TEMBILAHAN (detikriau.org) – Anggota KORPRI Inhil diminta untuk berpartisipasi secara langsung untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Hal ini disampaikan oleh Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM saat memimpin rapat bersama anggota Korpri, di aula Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, Rabu (29/10).

Dikatakan Sekda, untuk membebaskan Kota Tembilahan dan sekitarnya dari sampah, maka Korpri sudah selayaknya untuk mengambil bagian secara aktif hingga julukan Tembilahan sebagai Kota IBADAH (Indah, Bersih, Aman, Damai dan Harmonis) dapat kembali terwujud.

“Langkah tersebut sangat penting dilakukan, mengingat dalam waktu dekat ini Inhil akan menjadi tuan rumah perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Riau tahun 2014,” Sampaikan Sekda.

Ditambahkan Sekda, untuk memulai kegiatan pembersihan lingkungan oleh jajaran pengurus dan anggora Korpri ini, pihaknya telah menetapkan empat lokasi dan sasaran utama yakni Jalan H Said, Jalan Sultan Syarif Qasim, Jalan Palembang dan Jalan Guru Hasan.

Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Inhil ini juga meminta kepada masing-masing Satuan Kerja (Satker) untuk mengirim 10 orang perwakilan. Dimana, setiap minggunya orang yang dikirim haruslah bergantian, sehingga semua bisa ikut bekerja dan turut serta dalam membersihkan lingkungan.

“Kepala Satker juga sebaiknya hadir, jadi anggotanya bisa bekerja maksimal. Saya tidak mau ada yang hadir tapi hanya isi absen.” pungkasnya. (dro/adv pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pelaksanaan Izin Lingkungan di aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jalan Akasia Tembilahan, Rabu (29/10/2014).

Kegiatan yang diikuti perwakilan dunia usaha dan pihak swasta di Kabupaten Inhil ini, dibuka secara resmi oleh Sekda, H Alimuddin RM dan menghadirkan empat narasumber dari Pusat Pengelolaan Ekorigion Sumatera.

Adapun tujuan dari bimtek SIPIL yang mengusung tema “Kita tingkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup menuju Indragiri Hilir yang maju, bermarwah dan bermartabat” ini adalah untuk membantu dunia usaha dalam mendokumentasikan data secara digital.

Sekda dalam sambutannya mengatakan, bahwa pengelolaan lingkungan hidup ditandai dengan pesatnya pembangunan dunia usaha dan semakin kompleknya permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Oleh karena itu, bimtek ini sangat penting untuk diikuti dunia usaha dan pihak swasta dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan wawasan lingkungan yang berprinsif pada efektif, efisien dan transparansi.

“Saya harapkan melalui bimtek ini, pelaku usaha mengerti dan memahami bagaimana cara serta proses aplikasi sistem informasi pelaksanaan izin lingkungan, yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Sekda.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil, H Fahrolrozy meminta agar upaya penertiban pedagang dilakukan melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Dengan menyampaikan sosialisasi dan upaya pemahaman secara santun diyakini akan dapat menimbulkan kesadaran para pedagang akan makna pentingnya upaya penertiban yang akan dilakukan.

Disampaikan Fahrolrozy dalam rapat perdana bersama Tim Pembinaan dan Penertiban Pedagang Pasar bertempat di ruang rapat kantor Disperindag Inhil, rabu (29/10/2014) menegaskan bahwa upaya penertiban ini dilakukan pemerintah sebagai sebuah langkah untuk menjadikan kota Tembilahan sebagai kota yang bersih, Indah, tertib dan Asri.

“Apalagi tidak lama lagi kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau. Sesuai pesan Bupati, kita harus berbenah agar tamu-tamu kita yang datang dari luar akan merasa nyaman berada di kampung halaman kita.” Ujar Fahrolrozy

Untuk mewujudkan hal itu ditambahkan mantan Kadishubkominfo Inhil ini, salah satu upaya sesuai dengan bidang kerja Disperindag adalah melakukan penertiban pedagang terutama pedagang-pedagang yang memanfaatkan ruang yang bukan diperuntukan untuk lokasi berdagang.

Saat ini, Disperindag Inhil sedang fokus untuk melakukan penertiban pedagang-pedagang di seputaran jalan Yos Sudarso, Jembatan parit XI dan parit VI. Sedangkan pedagang gerobak yang keberadaannya juga dirasakan cukup mengganggu ketertiban terutama kelancaran lalu lintas dikatakannya akan ditangani oleh pihak Kecamatan Tembilahan.

“tugas yang dirasakan cukup berat adalah upaya pemindahan pedagang kaki lima disepanjang jalan Yos Sudarso, pedagang didepan toko Palapa, pedagang depan Kahuripan serta pedagang yang menempel menjelang tanggal 12 Desember mendatang. ” Kata Fahrolrozy

Namun meskipun dirasakan berat, Fahrolrozy berkeyakinan jika dilakukan dengan sosialiasi dan pemberian pemahaman yang baik hingga timbulnya kesadaran pedagang maka upaya penertiban tentunya akan menjadi ringan. “Inilah tugas yang harus segera dilakukan oleh TIM. Berikan sosialisasi dan pemahaman agar pedagang mau memberikan kerjasama yang baik,” Tandasnya.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Untuk mengedepankan prinsip-prinsip Obyektif, Transparan dan Akuntabel, pada pelaksanaan ujian seleksi CPNS Inhil Formasi Umum TA 2014, Pemkab Inhil memasang TV Monitor di depan GOR Tasik Gemilang Tembilahan agar proses itu juga dapat diawasi oleh masyarakat secara terbuka.

