ROKAN HULU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu sukses menyelenggarakan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional yang berlangsung selama enam hari di Hotel Gelora, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan tersebut dikelola oleh Tim Master of Training (MOT) yang dipimpin Febri dari Bukittinggi bersama enam orang master HMI lainnya.

Puncak kegiatan ditandai dengan acara penutupan yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu pada kamis, 18/6/2026. Kegiatan tersebut secara resmi ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Margono, S.Sos., M.Si.

Turut hadir dalam acara penutupan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rokan Hulu Suharman, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rokan Hulu, unsur Kepolisian, Majelis Daerah Korps Alumni HMI (MD KAHMI) Rokan Hulu beserta jajaran, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Ketua Pelaksana LK II Tingkat Nasional, Jamalulaian, menyampaikan bahwa kegiatan berjalan lancar sejak pembukaan hingga penutupan. Sebanyak 34 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.

“Peserta yang dinyatakan lulus berasal dari empat provinsi, yakni Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu, serta mewakili 10 kabupaten/kota. Kegiatan ini didukung oleh tujuh orang master training dan 20 panitia pelaksana yang bekerja maksimal demi menyukseskan agenda nasional ini,” jelas Jamalulaian.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan proses Intermediate Training. Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Semoga para alumni LK II ini mampu memberikan dampak nyata di daerah masing-masing, menjadi kader yang berintegritas, serta mampu menjawab berbagai tantangan zaman. HMI Cabang Rokan Hulu akan terus berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun Rokan Hulu yang lebih maju,” ujar Al Fajar.

Ketua MD KAHMI Rokan Hulu, Lufita Nur Alfiah, S.P., M.Si., turut memberikan apresiasi atas keberhasilan HMI Cabang Rokan Hulu dalam menyelenggarakan LK II Tingkat Nasional hingga tuntas. Dalam sambutannya, ia mengulas sejarah panjang HMI sejak berdiri pada 1947 serta menjelaskan peran strategis organisasi tersebut dalam membangun sumber daya manusia, mengawal kebijakan pemerintah, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Rokan Hulu Anton, ST., MM., yang diwakili Staf Ahli Bupati Margono, menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Anton, HMI tetap menjadi mitra kritis pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, katanya, membuka ruang seluas-luasnya bagi HMI untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, maupun kritik konstruktif demi kemajuan daerah.

“HMI merupakan organisasi yang selalu diperhitungkan sebagai mitra strategis pemerintah. Keberhasilan HMI Cabang Rokan Hulu menyelenggarakan kegiatan tingkat nasional di daerah ini menjadi bukti bahwa kader-kader HMI memiliki kapasitas besar untuk menghadirkan perubahan dan mencetak kader yang berkelanjutan demi masa depan Rokan Hulu,” ungkap Margono.

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap pelaksanaan LK II Tingkat Nasional, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar, menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM.

Suksesnya penyelenggaraan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional ini kembali menegaskan komitmen HMI Cabang Rokan Hulu sebagai organisasi kader yang konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin muda berkualitas, berwawasan kebangsaan, serta siap mengabdi untuk umat, bangsa, dan negara.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Reforma Agraria sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional di bidang agraria dan tata ruang. Terlebih, Kabupaten Inhil memiliki enam desa di Kecamatan Pelangiran yang ditetapkan sebagai wilayah percontohan reforma agraria.

Wilayah tersebut memperoleh alokasi lahan seluas 3.811,75 hektare yang berasal dari penataan aset agraria.

“Lahan tersebut direncanakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui skema pengelolaan yang difasilitasi oleh Bank Tanah,” ujar Bupati Inhil saat hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria, pada Kamis (17/6) di Kantor Gubernur Riau.

Rakor tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Riau, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.

Untuk informasi, HGU atau Hak Guna Usaha merupakan hak yang diberikan negara kepada pihak tertentu untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pengelolaan lahan ini, Bupati Inhil akan memprioritaskan masyarakat setempat yang benar-benar membutuhkan, dengan batas maksimal penguasaan lahan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata.

