JAKARTA — PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Pilkada.

PDIP bahkan siap berbagi jatah kursi kabinet jika Demokrat dan partai lain mendukung mereka dalam pemilihan calon ketua DPR.

“Kami sudah meyakinkan partai lain. Kami siap mengurangi jatah kami (di kabinet),” kata Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).

Keputusan SBY mengeluarkan perppu meyakinkan PDIP untuk bekerja sama dengan Demokrat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Baik di parlemen mau pun pemerintahan.

Tjahjo mengatakan, komunikasi intensif terus dilakukan PDIP dan partai pengusung Jokowi-JK. “Saya kira kerja sama intensif terus dibangun, Hanura, dan Nasdem kemungkinan lobi penjajakan terus dilakukan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga sudah bertemu dengan SBY dan tokoh politik partai lain. Menurutnya, tawaran kursi kabinet merupakan hal wajar dalam proses tawar menawar politik.

“Seandainya ada tawaran itu wajar, itu bargaining politik, selama tidak mengganggu politik yang kita bangun,” katanya.

sumber: republika

JAKARTA – Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Salim Said mengatakan Indonesia harus mewaspadai lahinya gerakan Komunisme Gaya Baru (KGB). Gerakan ini akan memasukkan nilai-nilai komunisme ke dalam gerakan lain tanpa menyebut nama komunis.

“Komunisme secara kelembagaan di Indonesia sudah bangkrut. PKI (Partai omunis Indonesia) berkembang di dalam pemerintah yang berezim otoriter bukan demokratis,” ujarnya saat menghadiri Halaqoh Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia, di Kantor MUI Jakarta, Rabu (1/10).

Salim melanjutkan saat ini berbeda jauh dengan zaman saat PKI timbul dan berkembang. Menurutnya PKI hanya bisa tumbuh di zaman yang otoriter, seperti yang terjadi sebelum reformasi. Namun sebaliknya, PKI tidak bisa hidup di era demokrasi. Sebab PKI tidak memiliki common enemy, untuk dijadikan bahan konsolidasi.

Menurutnya Indonesia tidak akan menjadi negara besar tanpa mengusung sistem demokrasi yang baik. Banyaknya bangsa, keyakinan dan ideologi di dalam indonesia, kata dia, mengharuskan Indonesia memperbaiki sistem berdemokrasi.

“Jika ada kekurangan dalam berdemokrasi maka yang bisa menjawab kekurangan tersebut adalah waktu dan proses,” ujar dia.

Dia menyayangkan mundurnya proses demokrasi di tanah air. Salim menyebut, kemunduran demokrasi di Indonesia ditandai dengan pencabutan hak rakyat untuk memilih kepada daerah. “Karena, demokrasi urusan semua elemen bangsa, bukan cuma elit partai saja,” ujar dia.

Sebab menurutnya dalam negara demokrasi, semua orang berpartisipasi. Secara terbuka, Salim menyatakan bahwa sistem demokrasi merupakan lawan dari pada gerakan komunisme. PKI yang lahir dari Syariat Islam (SI) tidak bisa hidup di dalam iklim yang demokratis.

Ia menjelaskan, PKI selalu menganggap kelompok di luar PKI sebagai musuh. Sehingga, kata dia, PKI melakukan pembantian terhadap lawan musuhnya. “Seperti pembantaian di Madiun, Jawa Timur pada 1948,” katanya.

Menurut Salim, dalam sejarahnya PKI merupakan pecahan dari SI. Dalam membaca situasi politik kala itu, SI terbagi menjadi dua. Kelompok pertama merasa kurang puas dengan ide perlawanan Islam. Lalu mereka menemukan cara pandang yang lebih pas dalam ajaran Komunisme. Maka kelompok pertama ini mendirikan PKI.

Kelompok lain adalah kelompok yang tetap bertahan pada gerakan Islam yang tidak revolusioner, dan tetap berada di dalam SI. Perpecahan itu, kata Salim dikarenakan Islam memang belum menjadi gerakan sosial dan politik. Namun, Islam baru sebatas gerakan keagamaan.