Selama berlangsungnya pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi Umum itu juga akan diawasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPKP, Ombudsman, Inspektorat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media Massa.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dalam amarannya saat membuka kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bertempat di Gedung Olahraga Tasik Gemilang Jalan baharuddin Jusuf Tembilahan, rabu (29/10/2014)

Dikatakan Wabup, pengadaan CPNS harus dilaksanakan secara obyektif dan transparan, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan dan daerah. Tujuannya adalah untuk memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan atau jabatan yang akan diduduki serta menjamin transparansi dan mencegah terjadinya  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Diingatkan Wabup, peserta seleksi CPNS Kab Inhil tahun 2014 tercatat sebanyak 5.213 orang, sedangkan jumlah formasi yang tersedia hanya 100 formasi atau dengan rasio 1:52. Artinya, persaingan peserta dalam Seleksi CPNS Formasi Umum Tahun 2014 ini sangat ketat dan kompetitif. Wabup berharap agar setiap peserta dapat mempersiapakan diri dengan baik agar hasil yang diperolehpun mudah-mudahan akan baik pula.

“Selamat menempuh ujian, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua. Amiin,” Do’a Wabup. (dro/adv Pemkab Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Pemkab Inhil hingga saat ini masih mengalami kekurangan Pegawai Negri Sipil (PNS) sebanyak 4.802 orang yang dibutuhkan untuk mengisi pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dalam sambutannya saat membuka kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Umum Tahun Anggaran 2014 Inhil bertempat di Gedung Olahraga Tasik Gemilang Jalan baharuddin Jusuf Tembilahan, rabu (29/10/2014). Diterangkan Wabup, berdasarkan penyusunan data perhitungan kebutuhan PNS yang ideal untuk Pemkab Inhil pada tahun anggaran 2012 adalah sebanyak 12.887 orang.

Pada Tahun 2013 Pengangkatan CPNS Tenaga Honorer Kategori I berjumlah 109 orang. PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan atau meninggal berjumlah 177 Orang. Sedangkan kondisi riel PNS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 tercatat sebanyak 8.805 orang.

“Dari data ini artinya kita masih membutukan tambahan PNS sebanyak 4.802 orang,” Ujar Wabup

Ditambahkannya, kekurangan pegawai terjadi pada jabatan-jabatan tertentu, ditambah jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun sehingga diperlukan penambahan pegawai untuk menjaga kualitas pelayanan publik terutama di bidang pelayanan dasar dengan mempertimbangkan kemampuan dan efisiensi keuangan Negara.

Dipenghujung sambutannya, Wabup berharap agar semua calon peserta seleksi CPNS untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk teknis yang disampaikan oleh TIM-CAT BKN dan mematuhi Tata Tertib Ujian serta mengerjakan semua soal dengan cermat dan teliti.

Sementara itu, ketua panitia pelaksana, Kepala BKD Inhil, H Syaifudin menjelaskan bahwa formasi CPNS Kab Inhil dari pelamar umum berjumlah sebanyak 100 formasi dengan rincian, tenaga pendidik sebanyak 19 formasi, Tenaga kesehatan 17 formasi serta tenaga teknis dan penyuluh sebanyak 64 formasi.

Berdasarkan data, peserta seleksi CPNS formasi umum berjumlah sebanyak 5.213 orang dengan strata pendidikan S1 dan S2 berjumlah 2.302 orang serta pendidikan D III dan SLTA sederajat sebanyak 3.079

“Syarat untuk lulus seleksi CPNS Formasi Umum ini harus memenuhi Nilai ambang batas (Passing Grade ) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Pembadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2014 yakni Tes Karaktestik Pribadi (TKP), tes Intelegensia Umum (TIU) serta tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ),” Terang H Syaifudin. (dro)

JAKARTA–Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan mengejutkan, yakni melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Moratorium tidak hanya dua tahun seperti pernah dilakukan di era pemerintahan SBY-Boediono, melainkan selama lima tahun.

Dengan demikian, selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak akan ada rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, pusat dan daerah.

“Atas petunjuk Presiden Jokowi yang disampaikan lewat Pak Wapres, akan diberlakukan moratorium. Mulai moratorium PNS, kehutanan, pertambangan, dan semua kementerian,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada pers usai acara sertijab di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10).

Dia menambahkan, pemberlakuan moratorium ini untuk memberikan kesempatan kepada seluruh instansi melakukan audit organisasi. Sehingga bisa diketahui berapa angka ideal PNS di Indonesia.

Ditanya jabatan mana saja yang akan dimoratoriumkan, politikus dari Partai Hanura ini dengan tegas mengatakan, semua kementerian.

“Semua kementerian harus moratorium CPNS. Dalam masa moratorium lima tahun ini silakan melakukan audit organisasi,” cetusnya.

Mengenai rekruitmen CPNS 2014 yang sementara jalan menurut Yuddy akan dibiarkan berjalan. Namun untuk tahun depan kebijakan penerimaan CPNS akan dikaji kembali sehingga perlu ada moratorium.

Data KemenPAN-RB, jumlah PNS di seluruh Indonesia untuk tahun 2013 mencapai 4,3 juta orang. Jumlah tersebut berkurang banyak karena adanya moratorium 2010-2011. Di samping kuota penerimaan CPNS 2012-2014 yang terus berkurang.(jpnn)