TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengingatkan pihak agen untuk menjual Gas LPG 3 sesuai dengan harga yang ditetapkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati.

Meski dalam waktu dekat ini akan ada kenaikan harga jual LPG bersubsidi, namun bukan berarti pihak agen bisa menaikan harga jual sesuka hati.

“Kita pinta agen menjual sesuai harga yang telah ditentukan,” ujar Kadisperindag Inhil, H Pahrolrozy, Kamis (18/9).

Diaktakan mantan Kadishubkominfo inhil ini, pihaknya hanya melakukan pengawasan dan pemantauan kalau terjadi kelangkaan dan sebagainya serta melaporkan dan mencarikan solusi dari persoalan tersebut.

“Jika ada pembatasan, itu bukan gawenya Disperindag,” Tambah Fahrolrozy

Pihak Provinsi sudah mematok kenaikan Gas tersebut sebesar Rp 1.350 per tabung dari harga semula. Sama halnya untuk Kabupaten Inhil yang akan disesuaikan dengan kondisi geografis namun tak berberda jauh dari harga yang ditentukan.

Pertamina menurutnya juga sduah berjanji akan menambah kuota LPG bersubsidi sekitar 30 ribu tabung. Jumlah itu diyakini dapat memenuhi kebutuhan konsumen.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bantuan Sosial (Bansos) berupa Beasiswa bagi Mahasiswa terancam tidak bisa dicairkan. Hal ini disebabkan adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Rekomendasi BPK yang menyebabkan bansos ini kita khawatirkan tidak akan bisa dicairkan. Ada temuan bahwa selama ini kita sudah melanggar aturan perundang-undangan. Kita dimintakan untuk tidak lagi merelialisasikan bantuan beasiswa itu,” Sampaikan Kabag Kesra Setdakab Inhil, HM Arifin.

Apalagi, lanjut Arifin, selama ini bansos beasiswa tersebut tidak terealisasi dengan baik sebagaimana peruntukannya. Dimana, mahasiswa yang mendapatkan bansos beasiswa sebagian ada yang bukan benar-benar mahasiswa yang tepat dan berhak menerimanya.

“Meskipun begitu, kita tetap berupaya dan sedang memikirkan solusinya. Semoga saja nanti ada jalan keluar terbaiknya,” Tandas Arifin.

Sebelumnya, perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Islam Indragiri mendatangi Kantor Bupati Indragiri Hilir, Kamis (18/9).

Kedatangan mahasiswa ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Inhil ini, terkait dengan pernyataan Kepala Bagian Kesra yang menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) beasiswa 2014 untuk mahasiswa terancam tidak dapat dicairkan.

“Kedatangan kami kesini untuk menanyakan langsung tentang pernyataan Kabag tersebut. Apa alasannya kenapa tidak bisa cair,” tutur salah seorang anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Inhil, Mirwan.

Dikatakan Mirwan, berdasarkan informasi yang telah didapat dari pertemuan dengan perwakilan Bagian Kesra tadi, hal ini akan segera ditindaklanjuti dengan menggelar rapat untuk mencarikan solusi atas bansos berasiswa yang tidak bisa dicairkan tersebut.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Pemilik kendaraan bermotor di kota Tembilahan mengeluh. pasalnya, Sentra Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kerap tutup. Satu-satunya penjelasan yang diberikan hanya tertulis diatas selembar kertas karton yang berbunyikan “ stok BBM Habis”.

“Kalaupun buka, paling-paling dalam hitungan 1 atau 2 jam. Selebihnya, SPBU tutup. Kondisi seperti ini pastinya akan menyusahkan pengguna kendaraan,” Protes Indra, warga Tembilahan melalui detikriau.org, Kamis (18/9/2014)

Menurut Indra, pembatasan BBM premium serta solar bersubsidi oleh pemerintah sudah dicabut. Tapi entah kenapa sampai sekarang masih terjadi kelangkaan yang menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan BBM.

Akibat SPBU kosong Indra mengaku terpaksa membeli bensin di pedagang eceran yang hargannya pastilah jauh diatas harga yang ditetapkan pemerintah.

“Mau bilang apa lagi, meskipun mahal, bensin tetap harus kita beli agar aktifitas tetap bisa berjalan,” ujarnya.

Rudy warga Tembilahan lainnyapun menyampaikan kritikan hampir senada. Dengan membelli bensin eceran dipinggiran jalan, ia mengaku biaya yang harus dikeluarkan setiap harinya pastilah bertambah. Menurutnya kondisi serupa ini bukanlah terjadi baru-baru ini tetapi sudah sejak bertahun-tahun.

“Harusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat kecil seperti kami tidak semakin disulitkan,” Harap Rudy.(dro)

Sungai Batang (detikriau.org) –  Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Inhil melakukan kunjungan kerja diKecamatan Sungai Batang. Kehadiran Kader PKK kabupaten Inhil ini disambut oleh Camat Sungai batang Nawawi S.sos M.si dan istri Hasnawati yang menjabat ketua TP PKK Kecamatan Sungai Batang.