Citra PKI menjadi buruk usai gerakan 30 September 1956. PKI dianggap mendalangi sejumlah pembunuhan terhadap para jendral di Jakarta. Sejak saat itu, nama PKI meredup dan organisasi tersebut menjadi salah satu organisasi yang dilarang di Indonesia.

Memperingati sejarah G30S/PKI, MUI menggelar halaqoh Nasional yang mengangakat tema, “Mewaspadai Gejala Kebangkitan Komunisme Gaya Baru di Indonesia”. Acara tesebut diangkat dengan harapan agara Masyarakat tetap mewaspadai gerakan komunisme di Indonesia.

sumber: Republika

detikriau.org – Hutan Bakau (mangrove) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Bengen, 2000). Sementara ini wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut. Batas wilayah pesisir di daratan ialah daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air dan masih dipengaruhi oleh proses-proses bahari seperti pasang surutnya laut, angin laut dan intrusi air laut, sedangkan batas wilayah pesisir di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Kawasan pesisir dan laut merupakan sebuah ekosistem yang terpadu dan saling berkolerasi secara timbal balik (Siregar dan Purwaka, 2002). Masing-masing elemen dalam ekosistem memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung. Kerusakan salah satu komponen ekosistem dari salah satunya (daratan dan lautan) secara langsung berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem keseluruhan. Hutan mangrove merupakan elemen yang paling banyak berperan dalam menyeimbangkan kualitas lingkungan dan menetralisir bahan-bahan pencemar.

Mangrove mempunyai peranan ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir. Kegiatan rehabilitasi menjadi sangat prioritas sebelum dampak negatif dari hilangnya mangrove ini meluas dan tidak dapat diatasi (tsunami, abrasi, intrusi, pencemaran, dan penyebaran penyakit).

Dalam merehabilitasi mangrove yang diperlukan adalah master plan yang disusun berdasarkan data obyektif kondisi biofisik dan sosial. Untuk keperluan ini, Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan master plan dan studi kelayakannya. Dalam hal rehabilitasi mangrove, ketentuan green belt perlu dipenuhi agar ekosistem mangrove yang terbangun dapat memberikan fungsinya secara optimal (mengantisipasi bencana tsunami, peningkatan produktivitas ikan tangkapan serta penyerapan polutan perairan).

Menurut Davis, Claridge dan Natarina (1995), hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut :

1. Habitat satwa langka
   Hutan bakau sering menjadi habitat jenis-jenis satwa. Lebih dari 100 jenis burung hidup disini, dan daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan bakau merupakan tempat mendaratnya ribuan burug pantai ringan migran, termasuk jenis burung langka Blekok Asia (Limnodrumus semipalmatus)
2. Pelindung terhadap bencana alam
   Vegetasi hutan bakau dapat melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi.
3. Pengendapan lumpur
   Sifat fisik tanaman pada hutan bakau membantu proses pengendapan lumpur. Pengendapan lumpur berhubungan erat dengan penghilangan racun dan unsur hara air, karena bahan-bahan tersebut seringkali terikat pada partikel lumpur. Dengan hutan bakau, kualitas air laut terjaga dari endapan lumpur erosi.
4. Penambah unsur hara
   Sifat fisik hutan bakau cenderung memperlambat aliran air dan terjadi pengendapan. Seiring dengan proses pengendapan ini terjadi unsur hara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pencucian dari areal pertanian.
5. Penambat racun
   Banyak racun yang memasuki ekosistem perairan dalam keadaan terikat pada permukaan lumpur atau terdapat di antara kisi-kisi molekul partikel tanah air. Beberapa spesies tertentu dalam hutan bakau bahkan membantu proses penambatan racun secara aktif
6. Sumber alam dalam kawasan (In-Situ) dan luar Kawasan (Ex-Situ)
   Hasil alam in-situ mencakup semua fauna dan hasil pertambangan atau mineral yang dapat dimanfaatkan secara langsung di dalam kawasan. Sedangkan sumber alam ex-situ meliputi produk-produk alamiah di hutan mangrove dan terangkut/berpindah ke tempat lain yang kemudian digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut, menjadi sumber makanan bagi organisme lain atau menyediakan fungsi lain seperti menambah luas pantai karena pemindahan pasir dan lumpur.
7. Transportasi
   Pada beberapa hutan mangrove, transportasi melalui air merupakan cara yang paling efisien dan paling sesuai dengan lingkungan.
8. Sumber plasma nutfah
   Plasma nutfah dari kehidupan liar sangat besar manfaatnya baik bagi perbaikan jenis-jenis satwa komersial maupun untukmemelihara populasi kehidupan liar itu sendiri.
9. Rekreasi dan pariwisata
   Hutan bakau memiliki nilai estetika, baik dari faktor alamnya maupun dari kehidupan yang ada di dalamnya. Hutan mangrove yang telah dikembangkan menjadi obyek wisata alam antara lain di Sinjai (Sulawesi Selatan), Muara Angke (DKI), Suwung, Denpasar (Bali), Blanakan dan Cikeong (Jawa Barat), dan Cilacap (Jawa Tengah). Hutan mangrove memberikan obyek wisata yang berbeda dengan obyek wisata alam lainnya. Karakteristik hutannya yang berada di peralihan antara darat dan laut memiliki keunikan dalam beberapa hal. Para wisatawan juga memperoleh pelajaran tentang lingkungan langsung dari alam. Pantai Padang, Sumatera Barat yang memiliki areal mangrove seluas 43,80 ha dalam kawasan hutan, memiliki peluang untuk dijadikan areal wisata mangrove.Kegiatan wisata ini di samping memberikan pendapatan langsung bagi pengelola melalui penjualan tiket masuk dan parkir, juga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya dengan menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, seperti membuka warung makan, menyewakan perahu, dan menjadi pemandu wisata.
10. Sarana pendidikan dan penelitian
    Upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan laboratorium lapang yang baik untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.
11. Memelihara proses-proses dan sistem alami
    Hutan bakau sangat tinggi peranannya dalam mendukung berlangsungnya proses-proses ekologi, geomorfologi, atau geologi di dalamnya.
12. Penyerapan karbon
    Proses fotosentesis mengubah karbon anorganik (C02) menjadi karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi. Pada sebagian besar ekosistem, bahan ini membusuk dan melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai (C02). Akan tetapi hutan bakau justru mengandung sejumlah besar bahan organik yang tidak membusuk. Karena itu, hutan bakau lebih berfungsi sebagai penyerap karbon dibandingkan dengan sumber karbon.
13. Memelihara iklim mikro
    Evapotranspirasi hutan bakau mampu menjaga ketembaban dan curah hujan kawasan tersebut, sehingga keseimbangan iklim mikro terjaga.
14. Mencegah berkembangnya tanah sulfat masam
    Keberadaan hutan bakau dapat mencegah teroksidasinya lapisan pirit dan menghalangi berkembangnya kondisi alam.

Hutan Mangrove dan Perikanan

Dalam tinjauan siklus biomassa, hutan mangrove memberikan masukan unsur hara terhadap ekosistem air, menyediakan tempat berlindung dan tempat asuhan bagi anak-anak ikan, tempat kawin/pemijahan, dan lain-lain. Sumber makanan utama bagi organisme air di daerah mangrove adalah dalam bentuk partikel bahan organik (detritus) yang dihasilkan dari dekomposisi serasah mangrove (seperti daun, ranting dan bunga). Selama proses dekomposisi, serasah mangrove berangsur-angsur meningkat kadar proteinnya dan berfungsi sebagai sumber makanan bagi berbagai organisme pemakan deposit seperti moluska, kepiting dang cacing polychaeta. Konsumen primer ini menjadi makanan bagi konsumen tingkat dua, biasanya didominasi oleh ikan-ikan buas berukuran kecil selanjutnya dimakan oleh juvenil ikan predator besar yang membentuk konsumen tingkat tiga Singkatnya, hutan mangrove berperan penting dalam menyediakan habitat bagi aneka ragamjenis-jenis komoditi penting perikanan baik dalam keseluruhan maupun sebagian dari siklus hidupnya.