“Maksimal satu orang mengelola 5 hektare. Kita memberdayakan masyarakat tempatan yang layak menerima bantuan agar ekonomi masyarakat semakin meningkat. Kita akan pilah, jangan ada satu orang sampai mengelola 20 hektare, itu tidak bisa. Maksimal 5 hektare saja, artinya memang wajar dan sesuai tujuan pemberdayaan,” tegas Herman.

Proses penetapan calon penerima manfaat akan dilakukan secara cermat melalui verifikasi lapangan yang melibatkan ATR/BPN, camat, kepala desa dan masyarakat agar prosesnya berjalan transparan dan tepat sasaran. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Semarak Milad Kabupaten Indragiri Hilir ke-61 tahun 2026 menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan kemandirian masih hidup di tengah masyarakat. Perayaan kali ini berlangsung meriah tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepeser pun.

Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari panggung hiburan rakyat hingga atraksi spektakuler Joget Mande yang melibatkan 6.100 orang, terlaksana berkat partisipasi berbagai pihak. Dukungan datang dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, sponsorship, donasi masyarakat, hingga swadaya panitia.

Hal itu di sampaikan Ketua Panitia Pelaksana Milad Inhil, Dr. Trio Benni Putra.

“Alhamdulillah, perayaan Milad Kabupaten Indragiri Hilir ke-61 tahun ini kita laksanakan dengan semangat gotong royong dan kemandirian. Tanpa membebani APBD sepeser pun. Semua rangkaian kegiatan murni dari partisipasi CSR perusahaan, sponsorship, donasi masyarakat, dan swadaya panitia,” ungkapnya.

“Ini bukti marwah Inhil: merayakan hari jadi dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan mengedepankan partisipasi seluruh elemen. Syukuri anugrah, bangkitkan marwah,” tambah Trio.

Atmosfer kebersamaan terasa di setiap sudut kota. Warga dari berbagai kalangan turun tangan, baik sebagai peserta maupun penyokong acara. Semangat ini menegaskan identitas Inhil sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Lebih dari sekadar pesta, Milad ke-61 menjadi momentum refleksi, bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi membangun daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Inhil menunjukkan bahwa dengan partisipasi aktif seluruh elemen, sebuah perayaan dapat menjadi simbol kebangkitan marwah dan kebanggaan bersama.

Bupati Inhil, H Herman dalam rapat Paripurna DPRD dalam rangka Milad ke-61 Kabupaten Inhil, menegaskan sejak dimekarkan dari Kabupaten Indragiri pada 14 Juni 1965, Inhil telah mengalami banyak kemajuan dan perkembangan di berbagai sektor. Berbagai capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil kerja keras para pendahulu, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Dengan usia ke-61 tahun ini, sudah banyak capaian pembangunan yang berhasil diwujudkan. Namun, masih banyak pula pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Herman, sebagai kabupaten terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah lebih dari 18 ribu kilometer persegi, Inhil memiliki tantangan pembangunan yang cukup besar. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu alasan utama pentingnya dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat, sehingga percepatan pembangunan di Kabupaten Inhil dapat berjalan lebih optimal dan merata,” tegasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Inhil juga terus fokus menjalankan program pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai langkah juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan cadangan pangan daerah guna mendukung ketahanan pangan masyarakat.

“Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat sektor pertanian dan perkebunan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herman kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa. Salah satunya melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat terkait usulan penetapan harga minimal kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram.

“Kelapa adalah identitas dan sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Inhil. Karena itu, kami terus memperjuangkan adanya kebijakan harga yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada para petani,” katanya.

Momentum Milad ke-61 juga menjadi ajang menampilkan kekayaan budaya dan kearifan lokal daerah. Salah satu yang membanggakan adalah Tari Mande dari Kecamatan Mandah yang berhasil meraih Rekor MURI dunia dan menjadi kebanggaan masyarakat Inhil.

“Kita patut bersyukur karena budaya dan kearifan lokal yang kita miliki mampu dikenal hingga tingkat nasional bahkan dunia. Ini menjadi modal penting untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah,” ungkap Herman.

