TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selama pelaksanaan operasi Zebra sejak tanggal 26 November hingga 9 Desember 2014, sebanyak 910 kendaraan bermotor didapati melakukan pelanggaran. 842 diantaranya dikenai sanksi denda tilang.

Manurut Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK MSi, melalui Kasat Lantas AKP Ahmad Salmi, pelanggaran didominasi oleh pengguna kendaraan roda dua, mulai dari yang tidak mengenakan helm hingga pelanggar arus dan lain sebagainya.

“68 pengendara hanya kita berikan sanksi teguran,” ujar Ahmad Salmi, Selasa (9/12).

Dijelaskan Kasart Lantas, operasi zebra 2014 ditujukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, dimana 70 persen dari operasi ini dilakukan penindakan sedangkan 30 persennya berupa teguran.

“Sasaran kita pengendara yang tak menggunakan helm standar. Sedangkan bagi yang menggunakan helm tapi tidak benar dan  lampu utama motor tidak dihidupkan hanya diberikan teguran,”paparnya.(dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo membuka secara resmi kegiatan pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat dan partai politik tajaan Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Riau bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil lantai 5, selasa (9/12).

Turut hadir dalam kesempatan itu unsur Forkopimda Inhil, Kepala Badan Kesbangpolinmas Propinsi Riau, Kepala Badan Kesbangpol Inhil, beberapa Pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil serta Peserta Pelatihan.

Dalam sambutannya, Wabup menyatakan bahwa Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap Warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik memiliki arti penting dan strategis agar dapat diketahui bagaimana sesungguhnya sistem politik Indonesia itu berjalan sesuai dengan mekanisme dan norma yang berlaku di negeri ini.

Oleh karena itu pemahaman tentang empat konsesus kebangsaan yakni Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Konsepsi NKRI merupakan hal yang mutlak untuk terus kita kembangkan. NKRI adalan sebuah Negara Demokrasi. Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hakekat demokrasi adalah penghormatan terhadap Hak Azazi Manusia.

“Kendati demikian, hak azazi ini tidaklah bersifat mutlak karena ia akan berhenti manakala implementasi hak azazi kita telah menabrak hak azazi orang lain” Ujar Wabup.

Dalam kehidupan politik ditambahkan Wabup disadari bahwa politik itu identik dengan kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok atau masyarakat secara luas yang pada gilirannya bermuara pada kepentingan nasional.

Namun sebagai warga Negara yang baik maka harusnya menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan pendidikan politik ini diharapkan upaya pencapaian kepentingan itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan beradab.

Pendidikan politik tentunya merupakan bagian integral dari pembangunan politik yang meliputi struktur dan kultur politik. Oleh karena itu dalam pengembangan kehidupan politik nasional sebaiknya tidak melupakan sejarah dengan melihat dan menelaah nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dianut, diyakini dan dikembangkan oleh nenek moyang kita.

“dengan demikian diharapkan dinamika kehidupan politik nasional dapat berjalan dalam suasana yang aman, damai dan harmonis dengan tetap mengedepankan tatacara yang sopan, santun dan beretika, yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kesamaan, sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.”Pesan Wabup

Dipenghujung sambutannya Wabup menegaskan bahwa jika pendidikan politik mapan, diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan stabilitas politik ditengah dinamika politik yang cenderung mengalami pasang surut. Stabilitas politik akan berpengaruh besar terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tentunya ditujukan untuk kesjahteraan masyarakat sebagimana yang dicita-citakan.

Kegiatan Pendidikan Politik yang di laksanakan selama 1 hari ini menghadirkan narasumber dari Kesbangpol linmas Propinsi Riau, Drs.Tyas Tinov, M.Si dan Prof.Sudjianto, M.Si dengan diikuti 80 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat, Organisasi pemuda, Organisasi Wanita, Fungsionaris Parpol yang ada di Kabupaten Inhil. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Di era demokrasi dewasa ini, sangat dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi dari seluruh masyarakat untuk memahami akan rasa kebangsaan yang benar, serta menjaga nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi identitas diri sebagai warga negara Indonesia.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme, yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehendak bangsa untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Repulik Indonesia merupakan syarat utama dalam mewujudkan Nasionalisme.

“Dengan demikian, tidak pada tempatnya lagi untuk mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, budaya dan golongan.” Sampaikan Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibcakan staf ahli Bupati, Drs Sar’i saat membuka kegiatan sosialisasi penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa tajaan Badan Kesbangpol Kabupaten Inhil yang turut dihadiri Unsur Muspida, beberapa Pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan peserta sosialisasi, Selasa (9/12/2014).

Krisis yang dialami Bangsa Indonesia saat ini menurut Bupati kian menjadi sangat multi dimensional yang saling kait-mengait. Krisis ekonomi yang tidak kunjung henti berdampak pada krisis sosial dan politik, yang pada perkembangannya justru menyulitkan upaya pemulihan ekonomi.

Konflik horizontal dan vertikal Yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang ada, yang tentu akan melahirkan ancaman dis-integrasi bangsa. Apalagi bila melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi Geofrafis negara kepulauan yang terbesar.