Nilai Ekonomis Hutan Bakau

Berdasarkan kajian ekonomi terhadap hasil analisa biaya dan manfaat ekosistem hutan mangrove (bakau) ternyata sangat mengejutkan, di beberapa daerah seperti Madura dan Irian Jaya dapat mencapai triliunan rupiah, kata Asisten Deputi Urusan Eksosistem Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup, Dr LH Sudharyono.

Pada Workshop Perencanaan Strategis Pengendalian Kerusakan Hutan Mangrove se-Sumatera di Bandar Lampung terungkap bahwa hasil penelitian Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB-Bogor dengan Kantor Menteri Negara LH (1995) tentang hasil analisa biaya dan manfaat ekosistem hutan mangrove Hasilnya ternyata sangat mencengangkan, di Pulau Madura, diperoleh Total Economic Value (TEV) sebesar Rp 49 trilyun, untuk Irian Jaya Rp. 329 trilyun, Kalimantan Timur sebesar Rp. 178 trilyun dan Jabar Rp. 1,357 trilyun. Total TEV untuk seluruh Indonesia mencapai Rp. 820 trilyun.

Berdasarkan hasil analisa biaya dan manfaat terhadap skenario pengelolaan ekosistem mangrove disarankan skenarionya : 100 persen hutan mangrove tetap dipertahankan seperti kondisi saat ini, sebagai pilihan pengelolaan yang paling optimal, kenyataannya, telah terjadi pengurangan hutan mangrove, di Pulau Jawa, pada tahun 1997 saja luasnya sudah tinggal 19.077 ha (data tahun 1985 seluas 170.500 ha) atau hanya tersisa sekitar 11,19 persen saja.

Penyusutan terbesar terjadi di Jawa Timur, dari luasan 57.500 ha menjadi hanya 500 ha (8 persen), kemudian di Jabar, dari 66.500 ha tinggal kurang dari 5.000 ha. Sedangkan di Jateng, tinggal 13.577 ha dari 46.500 ha (tinggal 29 persen). Sementara luas tambak di Pulau Jawa adalah 128.740 ha yang tersebar di Jabar (50.330 ha), Jateng (30.497 ha), dan di Jatim (47.913 ha).

Dikhawatirkan apabila di waktu mendatang dilakukan ekstensifikasi tambak dengan mengubah hutan mangrove atau terjadi pengrusakan dan penyerobotan lahan hutan mangrove, maka kemungkinan besar akan sangat sulit untuk mendapatkan hutan mangrove di Jawa, bahkan didaerah manapun di Indonesia ini.

Mengingat betapa pentingnya arti kelestarian hutan bakau ini bagi kelangsungan hidup ekosistem kelautan maka sudah selayaknya dan sewajarnya lah apabila pemerintah daerah memperhatikan keselamatan Hutan-hutan Bakau. Tak terbayangkan apa yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat  bila suatu saat kelak ekosistem Hutan Mangrove (hutan Bakau) yang ada  ini hancur atau bahkan musnah, seberapa besar nilai kerugian yang akan didapat, dan seimbangkah dengan pendapatan dan penghasilan dari kegiatan perekonomian yang hanya akan berdampak sesaat saja? Tanpa memperhatikan dampak negatif jangka panjang . Kerugian Materiil yang sangat besar nilainya jika di rupiahkan dan kerugian sprituil yang tak ternilai harganya …

Sumber: http://fppb.ubb.ac.id/?Page=artikel_ubb&&id=268

editor: dro

Untuk Kabupaten Inhil Provinsi Riau, Bagaimana upaya penyelamatan hutan mangrove yang menelan dana ratusan milyar ini dalam realisasinya? (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – 2 pelaku pencurian sepada motor (Curanmor) bernama Jefri (20) dan Riki, warga Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, berhasil ditangkap warga, Senin (20/9) sekitar pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya pelaku mencuri satu unit sepeda motor milik Hisaini (40). Saat itu korban meminjam motor tetangganya untuk pergi berobat di Pustu Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang. Setelah selesai berobat, korban terkejut melihat sepeda motornya sudah tidak ada di posisi semula.

