TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setibanya di Tembilahan, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman langsung meninjau pelabuhan parit 21 dan pembangunan PLTU Tembilahan, Jum’at (12/12/2014).

Dalam kunjungan itu, Plt orang nomor satu di Provinsi Riau ini didampingi Bupati Inhil HM Wardan, Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam serta sejumlah pejabat.

Tinjuan ke Pelabuhan parit 21, Plt Gubri meminta kepada pemerintah Kabupaten untuk segera mengoperasionalkan dermaga yang dibangun dengan dana milyaran rupiah ini, meskipun dalam batas pengoperasionalan seadanya.

“sementara container kita batasi dulu. Cukup yang kecil-kecil saja hingga seluruh fasilitas penunjang terpenuhi,” Sarannya

Dilokasi pengerjaan pembangunan PLTU Sungai Beringin, plt gubripun berharap fasilitas publik ini dapat segera berfungsi. Ia juga sempat menyampaikan harapan, dirinya bersama Bupati Inhil, HM Wardan untuk bertemu dengan Direksi PLN guna mencarikan solusi agar pengerjaan pembangunan PLTU yang saat ini terhenti dapat kembali diteruskan hinga tuntas.

Menurut Awak media, hingga pembangunan PLTU usai, dengan kapasitas daya hanya 2 x 7 MW pastilah belum mencukupi meskipun hanya untuk kebutuhan masyarakat kota Tembilahan.

“yang penting syukuri dulu kita mendapatkan tambahan daya 2 x 7 MW. Nanti tentunya dikombinasikan dengan pembangkit diesel yang kini sudah tersedia. ”Tandas plt Gubri. (mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Kesan tidak serius pemerintah menyikapi persoalan dugaan pencemaran air sungai Indragiri kini juga mulai menarik perhatian Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam. Ia meminta pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk segera dan serius menyikapi persoalan ini.

“pesan saya BLH jangan terlalu cepat menarik kesimpulan agar tidak menjadi polemik ditengah masyarakat,” Ujar Dani M Nursalam

Dikatakan Dani sebagaiman Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini akrab disapa dalam perbincangan dengan detikriau.org diruang kerjanya, Jum’at (12/12), BLH harusnya segera mengecek kembali seluruh aktifitas yang ada disepanjang aliran sungai, baik itu aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun milik perusahaan yang patut diduga sebagai pemicu masuknya bahan-bahan berbahaya ke aliran sungai Indragiri.

Disamping hal itu, untuk pengujian sample air, disarankannya BLH tidak hanya bersandar sepenuhnya kepada hasil pengujian laboratorium milik pemerintah di Provinsi tetapi sebaiknya juga melibatkan laboratorium independent seperti Universitas yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pembanding.

“Cek juga kegiatan-kegiatan industri yang memiliki amdal baik itu UKL maupun UPL,” Saran Dani yang saat itu didampingi oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna.

Menurut politisi lulusan sarjana perikanan ini, Jika BLH bisa melakukan pemeriksaan secara komprehensif maka tentunya akan diketahui potensi kemungkinan terbesar masuknya zat berbahaya yang menjadi penyebab matinya ikan dan hewan air lainnya. Zat apa yang paling banyak didapati di air sample pada saat terjadinya peristiwa itu dan kegiatan mana yang memilki kontribusi terbesar sebagai penghasil bahan2 tersebut tentunya akan dapat dipastikan.

Dalam kesempatan itu Dani juga mengatakan bahwa suatu saat kondisi serupa ini bisa saja akan berulang kembali. Jika saat kejadian ini pemerintah lamban mengambil sikap dan menjadikan pembelajaran dan kejadian ini terus berulang, ia khawatir lambat laun aliran sungai Indragiri kedepannya tidak lagi bisa dijadikan sumber penghidupan oleh masyarakat khususnya nelayan.

“nanti kita akan panggil BLH untuk memintakan klarifikasi terkait persoalan ini. Yang jelas kejadian ini jangan dianggap persoalan biasa karena akan berdampak kepada kerusakan lingkungan. ” Tegaskan Dani.

Ketua Komisi II, Iwan taruna dalam kesempatan ini juga meragukan alibi yang dilontarkan BLH Inhil bahwa penyebab matinya ikan dan hewan air disebabkan penurunan kadar oksigen terlarut akibat tingginya curah hujan.

Alasanya, jika hal itu benar, kenapa penurunan oksigen terlarut yang menyebabkan kematian hewan air hanya terjadi mulai kecamatan Kempas? Padahal di kabupaten Inhu, curah hujan juga tinggi yang tentunya juga terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut.

“kita juga mendapatkan keluhan masyarakat dalam kegiatan reses kemaren. Apalagi dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Kempas tetapi juga masyarakat di Kecamatan Tempuling, Tembilahan Hulu, Tembilahan dan Kuala Indragiri,” Sampaikan Iwan.