Mungkin saja persoalan-persoalan yang kini dihadapi Bangsa ini berawal dari kesalahan dalam menghayati dan menerapkan konsep awal “Kebangsaan dan Pancasila“ yang menjadi pondasi ke Indonesia-Indonesia-an. Kesalahan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan presiden pertama RI, soekarno adalah Indonesia “Menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa bangsa“ bahkan yang lebih buruk lagi adalah “Menjadi bangsa pengemis dan pengemis diantara bangsa-bangsa”.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir yang menjembatani acara ini, sehinga dapat terlaksana dengan baik dan kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh.”Pesan Bupati

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan selama 1 hari dengan bertemakan “Kita Jadikan empat pilar Kebangsaan sebagai Sarana memperkokoh kehidupan Berbangsa dan Bernegara” ini menghadirkan narasumber Dandim 0314 Inhil, Kaban Kesbangpol Linmas Propinsi Riau dengan diikuti 40 orang peserta yang terdiri dari utusan Organisasi masyarakat, LSM dan Pelajar. (dro/adv pemkab inhil)

detikriau.org – Kasus pencurian smartphone sudah menjadi seperti wabah yang sulit dibendung di berbagai Negara. Bukan hanya di Indonesia bahkan Negara super power, Amerika pun kerepotan dengan ulah sitangan panjang ini.

Berdasarkan laporan terbaru Federal Communications Commission (FCC) dilansir gopego, jumlah kasus pencurian dan perampokan smartphone di Amerika Serikat mencapai lebih dari 1 juta unit di setiap tahunnya. Bahkan Menurut Consumer Reports, kasus pencurian dan perampokan smartphone diperkirakan mencapai total 3,1 juta unit di tahun 2013.

Untuk menekan angka pencurian smartphone, FCC menyarankan kepada pengguna untuk mengaktifkan fitur anti-theft sepeti Activation Lock di iOS.

Dengan Activation Lock, bila seseorang mencoba untuk mematikan fitur “Find My iPhone” atau mencoba untuk menghapus data-datanya terlebih dahulu, mereka tidak akan bisa mengaktifkan iPhone itu lagi.(*)

Tembilahan (detikriau.org) – Camat Mandah, Nursal, menyarankan kepada anggota DPRD Inhil yang mengkritik pejabat khususnya Camat agar membeberkan nama yang bersangkutan. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadinya pendiskreditan kepada pejabat yang masih memegang teguh amanah jabatannya.

“Sebut saja siapa oknum Camatnya agar tidak menjadi multi tafsir oleh masyarakat.” Kata Nursal melalui sambungan telepon selularnya, senin (8/9/2014).

Yang juga penting ditambahkan Nursal, dengan menyebut nama oknum pejabat nakal secara terbuka tentunya akan dapat menghindari timbulnya penyamarataan kesan negatif oleh masyarakat kepada pejabat-pejabat lainnya.

Nursal juga menegaskan bahwa dirinya tetap berada di daerah itu untuk menjalankan tugas sebagai kepala wilayah. Kalaupun ia tidak ditempat itu hanya mengikuti agenda rapat bersama Pemerintah Kabupaten di Tembilahan.

“Sampai saat ini saya masih berada di Mandah tempat saya bertugas. Kalaupun pergi tentu demi kepentingan dinas,” Jelasnya

Sejak dilantik, Nursal mengaku sudah memboyong anak dan istrinya ke Mandah agar dapat lebih fokus menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada dirinya.

Sepanjang bulan November 2014, Nursal mengaku hanya 3 kali bepergian ke Tembilahan. Tepatnya tanggal 10 November untuk mengikuti rapat evaluasi, 17 November rapat koordinasi (rakor) camat dan 25 November menjadi Mentor PIM 4.

“Desember ini baru 1 kali ke Tembilahan untuk mengikuti rapat penanggulangan kemiskinan pada 1 Desember kemarin. Kalau tak ada halangan Selasa 9 Desember saya ke Tembilahan lagi untuk mengikuti rapat evaluasi fisik dan keuangan,”Tandasnya. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Sekda Inhil, H Alimuddin RM menegaskan bahwa pembukaan MTQ Provinsi Riau ke 33 di Tembilahan tetap sesuai jadwal pada tanggal 13 Desember mendatang.

“Tidak ada perubahan jadwal. Tetap sesuai rencana. Pembukaanya tanggal 13 dan berakhir tangal 18 Desember,” tegas Sekda.

Sekda mengaku sempat kaget mendengar adanya isu pembukaan MTQ dimundurkan. Sekda membantah tegas menyebarnya kabar tidak benar ini.

“Sebagai salah satu panitia inti, pastinya jika memang ada perobahan saya pasti tau,” Ujar Sekda.

Dalam kesempatan itu Sekda berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu yang belum jelas. Mantan Kadistamben Inhil ini juga mengajak masyarakat bisa bersatu untukdukung dan sukseskan helat MTQ Riau hingga penutupan.(dro/*1)