Dr. Raihana Razak yang kali ini menjadi pemateri dalam pembinaan 10 Program pokok PKK berkesempatan memberikan penjelasan akan pentingnya arti kesehatan. Ia meminta kepada seluruh kader TP PKK Sungai Batang untuk menjadi motor pengerak memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan terutama bahaya nyamuk yang menjadi penyebab Deman Berdarah Dengue (DBD) serta Bahaya penyakit Filariasis atau kaki gajah yang disebabkan oleh cacing filarial yang dibawa oleh nyamuk.

“Sosialisasikan dan berikan pengertian kepada masyarakat agar mereka selalu menjaga kebersihan terutama menjaga tempat-tempat yang akan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk,” Ujar dr Raihana Razak

Kegiatan serupa ini memang selalu dilkaukan secara rutin oleh TP PKK Kabupaten Inhil. Dalam setiap kesempatan kunjungan kerja di Kecamatan seluruh Inhil, TP PKK Kabupaten selalu melakukan pembinaan seluruh kadernya akan pengelolaan Administrasi dan arti pentingnya 10 program pokok PKK.(way/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo Sik Msi memberikan apresiasi atas keberhasilan jajaran Polsek Reteh meringkus pelaku tindak penyalahgunaan Narkotika dan Bahan Berbahaya (Narkoba) jenis sabu-sabu. Keberhasilan ini diharapkan bukanlah yang terakhir, kedepan diminta kepada seluruh jajaran kepolisian Polres Inhil untuk lebih bekerja keras dalam menekan peredaran narkoba di Kabupaten Inhil.

Apresiasi ini disampaikan Kapolres melalui Wakapolres Inhil, Kompol Devy Firmansyah Sik dalam kata sambutannya pada acara pemusnahan Barang Bukti (BB) sabu-sabu seberat 9 gram hasil tangkapan polsek Reteh awal September 2014 yang lalu.

“Mewakili pimpinan, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan polsek reteh meringkus pelaku penyalahgunaan narkotika. Saya berharap kedepan seluruh jajaran kepolisian polres Inhil untuk lebih bekerja keras menekan peredaran barang haram ini,” Ujar Wakapolres, kamis (18/9/2014)

Ditambahkan Wakapolres, upaya untuk menekan semaksimal mungkin peredaran narkotika haruslah dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Narkotika merupakan bahan berbahaya yang nyata dapat merusak generasi penerus Bangsa.

Usai menyampaikan sambutan, pemusnahan BB Sabu-sabu pun dilakukan. 9 gram sabu-sabu yang terbungkus plastik beningpun dikoyak. Isinya kemudian dituangkan ke dalam blender. Sabu-sabu ini kemudian dicampur dengan air aki dan blenderpun dihidupkan.

Disaksikan oleh perwakilan Kejaksaan Negri Tembilahan, Pengadilan Negri dan pihak Pegadaian Tembilahan, cairan sabu-sabu bercampur air aki itupun ditumpahkan kesaluran drainase depan kantor Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan.

Sekedar mengingatkan, Sabu-sabu seberat 9 gram ini merupakan hasil tangkapan oleh Jajaran Polsek Reteh Kabupaten Inhil atas seorang warga tanjung balai karimun provinsi Kepulauan Riau, AA (52), Senin (1/9/2014) yang lalu.(dro)

Jakarta (detikriau.org) – Untuk peningkatan efektifitas kerja, PNS harus bekerja full 7 hari dalam seminggu. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak perlu lagi dibatasi dengan adanya hari libur.

Usulan ini disampaikan oleh Ormas sayap PKB, Garda Bangsa, Annas Nasihin. Ia mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK memberlakukan tujuh hari kerja. Dia menilai selama ini fungsi pengawasan PNS kurang sehingga perlu ada reformasi birokrasi.

Menurut Anas, reformasi birokrasi bukan hanya struktur kerja, tapi juga irama kerja, sehingga pemerintahan ke depan bisa lebih efisien, efektif dan reponsif. “Pemerintah bisa di disebut responsive jika PNS-nya bisa bekerja tujuh hari full tanpa hari libur. Tapi, tidak harus full juga kerjanya. Maksud saya hari liburnya bisa dipilih,” kata Anas dalam sebuah seminar dikutip dari suaranews.com.

Dalam seminar itu, Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla nyatakan akan mempertimbangkan usulan ini.

“Ini satu ide menurut saya revolusi dari Garda Bangsa bahwa libur pegawai pemerintah dibagi beberapa tahap, sehingga bekerja bisa dilakukan tujuh hari seminggu dengan sistem libur yang dibikin pilihan beberapa hari,” kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK,  Eko Sanjoyo di sela-sela Seminar Kebangsaan yang digelar Fraksi PKB MPR di Jakarta kemaren.(dro)