TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Indragiri Hilir, H Rosman Malomo menghadiri Festival Sungai Indragiri. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun baru 1436 H, di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kamis (30/10).

Turut hadir saat itu, sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, Camat dan Unsur Pimpinan Kecamatan (Upika), Lurah dan Kepala Desa, serta TP PKK dan masyarakat Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu.

Wabup dalam sambutannya mengatakan bahwa berbagai kegiatan dan even wisata religi yang dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun baru Islam ini, merupakan salah satu upaya Pemkab dan masyarakat untuk mensyiarkan agama Islam.

“Tahun ini, peringatan tahun baru Islam akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena akan diisi oleh berbagai kegiatan yang bernuansa Islami dan ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama menggunakan 1000 bubur asyura pada tanggal 10 Muharram nanti,” tutur Wabup..

Wabup berharap agar even wisata religi Gema Muharram dapat lebih di tingkatkan lagi di masa mendatang, sehingga mendatangkan perubahan dan pembangunan yang lebih baik lagi bagi Bumi Sri Gemilang.

“Saat ini, ada beberapa program yang telah dicanangkan oleh Pemkab Inhil, khususnya untuk mensyiarkan agama Islam, seperti Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Jadi, saya harapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terutama masyarakat, dalam upaya mensukseskan program pembangunan ke depan,” sampaikannya. (dro/adv pemkab inhil).

Tembilahan (detikriau.org) – Manajer PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman memberikan jaminan pasokan listrik dilokasi pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) akan aman.

Pernyataan ini disampaikannya kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, Kamis (30/10/2014). Dikatakannya, meskipun mesin cadang milik PLN Rayon Tembilahan tidak bisa dimanfaatkan tetapi jalur ditribusi listrik dimana kegiatan ujian dilaksanakan dipastikan tidak akan terjadi pemadaman.

“Mesin cadangan kita kemaren dipergunakan untuk cadangan pelaksanaan Porprov di kabupaten Inhu,. Hingga saat ini masih disana dan belum dimobilisasi ke Tembilahan. Namun kita memberikan jaminan pasokan listrik dimana lokasi pelaksanaan ujian akan aman,” Jawab Budi Warman.

Sebelumnya, saat membuka kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bertempat di Gedung Olahraga Tasik Gemilang Jalan baharuddin Jusuf Tembilahan, rabu (29/10/2014) kemaren, Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menyampaikan harapan agar kepala PLN Rayon Tembilahan untuk meningkatkan daya dan mengupayakan tidak terjadinya pemadaman listrik pada siang hari selama pelaksanaan ujian terhitung sejak tangal 29 oktober hingga 8 November 2014.

“pelaksanaan ujian kita memanfaatkan computer yang seluruhnya membutuhkan pasokan listrik, jika sampai terjadinya pemadaman, pastinya akan menggangu kelancaran pelaksanaan ujian. Oleh karenanya kita berharap hal ini menjadi prioritas pihak PLN Rayon Tembilahan untuk memastikan keamanan pasokan listrik.” Pinta Wabup saat itu.

Untuk sekedar menginatkan, formasi CPNS Kab Inhil dari pelamar umum TA 2014 berjumlah sebanyak 100 formasi dengan rincian, tenaga pendidik  19 formasi, Tenaga kesehatan 17 formasi serta tenaga teknis dan penyuluh sebanyak 64 formasi.

Berdasarkan data, peserta seleksi CPNS formasi umum berjumlah sebanyak 5.213 orang dengan strata pendidikan S1 dan S2 berjumlah 2.302 orang serta pendidikan D III dan SLTA sederajat sebanyak 3.079. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan menerima anugerah dan gelar Datu Mangku Negeri dari Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan, Kamis (30/10).

Prosesi adat pemberian anugerah sebagai kerabat Kesultanan Banjar ini, dilaksanakan di Mahligai Sultan Adam Martapura Kalimantan Selatan (Kalsel), yang diberikan langsung oleh Sultan Haji Khairul Saleh Al Mu’tasim Billah, yang juga menjabat sebagai Bupati Kabupaten Banjar, Kalsel.

