TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut agar menyelesaikan program kegiatan tepat waktu. Meski demikian pekerjaan itu harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita minta seluruh SKPD mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik namun tentunya tetap memperhatikan standar oprasional prosedur (SOP) yang berlaku,”ujar Bupati Inhil baru-baru ini di Tembilahan

Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, kemampuan seorang pejabat dalam mengelola program yang sudah dibuat akan mempengaruhi penilaian untuk promosi jabatan. Oleh sebab itu sarannya, jalankanlah tugas sebagai amanah yang harus dipenuhi.

Khusus bagi satker yang berkaitan langsung dengan pembangunan sarana dan prasarana hendaknya tetap memperhatikan apa yang menjadi aturan.

“Saya berharap sebelum akhir tahun anggaran seluruh paket kegiatan mampu dikerjakan dan diselsaikan dengan baik,” Tambah Bupati

Bupati mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak kegiatan yang belum teralisasi secara maksimal. Hal itu tentu menjadi catatan pemerintah untuk dapat diselesaikan dengan tuntas pada massa-massa mendatang.(dro/*1/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – sebanyak 445 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang tergabung dalam kloter 4 sudah berada di Madinah. Selain dalam kondisi sehat para JCH juga sudah menunaikan ibadah salat arbain.

“kita sudah tiba di Madinah dan juga sudah menjalani ibadah salat arbain. Seluruh jamaah berada dalam keadaan sehat,”Sampaikan Petugas Haji, Harun , melalui sambungan selulernya.

Menurutnya kondisi cuaca Madinah mencapi 40 derajat celscius. Meski demikian para JCH masih dalam kondisi fit dan siap untuk menunaikan ibadah sunah dan wajib.

“Sesuai jadwal kami akan berada di Madinah sampai tangal 12 September mendatang. Kemudian baru selanjutnya berangkat menuju Kota Mekkah untuk menunaikan ibadah berikutnya,” jelas Harun.

Masih menurut Harun, salat Arbain adalah sebuah istilah ibadah shalat fardhu yang dilakukan sebanyak 40 kali tanpa terputus sekalipun di Masjid Nabawi Madinah. Shalat arbain merupakan salah satu kegiatan yang ditradisikan oleh sebagian besar umat Islam di dunia.

Dalam melaksanakan shalat arbain, jamaah praktis harus tinggal di Madinah minimal selama delapan hari.

Kegiatan tersebut didasarkan pada hadis riwayat Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Barang siapa shalat di masjidku (nabawi) empat puluh kali shalat yang tidak terputus, maka ia akan ditulis terbebas dari neraka, selamat dari siksa dan terbebas dari sifat munafik.” (dro/*1)

Tembilaha (detikriau.org) – Wakil Bupati inhil, H Rosman didampingi Istri Hj Siti Bungatang melepas keberangkatan JCH Kloter 8 Inhil menuju Embarkasi Batam. Dalam kesempatan itu, Wabup juga tampak didampingi Ass II Setda Kab. Inhil, Kepala Kemenag Kab. Inhil, Wakapolres dan SKPD di Lingkungan Pemkab Inhil. Ahad (7/9/2014)

Jamaah Calon Haji Kab. Inhil yang tergabung dalam kloter 8 embarkasi Batam berjumlah 121 orang dari total 568 Jamaah Calon Haji Kab. Inhil TH 2014. Pelepasan yang di pusatkan di Pelabuhan LLLASDP Tembilahan di awali dengan tepung tawar oleh Wakil Bupati Inhil di Halaman Mesjid Raya Al-Huda Tembilahan.

Pada Keberangkatan JCH Inhil Kloter 8 ini terdata JCH tertua atas nama Ahmad Bin Marsad Afit dengan usia 92 TH asal Kec. Tembilahan dan JCH termuda atas nama Ibu Yusnita Binti Edward syarkawie dengan usia 29 Tahun asal Kec. Tembilahan.

Dalam sambutannya Wabup mengatakan bahwa dapat hadir pada kegiatan serupa ini merupakan suatu kebahagian tersendiri bagi dirinya dimana ia dapat bertemu dan bertatap muka dengan seluruh jamaah Calon Haji.

