Diskes Inhil Canangkan POMP Filariasis Tahap Ke-3

“Sekaligus Pencanganan Inhil Bebas Pasung Tahun 2017 dan Pelantikan pengurus Mabisaka Bhakti Husada serta pengurus Saka Bhakti Husada Indragiri Hilir masa bakti 2014-2018”

 

Foto: Humas Pemkab Inhil, Syahrul Badrin
Foto: Humas Pemkab Inhil, Syahrul Badrin

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir Mencanangkan Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Filariasis tahap ke-3 tahun 2014

Pencanangan ini dibuka beriringan dengan pelantikan pengurus Mabisaka Bhakti Husada serta pengurus Saka Bhakti Husada Indragiri Hilir masa bakti 2014-2018 bertempat di lapangan upacara Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil Tembilahan, Selasa (11/11/2014).

Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 sampai 12.00 WIB ini dihadiri Bupati Indragiri Hilir Drs H Muhammad Wardan MP, Sekda,H Alimuddin RM, serta para undangan lainnya.

Kadiskes, Dr Alvi Furwanti menyatakan bahwa pencangan POMP Filariasis adalah sebuah upaya untuk dapat membebaskan masyarakat dari terjangkiti penyakit kaki gajah. Untuk pengurus Mabisaka Bhakti Husada serta pengurus Saka Bhakti Husada Indragiri Hilir masa bakti 2014-2018 yang baru dilantik diharapkan dapat segera menjalankan semua tugas yang diembankan dengan baik.

“Sejalan, hari ini kita juga mencanangkan Inhil bebas pasung pada tahun 2017,” kata Dr Alvi Furwanti.

Menurutnya, secara Nasional, bebas pasung ditargetkan akan dapat direalisasi selambatnya tahun 2019. Namun Menkes RI berharap Target Indonesia Bebas Pasung 2019 itu dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan.
Sepintas ia menjelaskan amanat Menkes RI bahwa penderita gangguan jiwa seharusnya diberikan pengobatan secaran intensif di rumah sakit khusus, bukan malah diasingkan dan dipasung sebagaimana akhir-akhir ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat.

Harus ada pemahaman bahwa tindakan pemasungan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan bisa berdampak hukum bagi siapapun yang melakukannya.

Oleh karenanya Menkes  berharap kepada pemerintah daerah agar dapat segera melakukan tindakan penertiban dan membuat target bebas pasung dengan secepatnya atau paling tidak sama dengan target pemerintah pusat pada 2019.

Sementara itu, Bupati Inhil, H Muhammad Wardan dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik serta menyatakan apresiasi tinggi terhadap program pencanangan POMP Filariasis dan Bebas pasung 2017.

“Semoga apa yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan sukses dan tercapai tujuan sesuai dengan yang kita harapkan,” Sampaikan Bupati.

Usai menyampaikan sambutan, Bupati melakukan penandatanganan  pencanangan POMP Filariasis dan Bebas Pasung Tahun 2017 yang akan dilaksanakan Dinas kesehatan kabupaten Inhil.(Mirwan)

 

Bupati Inhil Selaku Ketua Majelis Pebimbing Cabang Gerakan Pramuka Inhil Dan Pencanangan POMP Filariasis dan Indragiri Hilir Bebas Pasung Tahun 2017 Ditandai Dengan Pemukulan Gong
Bupati Inhil Selaku Ketua Majelis Pebimbing Cabang Gerakan Pramuka Inhil Dan Pencanangan POMP Filariasis dan Indragiri Hilir Bebas Pasung Tahun 2017 Ditandai Dengan Pemukulan Gong

Penyerahan SK Kepada Ketua Majelis Pebimbing Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Cabang Indragiri Hilir
Penyerahan SK Kepada Ketua Majelis Pebimbing Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Cabang Indragiri Hilir, Dr Hj Alvi Furwanti Alwie, SE MM




Hukuman penjara untuk imam di Xinjiang, Cina

Xinjiang (detikriau.org) – Cina menjatuhkan hukuman penjara atas 22 orang di Daerah Otonomi Xinjiang, Cina barat, termasuk beberapa imam yang dituduh berkhotbah secara gelap.

Hukuman penjara mulai dari lima hingga 16 tahun itu disampaikan dalam pengadilan bersama dengan dakwaan memicu kebencian sara dan menggunakan ‘tahyul’ untuk meremehkan hukum.

Media lokal melaporkan bahwa ke-22 terpidana adalah umat Islam.

