TEMBILAHAN (detikriau.org)– Sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) minta dilibatkan dalam proses mutasi Kepala Sekolah (Kasek) dan Guru.

UPTD dikatakan merupakan orang yang sering dilapangan dan mengentahui kondisi ril yang terjadi. Sehingga tak salah kalau proses mutasi terhadap satuan pendidikan melibatkan mereka.

“Kami minta seluruh UPTD yang ada turut dilibatkan, sebab kita tidak ingin ada perbedaan perlakuan satu sama lain,” sampaikan UPTD Pendidikan KEcamatan Tembilahan Hulu Darman pada rapat dan sosialisasi Barang Milik Daerah(BMD) yang diselenggarakan Dinas Pendidikan setempat Jumat (17/10)

Saat itu Darman juga mempertanyakan apakah proses mutasi yang terjadi baru-baru ini melalui proses normatif atau pertimbangan lainnya. Karena selama ini UPTD Pendidikan tidak pernah dilibatkan, baik sekedar meminta pendapat maupun memberikan usulan.

Hal senadan juga disampaikan beberapa Kepala UPTD Pendidikan lainnya, dimana mereka berharap kedepan jika ada mutasi bagi Kasek dan guru melibatkan pihak-pihak yang benar-benar mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Menanggapi hal itu Kepala Dinas Pendidikan Inhil, H HelmiD, melalui Sekretarisnya, Ahmad Ramani, menjelaskan proses mutasi Kasek dan guru berbeda. Bagi Kasek jabatan itu tidak lain hanya tugas tambahan, bukan jabatan struktural.

Pertimbangan mutasi, telah berdasarkan usulan UPTD. Usulan tersebut pastinya ditanggapi dan ditindaklanjuti namun, sipatnya hanya usulan ada yang diterima dan ada yang tidak atau usulan sipatnya ditunda.

“ Disdik dan BKD bukan pihak pengambil keputusan mutlak. Usulan dibawa ke tim mufakat yang selanjutnya diputuskan oleh Bupati,” Ujar Ahmad Ramani.

Dalam kesmepatan itu, Ramani juga berpesan kepada seluruh PNS agar bersedia dan siap untuk ditempatkan dimana saja. Ia meminta agar mutasi yang terjadi tidak perlu mendapat sorotan sorotan berlebihan. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kesadaran masyarakat Tembilahan dalam berlalu lintas masih sangat jauh dari harapan. Untuk itu, polres inhil tak henti-hentinya mengajak agar seluruh masyarakat taat dan mengindahkan aturan.

Menurut Kapolres Inhil AKBP Suwoyo Sik, Msi melalui Kasatlantas, AKP Ahmad Salmi, kesalahan pengendara kebanyakan tidak mengenakan helm serta tidak melengkapi kendaraan sesuai ketentuan aturan berlalu lintas.

“Kami melakukan razia rutin Cipta Kondisi  kepada masyarakat dalam berlalu lintas.,” ujar Ahmad Salmi, Jumat (17/10).

Dikatakan Salmi, bagi pengendara yang kedapatan tidak melangkapi kendaraanya dengan surat kelengkapan berkendaraan, langsung kami tilang. Sedangkan yang melakukan kesalahan ringan, masih diberikan kesempatan untuk memperbaikinya..

Menurutnya, selama ini masyarakat Tembilahan enggan menggunakan helm, khususnya pada petang dan malam hari. Polres Inhil akan berupaya agar penggunaan peralatan pengaman bagi pengendara itu dipatuhi. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Pelaksanaan MTQ ke 33 Riau diagendakan akan dilaksanakan pada, sabtu tanggal 13 Desember 2014 mendatang.

Dikatakan oleh Ketua LPTQ Inhil, H Syamsurizal Awi dalam rapat terbatas unsur Muspida dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ ke 33 Riau di Aula lantai dua Mapolres Inhil jumat (17/10/2014), Pihak Provinsi awalnya memintakan Inhil untuk memilih tanggal pelaksanaan yakni dari tanggal 12 hingga 20 Desember. Pada rapat bersama Bupati Inhil sebelumnya, dipilih tanggal pembukaan pada 12 Desember.