“semoga pertemuan ini mendapat rahmat dari Allah SWT.” Doa Wabup

Tak lupa Wabup juga mengingatkan kepada seluruh Jamaah untuk selalu menjaga kesehatan karena perjalanan suci ini memerlukan fisik yang prima. Selama melaksanakan Ibadah Haji di Makkah Al-Mukarramah di harapkan menjadi contoh bagi jamaah Haji lain dengan selalu mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. terakhir beliau berharap semoga pelaksanaan ibadah Haji ini menjadi Haji yang Mambrur.

“Atas nama Pemda saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh penyelenggara dan petugas Haji serta seluruh Jamaah Calon Haji karena kegiatan ini sudah menjadi Iven tahunan Khususnya di Kab. Inhil.” Tandas Wabup. (gus/adv pemkab inhil)

detikriau.org – Penelitian terbaru mengungkapkan balita yang terbiasa dengan komunikasi dua bahasa memiliki IQ yang lebih tinggi.

Maka jika ingin anak cerdas, ajarkan mereka sejak dini sedikitnya dua bahasa.

dikutip dari inilah.com, Penelitian oleh Departemen Psikologi Universitas Nasional Singapura Fakultas Seni dan Ilmu Sosial merupakan penelitian jangka panjang yang melibatkan ibu-ibu di Singapura dan balita. Terbagi dua kelompok, satu bahasa dan du satu bahasa.

Peneliti memperlihatkan gambar berwarna kepada bayi, gambar beruang atau serigala.

Hasilnya, bayi berusia enam bulan yang mendapat praktek dua bahasa lebih cepat akrab dengan gambar ketimbang balita hanya bicara dengan dua bahasa.

Bayi yang terbiasa dengan dua bahasa menjadi lebih cepat bosan ketimbang bayi satu bahasa.

Bayi yang terbiasa dua bahasa memandang lebih lama setiap gambar yang diperlihatkan. Itu tidak terjadi dengan bayi terbiasa satu bahasa.

Melansir dailymail, Jumat (5/9/2014) penelitian ini terpublikasi online dalam edisi terbaru jurnal ilmiah Child Development.

Sementara studi terdahulu, bayi yang cepat menjadi bosan dan selalu mencari yang baru merupakan indikator umum usia prasekolah dan menunjukkan adanya perkembangan baik.

Itu erat kaitan dengan kemampuan kinerja yang baik akan konsep, kognisi nonverbal, bahasa ekspresif dan reseptif dan tes IQ.

Bayi yang cepat bosan menunjukkan kinerja yang lebih tinggi akan kemampuan kognitif dan bahasa ketika kelak besar. Sedangkan menatap lama gambar menunjukkan bahwa mereka selalu mencari hal-hal yang baru.

“Pembiasaan visual bekerja luar biasa karena hanya membutuhkan waktu beberapa menit dan mengkapitalisasi pada bayi yang melakukannya secara alami, cepat menjadi tertarik pada sesuatu yang baru dan kemudian dengan cepat beralih ke sesuatu yang lain,” kata Professor Leher Singh, pemimpin penelitian.

JAKARTA — Gugatan lima mahasiswa dan alumnus Universitas Indonesia (UI) terhadap pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal prinsip itu yang menjadi salah satu dasar negara ini. 

“Jika permohonan uji materi tersebut dikabulkan MK, maka itu sama saja artinya negara tidak lagi menjamin warganya untuk menjalankan hukum agama yang  mereka anut,” kata pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, Sabtu (6/9).

Asep menuturkan, Indonesia memang bukan negara agama. Namun ada beberapa aspek yang mendasari sistem hukum yang diterapkan di negara ini.

Salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk menjalankan hukum agamanya masing-masing. Termasuk di dalamnya masalah pernikahan.

“Masalah perkawinan itu wilayahnya agama. Oleh karena itu, jika pasal 2 ayat 1 dibatalkan maka itu artinya hukum negara bakal menabrak hukum-hukum agama,” katanya.

Menurutnya, posisi negara hanya sebatas mencatat adanya peristiwa hukum perkawinan (fungsi administrasi). Sementara, sah atau tidak sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan negara.

