Kepergok Curi Pupuk, Warga Pelangiran digari Polisi

pencuriPelangiran (detikriau.org) – Jajaran kepolisian Polsek Pelangiran mengamankan seorang tersangka (TSK) pencurian pupuk milik perusahaan PT THIP berinisial RI (23). TSK diringkus oleh warga saat melakukan aksi bersama seorang rekannya yang berhasil melarikan diri di KCB 20.5 Blok 41 Mahoni Estate Afdeling 4 Desa Tanjung Sipang, Kecamatan Pelangiran sekitar pukul 12.15 Wib. Selasa (4/11/2014) kemaren.

“Mereka kepergok ketika sedang melakukan aksi. Saat itu, TSK RI tak bisa melarikan diri, sedangkan Paino, rekannya berhasil kabur,” ujar Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo SIK MSi, melalui Paur Humas Ipda Warno Akman, Rabu (5/11).
ditambahkan Paur Humas, aksi pencurian itu diketahui oleh Sopandi dan Halasan. Saat kejadian, ke dua saksi sedang berjalan menuju perumahan KCB 20.5 Blok 41 Mahoni Estate Afdeling  4. Ditengah perjalanan mereka menemui tumpukan pupuk yang siap dibawa bersama dua orang pelaku.

“Saat diintorgasi oleh ke dua saksi, TSK Paino langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Sedangkan RI berhasil ditangkap. Ke dua saksi langsung membawa TSK RI ke kantor Polisi terdekat,”jelasnya.

Dari keterangan RI, ia telah melakukan tindak pidana pencurian pupuk di PT THIP selama kurang lebih 4 bulan dan berhasil mengambil pupuk jenis MOP sebanyak 20 karung. Selain barang bukti pupuk petugas juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor yang dipergunakan untuk melansir barang curian.

“Sepeda motor yang kita amankan dari tangan RI juga tak dilengkapi dengan surat-surat. Kuat dugaan jika demikian, sepeda motor tersebut juga barang panas,” katanya.

Akibat kejadian itu perusahaan mengalami kerugian hingga puluhan juta. Polisi sendiri sedang mendalami kasus tindak pidana pencurian pupuk. Bisa saja ada penadah hasil curian yang dilakukan para tersangka. Pungkasnya (dro/*1)




Dani M Nursalam: APBD 2014 Diminta dijadikan Bahan Evaluasi

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam
Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil meminta agar Bupati dapat menjadikan perjalanan penggunaan APBD tahun 2014 sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran dibawahannya.

Permintaan ini disampaikan secara langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, S.Pi melalui detikriau.org diruang kerjanya, rabu (5/1/2014). Dikatakannya, hingga menjelang penghujung tahun 2014, serapan APBD Inhil masih jauh dari harapan, hal ini harusnya dapat menjadi pembelajaran berharga agar kedepannya program-program pembangunan yang telah dituangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jangan lagi sampai tertunda hanya disebabkan kinerja aparatur yang boleh dikatakan mengecewakan.

Ditambahkan oleh Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini, perjalanan APBD Inhil tahun anggaran 2014 ini adalah ukuran kinerja pertama dimasa kepemimpinan HM Wardan dan H Rosman Malomo. Apa yang terjadi sepanjang tahun 2014 ini sekaligus juga menjadi acuan perjalanan RPJMD  kepemimpinan Warohmah. Kekurangan dan segala kelemahan hari ini pastinya dapat dijadikan cerminan agar kedepannya dapat lebih baik terutama dalam memenuhi janji-janji yang sudah terucapkan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat.

“Tidak hanya bagi pemerintah daerah. Ini pembelajaran dan evaluasi bagi kita semua agar kedepannya dapat lebih memberikan pengabdian dan kinerja terbaik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Inhil.” Tandasnya.(dro)




Bupati Hadiri Istighosah di Kelurahan Sungai Piring

Bupati Inhil, HM Wardan memberikan sambutan saat menghadiri Istighosah di Kelurahan Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Rabu, 5 Nov 2014. Humas Pemkab Inhil
Bupati Inhil, HM Wardan memberikan sambutan saat menghadiri Istighosah di Kelurahan Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Rabu, 5 Nov 2014. Humas Pemkab Inhil

Batang Tuaka (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan menghadiri pelaksanaan Istighosah, dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1436 H, di Pendopo Kelurahan Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Rabu (5/11).

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, Camat dan Upika, Lurah dan Kades, serta ratusan masyarakat Kecamatan Batang Tuaka.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemkab Inhil juga memprioritaskan pembangunan manusianya. Dengannya diharapkan masyarakat terutama generasi muda tidak terjerumus dalam perilaku yang dapat bertentangan dengan aturan agama dan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

“Komitmen tersebut dilakukan melalui Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Program ini dimaksudkan, untuk mengantisipasi sejak dini masuknya pengaruh buruk dari budaya luar,” tutur Bupati.

