Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan memberikan SK penugasan kepada beberapa pimpinan SKPD sebagai pendamping atlet menghadapi Porprov Riau di Kabupaten Inhu mendatang.

Menurut Bupati, salah satu hal yang harus disikapi terkait persoalan pemondokan atlet. Ia berharap lokasi pemondokan atlit tidak berjauhan dengan tempat pelaksanaan pertandingan.

“jika terlalu jauh tentunya dapat menurunkan fisik dan stamina atlet,” Pinta Bupati dalam rapat persiapan porprov riau bersama KONI inhil beserta pengurus Cabang olahraga (cabor), Kamis (2/10/2014) kemaren.

Sebelumnya, Ketua KONI Inhil, H Syamsuddin Uti menyatakan bahwa umumnya persiapan atlet sudah tidak ada masalah. KONI menurutnya akan berupaya maksimal untuk mempertahankan prestasi Inhil pada Porprov sebelumnya.

“Insya Allah kita sudah siap. Sampai saat ini kami juga masih berlatih agar apa yang ditargetkan bisa tercapai agar marwah Inhil dibindang olahraga dapat dipertahankan,” ujarnya

Didalam rapat tersebut juga diketahui bahwa para kontingen dan atlet akan dipondokan di Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat. Padahal sebahagian cabor pertandingannya dilakukan di kota Rengat.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) -Setelah melalui berbagai proses dan tahapan pembahasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyetujui usulan Tata Tertib dan Kode Etik yang disampaikan oleh Panitia Kerja 1 dan 2.

Meskipun usulan Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik tersebut telah disetujui pada Rapat Paripurna ke-3 tahun sidang 2014, namun pengesahannya baru akan dilakukan setelah pengambilan sumpah jabatan Ketua DPRD Inhil definitif.

“Secara substansi, apa yang menjadi poin-poin penting sudah disepakati oleh masing-masing ketua fraksi. Jadi, tinggal menunggu untuk disahkan saja,” tutur Ketua DPRD Inhil sementara, Dani M Nursalam kepada awak media, kemarin.

Dari beberapa tatib yang disepakati tersebut, salah satunya adalah yang direkomendasikan oleh Paniti Kerja (Panja) 1, yakni pada setiap Hari Kamis anggota DPRD diwajibkan menggunakan pakaian batik khas Kabupaten Inhil.

Menurut Ketua Panja 1, Edy Gunawan, pengenaan pakaian batik tersebut, dalam rangkan mempromosikan atau membumikan pemakaian batik khas Kabupaten Inhil, sehingga lebih dikenal masyarakat luas.

“Kita ingin membudayakan pakaian khas Inhil, maka kita masukan dalam tatib, tepatnya pada pasal 102. Namun, penggunaannya setelah pengambilan sumpah ketua definitive,” terang Edy Gunawan, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Inhil ini.(dro/adv DPRD Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Edi Haryanto mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan janji-janji yang disampaikan Investor. Sebelum menerima tawaran kerjasama, masyarakat dipesankan agar benar-benar meneliti apa untung dan ruginya dibalik tawaran tersebut.

Dikatakan Edi dalam kesempatan pertemuan dengan detikriau.org diruang Fraksi Golkar di Gedung DPRD Inhil Jl HR Subrantas Tembilahan, Jum’at (3/10/2014), selama ini karena kurang teliti dan tergiur dengan iming-iming penghasilan tinggi, masyarakat kerap terkecoh dan bahkan dengan sukarela menyerahkan sebahagian tanah ladang yang dimilikinya demi sebuah impian yang diiming-imingkan. Pada akhirnya, masyarakat kerab kecewa karena janji itu belakangan harinya ternyata berbuah pahit.

“Intinya jangan mudah percaya. Pelajari dulu secara teliti. Jika perlu, masyarakat bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap mengerti agar tidak salah dalam membuat kesepakatan,” Ingatkan Edi

Ditambahkan anggota DPRD Inhil yang kembali duduk untuk periode keduakalinya ini, pesan itu ia rasa sangat penting untuk disampaikan. Persoalan yang timbul akibat kerjasama pihak investor khususnya investor perkebunan dengan masyarakat di inhil bukan lagi satu dua kali terjadi. Ia tidak ingin hal ini kembali berulang dan kembali merugikan masyarakat.

