TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar kompetisi sepak bola Liga Pendidik Indonesia (LPI). Kegiatan ini merupakan kerjasama Disdik dengan yang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Ada 8 Sekolah Menengah Atas yang mengikuti kompetisi ini,” Ujar Kepala Dinas Pendidikan Inhil, H Helmi D, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Suardi, Selasa (9/9/2014).

Delapan sekolah tersebut, yakni SMAN 1 Tembilahan, SMAN 2 Tembilahan, SMA PGRI Tembilahan, SMAN 1 Mandah, SMAN 1 Tanah Merah, SMAN 1 Tembilahan Hulu, SMKN 1 Tembilahan, dan SMKN 2 Tembilahan, Pemenangnya nanti akan mendapat tiket untuk LPI tingkat Provinsi Riau.

Selain menjadi ajang untuk menyalurkan minat, kompetisi tersebut juga bertujuan menjaring bibit-bibit muda yang berbakat khusus pada cabang olahraga (Cabor) sepak bola. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan melantik pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Inhil periode 2014-2017. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung Engku Kelana Tembilahan ini sekaligus disejalankan dengan kegiatan seminar kesehatan bagi kaum perempuan. Selasa (9/9/2014) 

Dalam amarannya bupati menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Inhil dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan bahwa program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang berbasis masyarakat, merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang.

“Oleh sebab itu kepada pengurus P2TP2A yang baru di lantik, saya menaruh harapan besar kiranya Saudara-saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik baiknya serta penuh tanggung jawab, dan dipundak Saudara-saudara pulalah Organisasi ini dapat berjalan dengan baik apabila Saudara-saudara melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas.” Pesan Bupati

Bersempena dengan kegiatan ini ditambahkan Bupati, juga akan dilaksanakan seminar tentang kesehatan perempuan. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemberdayaan perempuan, karena perempuan atau ibu merupakan aset bangsa, negara dan juga aset daerah yang harus diberdayakan dan dijaga kesehatannya.

Selain itu perempuan juga merupakan salah satu unsur kekuatan masyarakat, ditangannya lahir generasi harapan masa depan agama dan negara. Dengan kelembutan hati dan perasaannya, dengan kekuatan tekat dan kemauannya, dengan kegigihan dan keuletannya dalam melahirkan, merawat, dan mendidik buah hatinya, akan lahir generasi yang tangguh, bermartabat  dan berakhlak mulia, yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa, negara dan daerah tercinta. Kepadanya kita sandarkan proses peralihan generasi dan peradaban ini.

“Sehingga menjaga kesehatan bagi perempuan  menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupannya,” Tambahkan Bupati

Masih menurut Bupati, pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Untuk itu perlu pengetahuan agar kita bisa menjaga pola hidup sehat dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kegiatan seminar ini adalah salah satu upaya dan sarana untuk menimba ilmu pengetahuan, agar kita dapat mengetahui berbagai jenis penyakit dan dapat melakukan tindakan terhadap berbagai gejala penyakit itu, khususnya penyakit yang sering diderita oleh para wanita.

“Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh peserta yang berasal dari berbagai organisasi perempuan, kiranya dapat memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, dan saya berharap pengetahuan yang didapat melalui seminar ini dapat pula di kembangkan dan di informasikan kepada seluruh anggota organisasi masing-masing dan juga kepada seluruh masyarakat di Indragiri Hilir ini.” Tandas Bupati

Selain Bupati, kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM dan beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil. (rul/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejak 3 bulan terakhir, pemain Persatuan Sepak Bola Indragiri Hilir (Persih) mengaku belum menerima pembayaran honor.

Menurut Kapten tim Persih, Firman Usman dengan belum dibayarkannya honor ini, sebanyak 23 rekannya pasti akan sangat kerepotan karena uang tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan dirinya dan keluarga.

“Kami ingin mengadukan hal ini kepada Bupati. Karena sudah 3 bulan gaji kami tak dibayarkan oleh managemen Persih,”keluh Firman, kepada awak media dilokasi parkiran gedung Kantor Bupati Inhil.