Dalam kesempatan ini Bupati juga menghimbau kepada seluruh orang tua untuk dapat mengawasi anak-anaknya agar ketika masuk waktu Maghrib tidak ada lagi yang berkeliaran dan duduk santai di pinggir jalan atau jembatan.

“Ketika Maghrib tiba, anak-anak kita sudah harus berada di masjid dan mushalla. Selain untuk melaksanakan ibadah di rumah Allah SWT tersebut mereka juga akan diberi pelajaran tentang ilmu-ilmu kegamaan,” terangnya.

Sementara itu, penceramah dari Kuala Tungkal Provinsi Jambi, Al-Ustadz H Anwar Arda Billi dalam tausiyahnya berpesan, seiring dengan pergantian tahun ini hendaknya dapat menjadikan umat Islam sebagai insan yang lebih baik di masa mendatang, yakni dengan menjauhi dan meninggalkan berbagai perbuatan buruk di masa lalu, dengan memohon ampunan kepada Allah SWT dan berjanji tidak mengulanginya lagi.(dro/adv pemkab Inhil)




Didampingi Bunda PAUD, Bupati Inhil Kunjungi Lokasi Pembangunan PAUD di Pulau Palas

hilisTEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan meninjau lokasi rencana pembangunan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif, di Jalan Pendidikan KM 13, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Selasa (4/11).

Turut mendampingi Bunda PAUD Inhil, Hj Zulaikhah dan jajarannya, Sekretaris dan UPTD Dinas Pendidikan, Camat Tembilahan Hulu, Kepala Desa Pulau Palas dan perwakilan Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan.

Pada kesempatan itu, Bupati Inhil mengimbau kepada seluruh pihak terkait terutama perusahaan dan kalangan swasta, untuk ikut bersama-sama mendukung dan memajukan dunia pendidikan di Bumi Sri Gemilang, yang dimulai dari tingkatan terendah, yakni PAUD.

“Mudah-mudahan kerjasama antara Pemkab Inhil dengan perusahaan dan pihak swasta lainnya, yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga mampu bersinergi dalam pembangunan di semua bidang,” tutur Bupati, Wardan.

Masih menurut Bupati, tahun anggaran 2014, Pemkab Inhil mentargetkan untuk satu desa minimal berdiri satu lembaga pendidikan PAUD. Saat ini target itu sudah tercapai.

‘Alahamdulillah, seluruh desa hari ini minimal sudah memiliki satu lembaga PAUD, bahkan ada desa yang sudah memiliki dua hingga tiga PAUD.” Syukuri Bupati

Sementara itu, Bunda PAUD Inhil menjelaskan bahwa rencana pembangunan satu unit PAUD tersebut, merupakan bantuan dana Corporate Social Responsibility dari Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan.

“Hal ini tentunya sangat kita sambut baik, karena sejalan dengan program Pemkab Inhil, dalam rangka meningkatkan akses layanan PAUD, yang pada tahun 2015 mendatang ditargetkan mencapai 75 persen,” terang Zulaikhah.

Dengan adanya bantuan tersebut, lanjut Ketua Tim Penggerak PKK Inhil ini, diharapkan dapat membantu penyediaan sarana pendidikan bagi anak-anak usia dini yang belum terlayani, khususnya di sekitar lingkungan Kecamatan Tembilahan Hulu.

“Kita juga sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lainnya, terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dalam rangka mengembangkan PAUD di Inhil,” tandasnya.(rul/adv pemkab inhil)

 




Ngotot Naikan Harga BBM, JK dikecam PDIP

“Tiga menteri di sektor ekonomi kabinet Jokowi disebut bermashab neo liberal”

bbmJAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan harga BBM paling lambat akhir tahun ini mulai menuai berbagai kritikan. Menariknya kritik paling pedas justru dilontarkan PDIP yang merupakan pengusung utama pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres lalu.

 

Ketua DPP PDIP Effendi Sombolon menegaskan rencana menaikkan harga BBM hanya keinginan wapres Jusuf Kalla (JK). Ia pun mengecam JK yang dinilainya sangat getol mau menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 alias dinaikkan Rp 3 ribu. ”Nafsu” menaikkan harga BBM itu dinilai Effendi berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan lebih kalem terhadap rencana itu.

 

”Kenapa sih nafsu bangat mau naikkan harga BBM – Kok begitu semangatnya menaikan harga komoditas sih? Gak melihat sikon (situasi dan kondisi), kan’baru seminggu dilantik, kenapa (JK) sudah bikin heboh. Saya gak tahu ada apa di balik ini, yang saya pertanyakan kenapa JK bernafsu sekali,” lontar Effendi di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/11).