Pemerintah Beijing berupaya untuk memberantas yang dianggap sebagai ekstrimisme Islam di provinsi khusus tersebut setelah serangkaian serangan yang dituduh dilakukan kelompok militan suku Uighur yang merupakan umat Islam.

Namun para pegiat dan warga yang mengasingkan diri dari Xinjiang mengatakan kendali pemerintah pusat yang ketat atas kawasan dan budaya di sana yang menjadi penyebab dari munculnya kekerasan dan bukan kelompok militan yang terorganisir.

Kelompok Kongres Uighur Dunia sudah mengeluarkan kecaman hukuman terbaru ini dengan menyebutnya sebagai tekanan atas agama, yang merupakan hak warga Uighur.

“Yang disebut sebagai perbedaan antara agama yang sah dan gelap ditentukan berdasarkan kebutuhan politik Cina,” tutur juru bicaranya Dilxat Raxit.

Cina khawatir jika warga Uighur di Xinjinag mendapat dukungan dari militan Islam di Pakistan dan Afghanistan.

Sementara itu Presiden Amerika Serikat, Barack Obama -yang sedang berada di Beijing untuk KTT APEC- mengatakan dalam wawancara dengan kantor berita Xinhua menyebut salah satu kelompok Gerakan Islam Turkestan Timur sebagai organisasi teoris dan sebaiknya tidak berlindung di kawasan perbatasan Cina.(bbc indonesia)




Waduh! di Tembilahan, Surau Juga Jadi Sasaran Pencuri

Surau Al-Kahfi jalan Soebrantas Lorong Perwira
Surau Al-Kahfi jalan Soebrantas Lorong Perwira

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekarang ini, tidak hanya rumah ataupun tempat usaha yang menjadi sasaran maling, tempat ibadahpun tak luput dari target, seperti yang kerap terjadi di Surau Al-Kahfi Jalan Soebrantas Lorong Perwira Tembilahan kota.

Kabarnya Surau ini tidak hanya sekali atau dua kali terjadi pencuriani. Barang yang jadi incaran berupa peralatan elektronik yang selalu digunakan untuk keperluan surau, seperti yang diceritakan Wais Alqarni, penunggu Surau Al-Kahfi kepada detikriau.org, Selasa (12/10/2014).

“Fasilitas di Surau ini sudah beberapa kali dicuri orang saat saya tidur malam ataupun saat pergi beraktivitas, apalagi ketika warga sekitar sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing,” sebut Wais.

Kata Wais, awalnya ia sangat tidak menyangka kejadian serupa ini akan terjadi, apalagi fasilitas tersebut merupakan milik bersama untuk keperluan Surau tersebut.

“Sudah beberapa kali kami berupaya agar hal ini tidak lagi terjadi, namun selalu saja ada cara pelaku bertindak yang lebih hebat,” kesalnya.

Sementara itu, Ketua pengurus Surau Al-Kahfi,Sirajuddin juga membenarkan hal ini Menurutnya sejauh ini tidak ada upaya yang lebih sempurna selain membeli barang baru. “Kita beli yang baru saja, dan akan kami pikirkan bagaimana supaya ini tidak terulang terus-menerus,” katanya.(mirwan)




Sopir Pompong ditemukan Tewas Tergantung

imagesPelangiran (detikriau.org) – Belum jelas sebabnya, MM (16) ditemukan tergantung kaku dengan leher terlilit tali nilon dan lidah menjulur disisi parit Sungai Nyiur Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), senin (10/11) kemaren sekira pukul 14.00 Wib.

Berdasarkan keterangan kapolres Inhil, AKBP Suwoyo Sik melalui kapolsek Teluk Belengkong, Ali M Siregar, saat ditemukan, sopir pompong ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

“Kita temukan korban sudah tidak bernyawa. Ditubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.” terang Ali.

Ditambahkan Kapolsek, apa motif dibalik tindakan yang diduga bunuh diri ini belum diketahui, apalagi keluarga korban juga belum bisa dimintai keterangan.

“jenajah korban kini sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan sebagaimana mestinya.” Tandas Kapolsek. (dro)




‘Si Doel’ tak Setuju Kebijakan Pemerintahan Jokowi, Mengapa?

rano-karno-_140526172407-942SERANG— Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintahan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo yang melarang kegiatan rapat di hotel.