Di akhir sambutannya, Bupati Herman mendorong seluruh perangkat daerah agar terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Mari jadikan Milad ke-61 ini sebagai momentum untuk bangkit bersama, memperkuat marwah daerah, dan melanjutkan pembangunan demi mewujudkan Inhil yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat,” tutupnya. (Arb)

ROKAN HULU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak kader-kader berkualitas melalui penyelenggaraan Intermediate Training atau Latihan Kader (LK) II Tingkat Nasional. Kegiatan tersebut resmi dibuka di Hotel Gelora Bhakti, Pasir Pengaraian, Jumat (12/6/2026).

Pembukaan LK II Tingkat Nasional ini dihadiri oleh Bupati Rokan Hulu yang diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si., Anggota DPRD Provinsi Riau Efi Yuliana, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Romi, jajaran fungsionaris Pengurus Besar (PB) HMI, serta kader HMI dari berbagai daerah di Pulau Sumatra.

Dalam sambutannya, Pj Sekda Rokan Hulu, H. Yusmar, menegaskan bahwa kepemimpinan tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dibangun dengan dedikasi, pengalaman, dan pengabdian.

“Pemimpin yang baik adalah mereka yang sejak dini telah menunjukkan semangat, integritas, dan kemampuan dalam berorganisasi. Forum seperti ini menjadi wadah pembelajaran agar para kader siap memikul tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang,” ujarnya.

Yusmar berharap HMI Cabang Rokan Hulu terus melahirkan kader-kader yang adaptif, berintegritas, serta mampu menjadi agen perubahan yang sejalan dengan arah pembangunan daerah dan kepentingan bangsa secara luas.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Alfajar, menjelaskan bahwa LK II merupakan jenjang kaderisasi formal tingkat menengah yang bertujuan membentuk kader dengan kemampuan berpikir strategis dan kesiapan dalam menjawab berbagai tantangan bangsa.

Menurutnya, peserta yang mengikuti pelatihan tersebut merupakan kader-kader terpilih yang telah melalui proses seleksi ketat.

“Peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan kader-kader terpilih yang telah melalui proses seleksi yang ketat. Dari tahapan tersebut, sebanyak 34 peserta dinyatakan berhak mengikuti LK II Tingkat Nasional ini,” kata Alfajar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu atas dukungan yang diberikan terhadap proses kaderisasi HMI. Menurutnya, sinergi antara organisasi kemahasiswaan dan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam melahirkan generasi muda yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Ketua PB HMI Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi, Ilham Mandala, menegaskan bahwa LK II merupakan ruang transformasi bagi kader untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dari tataran teknis menuju pemikiran yang lebih strategis.

“Pelatihan ini menjadi jembatan bagi kader untuk mengembangkan pola pikir yang visioner. Kita membutuhkan kader-kader unggul yang nantinya mampu mengambil peran di berbagai sektor, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya, demi kemajuan umat dan bangsa,” ungkapnya.

Sebelum memasuki tahapan utama pelatihan, seluruh peserta diwajibkan mengikuti Screening Test berupa ujian lisan dan tulisan. Tahapan ini dilakukan untuk mengukur pemahaman kader terhadap nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, serta ideologi organisasi.

Peserta LK II Tingkat Nasional tersebut berasal dari berbagai cabang HMI di Pulau Sumatra, di antaranya dari Provinsi Bengkulu, Tanjungpinang, Medan, Padang Sidempuan, hingga Solok. Selama enam hari pelaksanaan, para peserta akan mengikuti berbagai materi yang dirancang untuk memperkuat kapasitas intelektual, kepemimpinan, serta wawasan keislaman dan kebangsaan.

Melalui kegiatan ini, HMI Cabang Rokan Hulu berharap dapat melahirkan kader-kader yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan organisasi yang mumpuni, tetapi juga mampu menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas, visioner, serta berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kemajuan bangsa.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Memperingati Hari Jadi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ke-61, Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Indragiri Hilir mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjadikan momentum ini sebagai titik refleksi bersama, bukan sekadar seremoni tahunan.

Ketua PC PMII Inhil, Zulfikar, menyampaikan bahwa usia 61 tahun merupakan perjalanan panjang yang seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat hingga saat ini.

