KUALA LUMPUR — Pemerintah Malaysia berencana menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 95 jika harga minyak mentah dunia jatuh hingga posisi 70-75 dollar AS per barrel.

Wakil Menteri Keuangan Malaysia Datuk Ahmad Maslan mengatakan, selama ini kenaikan harga BBM selalu dijadikan alasan pedagang untuk menaikkan harga. Jika harga BBM diturunkan, para pedagang juga diharapkannya bisa menurunkan harga barang.

Pihaknya berencana menurunkan harga BBM RON 95 jika harga minyak mentah dunia turun. “Penurunan harga tersebut bisa dilakukan karena telah melewati kadar subsidi yang ditanggung oleh pemerintah,” katanya seperti dikutip berbagai media terbitan Kuala Lumpur, Senin (17/11).

” Jika harga minyak pada level 70-75 dollar AS per barrel, maka ia akan melewati tahap subsidi 2,30 ringgit per liter,” katanya.

Berbeda dengan Indonesia, di saat harga BBM turun, justru menaikkan harga BBM. Alasannya, terlalu besar APBN dibebani untuk subsidi BBM. Ketua DPP Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, menegaskan, pemerintah tidak transparan terkait pengurangan subdisi BBM. “Seharusnya pemerintah menjelaskan argumentasi dan alasannya kenapa menempuh kebijakan ini,” imbuhnya, saat diwawancarai sebuah stasiun TV di Jakarta.(republika)

CIPUTAT — Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KMB) UIN Syarif Hidayatullah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangsel, Senin (16/11) malam.

Mereka menolak keputusan Prasiden Joko Widodo menaikan harga BBM. KMB UIN Syarif Hidayatullah menuntut Jokowi untuk turun jika tetap menaikan harga BBM. Menurut mereka, kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan yang dapat mematikan rakyat.

Menurut koordinator unjukrasa tersebut, Bahroin mengungkapkan, Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Pernyataan tersebut terkait harga minyak mentah dunia yang terus turun namun pemerintah malah menaikan harga BBM.

Menurut Bahroin, Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM bukanlah kebijakan yang memihak rakyat.  Menurutnya, pemerintah memiliki jalan lain, yaitu dengan membatasi jumlah kendaraan pribadi yang banyak dimiliki oleh orang kaya.

Aksi tersebut sempat tak terkendali. Pengunjukrasa sempat menghentikan mobil pengangkut bahan bakar milik Pertamina dan menaikinya. Beruntung petugas dapat dengan segera mengamankan pengunjukrasa tersebut. Sehingga, aksi tersebut bisa kembali normal dan kemacetan pun bisa segera diatasi.(republika)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Plt Direktur PDAM Tirta Indragiri Tembilahan, Edywan Shasby meminta agar pelanggan berpartisipasi aktif untuk mengatasi berbagai persoalan yang saat ini terjadi terutama menyangkut pelayanan kepada konsumen.  Salah satunya dengan memenuhi kewajiban membayar tagihan tepat waktu.

“Jika semua pelanggan kita taat akan itu, persoalan ini mungkin akan cepat teratasi. Karena kita tahu saat ini sedang terjadi sejumlah persoalan di PDAM, terutama masalah suplai air ke rumah-rumah pelanggan ,” kata Edywan, kemarin.

Meski tak menyebutkan secara rinci, Edywan mengakui bhawa tunggakan pelanggan saat ini mencapai miliaran rupiah. Dana sebesar itu sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan.

“Walau demikian kami tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan terhadap seluruh pelanggan. Karena kami paham benar, tanpa pelanggan kami tidak akan ada,” tambah Edywan.

Edywan sedikit menjelaskan persoalan mampetnya suplai air ke sebahagian rumah pelanggan. Kerusakan itu terjadi pada pipa induk mapun pipa kecil yang menghubungkan pasokan air ke rumah pelanggan.

“Pipa kita pecah, sehingga air tak dapat mengalir maksimal. Pemicunya karena mobilitas kendaraan berat yang melintas pada ruas-ruas jalan yang dibawahnya terdapat pipa PDAM,” tegas Edywan lagi.

Selain diakibatkan pipa yang pecah, terhambatnya suplai air juga dipengaruhi kondisi kelistrikan yang belakangan ini sering terjadi pemadaman. Untuk dapat menormalkan kembali membutuhkan waktu hingga berhari-hari.

“Jika lisrtik mati sangat berpengaruh terhadap produksi kita. Selain jalannya tidak lancar, kualitas air juga kurang baik. Persoalan-persoalan tersebutlah yang selama ini kami hadapi. Belum lagi permasalahan keuangan yang salah satunya disebabkan banyaknya tunggakan pelanggan,” Tandasnya Edywan. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Jika hanya memberatkan masyarakat, BPJS Kesehatan diminta untuk tidak diterapkan di Kabupaten Inhil.

“Harusnya memberikan kemudahan bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Jika tidak, sebaiknya kita tidak menerapkan penggunaannya di Kabupaten Indragiri Hilir.” Sampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil dalam Rapat Dengar Pendapat, senin (17/11)

Dinilai politisi dari PKB ini, pemberlakuan aturan yang dinilai memberatkan masyarakat seperti adanya keharusan kepada peserta BPJS untuk memiliki nomor rekening disalah satu dari 3 Bank yang ditunjuk. Untuk Inhil, ketentauan ini dinilai sulit untuk diterapkan karena tidak semua Kecamatan di Inhil memiliki Bank.