“Saya kira kondusional. Rapat di luar bisa dilaksanakan kalau porsinya banyak dan melibatkan orang banyak,” katanya di Serang, Senin.

Sebagai contoh, kata dia, kegiatan rapat perlombaan enam negara yang sekarang sedang berlangsung di salah satu hotel di Banten, tidak masalah, karena porsinya memang besar dan pesertanya juga banyak.

“Kalau rapat-rapat internal sih memang lebih baik jangan di hotel, tapi kalau rapat besar dan melibatkan pihak lain, saya kira tidak masalah di hotel,” ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi melarang pegawai negeri sipil menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel, dan harus menggunakan fasilitas negara untuk tugas.

Menurutnya, keberadaan fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor seperti di hotel. Mengoptimalkan fasilitas kantor untuk rapat, kata Yuddi, merupakan instruksi presiden dan wakil presiden sehingga bisa tercipta efisiensi dan penghematan anggaran negara.

“Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya agar itu berlaku kepada seluruh kementerian, lembaga juga dilaksanakan di daerah,” katanya.

Kegiatan tersebut, katanya, tidak hanya berlaku di pemerintah pusat tapi juga berlaku di daerah seluruh Indonesia. “Kita sudah sampaikan ke pemda dan kalau masih ada yang bandel berarti keterlaluan,” katanya.(republika)




Kata Budi, Angin Juga Jadi Biang Kerap Terputusnya Pasokan Listrik PLN

imagesTEMBILAHAN (detikriau.org) – Bukan hanya disebabkan kerusakan mesin, manajer PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman juga berdalih kerap terputusnya pasokan listrik PLN juga karenakan faktor alam.

“Beberapa hari belakangan ini kita memang mengalami gangguan jaringan yang disebabkan oleh angin ribut, makanya listrik sering mati secara mendadak,” tutur Budi saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (10/11).

Selain ulah angin, Budi juga mengakui bahwa PLN Tembilahan sedang mengalami devisit daya sebesar 2 MW yang mengharuskan pemadaman bergilir-pun masih diberlakukan. Durasinya 5 : 1 (lima malam hidup dan 1 malam mati).

Terkait dengan persiapan Kabupaten Inhil sebagai tuan rumah perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Riau tahun 2014, untuk menjamin terpasoknya kebutuhan listrik, PLN menggunakan fasilitas genset mobile di lokasi-lokasi vital agar tidak terganggu jika ada pemadaman listrik mendadak.

“Kita belum bisa memastikan sampai kapan pemadaman bergilir ini dilakukan, karena beberapa mesin sewa yang rusak masih dalam perbaikan, dan kita juga masih menunggu kedatangan mesin sewa yang baru,” terangnya.

Pelayanan yang diberikan oleh pihak PLN Rayon Tembilahan memang kerap menuai keluhan, apalagi dalam beberapa hari belakangan ini pihak PLN sering kali melakukan pemadaman secara mendadak dan tidak sesuai dengan durasi pemadaman bergilir yang telah dilakukan sebelumnya.

“Sudah tiga malam belakangan ini di tempat kami mati lampu, padahal katanya dimatikan secara bergiliran, tapi masa iya tempat kami terus yang mati setiap malam, itu namanya bukan giliran,” keluh Yani, salah seorang warga Kecamatan Tembilahan Hulu.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil melalui Wakil Ketua Komisi III, Edi Harianto juga sudah melontarkan kritikan terhadap kinerja manajemen PLN Rayon Tembilahan. Kritikan tersebut terkait dengan tidak kunjung tuntasnya persoalan pemutusan pasokan listrik ke rumah-rumah pelanggan.

“Terputusnya pasokan listrik seperti saat ini bukan terjadi kali pertama, tetapi kejadian ini sudah terjadi secara berulang-ulang dan tidak pernah ada penyelesaian. saya nilai permasalahan ini tentunya berada di manajemen PLN sendiri,” ujar Edi harianto kepada awak media melalui sambungan selularnya, Minggu (9/11).

Oleh karena itu, Edi berharap kondisi seperti ini sesegera mungkin harus dituntaskan. Ia tidak ingin PLN dari dulu selalu terkesan lepas tangan dan menyandarkan kesalahan dengan ketidakmampuan mesin pembangkit.

“Kita minta persoalan ini untuk segera dituntaskan, apalagi tidak lama lagi kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi. Jangan nantinya persoalan listrik ini justru akan mempermalukan kita sebagai tuan rumah,” Kritiknya kala itu. (dro)