Menurutnya, semangat peringatan hari jadi daerah tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial dan euforia perayaan semata. Lebih dari itu, momentum ini harus menjadi ruang untuk melihat sejauh mana pembangunan telah memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Hari Jadi Inhil ke-61 harus menjadi titik refleksi bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Kita patut mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih, namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi di tengah masyarakat,” ujar Zulfikar.

PC PMII Inhil menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penataan ketertiban umum yang lebih baik.

Selain itu, PMII juga menyoroti berbagai fenomena sosial yang belakangan menjadi perhatian publik, seperti keberadaan juru parkir yang tidak memiliki legalitas yang jelas, maraknya anak-anak yang turun ke jalan menjadi pengamen atau badut, serta perlunya pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan agar tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam momentum refleksi Hari Jadi ke-61 ini, PC PMII Inhil turut menyoroti persoalan kapal Ro-Ro Tembilahan yang hingga saat ini belum memberikan kejelasan kepada masyarakat. Padahal, keberadaan kapal tersebut sejak awal diproyeksikan sebagai solusi untuk meningkatkan konektivitas daerah, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Zulfikar, masyarakat sudah terlalu lama menunggu realisasi operasional kapal Ro-Ro tersebut. Berbagai pernyataan dan janji yang disampaikan selama ini belum mampu menjawab harapan masyarakat yang menginginkan kepastian.

“Kapal Ro-Ro Tembilahan seharusnya menjadi simbol kemajuan transportasi dan ekonomi daerah. Namun sampai hari ini masyarakat masih bertanya-tanya, kapan benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat nyata. Jangan sampai masyarakat hanya terus diberi harapan tanpa realisasi yang jelas,” tegasnya.

Zulfikar juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menuntaskan persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka mengenai kendala yang dihadapi serta langkah konkret yang sedang ditempuh.

“Pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat hari ini sangat sederhana, apakah kapal Ro-Ro ini benar-benar akan diwujudkan sebagai program pembangunan daerah atau hanya akan menjadi janji politik yang terus diulang tanpa kepastian? Pemerintah perlu menjawab keraguan ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar narasi dan wacana,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa refleksi Hari Jadi Inhil harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai program yang hingga kini belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Refleksi bukan hanya soal merayakan usia daerah, tetapi juga keberanian untuk mengevaluasi janji-janji pembangunan yang belum terealisasi. Masyarakat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji. Termasuk dalam persoalan kapal Ro-Ro yang sudah lama menjadi harapan masyarakat Inhil,” tambah Zulfikar.

Meski demikian, PC PMII Inhil menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kemajuan daerah, bukan upaya menjatuhkan pemerintah.

“Kami ingin Hari Jadi Inhil ke-61 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah. Mahasiswa memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk mendengar dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” katanya.

PC PMII Inhil berharap peringatan Hari Jadi Kabupaten Indragiri Hilir ke-61 dapat melahirkan semangat baru dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Dengan semangat refleksi tersebut, berbagai persoalan yang masih menjadi keluhan masyarakat dapat diselesaikan secara serius dan bertanggung jawab.

“Enam puluh satu tahun bukanlah usia yang singkat. Sudah saatnya momentum hari jadi ini kita jadikan sebagai cermin untuk melihat apa yang telah berhasil dicapai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” tutup Zulfikar. *

ARBindonesia.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi sekolah.

Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. 

Mu’ti melaporkan pada 2025, program revitalisasi sekolah telah terealisasi 100 persen dengan menjangkau 16.167 satuan pendidikan. 

Sementara untuk 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp14 triliun yang telah disetujui DPR untuk revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, ditambah 60.000 satuan pendidikan lainnya.

Dengan demikian, total revitalisasi sekolah yang akan dilakukan pada tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga tingkat SLTA. 

Dilansir dari Rmol.id, Program tersebut, kata Mu’ti, tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga memberikan efek ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di daerah.

“Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” ujar Mu’ti.

Lebih lanjut, Mu’ti menuturkan revitalisasi sekolah mendapat respons positif, terutama dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

Menurutnya, banyak sekolah yang selama puluhan tahun belum tersentuh perbaikan kini mulai mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih layak.

“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang, tanggung jawab pembangunan itu adalah pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” tutur Mu’ti. (Red)