“Dengan kata lain, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengabsahkan sebuah perkawinan. Karena sumber hukum perkawinan itu sendiri berasal dari hukum agama, bukan hukum buatan manusia,” tuturnya.

Ia menambahkan, salah satu fungsi hukum agama adalah mencegah para penganutnya dari berbuat dosa. Sementara menurut pandangan agama yang diakui di Indonesia, menikah dengan orang berbeda keyakinan itu termasuk dosa.

Oleh sebab itu, Asep tidak setuju bila pasal 2 ayat 1 UUP 1974 dihapus. “Kalau dihapus, itu bukan sekadar inkonstitusional lagi namanya, tapi sudah melegalkan warga negara untuk berbuat dosa. Hal semacam ini tidak boleh dilakukan oleh negara yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasannya,” kata Asep.

Sebelumnya, lima mahasiswa dan alumnus Universitas Indonesia (UI) mengajukan judicial review UUP 1974 yang menyatakan perkawinan beda agama tidak sah. Mereka beranggapan pasal 2 Ayat 1 pada UU tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional mereka.

Para pemohon uji materi UUP 1974 itu adalah Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata dan Anbar Jayadi serta Luthfi‎ Sahputra.(republika)

JAKARTA — Pengamat Ekonomi Energi, Hendrajit menuturkan, presiden terpilih Joko Widodo dituding bersiap memasukkan pemain lama mafia minyak dan gas di jajaran kabinetnya.

Nama-nama seperti Rini Suwandi di Tim Transisi dan Ari Soemarno, mantan dirut Pertamina sebagai penasehat Jokowi, disebut-sebut sebagai pemain lama yang potensial menghasilkan kebijakan sumir di sektor migas yang dinilai Hendrajit bisa menyerang balik Jokowi.

Hendrajit menuturkan, sebelum jadi dirut Pertamina, Ari Soemarno pernah terlibat korupsi di sektor perikanan sebesar Rp 1,7 triliun. Selain itu, disinyalir muncul utak-atik peraturan menteri ESDM di zaman Ari menguasai Pertamina, buat menguntungkan segelintir pemburu rente.

Kalau nama mereka dipilih secara sadar, artinya strategi Jokowi berbeda dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih banyak memasukkan orang kepercayaannya untuk menguasai hulu migas. Politikus PDIP ini lebih fokus ingin menguasai bisnis hilir migas.

Tindakan Jokowi akrab Ari Soemarno dinilai Hendrajit bertentangan dengan pidato saat Muktamar PKB. Kala itu, Jokowi mengaku hendak menjalankan kebijakan migas bernuansa kontras dari 10 tahun terakhir.

“Kalau Jokowi-JK tidak memiliki kontras, malah memasukan pemain-pemain lama,” ujar Hendrajit dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (6/9).

Hendrajit menyebut Rini Soewandi pernah bekerja di Amerika, dan mengatur konsep liberalisasi ekonomi. Sementara Ari Soemarno, adik kandungnya itu, kemungkinan diplot menjadi menteri ESDM. Dalam diskusi ini, dia tidak merinci dari mana sumber-sumber informasi tersebut didapatkan.

Pengamat ini lebih lanjut menduga pertemuan di Bali antara Jokowi dengan SBY tidak hanya membahas kemungkinan harga BBM naik dan penyesuaian APBN. Tetapi sekaligus perundingan terselubung antara mafia hulu dan hilir.

“Jadi Jokowi pidato di muktamar PKB tidak jelas kontras skema seperti apa, hanya pintu masuk pemain lama,” tudingnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani menyebutkan lepas dari semua teori konspirasi yang disampaikan Hendrajit, faktanya SBY salah memilih menteri selama tiga tahun terakhir. Terbukti Jero Wacik terpaksa mundur karena tersangkut kasus pemerasan.

Karenanya, menurut Dewi, usai dilantik Jokowi diharapkan memilih sosok yang berkompeten untuk mengurusi migas dan tambang. “Kita tahu dulu Jero merupakan menteri pariwisata tapi malah ditunjuk sebagai menteri ESDM. Kita kaget karena (dia) pasti tidak tahu seluk beluk di migas seperti apa,” ujar Dewi.(republika)