Tembilahan (detikriau.org) – Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir, Hj Zulaikah Wardan berharap agar kebudayaan melayu harus tetap lestarikan. Untuk itu, kebudayaan ini hendaknya diperkenalkan kepada generasi penerus sejak usia dini melalui kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk mewujudkannya, perlu adanya kerjasama dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dengan Dinas Pendidikan Inhil.  

“Budaya melayu adalah budaya terbesar di tanah air. Oleh karenanya sudah seharusnya jika terus kita jaga dan lestarikan agar ia tetap dikenal dan abadi,” Ujar Hj Zulaikah belum lama ini di Tembilahan.

Pengenalan sejak dini budaya melalui melalui kurikulum PAUD bisa dikemas kedalam berbagai kegiatan, semisal pengenalan tari melayu, seni pencak silat, kuliner masakan melayu termasuk lagu-lagu khas melayu.

Ia berharap jika upaya itu dilakukan sejak usia dini maka kebudayaan ini akan terus berada di jiwa para generasi penerus dan selamanya akan menjadi pribadi putra dan putri tanah melayu.

“Saya berharap agar hal ini disikapi oleh seluruh PAUD dengan bekerjasama dengan LAM serta Disdik,” Tandasnya. (dro/adv pemkab Inhil)

Jakarta – Tim dari PPIH Daker Makkah ‎dan Media Center Haji mengantar sepasang jamaah haji non kuota asal Surabaya yang sempat tersesat. Begini kondisi pemondokan jamaah haji yang merogoh kocek total Rp 80 juta per kepala itu.

“Penginapannya lebih bagus daripada rumah saya dan seperti rumah penampungan,”ungkap jamaah haji yang enggan disebutkan namanya itu, kepada Media Center Haji, Jumat (19/9) malam.

Tak ada gelang identitas seperti jamaah haji Indonesia pada umumnya. Memang jamaah haji non kuota tidak diberangkatkan oleh Kemenag. Mereka bahkan tidak tahu namanya tidak tercatat di daftar haji resmi Kemenag.

Butuh waktu sekitar dua jam untuk mencari pemondokan mereka. Ternyata penginapan pasangan jamaah haji tersebut masuk gang di sejiar Makam Ma’la dan dekat Masjid Jin yakni berada agak masuk gang.

Saat mau masuk ke dalam penginapan tampak dari luar hanya sebuah pintu besi. Harus melewati lorong kecil bertangga dan bau kotoran sebelum tiba di kamar kecil mereka. Pintu kamar mereka hanya ditutup kain ihrom putih dan handuk hitam.

Di dalam ada 8 ranjang sederhana berhadap-hadapan seperti di barak TKW. Kondisinya jauh sekali dibandingkan pemondokan jamaah haji yang paling minim sekalipun.

Tak ada penyejuk udara di kamar mereka. Sebagai pengganti AC, hanya kipas angin menderu menghembuskan udara panas Makkah. Fasilitas kamar mandi juga seadanya, hanya ada satu kamar mandi di luar kamar.

Karena minimnya fasilitas, ‎kadang-kadang jamaah haji non kuota ini memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepada jamaah haji resmi yang berangkat lewat Kemenag. Lalu bagaimana jamaah haji non kuota bisa berangkat ke tanah suci tanpa mengantre, hal ini selalu jadi persoalan yang dihadapi Kemenag setiap tahunnya.(detiknews)

MAKKAH – Kementerian Agama Republik Indonesia tidak berhenti mengimbau supaya warga yang berniat haji menghindari jalur haji non kuota.

Imbauan ini bukan tanpa alasan. Kebanyakan jemaah haji non kuota mengalami nasib kurang menguntungkan di tanah suci, terlantar karena tidak ada yang mengurus.

Cecep Nursyamsi, kepala Seksi Pengendalian PIHK Daerah Kerja Jeddah yang juga bertugas memantau masuknya haji non kuota di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah,  Jumat malam, 19 September 2014, menuturkan, biasanya jamaah haji non kuota ini masuk menggunakan visa ziarah, visa pekerja, atau visa undangan (calling call) dari Arab Saudi. Ada juga yang menggunakan visa haji, namun tidak banyak.