“Korban langsung memberi tahukan peristiwa itu kepada keluarga dan kerabatnya,”ujar Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo SIK MSi, melalui Paur Humas Ipda Warno Akman, Selasa (30/9) pagi kemarin.

Keluarga dan kerabat korban langsung melakukan pencarian dan pengejaran. Tepat diperbatasan antara Kecamatan Keritang dengan Kemuning, keluaga korban melihat sepeda motor yang dimaksud digunakan oleh dua orang pemuda.

“Mereka (pelaku, red) langsung di hadang oleh keluaga korban yang melakukan pencarian. Setelah diintrogasi, ke 2 pelaku juga mendapat bogem mentah dari warga sekitar. Tak lama petugas datang ke lokasi dan menjemput ke dua pelaku,” jelasnya.

Lanjut Warno, selain ke dua pelaku petugas juga sudah mengamankan 1 unit sepeda motor jenis honda revo. Saat ini ke dua pelaku sudah diamankan dan menjalanni pemeriksaan secara intensiv oleh petugas.

“Selain korban dan pelaku kami juga sedang memeriksa sejumlah sakti seperti Jefri (22),”imbuh Wano Akman lagi.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Akhir-akhir ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhil, Helmi D sebut kerap terjadinya upaya penipuan dengan mengatasnamakan Disdik Inhil untuk memintakan sejumlah uang. Ia berharap kepada seluruh tenaga pendidik untuk lebih hati-hati dan tidak mudah percaya.

“Kalau ada sms atau telpon meminta sesuatu silahkan komfirmasi langsung kepada dinas atau pihak yang membidangi hal tersbut,” kata Helmi, kemarin.

Beberapa bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Helmi mengaku banyak menerima laporan dari kalangan guru terutama menyangkut pungutan mengenai dana sertifikasi. Umumnya yang menjadi korban guru dan kepala sekolah penerima dana itu.

Ia menilai pungutan liar (pungli) ini dilakukan oleh pelaku secara terorganisir. mereka selalu mengambil kesempatan dari setiap moment. Apalagi pelaku selalu mengatasnamakan dinas, sehingga tak ada kecurigaan dari kalangan guru.

“Sekali lagi saya ingatkan kepada para guru dan kepala sekolah untuk tidak menghiraukan apapun bentuk pungutan atau penipuan itu. Kami tidak ingin menjadi kambing hitam, padahal yang melakukan pungli oknum namun selalu mengatasnamakan dinas,”tandasnya. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dibandingkan ketersediaan waktu, progress pekerjaan fisik dan keuangan daerah masih jauh dari harapan. Oleh karenanya Bupati Inhil, HM Wardan meminta seluruh satker untuk serius dan fokus mengejar ketertinggalan. Selasa (30/9/2014)

Bupati juga berharap dengan dilaksanakannya evaluasi setiap 10 hari, satker sudah dapat menghitung kemajuan kegiatan yang sudah dicapai, baik dari sisi keuangan mapun kemajuan fisiknya.

“Yang jelas progresnya masih belum sesuai harapan. Saya pinta pada rapat evaluasi akhir bulan mendatang seluruh satker harus mampu membuat target akhirnya,” Sampaikan Bupati

Sejauh ini ditambahkan Bupati, berdasarkan data, progres pekerjaan fisik baru mendekati angka 60 persen dan progress keuangan baru mencapai 50 persen

“Saya optimis angka maksimal akan didapat sebelum berakhirnya tahun anggaran. Teknisnya satker lebih tahu,” sebut Bupati.

Selain target mengenai progres fisik dan keuangan, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini juga memiliki harapan untuk dapat meraih opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Ini harus kita capai. Kalau ada kendala, laporkan sehingga bisa kita carikan solusinya.. Yang penting bagi saya akhir pekerjaan nanti BPK RI bisa memberikan kita penilaian WTP ,”Tegaskan Bupati.

Rapat yang dilaksanakan di lantai 5 gedung Kantor Bupati Inhil ini juga dihadiri Sekda Inhil, H Alimuddin, Asisten II, H Fauzan Hamid, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Kepala Bagian, serta Camat. (dro/*1/adv pemkab Inhil)