Selama ini dikatakan Firman, ia sudah beberapa kali mencoba untuk menelpon dan mengirim pesan singkat kepada manager Persih (Junaidi), tapi menurutnya tak pernah direspon.

Kedatangan mereka ke kantor Bupati hanya sempat ditemui oleh Wakil Bupati, H Rosman malomo dan mantan manajer perish A Rasyid. Setelah dilakukan negosiasi, pemain bersedia untuk mengurungkan iatnya menemui Bupati dengan catatan Pemkab Inhil harus memfasilitasi upaya penyelesaian persoalan ini.

Manager Persih Tembilahan, Junaidi saat dikomfirmasi melalui sambungan selulernya, mengaku komit untuk membayarkan segala hak-hak pemain. Persoalan saat ini, disebabkan belum diterimanya bantuan keuangan dari donatur.

“Masalahnya tidak banyak,  donatur kita memberikan bantuan secara bertahap. Dengan demikian pembayaran gaji tentu secara bertahap pula. Kita minta para pemain untuk bersabar,” jawab Junaidi.

Persoalan lainya, lanjut Junaidi saat ini bantuan dari PSSI hanya sejumlah Rp 100 juta selama satu tahun. berbeda dengan bantuan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 400 juta per satu musim. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rapat paripurna ke 10 Masa Sidang ke II Tahun sidang 2014 tentang pemandangan umum fraksi terhdap penyampaian pidato pengantar Bupati Terhadap Perubahan APBD Inhil tahun 2014. Senin (8/9/2014) kemaren

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Inhil H. M Raus Walid serta 23 anggota DPRD Inhil lainnya. Rapat juga dihadiri oleh Bupati Inhil yang diwakili oleh Aisiten I, Darussalam, Unsur Muspida serta sejumlah pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Edi haryanto menyampaikan beberapa kritikan yang cukup keras diantaranta mengenai pengelolaan keuangan daerah yang cenderung semakin menunjukkan ketergantungan kepada dana perimbangan pusat. FPG meminta agar pemkab inhil lebih memaksimalkan penerimaan PAD melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

FPG juga meminta agr pemerintah lebih meningkatkan evisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran serta memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional.

Hal lainnya yang juga disoroti adalah masalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat, kecenderungan tingginya Silpa serta FPG meyoroti serta menyampaikan ungkapan kekecewaan akan capaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan dalam kurun waktu hampir satu tahun pemerintahan Warohmah. Serta beberapa kritikan lainnya terhdap pelaksanaan berbagai program bagi masyrakat.

Kemudian penyampaian pemandangan umum disusul oleh beberapa fraksi lainnya, yakni, Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), FPKB, Fraksi PDI-P, Fraksi Gerakan Bintang Nurani Pancasila (FGBNP), Fraksi Bintang Reformasi Keadilan (FBRK) dan Fraksi Amanat Bangsa (FAB). (dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rapat paripurna ke 10 Masa Sidang ke II Tahun sidang 2014 tentang pemandangan umum fraksi terhdap penyampaian pidato pengantar Bupati Terhadap Perubahan APBD Inhil tahun 2014. Senin (8/9/2014) kemaren

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Inhil H. M Raus Walid serta 23 anggota DPRD Inhil lainnya. Rapat juga dihadiri oleh Bupati Inhil yang diwakili oleh Aisiten I, Darussalam, Unsur Muspida serta sejumlah pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Edi haryanto menyampaikan beberapa kritikan yang cukup keras diantaranta mengenai pengelolaan keuangan daerah yang cenderung semakin menunjukkan ketergantungan kepada dana perimbangan pusat. FPG meminta agar pemkab inhil lebih memaksimalkan penerimaan PAD melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

FPG juga meminta agr pemerintah lebih meningkatkan evisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran serta memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional.

Hal lainnya yang juga disoroti adalah masalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat, kecenderungan tingginya Silpa serta FPG meyoroti serta menyampaikan ungkapan kekecewaan akan capaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan dalam kurun waktu hampir satu tahun pemerintahan Warohmah. Serta beberapa kritikan lainnya terhdap pelaksanaan berbagai program bagi masyrakat.