Ketentuan lainnya, calon peserta BPJS Kesehatan juga diharuskan untuk mengikutsertakan seluruh anggota keluarganya yang terlampir pada KK sebagai peserta BPJS. Ia mencontohkan jika dalam satu KK ada 6 angota keluarga, sementara kepala keluarga hanya berprofesi sebagai penarik becak. Dengan iuran terendah saja untuk kelas tiga sebesar Rp 25.500, sama artinya dalam satu bulan beban iuran yang harus dibayarakan adalah sebesar Rp 153 ribu.

“jika pembayaran iuran ini terlambat, peserta dikenai denda. Jumlah ini mungkin tidak memiliki arti bagi sebahagian orang tetapi sangat berarti bagi banyak orang lainnya.” Sampaikan

Sesuai Permenkes nomor 28 tahun 2014, Penerbitan kartu peserta BPJS Kesehatan yang baru bisa diberikan dalam waktu 3 hari setelah pendaftaran tetapi BPJS menetapkan pemberlakuan 7 hari setelah pendaftaran. Padahal, pasien yang sedang dirawat di rumah sakit hanya diberikan waktu beberapa hari saja, jika tidak bisa menunjukan kartu BPJS Kesehatan, maka akan dikategorikan dalam pasien umum.

“Artinya atuan baru BPJS sudah tidak sesuai dengan Permenkes,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini.

Menanggapi kritikan, Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Inhil, Dede Mirwan menjelaskan bahwa persyaratan dan ketentuan baru tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia bukan hanya berlaku untuk wilayah Kabupaten Inhil saja.

Apalagi, lanjut Dede, pada prinsipnya asuransi merupakan penanganan resiko bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan peserta yang mendaftar di BPJS Kesehatan tidak hanya pada saat sakit saja, tetapi harus mendaftarkan diri sebelumnya.

“Jika sifatanya kebijakan, kita hanya bisa menampung dan nantinya diteruskan ketingkat pusat karena kebijakan ini sifatnya secara Nasional,”. Tandasnya

Hearing yang digelar di ruangan rapat komisi IV Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, H Adriyanto didampingi sejumlah anggota serta dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Dr Hj Alvi Furwanti Alwi, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto, perwakilan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, serta Komunitas Donor Darah Inhil (KDDI).(dro/A)

JAKARTA — Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena kegagalan SBY melakukan tata kelola minyak dan gas.

“SBY tidak mengerjakan PR-nya,” kata Hendrawan saat dihubungi Republika, Senin (17/11).

Hendrawan mengatakan pemerintahan Jokowi berada dalam posisi dilematis. Menurutnya kalau saja SBY mengelola minyak dan gas dengan benar maka Jokowi bisa menunda kenaikan BBM bersubsidi. “Kalau saja SBY lakukan upaya efisiensi dan diversifikasi energi paling tidak pemerintah bisa menunda,” ujarnya.

PDIP sebenarnya tidak menolak kenaikan harga BBM. Asalkan kenaikan dilakukan dengan terlebih dulu memenuhi tiga aspek prakondisi: pertama, efisiensi produksi dan distribusi tata niaga minyak dan gas, kedua diversifikasi dan konversi energi, ketiga menguatkan program perlindungan sosial ke masyarakat.

Persoalannya, tiga aspek tersebut tidak terlebih dulu dilaksanakan pemerintah. Hendrawan mengatakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi bersamaan dengan upaya realisasi tiga aspek prakondisi yang diinginkan PDIP. “Ini ketiganya dikerjakan berbarengan dengan kenaikan (BBM bersubsidi),” ujarnya.

PDIP memperkirakan kenaikan BBM bersubsidi akan memberi dampak inflasi antara dua sampai tiga persen. Namun Hendrawan optimistis program “kartu sakti” Jokowi bisa membantu masyarakat mengurangi dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Menurutnya meski tiga aspek prakondisi menaikan BBM bersubsidi diabaikan Jokowi, PDIP tetap mendukung kebijakan tersebut. “Kami akan kawal terus. Kami mendukung,” katanya.

Sebelumnya pemerintahan Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi premium dari Rp 6500/liter menjadi Rp 8500/liter. Sementara solar dari Rp 5000/liter menjadi Rp 7500/liter.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir menggelar pelatihan manajemen kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tahun 2014, Senin (17/11).

Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Posyantek diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di wilayah sekitarnya, baik di kecamatan maupun di desa dan kelurahan melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

“Melalui pelatihan ini akan diberikan materi bagaimana pelayanan teknis, informasi dan promosi tentang berbagai jenis TTG kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jenis produk yang dihasilkan usaha kecil dan menengah (UKM) di masyarakat,” tutur Yulizal.

Dijelaskan, pengembangan Posyantek ini dapat diarahkan melalui penguatan regulasi, restrukturasi, privatisasi yang berfokus pengembangan standar pelayanan publik berbasiskan ekonomi, sehingga memberi dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di daerah sekitarnya.

“Saya harapkan pelatihan ini dapat membuahkan konsep pemikiran dan rencana tindak serta membentuk jejaring kerja antar Posyantek. Selanjutnya, kepada peserta yang mengikuti pelatihan juga diharapkan dapat membina, mengelola dan mengembangkan Posyantek di daerah masing-masing,” tambahnya.

Kegiatan ini dilaksanakan di aula salah satu Hotel di Tembilahan diikuti sebanyak 24 peserta yang terdiri dari Kasi PMD dan pengurus Posyantek kecamatan, dengan menghadirkan narasumber dari BPN Bangdes Riau, Universitas Muhammadiyah, BPMPD Inhil serta praktisi atau tokoh Posyantek.(dro/A/adv pemkab inhil)