 

Devisit anggaran karena sebagian besar APBN dialihkan untuk subsidi BBM,menurut Effendi, akibat selama ini lalai dalam pengelolaan energi di negara ini. Akibatnya, pembenahan tata niaga tidak berjalan dengan baik.

 

”Jadi seharusnya dibenahi dulu tata kelola energi, lantas tata niaga dan distribusinya. Bukannya yang ditangani justru masalah program jaring pengaman sosialnya. Lebih baik gak usah ada saja pemerintahan Jokowi ini, mendingan lanjutkan saja SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lagi,” papar Effendi gemas.

 

Ia pun mendukung penuh usulan ekonom Rizal Ramli yang menyarankan agar pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM, naun cukup mengatur kadar oktan di setiap jenis BBM.

 

”Sudah betul itu Rizal Ramli, oktannya saja yang disesuaikan. Oktan yang murah diberikan kepada yang murah, seperti bajaj, motor, angkot,” jelas Effendi yang juga Wakil Ketua DPR versi Koalisi Indonesia Hebat ini.

 

Effendi juga mengaku khawatir kalau rencana kenaikan harga BBM sedang ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi. ”Kami’kan ingin fokus masalah (pengelolaan) energinya dulu, tapi kok energinya belum ditangani malah akhirnya liberal,” imbuhnya sengit.

 

Terang-terangan diungkap Effendi ada beberapa menteri di sektor ekonomi di kabinet Jokowi yang bermashab neo liberal, yang artinya bertolak belakang dengan doktrin Trisakti dari Bung Karno.

 

”Sekarang saya tanya, siapa Sudirman Said (Menteri ESDM) ? Siapa Rini Soemarno (Menteri BUMN) ? Siapa itu Sofyan Djalil (Menko Ekonomi)? Jadi wajar saja kalau harga BBM katanya mau naik, karena pengambil kebijakannya bukan dari ideologi Trisakti. Saya gak tahu siapa mereka,” tutur Effendi sengit.

 

Ditegaskannya pula, para menteri tersebut diduga kuat membawa garis liberal ekonomi. Padahal sejatinya arah politik ekonomi PDIP adalah Trisakti. Jadi seharusnya komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang salah satunya BBM itu dikuasai negara. ”Bukannya malah dilepas ke mekanisme pasar,” ujar anggota Komisi VI DPR ini.

 

Ia menambahkan, semestinya kenaikan harga BBM diikuti dengan sejumlah kebijakan strategis seperti membangun kilang minyak, memperbaiki jalur distribusi minyak, dan meningkatkan produksi minyak. ”Lah ini menterinya belum ngapa-ngapain, Petral saja belum dibubarkan, malah mau langsung naikin harga BBM,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Wapres JK menegaskan bahwa kenaikan harga BBM dilakukan bulan ini juga, alasannya untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif. Ia menambahkan pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.(dro/jpnn)




Walikota Pekanbaru Buka Sosialisasi Adiwiyata

Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT Meresmikan Sosialisasi Program Adiwiyata dengan Tema' Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Foto: Humas Pemko
Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT Meresmikan Sosialisasi Program Adiwiyata dengan Tema’ Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Foto: Humas Pemko

Pekanbaru (detikriau.org) – Wali Kota Pekanbaru, H. Firdaus, ST., MT secara resmi membuka acara Sosialisasi Program Adiwiyata di Hotel Grand Tjokro Pekanbaru, Selasa (04/11) pagi.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat Pemko pekanbaru, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregional wilayah Sumatera, Kepala Sekolah sekota Pekanbaru serta 150 orang utusan dari beberapa sekolah di kota Pekanbaru.

Dalam pidatonya, walikota meminta agar kepala sekolah ataupun Dinas yang terkait program Adiwiyata bukan menjadikan piala atau piagam yang menjadi prioritas utama namun lebih dari itu, melalui program ini hendaknya dimanfaatkan untuk merencanakan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk membangun generasi muda terencana dan generasi emas bangsa indonesia khususnya kota Pekanbaru yang cerdas, religius dan mencintai lingkungannya demi terwujudnya kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan dan madani.

” Saat ini ada lima calon sekolah yang di ajukan Adiwiyata tingkat Nasional oleh Pemko Pekanbaru diantaranya, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 148 Pekanbaru,
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 20 Pekanbaru, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Pekanbaru, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Pekanbaru dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pekanbaru.” Sampaikan Walikota.
Program Adiwiyata ini ditujukan untuk menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan hidup, generasi cerdas dan sehat serta terwujutnya masyarakat yang madani, tandas Walikota.(dro/humas pemko)