APBDP,” Ungkap Raus walid yang saat itu didampingi Wakil Ketua DPRD Inhil, Jubair Malomo, Muslimin dan Dani M Nursalam.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir secara berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga program-program pembangunan yang pro rakyat harus kedepankan.

Untuk itu, semangat memacu pembangunan melalui Spirit Baru Inhil perlu digelorakan sebagai manifestasi dari kesungguhan dalam pembangunan, sehingga akan memacu semangat untuk terus mencari dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan agar kebutuhan masyarakat untuk pembangunan dapat dipenuhi.

“Saya menyadari bahwa untuk saat ini, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat kita tampung mengingat kemampuan anggaran kita masih terbatas” Sampaikan Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dalam pidatonya pada rapat paripurna ke delapan masa sidang ke II Tahun sidang 2014 tentang penandatatanganan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan APBD Inhil tahun 2014 bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, Jum’at (5/9/2014) kemaren.

Dengan telah disepakatinya Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, ditambahkan Wabup maka Eksekutif dan Legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indragiri Hilir yang sejahtera lahir dan batin

Kemudian dengan mengingat waktu yang semakin mendekati akhir tahun dan masa bertugas DPRD periode 2009-2014 yang tinggal menghitung hari, maka Wabup berharap agar dapat melakukan langkah-langkah percepatan, dengan harapan masih memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ini.

“Untuk itu, saya mengajak semua komponen pemerintahan dan masyarakat Indragiri Hilir untuk selalu saling mengisi, saling bersinergi, dan lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi, guna mencapai hasil yang optimal dalam rangkaian kegiatan penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 maupun agenda berikutnya yaitu Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 yang diharapkan dapat ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.” Tandas Wabup.(dro/adv pemkab inhil)

“Laga Sepak Bola Persahabatan di Stadion Beringin Tembilahan”

Tembilahan (detikriau.org) – Persih All Star berhasil mengungguli Persires All Starr dengan skor ( 2-1 ) dalam pertandingan pertandingan persahabatan di Stadion Beringin Tembilahan. Persih All Star dikomandoi Wabup Inhil, H Rosman Malomo sedangkan Persires All Star oleh Bupati Inhu Yopi Aryanto. Sabtu (6/9/2014) .

Usai melakukan Pertandingan Persahabatan, kepada Awak Media, Wakil Bupati inhil mengatakan sangat menyambut baik atas kunjungan Bupati Inhu serta rombongan ke Kabupaten Inhil dengan melakukan berbagai kegiatan salah satunya pertandingan bola kaki dalam rangka mempererat silaturahmi.

“ kita merupakan Kabupaten yang bertetangga. Namun kondisi alam antara Inhil dengan Inhu sangatlah berbeda, dan kedepan insya Allah kita akan melakukan kunjungan Balasan ke Kabupaten Inhu.” Sampaikan Wabup. (gus/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan pemberian hak berdagang di kawasan kuliner “kelapa gading” bagi pihak penyewa lapak eks pujasera jalan kapten muchtar langsung dari pemda (pihak kedua.red) dan sekaligus memanfaatkannya sebagai tempat berdagang.

Prioritas selanjutnya diberikan kepada pihak ketiga yang menyewa kepada pihak kedua serta pihak kedua yang kiosnya terbakar beberapa waktu yang lalu.

Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Disperindag Inhil, H Fahrolrozy kepada awak media diruang kerjanya, jum’at (6/9/2014). Dikatakan mantan Kadishub inhil ini, setelah satu bulan berjalan, pihaknya akan kembali melakukan chek fisik di kawasan kuliner “kelapa gading”, jika nantinya didapati adanya pihak kedua yang kembali menyewakan kepada pihak lainnya, maka hak kepemilikan lapak dagangan pihak kedua akan dicabut dan dibatalkan.

“kita sudah lakukan pencabutan nomor undian bagi pihak kedua eks pedagang pujasera yangmemiliki surat-surat. Dari 120 lapak di kawasan kuliner kelapa gading, 81 lapak sudah di undi,” Jelas Fahrolrozy

Dalam kesempatan pencabutan undian itu, Fahrolrozy juga mengakui ada pihak kedua yang memiliki surat hingga 5 buah, ia memutuskan hanya memberikan hak sewa maksimal sebanyak 2 lapak.

Dalam proses pencabutan undi ini, fahrolrozy mengaku memang panggil pihak kedua dan pihak ketiga, artinya disperindag menurutnya memberikan kesempatan kepada kedua pihak ini untuk berembuk akan kelanjutan kesepakatan mereka berdua.

“waktu mereka membuat kesepakatan kita tidak pernah diberitahu, jadi hari ini jangan kami yang disalahkan,” Kilah Fahrolrozy

Terkait informasi kritikan masyarakat bahwa sebahagian besar pihak kedua adalah juga oknum PNS, Fahrolrozy mengaku tidak mengetahui akan hal ini.

Ditambahkan Fahrolrozy, tangal 8 atau selambatnya tanggal 10 september mendatang kawasan kuliner kelapa gading sudah dioperasionalkan. Saat ini progress pengerjaanya sudah mencapai 80 persen.

“untuk sekedar di informasikan bahwa pembangunan kawasan kuliner kelapa gading dibiayai melalui dan csr Surya Dumai Group, Sinar Mas Group dan PT Bayas Biofuels,” Tandasnya. (dro)