Sebelumnya, Kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, H Encik Kamal Syahindra menyebutkan bahwa penyebab matinya ikan serta hewan air lainnya dialiran sungai Indragiri lebih dimungkinkan disebabkan pestisida dilahan pertanian masyarakat yang terbawa bersama naiknya air pasang dan curah hujan.

Berdasarkan hasil laporan pengelolaan limbah perusahaan yang ada di sepanjang Sungai Indragiri dalam beberapa bulan terakhir ini menurutnya masih dalam ambang batas. Artinya tidak ada pengelolaan limbah milik perusahaan yang salah.

“Jadi lebih dimungkinkan diakibatkan pertisida dilahan pertanian masyarakat atau juga akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan meningkatnya kadar keasaman air sungai indragiri.” Jawabnya saat dikomfirmasi saat itu. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan berbagai informasi seputar pelaksanaan helat religius MTQ Riau ke 33, panitia melounching situs resmi beralamat http://mtqriau.inhilkab.go.id/. Sayangnya kini pusat informasi itu dijahili hackher dan tidak bisa diakses.

Pantauan detikriau.org, jum’at (12/12) sekitar pukl 16.30 Wib, situs resmi MTQ Riau ke 33 ini masih mudah diakses. Ba’da magrib, sekitar pukul 19.20 Wib, laman MTQ yang dikelola Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak bisa lagi diakses untuk mendapatkan informasi.

Dihalam hacker tertera tulisan: fahriezaer

#InhilHackerlink ikut memeriahkan perayaan perayaan MTQ riau ke 33

Dibaik selanjutnya tertulis kalimat yang berbunyi “Internet adalah tempat kebebasan berekpresi, kebebasan berinovasi, kebebasan berbagi, kebebasan belajar, kebebasan berpendapat, kebebasan berekperimen dan kebebasan berkomunikasi. internet adalah rumah kedua dalam kepenatan hidup di dunia.”

Dibarisan terakhir tertulis, admin. you have a serious vurnerability in your site, pleas patch or i will back again.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – 458 qori dan qoriah dari 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau siap bertanding dalam berbagai cabang yang diperlombakan pada Mushabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke 33 yang di laksanakan di Ibukota Kabupaten Indragiri hilir, Tembilahan.

Berdasarkan keterangan, Ketua Bidang Humas dan Media Centre MTQ ke 33 Riau, H Encik Kamal Syahindra, berbagai cabang yang diperlombakan yakni Cabang Tilawah, Golongan Tartil, Golongan Anak-Anak, Golongan Remaja, Golongan Dewasa dan Golongan Qiraat yang masing-masingnya dengan 24 orang peserta. Sedangkan untuk Golongan Cacat Netra hanya diikuti oleh 19 peserta.

Untuk cabang Tahfizh golongan 1 Juz dengan 24 peserta, golongan 5 Juz 22 peserta, golongan 10 Juz 22 peserta, golongan 20 Juz 18 peserta, dan 30 Juz dengan 15 peserta.

Cabang Khaff, untuk golongan Hiasan, golongan Dekorasi dan golongan Naskah yang masing-masingnya juga akan diikuti oleh sebanyak 24 peserta.

Kemudian untuk Cabang Syahril dan Cabang Fahmil masing-masingnya diikuti oleh 36 peserta. Cabang Tafsir, golongan bahasa Indonesia dengan 19 Peserta, golongan bahasa Inggris dengan 20 peserta, golongan bahasa Arab 11 peserta dan cabang terakhir M2IQ dengan total 24 peserta.

“tadi kita sudah adakan technical meeting dan pencabutan undian untuk semua cabang dan golongan yang di perlombakan. Dalam technical meeting tersebut hadir seluruh official dari 12 kabupaten/ kota yang mengikuti MTQ ke-XXXII Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014.”Jelas Encik Kamal.

MTQ ke-XXXIII Provinsi Riau menurutnya akan di laksanakan sejak tanggal 13 Desember hingga tanggal 18 Desember 2014 mendatang. (dro/Advetorial Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan pencairan dana sertifikasi bagi 2.326 guru mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta penjaga sekolah sebesar Rp 48 miliyar. Dana itu nantinya akan dibayarkan untuk triwulan III dan IV yang proses pencairanya melalui Bank BRI, BNI dan Bank Riaukepri.

“Dana akan masuk ke rekening guru masing-masing. Jadi tidak perlu kawatir mengenai apapun itu,” Sampaikan Helmi sambil berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi memotivasi para guru penerima sertifikasi.

Meningkatnya mutu pendidikan tidak terlepas dari kualitas, komptensi serta kinerja para guru dalam melaksanakan tugas. Untuk itu kaum guru penerima sertifikasi sepantasnya tidak mengendorkan semangat mereka. Sedangkan yang belum menerima harus tetap berjuang keras.