Selama ini, dikatakannya, tawaran kerjasama pihak investor perkebunan menurutnya selalu disertai dengan kompensasi bagian tanah milik masyarakat. Ini tidak benar. Bagi hasil yang benar seharusnya adalah bagi hasil produksi bukan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

“Saya juga berpesan kepada pemerintah daerah agar benar-benar meneliti untung ruginya bagi masyarakat dengan masuknya investor sebelum memberikan izin beroperasional. Untuk apa kita banyak investor kalau pada akhirnya masyarakat kita sendiri yang dirugikan.” Tandas Edi. (dro/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) -Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada perayaan Hari Raya Idul Adha ini, Pemkab Inhil tidak mengadakan pemotongan hewan kurban.

Entah apa alasannya, namun Kepala Bagian kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada Sekretarian Daerah Kabupaten Inhil, M Arifin mengatakan secara kedinasan, Pemkab tidak ada hukumnya untuk berkurban.

”Tidak ada untuk tahun ini,” kata Arifin, Jumat (3/10).

Namun demikian, dikatakan Arifin pula bahwa Pemkab hanya menghimbau kepada Kepala Dinas dan Instansi di lingkungan Pemkab Inhil untuk mendorong seluruh karyawan dan karyawati yang mampu agar melakukan penyembelihan.

”Dianjurkan secara bersama-sama di lingkup instansi masing-masing. Jumlahnya tergantung berapa orang pegawai yang mampu dan mau berkurban,” tutup Arifin.(dro)

“Kerap Mati Hidup Pasokan Listrik PLN Juga disebut Menjadi Kendala”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam beberapa hari belakangan ini diakui pihak PDAM Tirta Indragiri distribusi air bersih ke rumah-rumah pelanggan yang ada di Kota Tembilahan dan sekitarnya tidak lancar. Hal ini disebabkan adanya beberapa titik pipa distribusi yang mengalami kebocoran.

“Intake yang ada di Pulau Palas juga rusak, baru sore semalam dapat diperbaiki,” tutur Eddywan kepada awak media, Jum’at (3/10).

Dijelaskan Staf Ahli Bupati Inhil ini, hal lainnya yang kerab menjadi kendala disebabkan seringnya terjadi pemadaman listrik PLN secara mendadak yang berimbas pada kondisi mesin-mesin air milik PDAM TI.

“Mudah-mudahan, dalam beberapa hari ini dapat normal kembali. Tapi tentunya perlu ada dukungan dari pihak PLN agar tidak mati-mati terus,” Pintanya. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – SMK Negeri 2 Tembilahan melakukan penandatanganan MoU dengan PT Astrea Honda Motor, PT Capella dan PT Pulau Sambu Kuala Enok.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Helmi D, mengatakan bahwa penandatangan kerja sama tersebut terkait dengan rencana penerapan kurikulum muatan lokal berbudaya melayu, secara khusus terhadap dunia industri.

“Kami berharap dunia industri dapat merekrut tenaga kerja lulusan SMK,” kata Helmi sebelum proses penandatangan MoU dilakukan, Jumat (3/10)

Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan MoU ini merupakan sebuah momentum yang amat bersejarah. Karena efeknya bisa memotovasi para siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan kopetensi sesuai jurusan yang diambil.

“Kerjasama ini hendaknya tidak hanya dilakukan terhadap satu sekolah. Pasalnya masih banyak sekolah kejuruan yang juga membutuhkan kerjasama dalam bentuk apapun. Dengan begitu sekolah-sekolah tersebut semakin berkualitas dan dikenal.” Ujar Bupati

Bupati berharap Mou ini menjadi sebuah langkah awal yang baik. Pemerintah Daerah dipastikannya siap untuk memberikan dukungan.(dro/*1/adv pemkab inhil)