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) melalui jubirnya, Samsuddin jga menyoroti masalah rendahnya keterserapan angaran. Oleh karenanya FPP meminta agar pemkab inhil dapat lebih memaksimalkan sisa waktu yang ada agar program bagi masyarakat yang telah dianggarakan dan disetujui dapat terlasana dengan segera.

FPKB melalui Jubirnya, Herwanissitas juga mempertanyakan akan lambatnya serapan anggaran. Disamping itu, FPKB juga menyoroti kinerja beberapa SKPD diantaranya Dinas PU dan Perkebunan yang dinilai sangat lamaban sehingga berbagai program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat khususnya pada bidang perbaikan sektor perkebunan banyak yang tidak terselesaikan.

Beberapa hal lainnya yang juga mendapatkan sorotan adalah terkait kebijakan pembiayaan daerah termasuk penyampaian APBD yang dinilai disampaikan tidak tepat waktu.

Fraksi PDI-P melalui jubirnya, Zulkifli lebih mempertanyakan persoalan yang mendasari dilakukannya perubahan pada anggaran diantaranya, perkembangnan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya dan harus digunakan pada tahun berjalan, keadaan darurat termasuk keadaan yang luar biasa yang menyebabkan harus dilaukannya perubahan anggaran.

Fraksi Gerakan Bintang Nurani Pancasil (FGBNP) menyarankan agar Pemkab Inhil hendaknya lebih mematangkan setiap perencanaan dan kajian terhadap APBD dan APBD-P 2014. FGBNP juga menyroti persoalan akan masih rendahnya serapan anggaran serta memintakan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan aspirasi masyarakat.

Sedangkan Fraksi Bintang Reformasi Keadilan menyoroti akan banyaknya kerusakan jalan penghubung sehingga mnejadikan bahan tertawaan masyarakat kabupaten tetangga inhil. Perosalan lainnya, FBRK juga mempertanyakan belum juga terealisasinya honor insentif guru program magrib mengaji serta berbagai kritkan atas beberapa progam yang dijalankan Pemkab inhil lainnya. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Kebijakan Umum Pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan pada tahun 2014 secara factual dinilai menunjukkan adanya penurunan tingkat kemandirian dan bertambahnya ketergantuangan anggaran terhadap dana perimbangan yang berasal dari pusat.

Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Edi haryanto pada rapat paripurna ke X masa sidang ke II tahun sidang 2014 tentang pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD perubahan tahun 2014 bertempat diruang rapat faripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan.

Indikasi itu menurut fraksi golkar terlihat pada perbandingan realisasi PAD dengan Dana Perimbangan tahun 2014, yakni realisasi PAD sebesar Rp 107,87 Milyar dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1,48 Trilyun. Kondisi ini menurut FG menggambarkan bahwa proporsi PAD terhadap dana perimbangan mengambarkan semakin tingginya ketergantungan anggaran terhadap dana perimbangan yang berasal dari pusat.

“peningkatan PAD pada periode tahun 2014 jika dilihat dari target yang ditetapkan justru selalu pencapaian pajak daerah yang melampaui target yang ditetapkan,” Ujar FG

Mencermati hal ini mneurut FG tentunya perlu untuk mereview kembali penetapan target pajak dan retribusi dimana tingkat kenaikan target capaian yang diasumsikan pada target perolehan PAD dari tahun ketahun sangatlah kecil. Fakta ini sekaligus juga memberikan pembelajaran untuk bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam membuat asumsi penetapan target khususnya terhadap penetapan target pajak daerah.

“Kita menilai ada kecenderungan pihak eksekutif dalam menetapkan target tidak didasarkan atas besarnya potensi objek maupun subjek wajib pajak yang riil dan fisible yang dapat dipungut, namun hanya didasarkan pada prosentase pencapaian target yang sedikit ditingkatkan pencapaiannya,” praduga FG

Bersama ini FG juga mengaku mencermati sesungguhnya potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah masih belum intensif dan optimal digali sebagai sumber pendapatan daerah.

“Dengan diberlakukannya UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta telah disetujuinya perda kab inhil tentang pajak dan retribusi daerah, kami berharap kedepannya kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat mengali sumber pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang,” Pungkasnya(dro/adv pemkab inhil)