“Kami hanya bertugas memfasilitasi para guru untuk mendapatkan hak-hak mereka, namun dengan catatan jika segala bentuk persyaratan pencairan telah dipenuhi yang bersangkutan,” tambahnya.(dro/*1)

Pekanbaru (detikriau.org) – Koordinator Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Riau Ir. Surya Darma Lubis menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku penyelewengan dana program PNPM Mandiri Perdesaan. Baik itu yang dilakukan oleh pelaku maupun oleh fasilitator atau pendamping masyarakat desa, karena penyelewengan tersebut merupakan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan program kemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikannya sehubungan dengan ditetapkan dan  ditangkapnya 3 UPK kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi oleh polres Kuantan Singingi baru baru ini. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan ketua UPK Jasnur Ahmad, Sekretaris UPK Yuliadi, dan Bendahara UPK Juliati. Motifnya adalah dengan membuat kelompok kelompok fiktip untuk mengambil uang pinjaman.

Dan pada tahun itu pula menurutnya, melalui proses musyawarah antar desa, ketiga pelaku telah dipecat dari jabatannya dan diwajibkan untuk mengembalikan hasil kehajatannya. Dikarenakan masih ada sejumlah uang yang belum dikembalikan, ketiganya pun dilaporkan kepada aparat penegak hukum atas pengaduan masyarakat.

Penangkapan lainnya oleh pihak kepolisian juga dilakukan terhadap Ketua UPK Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Hidir Kurniawan dengan modus memakan uang pengembalian kelompok untuk kepentingan pribadi. Dengan jumlah penyelewengan ratusan juta rupiah.

“Selain memberikan sanksi administrasi berupa pemecatan, sanksi hukum sangat diyakini dapat  memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan keuangan tersebut.” Ujar Ir Surya Dharma Lubis di kantor konsultan PNPM Mandiri Perdesaan jalan Angkasa Hr subrantas, Pekanbaru kemaren

”kami sangat berterimakasih sekali dengan kerjasama yang baik ini antara pihak kepolisian dengan konsultan PNPM Mandiri Perdesaan, hingga aparat penegak hukum ini ikut menyelesaikan masalah bagi pelaku kejahatan keuangan. Sehingga , dengan masuknya kasus ini ke ranah pengadilan, maka pelaku yang ingin coba-coba tidak akan berani melakukannya kembali,” Ujarnya

Kasus penyelewengan dana PNPM MPd  di kecamatan cerenti dan kecamatan bangun Purba ini, merupakan kasus PNPM Mandiri perdesaan di Riau yang pertama kali masuk ke ranah hukum. Harapannya hal ini bisa berkelanjutan sesuai dengan pengaduan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada pihak hukum seperti yang terjadi di Logas Tanah darat yang pelakunya saat ini telah melarikan diri, maupun pelaku penyelewengan dalam program PNPM Mandiri Perdesaan yang lain yang saat ini telah dilaporkan masyarakat.

Tenaga Konsultan Spesialis Penanganan dan Penyelelesaian Masalah atau SP2M PNPM Mandiri Perdesaan Agustian juga menambahkan Pada tahun 2014, tercatat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan 3 pelaku UPK yang dipecat dari jabatannya karena melakukan penyelewengan dana dengan menggunakan jabatannya dan mereka diwajibkan untuk mengganti uang hasil penyelewengan tersebut.

Bahkan di tahun 2014 ini BPM Bangdes telah mem-PHK 5 Fasilitator kecamatan dan fasilitator Tekhnik karena melanggar kode etik sebagai fasilitator yang selayaknya diberi amanah untuk memberdayakan masyarakat dan membina masyarakat . Mereka adalah Anwar Sadat, Januar Hanabi sebagai fasilitator Kecamatan dan fasilitator tekhnik di kecamatan Kuala Cenaku.

Lunggut Marpaung dan M. Irfan sebagai fasilitator tekhnik dan fasilitator kecamatan di kecamatan Batang cenaku, serta Edi Irwanto sebagai fasilitator tekhnik di kecamatan 13 Koto Kampar.  Mereka yang selayaknya meluruskan jalannya program agar pemanfaatannya tepat sasaran bagi masyarakat desa, justru mencari keuntungan. Modus yang digunakan para fasilitator tersebut adalah melakukan proses lelang fiktip, menentukan pemenang lelang, dan ikut menetukan  suplayer. dari proses tidak benar tersebut mereka mendapatkan keuntungan untuk pribadi.

Agustian menambahkan, Mereka saat ini masih dikenakan sanksi program, berupa pemutusan hubungan kerja dan bisa kemungkinan akan dikenakan sanksi hukum berdasarkan pengaduan masyarakat tempat dampingan mereka, apalagi bila mereka tidak memberikan etikat baik seperti mengembalikan hasil penyelewengannya kepada masyarakat.(dro/rls)