Jamaah yang menggunakan visa haji, biasanya turun di terminal haji secara bergerombol. Jika pakai visa ini, mereka tetap harus membayar general service sebesar US$277 per jemaah.

General service ini untuk fasilitas naqobah (transportasi) dan biaya maktab saat di Arafah. “Biasanya nanti akan keliatan mereka bergerombol,” kata Cecep, kepada tim Media Center Haji (MCH) Jeddah.

Namun jika menggunakan visa ziarah dan pekerja, mereka turun di terminal komersial. Jumlah haji non kuota, kata Cecep dari tahun ke tahun merosot.

Tahun 2011 lalu, jumlah mereka masih sekitar 3.000-an, tahun 2012 menyusut setengahnya jadi 2.000-an, begitu pula tahun 2013 yang tinggal sekitar 1.000-an.

Ciri-ciri mereka sebetulnya mudah dikenali. Pertama, tidak memiliki atribut, misal seragam khusus seperti halnya haji reguler atau haji khusus.

Kedua, tidak punya identitas resmi. Haji reguler menggunakan gelang sebagai identitas. Gelang yang harus digunakan jemaah selama beribadah itu bertuliskan, nama, nomor paspor, asal kloter dan embarkasi.

Kerugian menjadi jemaah haji non kloter, antara lain, tidak ada yang menjamin dalam hal akomodasi. Selama musim haji, pondokan-pondokan di Mekah sudah penuh karena disewa selama semusim. Alhasil mereka biasanya terlantar.

“Di Armina, walau mereka punya maktab khusus, tidak ada yang menjamin konsumsi. Biasanya mereka akan datang ke maktab-maktab haji reguler,” kata Cecep.

Kerugian lain, tidak ada yang melindungi karena tidak punya petugas atau pembimbing. “Misalnya, terjadi kematian tidak ada asuransi, bahkan sulit dikuburkan karena tidak ada pihak yang bisa bertanggung jawab. Kalau haji kuota kan yang bertanggung jawab pemerintah,” kata dia sambil menambahkan setiap tahun ada saja jemaah haji non kuota yang wafat.

Tahun ini, jemaah haji non kuota asal Surabaya diketahui tinggal di sebuah penampungan mirip barak TKI. Mereka harus membayar Rp80 juta per orang oleh seorang kiai untuk bisa berhaji tahun ini. (tribun)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati diwakili Sekda Kabupaten Indragiri Hilir, H Alimuddin RM menghadiri Dies Natalis XIV STAI Auliaurrasyidin dan Wisuda XII Program Sarjana. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Abdurrahman Siddiq Jl. Gerilya Tembilahan ini juga dihadiri oleh Unsur Muspida Inhil, Perwakilan Kopertis Wilayah XII Riau – Kepri serta orang tua Wisudawan/i dan undangan lainnya. Sabtu (20/9/2014)

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda mengatakan bahwa keberadaan STAI Auliaurrassyidin sebagai salah satu lembaga Pendidikan yang ada di Inhil patut untuk dipertahankan dan didukung keberadaannya.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis keagamaan, STAI uliaurrasyidin Tembilahan di harapkan dapat mengawal jalannya Pembangunan di Inhil dari persefektif pedidikan dan keislaman.

“Kepada civitas akademika saya berharap agar dapat terus bersinergi dan berinovasi untuk kemajuan pendidikan, sehingga akan di hasilkan lulusan atau alumni yang dapat berkarya dan berbakti Kepada Kabupaten yang kita cintai ini,” Ujar Bupati

Diakhir kata Bupati mengucapkan selamat kepada Wisudawan/ti. Bupati berpesan agar keberhasilan akademik ini dijadikan sebagai titik tolak untuk meraih keberhasilan dalam lingkup yang lebih luas.

Usai menyampakan sambutan Sekda yang di dampingi Ketua dan Kopertis Wilayah XII Riau-Kepri memberikan cendramata kepada lulusan peraih peringkat Cum Laude pada Prosesi wisuda ini atas nama Fitriani, S.Pd.I dengan IPK (3,77) dan yang kedua atas nama Haniyah, S.Pd.I dengan IPK (3,64).

