TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir, H Yulizal secara resmi membuka pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa dan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd tahun 2014, Rabu (19/11).

Kegiatan yang digelar di aula salah satu Hotel di Tembilahan ini diikuti sebanyak 44 peserta, yang merupakan perwakilan BKAD dan BP-UPK dari 8 kecamaan di Kabupaten Inhil, dengan menghadirkan narasumber dari unsur Bappeda, BPMPD dan tim fasilitator PNPM-MPd Kabupaten Inhil.

Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal dalam sambutannya mengatakan, pelatihan tersebut dalam rangka menambah ilmu pengetahuan BKAD dan BP-UPK Kabupaten Inhil, agar keberadaan PNPM-MPd pasca peralihan tahun ini bisa tertap eksis dan berjalan dengan baik.

Meskipun ke depan dana PNPM-MPd ini tidak berlanjut, namun keberadaan strukturnya akan tetap ada, karena mengingat aset PNPM-MPd sangat banyak sekali di Negeri Seribu Parit, baik itu di bidang fisik maupun keuangan.

“Melalui kegiatan ini, saya harapkan aset PNPM-MPd yang ada di Kabupaten Inhil tetap terjaga dan terawat dengan baik, khususnya bagi kepentingan masyarakat,” tutur Yulizal.

Mantan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Inhil ini berharap, para peserta yang telah mengikuti pelatihan mampu mengakomodir dan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga di desa, yang sebelumnya telah dibentuk melalui PNPM-MPd.

“Para peserta diharapkan mampu menyusun anggaran dan rencana kerja ke depan. Untuk  itu, ikutilah pelatihan ini dengan baik dan serius, sehingga ilmunya dapat diserap dan disampaikan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing,” imbuhnya.(dro/A)

PELANGIRAN (detikriau.org) – Ruas badan jalan Pangeran H. Isa Pelangiran Besar kecamatan Pelangiran dinilai masyarakat sudah tidak layak lagi disebut jalan. Sebab, kondisi sarana tranportasi darta tersebut sudah sangat parah dan tidak bisa dilalui lagi dengan kendaraan.

Disampaikan oleh Dewan Penasehat Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Pelangiran (Hippmapel) di Pekanbaru, Hamsan melalui telpon seluler kepada detikriau, Rabu (19/11/2014), bahwa jalan itu tidak dapat digunakan lagi oleh masyarakat sekitar, padahal ruas jalan tersebut merupakan infrastruktur penting bagi penggunanya.

“Ditempat lain lumayan bagus, tapi ruas jalan ini ini seperti tidak dibutuhkan lagi. warga sekitar kalau mau pergi, harus keliling dari dalam, karena jalan itu tidak dapat digunakan lagi,” cerita Hamsan.

Ia sangat mengharapkan kepada Pemerintah agar bisa mengalokasikan dana untuk memperbaiki ruas jalan yang terbilang tidak begitu panjang. Karena katanya, kalau ini terus dibiarkan, maka akan terancam rumah warga sekitar.

Menurut, Hamsan, kerusakan itu sudah beberapa kali disampaikan kepada wakil mereka di DPRD namun belum juga ada respon. “Kami masih menunggu respon dari pihak-pihak yang telah kami sampaikan tentang kondisi jalan ini, salah satunya anggota Dewan dari dapil setempat,” katanya. (Mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinsos Inhil bersama Sat Pol PP melakukan razia gepeng yang beroperasional dijalanan kota Tembilahan. Operasi ini digelar untuk membersihkan kota Tembilahan dari para peminta-minta ini. Rabu (19/11)

Pantauan dilokasi, razia ini dilakukan di sekitaran pasar dan sejumlah ruas jalan hingga mendatangi tempat tinggalnya. beberapa Gepeng sempat menolak untuk digiring petugas Satpol PP masuk ke dalam truk Patroli.

Sembilan orang gepeng yang terjaring razia kebanyakan sudah berusia lanjut, baik laki-laki maupun perempuan.

“Kami melakukan razia Gepeng ini 3 kali dalam 1 tahun, para Gepeng yang terjaring razia itu kami beri pembinaan dan diserahkan ke keluarganya masing-masing,” kata Kadissos Inhil, A Rasyid.

Ditambahkan, mereka yang terjaring razia ini ada beberapa yang bukan penduduk asli Tembilahan, seperti dari Palembang dan lain sebagainya. Oleh karena itu pihaknya harus meneliti lebih detail terhadap para Gepeng ini. Kemudian, ia juga mengatakan dalam waktu dekat ini akan ada lagi razia serupa itu menjelang MTQ tingkat Provinsi 2014.

“Sekitar 1 minggu sebelum MTQ kami akan merazia kembali Gepeng yang ada di Tembilahan ini,” Tutupnya. (Mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil yang diwakili Sekda, H. Alimuddin, RM melakukan Penandatanganan Nota kesepakatan bersama antara RSUD Purihusada Tembilahan dengan BPKP yang berisikan tentang pengembangan,penerapan dan penguatan tata kelola BLUD pada RSUD Purihusada Tembilahan. Rabu (19/11)

Dalam sambutannya sekda mengharapkan agar pendampingan oleh BPKP kedepannya dapat dilakukan sejak awal sehingga dapat memajemendan memverifikasi berbagai proposal hibah dan dan bansos dengan baik. Dengan dilakukan sejak awal tahun anggaran juga diharapkan penyusunan administrasinya dapat disusun dengan lebih baik.