“namun padatnya agenda pelaksanaan acara pembukaan, kita nilai tanggal 12 yang bertepatan dengan hari jum’at kurang tepat. Keputusannya, kita kembalikan ajukan usulan pengunduran jadwal 1 hari yakni tanggal 13 desember,” Ujar Syamsurizal Awi

Ditambahkan Mantan Asisten III Setdakab Inhil ini, secara keseluruhan jadwal pelaksanaan MTQ diperkirakan akan berlangsung selama 6 hari yakni 1 hari pelaksanaan pembukaan, 1 hari penutupan dan 4 hari untuk pelaksanaan pertandingan.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Bertempat di aula lantai dua Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan diadakan Rapat Koordinasi terbatas Unsur Muspida dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ ke 33 Riau. Disamping Muspida, juga hadir dalam kesempatan tersebut beberapa kepala Instansi terkait, Camat Tembilahan dan Camat Tembilahan Hulu serta pihak-pihak terkait. Jum’at (17/10/2014)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), H fauzar memaparkan bahwa sejauh ini untuk bidang sarana prasarana dalam rangka mensukseskan helat religi tahunan ini, rencana pengecatan jembatan sudah dilakukan koordinasi oleh pihaknya dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Persoalan anggaran menurutnya sudah tidak ada masalah hanya saja saat ini proses lelang pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun ia berkeyakinan tugas ini akan mampu dirampungkan sebelum pelaksanaan MTQ nantinya termasuk juga untuk melakukan penomoran jembatan.

Beberapa hal lainnya terkait persoalan kebersihan kota, pekerjaan perbaikan ruas jalan provinsi menuju Tembilahan, lokasi bazar, astaka dan tribun serta pengaspalan seluruh badan jalan dalam kota Tembilahan juga diyakininya akan dapat dirampungkan sebelum tibanya pelaksanaan MTQ mendatang.

“Insyaallah kami yakini tidak ada masalah dan seluruh tugas dan tanggungjawab ini akan mampu kami selesaikan tepat waktu,” Sampaikan Fauzar.

Hal-hal lainnya yang juga menjadi pembahsan adalah terkait persoalan kebersihan kota, perparkiran, rekayasa lalui lintas, penertiban pedagang dan tranportasi lokal selama pelaksanaan MTQ.

“Saya berharap semua pihak terkait untuk segera menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya dengan baik dan benar agar pelaksanaan MTQ ke 33 Riau nantinya dapat berjalan dengan sukses dan lancar,” Pesan Wabup.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan harapan agar seluruh masyarakat ikut ambil peduli dan terlibat secara bersama-sama dalam mensukseskan Inhil sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ini. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo bertindak selaku Inspektur pada upacara 17 hari bulan oktober 2014 bertempat dihalaman kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan. Hadir pada kegiatan rutin bulanan ini unsur Muspida, para pejabat, TNI, Polri serta PNS dan tenaga honorer dilingkungan Pemkab Inhil. Jum’at (17/10/2014)

Dikatakan Wabup pada amarannya bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan hal penting dalam mendukung tugas sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan di daerah. Sebagai aparatur penyelenggara pemerintah yang sadar akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara, perlu disadari bahwa masih banyak hal-hal yang belum dapat dicapai. Salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah koordinasi, terutama antara Dinas/Instansi.

“Oleh karena itu melalui momentum apel ini, hendaknya kita jadikan sebagai refleksi, untuk lebih memahami dan memakni arti koordinasi.” Pinta Wabup

Ditambahkan Wabup, koordinasi bukanlah sekedar retorika dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Namun lebih dari itu. koordinasi mutlak diperlukan guna terlaksananya pola tindak antar kelompok, ataupun Instansi sebagai bagian dari sebuah sistem yang mengarahkan kegiatan dan aktivitasnya pada sesuai aturan yang telah ditetapkan, serta diikat oleh nilai-nilai dan semangat kebersamaan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka sikap disiplin yang juga harus diperbaiki dan ditingkatkan. Karena hanya dengan disiplinlah semua tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik.” Imbuh Wabup.(dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org)  – Pemerintah melalui Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosila RI sedang melakukan verifikasi terhadap validasi data warga penerima Program Keluarga Harapan  (PKH) di Inhil.

Program itu didukung oleh Bappenas, Kemendagri, Kemenakertrans, BPS, Tim Nasional Percepata Penanggulangan Kemiskinan dan Pemkab.

“Pelaksanaanya dibantu oleh petugas lapangan. Dimana tenaga lapangan tersebut berada pada unit pelaksana PKH, secara berjenjang dari pusat hingga kecamatan. Seluruh petugas kini sudah berada dilapangan untuk melakukan validasi data sesuai data yang diberikan oleh pihak Kementrian.” Jelas Kepala Bidang (Kabid) Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Syaiful Kelana.

Untuk diketahui bahwa yang berhak mendapat PKH adalah mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Sangat Miskin (KSM). Untuk jangka pendek, program itu bertujuan mengurangi beban KSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan akan dapat memutus mata rantai garis kemiskinan antar generasi. Sehingga genarasi selanjutnya bebas dari kemiskinan.

“Ini salah satu tujuan lahirnya program teraebut. Mudah-mudahan apa yang dihatapkan itu bisa terlaksana,” harapnya.(dro/*1/adv pemkab inhil)