TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kantor Pos Tembilahan belum memastikan kapan pastinya dana Program Simpan Pinjam Keluarga Sejahteran (PSKS) bisa disalurkan kepada sekitar 25.750 keluarga miskin di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

“Kapan penyalurannya belum bisa kami sampaikan. Kita masih menunggu informasi selanjutnya dan tetap menjalin koordinasi besama pemerintah daerah,” Ujar kepala kantor pos Tembilahan, Ade Novel, selasa (18/11)

Menurut Ade, untuk kabupaten inhil, PSKS disalurkan kepada sebanyak 25.750 RTS. “Namun data rilnya belum kita dalami, hanya jumlahnya saja,”Tambah Ade

Dikutip dari antaranews, PT Pos Indonesia (Persero) mengumumkan pembayaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dilakukan secara serentak di seluruh Kantor Pos di Indonesia kepada 14.075.925 Rumah Tangga Sasaran (RTS) mulai 18 November 2014.

“Masa pencairan dana PSKS direncanakan pada bulan November-Desember 2014. Masyarakat penerima PSKS mulai hari ini (18/11) siap dilayani seluruh Kantor Pos di Indonesia,” kata Ketua Tim Pelaksana PSKS, Amrizal di Jakarta, Selasa (18/11)

PSKS merupakan program pemberian bantuan dana simpanan dari Pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin.

Saat ini jumlah masyarakat miskin menurutnya sekitar 25 persen (15,5 juta) telah mempunyai KPS (Kartu Perlindungan Sosial).(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, membuka pendidikan dan pelatihan Dasar (Diklatsar) tenaga ketertiban pasar, di Gedung Adat Melayu, Sungai Beringin, Tembilahan, Senin (17/11) malam.

Tenaga ketertiban pasar ini dibawah pembinaan langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Melalui kegiatan itu petugas diharapkan mampu bertindak profesional dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang.

“Kita ingin petugas ketetiban pasar ini mampu bertidak profesional dan mementingkan kepentingan umum,” kata Bupati saat membuka kegiatan tersebut.

Diklatsar, lanjut Bupati bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan ketahanan fisik para anggota tenaga ketertiban pasar agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian petugas juga dituntut untuk disiplin.

“Meski dengan waktu Diklatsar yang singkat ini kita ingin semua peserta mampu menyerap pengetahuan yang diberikan  para nara sumber. Karena kita tahu kegiatan ini akan memberikan mafaat cukup besar dalam pelaksanaan tugas nanti,” tukas Bupati.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil, H Pahrolrozy, menambahkan maksud dan tujuan lain dari kegiatan ini guna menciptakan tenaga yang tertib agar mampu menjalankan tugas sesuai prosedur.

“Mereka akan selalu ada di pasar. Untuk itu mereka harus memiliki etika baik dan mengetahu cara melakukan tindakan. Pada dasarnya ada beberapa ketentuan yang wajib dipahami saat melakukan penertiban para pedagang yang berjualan tak pada tempantya,” tegas Pahrolrozy.

Total petugas yang mengikuti Diklatsar sebanyak 32 orang ditambah 8 PNS. Petugas pasar itu sendiri memiliki tim pendamping yang terdiri dari Bupati, Unsur Muspida, dan tokoh-tokoh masyarakat.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada APBD Inhil Tahun Anggaran 2015 diprediksi akan mengalami penurunan.

Penurunan PAD sebesar 6,9 persen dimana PAD tahun 2014 tercatat sebesar Rp 107,879 milyar sedangkan PAD tahun 2015 hanya sebesar Rp 100,433 milyar. Hal itu disebabkan terjadinya penurunan target pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain.

Sedangkan penurunan dana perimbangan diperkirakan sebesar 1,48 persen dari anggaran sebesar Rp 1,489 triliun pada APBD-P 2014 menjadi Rp 1,467 triliun pada RAPBD tahun 2015.

“Penghitungan penetapan target PAD pada tahun 2015 berdasarkan realisasi PAD yang belum dapat diwujudkan oleh Pemkab Inhil, disamping melihat kecenderungan serta dinamika pertumbuhan ekonomi Inhil dalam satu tahun ke depan,” Sampaikan Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan hamid saat dilaksanakan rapat internal antara DPRD bersama Pemkab Inhil, dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Gedung DPRD Inhil, Senin (17/11/2014) sore.

Sementara itu, pada penyusunan RAPBD Inhil tahun 2015 juga diperkirakan perimbangan pendapatan dan belanja daerah akan mengalami defisit sebesar Rp 400,022 miliar. Defisit tersebut selanjutnya akan ditutup melalui pembiayaan, dimana Silpa tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp 428,201 miliar.

“Silpa tersebut selain untuk menutup defisit, juga akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,475 miliar dan sebagai Silpa berkenaan sebesar Rp 22,696 miliar.” Terangnya

Ditambahkan oleh manatan Kepala Disdukcapil Inhil ini, Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Riau, sedangkan Silpa berkenaan terdiri dari dana reboisasi dan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014,” tutupnya.

Namun meskipun terjadinya penurunan PAD dan Dana Perimbangan, secara total pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015 diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 2,81 persen, yakni dari Rp 1,79 triliun pada APBD 2014 menjadi Rp 1,84 triliun.(dro/A)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Pengurus KORPRI Kab. Inhil melaksanakan pelatihan Prosesi Persemayaman dan Pemakaman Jenazah bagi PNS. Acara yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Inhil ini dengan mendatangkan instruktur dari KODIM 0314 Inhil. Selasa, (18/11)

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Inhil, H Erwin menyampaikan Bahwa tujuan pelaksanaan pelatihan ini diantaranya adalah untuk lebih memantapkan pelaksanaan prosesi pemakaman PNS oleh petugas jika nantinya menjalankan tugas.