Turut hadir saat itu, para kerabat Kesultanan Banjar dan sejumlah pejabat setempat serta beberapa pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan anugerah yang diberikan Kesultanan Banjar ini. Ke depan, saya harapkan hubungan yang telah terjalin dengan baik ini dapat lebih ditingkatkan lagi,” ujar Bupati Inhil, Wardan.

Pada kesempatan itu, selain Bupati Inhil, salah seorang tokoh masyarakat Banjar di Kota Tembilahan, yakni H Syamsuddin Uti yang juga menerima gelar Datu Natawarga Laksana. Pemberian anugerah tersebut dikarenakan selama ini mereka telah melaksanakan amanah dalam memimpin daerah dan rakyat, serta peduli terhadap pembinaan kebudayaan Banjar di Bumi Sri Gemilang.(fsl/adv pemkab Inhil)

(Jakarta) – BERUNTUNG bagi peminat kursi CPNS yang bisa ikut dan syukur-syukur lolos seleksi tahun ini. Pasalnya, mulai tahun depan hingga 2020, tidak akan ada lagi rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, pusat dan daerah.

Kebijakan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ini disampaikan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, kemarin (28/10).

Lantas, bagaimana mengatasi kemungkinan kekurangan pegawai lantaran dalam rentang lima tahun itu sudah pasti banyak PNS pensiun?

Berikut wawancara wartawan JPNN, Soetomo Samsu, dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, kemarin (28/10).

Bapak sudah mengetahui pernyataan MenPAN-RB mengenai kebijakan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun?

Iya, iya, benar.

Bisa dijabarkan mengenai kebijakan itu?

Selama lima tahun ke depan seluruh instansi harus melakukan penataan pegawainya. Selama lima tahun itu,  seluruh instansi harus memanfaatkan pegawai yang ada secara optimal. Kita harapkan seluruh pimpinan instansi melakukan efisiensi pegawai.

Bagaimana jika daerah mengalami kekurangan pegawai karena toh setiap tahun ada yang pensiun?

Saya kira tidak akan terjadi kekurangan pegawai. Moratorium CPNS selama dua tahun di era pemerintahan SBY-Boediono, yakni 2010-1011, saat itu juga tidak terjadi kekurangan pegawai. Sedangkan khusus untuk tenaga guru dan tenaga medis, selama masa moratorium era SBY-Boediono itu, tetap dilakukan rekrutmen.

Maksudnya moratorium tidak kaku?

Saat moratorium era Pak SBY itu, khusus tenaga guru dan medis, juga tetap dibuka penerimaan. Nah, saya kira nanti juga akan seperti itu. Tapi prinsipnya, seluruh instansi harus melakukan penataan pegawai dan mengoptimalkan pegawai yang ada, tanpa harus merekrut yang baru.

Anda menyebut penataan pegawai, seperti apa itu?

Begini, jika ada suatu daerah yang kelebihan pegawai, maka bisa dimutasi ke daerah lain yang mengalami kekurangan. Jadi, yang kelebihan, pegawainya digeser ke daerah lain. Misalnya Kota Bekasi kelebihan guru, maka bisa digeser ke Kabupaten Bekasi.

Semudah itukah? Bukan kah di era otonomi daerah ini pegawai di daerah menjadi urusan kepala daerah?

Tidak lagi seperti itu. Dengan terbitnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara, urusan pengaturan kepegawaian tetap dikendalikan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat yang akan melakukan pendistribusian pegawai?

Undang-undang ASN menggunakan istilah Pegawai Negara Republik Indonesia. Sebelumnya ada istilah pegawai pusat, ada pegawai daerah. Sekarang tidak. Dengan demikian, pemerintah pusat punya kewenangan untuk melakukan optimalisasi pegawai yang ada di seluruh Indonesia, bila melakukan pendistribusian sesuai kebutuhan. ***

JAKARTA – Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengkritisi munculnya pimpinan DPR tandingan seiring dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen yang membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mendapat jatah posisi di pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Menurutnya, adanya pimpinan DPR tandingan menunjukkan para politikus belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.