Sekolah Tinggi Agama Islam ( STAI ) di bawah yayasan Auliaurrasyidin yang berdiri tahun 2000 sudah memiliki 2 Prodi Yaitu PAI dan PGMI yang pada saat ini sudah megalami perkembangan yang pesat. wisuda angkatan XII Program Sarjana T.A 2014 ini diikuti oleh 170 Wisudawan/ti.(gus/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) -Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan diwakili Sekretaris Daerah, H Alimuddin RM melantik sebanyak 8 Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Jum’at (19/9) sore.

Prosesi pelantikan yang dipusatkan di aula Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini turut dihadiri Asisten III Setda, H Afrizal, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Syaifudin dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Adapun 8 Pejabat Eselon III yang dilantik tersebut, terdiri dari 6 Kepala Bagian (Kabag) serta 2 Sekretaris pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Inhil tersebut diantaranya Marta Haryadi sebagai Kabag Hukum, HM Tarmizi Abdullah sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortal).

Kemudian, Ramdani sebagai Kabag Hubungan Masyarakat (Humas), Abbas Hasibuan sebagai Kabag Administrasi Pembangunan, Marzuki sebagai Kabag Perlengkapan, H Mansur sebagai Kabag Administrasi Perekonomian, HM Rasyid sebagai Sekretaris BP2MPD dan Rusmaidi sebagai Sekretaris Dinas PU.

Dalam sambutannya Sekda meminta kepada seluruh pejabat yang telah dilantik untuk segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tempat masing-masing untuk menggesa realisasi program dan pembangunan di Bumi Sri Gemilang.

“Saya minta Inspektorat melakukan pembatasan tugas antara pejabat yang lama dengan yang baru, agar masing-masing bisa langsung action dan menghindari terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan,” Pesan Sekda. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – 11 Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Inhil membentuk 7 fraksi. 5 fraksi penuh dan 2 fraksi gabungan.

Kelima fraksi penuh yakni, Fraksi PKB dengan 8 kursi diketuai oleh Edy Gunawan dan Sekretaris, Fadli. Kemudian Fraksi Golkar, 8 kursi dengan ketua HM Yusuf Said dan Sekretaris Yuliantini.

Selanjutnya Fraksi PDIP dengan 6 kursi, Ketua, Wisnaria dan Sekretaris Samino. Kemudian Fraksi PPP, 5 kursi dengan Ketua Malian Ghazali dan Sekretaris M Amin serta Fraksi Demokrat, dengan 5 kursi, ketua H Bakri H Anwar dan Sekretaris Hasmawi.

Sedangkan fraksi gabungan yakni fraksi gabungan Gerindra, Bulan Bintang, PAN dan PKS dengan jumlah 9 kursi diketuai oleh Hasnawie dan Sekretaris M Wahyudin. Dan yang terakhir adalah Fraksi Nasdem dan Hanura yang dinamai Fraksi Nasdem Plus dengan 4 kursi. ketua Taufik Hidayat dan Sekretaris Gusti Deseriansyah.

Pengumuman nama-nama fraksi, penetapan anggota dan pimpinan fraksi ini dilaksanakan pada rapat paripurna pertama masa sidang ke tiga tahun sidang 2014 bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Inhil sementara, Dani M Nursalam.

Rapat paripurna kali pertama masa jabatan anggota DPRD Inhil periode 2014-2019 ini juga dihadiri secara langsung oleh bupati Inhil, HM Wardan, Muspida Inhil dan sejumlah pejabat esselon dilingkungan pemkab inhil beserta 40 anggota DPRD Inhil.

“rapat paripurna ini beragendakan pembukaan masa sidang ke tiga sekaligus pengumuman nama-nama fraksi, penetapan anggota dan pimpinan Fraksi,” Sampaikan Dani M Nursalam.

parpol yang memiliki hak membentuk fraksi yaitu minimal memperoleh empat kursi DPRD. Tapi bisa juga parpol gabungan sepanjang jumlahnya minimal empat kursi DPRD.(dro/adv DPRD Inhil)