“Pastinya kita berharap melalui pelatihan ini petugas pelaksana prosesi pemakaman PNS dapat melaksanakan tugas dengan baik,” Sampaikan Erwin.

Pelatihan yang ditujukan bagi anggota saatpol PP kab Inhil ini dilaksanakan dalam satu hari. Pada kegiatan ini petugas pelaksana prosesi pemakaman yang telah dipersiapkan diberikan praktek lapangan secara langsung dari instruktur.

“baik itu tentang persemayaman sampai kepada prosesi pemakamannya.” Tandas Erwin. (dro/adv Humas Pemkab Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Bunda PAUD Inhil, Hj Zulaikah Wardan menghadiri rapat Forum PAUD yang diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Inhil, selasa (18/11).

Hadir juga dalam kesempatan ini Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Inhil Hj. Djamilah , Sekretaris Disdik Inhil Ahmad Ramani serta Ketua GOPTKI Kab. Inhil Hj Hariati Alimuddin.

Dalam amarannya, Bunda PAUD Inhil menyatakan bahwa pertemuan yang dilaksanakan hari ini dalam rangka persiapan untuk menghadapi lomba bunda PAUD berprestasi tingkat nasional, dimana Inhil akan mengikuti lomba Bunda Paud berprestasi dengan kategori kerjasama mitra PAUD.

Bunda Paud berharap kepada seluruh Mitra, untuk dapat terus membantu dalam melakukan berbagai persiapan agar dapat meraih prestasi terbaik sebagaimana yang diharapkan.

“Saya berharap kepada seluruh mitra dan kepada Disdik Inhil untuk selalu berperan dan membantu dalam persiapan lomba tersebut, dan kita patut berbangga hati, karena di Provinsi Riau hanya 3 kabupaten yang dapat maju dalam lomba bunda PAUD berprestasi tingkat nasional, salah satunya adalah Inhil,” Sampaikannya.

Pada kesempatan pertemuan ini juga dilakukan Penyerahan Bantuan Alat Permainan Edukatif kepada beebrapa lembaga PAUD yang ada di Kab Inhil. (dro/adv pemkab inhil)

Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Senin (17/11) malam. Kebijakan ini dinilai merupakan awal kejatuhan kepercayaan masyarakat terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

dikutip dari republika, selasa (18/11), Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Jokowi telah kehilangan sensitifitas terhadap keadaan masyarakat saat ini. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. “Ini awal kejatuhan kepercayaan rakyat, beliau (Jokowi) telah kehilangan sensitifitas,” katanya .

Menurutnya, Jokowi terlalu terburu-buru dalam menaikkan harga BBM. Pengambilan keputusan tersebut tidak dibarengi dengan persiapan matang dalam mengantisipasi kenaikan yang mengakibatkan dampak langsung terhadap rakyat.

Dia mengatakan, perbedaan kenaikan BBM antara zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sekarang terletak pada antisipasi dampak terhadap rakyat miskin. Ketika zaman SBY, kata dia, berbagai program disiapkan untuk melindungi rakyat miskin yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.

Dia mencontohkan, bantuan langsung tunai (BLT), beasiswa untuk rakyat miskin, program keluarga harapan dan yang lain telah disiapkan matang sebelum harga BBM dinaikkan.

“Sekarang apa, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) saja belum jelas,”pungkasnya.

Masih ingat dengan pesta rakyat Jokowi setelah pelantikannya? Begitu banyak melibatkan masyarakat. Artis dalam dan luar negeri memeriahkan pesta yang berakhir di Monas itu.

Dalam pesta itu, masyarakat berkumpul di monas, menyambut presiden RI ketujuh. Sekarang pestanya berpindah. “Pesta rakyat dimonas telah usai, sekarang di SPBU,” ujar netizen, Rina Martha, dalam akun twitternya, @Rina_Martha, yang dikomentari dengan tanda sedih oleh CEO Pedoman News, Fadjroel Rahman dalam akun twitternya, @fadjroeL, Selasa (18/11)

Kebijakan Jokowi ini menuai banyak pertentangan dari pengguna sosmed di dunia maya. Ada yang menunjukkan penyesalannya karena telah memilih Jokowi pada pilpres lalu. Semuanya diluapkan hingga akhirnya menjadi trending topik dengan tagar #ShameOnYouJokowi dan #SalamGigitJari.

Setelah menaikkan harga BBM Rp 2 ribu, presiden Jokowi ramai-ramai mendapat salam gigit jari dari pada netizen. Septian Hidyah Ikmal dalam akun twitternya, ‏@accept_tian, menyatakan
Kenaikan BBM dilakukan pemerintah. Namun resikonya bukan mereka yang menanggung. “Resiko ditanggung rakyat.. Koyok ngene iki pilihanmu?? Seng jarene pro-rakyat,” ujarnya

Netizen lainnya, Saypul Bahri ‏@ipullipu21 dari Cakung, Jakarta Timur , menyatakan, “Harusnya kita bisa menikmati turunnya harga minyak dunia, bukan sebaliknya #salamgigitjari.”(dro/republika)