Kepada skpd, Sekda meminta untuk memprogramkan kegiatan ini dengan lebih baik. Jika pendampingan dilakukan sejak dari awal, diharapkan pelaksana kegaiatan akan dapat lebih memahami apa yang boleh dijalankan dan mana yang tidak.

“Kalau sudah diujung tahun anggaran seperti ini pastinya cukup sulit. Nanti kalau ada apa-apa justru yang diteror, ya bupati, sekda dan satker.” Ujar Sekda

Ditambahkan Sekda, jika memang suatu kegiatan secara aturan sudah tidak ada persoalan, ya silahkan jalankan, tetapi jika masih ada persoalan, sebaiknya ditunda dulu, selsaikan dulu kelengkapan administrasinya dan penuhi semua rambu-rambunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu sekda juga mengucapkan terimakasih atas bantuan pendampingan dari bpkp. Menurut Sekda, pendampingan yang juga telah dilakukan BPKP beberapa waktu lalu terkait program bansos, dirasakan sangat besar manfaatnya.

“Dengan pendampingan itu kita bisa berupaya agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk memenuhi rambu-rambu yang disyaratakan. Apalagi saat ini begitu ketatnya pertanggungjwaban penggunaan keuangan, baik secara administrasi maupun pelaksanaannya dilapangan.”ditambahkan Sekda

Sementara itu, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto menilai dengan adanya pendampingan BPKP dapat memberikan tambahan penegtahuan kepada pihaknya agar dalam penggunaan anggaran tidak menyalahi aturan. Manalagi menurutnya penggunaan keuangan di RSUD untuk BLUD cukup besar dan tentunya harus dijalankan secara tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan pengelolaan secara tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan kita dapat bekerja dengan lebih nyaman,” Tandas Irianto.

Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Inhil Lantai 5 ini juga dihadiri olehKepala BPKP Riau, Asisten III, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadishubkominfo, Inpektorat dan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan. (dro/adv pemkab inhil)

detikriau.org – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengumumkan penyesuaian tarif angkutan umum. Untuk angkutan umum , kenaikan maksimal 10% dari tarif sebelum kenaikan harga BBM.

“Untuk kereta api, kenaikannya tidak banyak, bervariasi. Ada yang Rp2.000, ada yang Rp13.000 untuk jarak jauh. Untuk kapal laut kelas ekonomi, tidak akan ada kenaikan tarif,” kata Jonan sebagaimana dilansir BBC, Selasa (18/11).

Polemik kenaikan harga BBM dan korelasinya terhadap tarif angkutan umum mendapat sorotan dari Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, I Kadek Dian Sutrisna Artha.

Menurutnya, pemerintah semestinya memberi subsidi kepada angkutan umum mengingat transportasi akan berdampak langsung kepada harga-harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.

“Dengan memberi fasilitas yang lebih layak untuk angkutan dan segala subsidi yang berkaitan dengan transportasi umum, itu tentunya akan dapat meredam dampak langsung kenaikan harga BBM serta meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Kadek. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun belum ada ketentuan, sejumlah angkutan umum dikabupaten Indragiri Hilir sudah menaikan harga jual tiket.

Diakui sejumlah pengusaha angkutan, kenaikan harga tiket seiring dengan terjadinya kenaikan harga BBM itu terpaksa dilakukan agar usaha transpotasi mereka tatap dapat berjalan dan mendapatkan keuntungan.

“Hari ini juga harga jual tiket kami berubah. Rata-rata naik hingga 31 persen. Namun harga jual ini masih bersipat sementara sampai ada kentuan dari Pemerintah,” Ujar Karno, agen Speedboad Bina Bahari, Selasa (18/11).

Tak hanya angkutan umum jalur sungai, kenaikan ongkos juga terjadi pada armada angkutan darat. Jika sebelumnya sekali jalan harga tiket Tembilahan-Pekanbaru dibandrol Rp 130 ribu, hari ini dijual seharga Rp 150 ribu.

“Naik Rp 20 ribu per kepala,” kata salah seorang agen Travel di Tembilahan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Inhil, H Tantawi Jauhari, menyatakan sampai saat ini pihaknya memang belum  menetapkan tarif angkutan umum. Jika memang ada kenaikan yang diberlakukan pengusaha angkutan menurutnya hal itu sah-sah saja mengingat adanya kenaikan harga BBM

“Kita rasa sah-ah saja ada kenaikan harga tiket, BBM juga sudah naik. Namun yang perlu diingat, kenaikan itu harusnya disesuaikan dengan harga BBM saat ini. Artinya persentase kenaikan yang diberlakukan supaya tidak memberatkan masyarakat,” jawabnya.(dro/*1)