“Pembentukan pimpinan DPR tandingan yang kini telah terjadi sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi kita. Politikus kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi,” kata Yusril saat dimintai tanggapannya tentang pimpinan DPR versi KMP dan versi KIH.

Seperti diketahui, KIH yang dimotori PDIP membentuk pimpinan DPR tandingan. Dipercaya sebagai Ketua DPR versi KIH adalah Pramono Anung dari PDIP, dengan wakil ketua antara lain Abdul Kadir Karding dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Patrice Rio Capella dari NasDem dan Dossy Iskandar dari Hanura.

Langkah KIH itu sebagai respon atas dominasi KMP yang menyapu bersih posisi pimpinan komisi dan AKD. Sebelumnya KMP juga sudah menempatkan kader-kadernya di pimpinan DPR seperti Setya Novanto dari Golkar, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Fahri Hamzah dari PKS, Fadli Zon dari Gerindra dan Taufik Kurniawan dari PAN.

Menurut Yusril, para politikus harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa. Sebab, tak semestinya di DPR RI terjadi adu kuat dengan voting.

Lebih lanjut Yusril mengatakan, kondisi tak akan lebih baik jika lembaga eksekutif maupun legislatif hanya dikuasai satu golongan saja. “Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional,” cetusnya.

Intinya, kata mantan menteri sekretaris negara itu, para politikus harus mampu menahan dan mengendalikan diri demi perjalanan bangsa ke depan. “Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi, inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan,” pungkasnya.(jpnn)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Penyelenggaraan pelayanan publik dinilai masih sangat lambat dan berbelit-belit serta masih adanya pungutan liar. Bahkan masih kerap ditemui adanya pejabat yang bekerja dengan hanya berorientasi “Asal Bupati Senang”.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kab Inhil, Fadli H Sofyan dalam Rapat Paripurna DPRD Inhil, dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap 7 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Inhil, Senin (27/10/2014) kemaren.

Dinilai juga bahwa budaya paternalisme yang berkembang di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini cenderung mendorong pejabat birokrasi lebih berorientasi pada kekuasaan dari pada pelayanan, sehingga mereka menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan masyarakat.

“Pejabat kita masih kurang mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan, akibatnya kegiatan pelayanan publik menjadi sangat lambat dan berbelit-belit, masih adanya pungutan liar dimana-mana, serta bekerja dengan hanya berorientasi pada yang penting Bupati senang,” Sampaikan Fadli.

Menyikapi hal ini, FPKB berharap Bupati dapat bersungguh-sungguh dalam menempatkan seseorang untuk memangku jabatan di intansi pemerintahan, bukan hanya sekedar orang yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan atau bahkan sekedar dikenal dekat oleh sang pemberi jabatan.

“Bupati semestinya menerapkan prinsip ‘right man on the rigth place’, bukan sekedar orang yang berambisi terhadap jabatannya, tanpa memahami visi dan misi lembaga tempat mereka bekerja. Tempatkan mereka yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kejujuran, keberanian dan kesungguhan dalam pengabdian kepada masyarakat,” terangnya.

Terkait dengan usulan pemecahan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Inhil menjadi 3 dinas, yakni Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Bina Marga dan Pengairan, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman, FPKB menilai bahwa hal itu perlu menjadi perhatian yang mendalam, karena ruang lingkup dan beban kerja relatif kecil.

“FPKB mengusulkan agar pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dirubah saja menjadi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. Jadi, untuk bidang Pemakaman cukup menjadi tugas dari dinas dimaksud, tanpa perlu menyebutkan lagi nama Pemakaman pada dinasnya,” pungkasnya.

Rapat Paripurna yang digelar di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahruddin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam serta dihadiri Sekda dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.(dro/adv DPRD Inhil)