TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk lebih memperhatikan nasib para petani kelapa yang ada di daerah tersebut.

Pasalnya, saat ini jumlah buah yang dihasilkan dari pohon kelapa milik para petani sudah semakin berkurang, yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan berbagai gangguan alam lainnya.

Permasalahan tersebut dinilai harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan Pemkab Inhil ke depan, apalagi mengingat sekitar 70 persen masyarakat di Negeri Seribu Parit ini menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian kelapa.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi, Pemda seharusnya lebih mengutamakan nasib para petani dengan selalu memberikan apa yang diperlukan mereka seperti salah satunya pembuatan tanggul untuk manahan intrusi air laut.

“Saat ini, yang paling dibutuhkan para petani kita adalah tanggul. Jadi, Pemkab melalui Disbun seharusnya memprioritaskan itu,” kata Junaidi, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, pembuatan tanggul yang dibutuhkan di seluruh Inhil adalah sepanjang 400 KM, namun tahun ini Pemkab Inhil baru sanggup menganggarkan sepanjang 200 KM.

“Mestinya, Disbun cepat mengerjakan yang 200 KM itu, jangan sampai habis tahun anggaran tak dikerjakan lagi seperti tahun sebelumnya. Sudahlah hanya mampu menganggarkan 200 KM, jika tak selesai juga tentu bisa tambah menderita petani kita,” imbuhnya. (adi/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berencana akan kembali memprogramkan peningkatan sektor kepariwisataan di daerah tersebut, salah satunya keberadaan Danau Mabelu di Kecamatan Kuala Indragiri, yang belum diketahui dan digarap secara maksimal oleh pihak terkait.

Rencana tersebut menurut Bupati Inhil, HM Wardan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi aset wisata di Negeri Seribu Parit ini, yang dianggap akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dikatakan Bupati, Danau Mabelu yang terletak di Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa, karena kondisi alamnya yang masih sangat alami dan belum terganggu oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.

“Tidak hanya itu saja, di Danau Mabelu ini pada musim-musim tertentu juga akan ada dan terlihat sejumlah burung bangau putih, yang datang dan bermain-main disana,” ujar Bupati, belum lama ini.

Dijelaskan, berdasarkan informasi yang didapat ada pihak dan oknum tertentu yang sudah mulai memanfaatkan kondisi alam tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya, tanpa melakukan perawatan dan pelestarian lingkungan setempat.

“Hal ini akan kita sikapi dengan serius dan kita minta mereka segera memperbaiki ekosistem lingkungan sekitar yang telah mereka rusak itu,” tambahnya.

Oleh karena itu, Bupati menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mampu merencanakan program-program pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Inhil, sehingga menjadi objek wisata daerah yang menjanjikan.

“Pembangunan objek wisata daerah ini harus dipikirkan lebih serius dan menjadi prioritas, karena dengan pengembangan potensi alam yang begitu bagus, maka daerah kita ini akan dikenal di daerah luar melalui para wisatawan yang nantinya berkunjung ke seluruh lokasi objek wisata daerah yang ada,” imbuhnya. (adi/adv pemkab inhil)

Pekanbaru (detikriau.org) – Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Riau, mendesak Presiden Jokowi melalui mentrinya untuk segera melanjutkan PNPM Mandiri Perdesaan, mengingat masih ada pengendalian yang belum selesai dilakukan dilapangan.

Pernyataan ini disampaikan IPPMI Riau melihat polemik yang terus saja terjadi di lapangan pasca diberhentikannya ribuan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang sekitar160 an fasilitator ada di Provinsi Riau.

Penghentian secara mendadak itu menurut IPPMI dikhawatirkan akan berdampak pada tidak terkontrolnya pelaksanaan akhir PNPM Mandiri Perdesaan yang seyogyanya berakhir di bulan April 2015 sesuai dengan alur kegiatan. Pemerintah pusat segera menetapkan satker PNPM-MPd untuk penyelesaian kegiatan PNPM-MPd TA. 2014 yang masih menjadi persoalan dilapangan.

Ketua IPPMI Agustian didampingi anggota IPPMI dari seluruh Kabupaten di Provinsi Riau dalam Pernyataan sikap ini juga juga  mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan penyiapan regulasi pendukung implementasi UU Desa berupa Permen, Perbup dan petunjuk pelaksanaan operasional.

“Kami juga Mendesak Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah mengimplementasikan UU Desa dilakukan secara konsisten melalui Pendampingan yang memiliki Kompetensi, Penguatan kapasitas desa, Pengelolan Dana Desa yang terbuka dan transparan.” Ujar Agustian, jum’at (9/1/2015)

Ditambahkannya, IPPMI Riau juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh anggota dan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang profesional menjadi bahagian utama dalam pendampingan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Agus, IPPMI Riau telah melakukan pertemuan dengan Kepala BPM BANGDES pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, hasil pertemuan tersebut bahwa Sekda Atas nama Gubernur Riau telah menyurati menteri dalam negeri terkait keberlanjutan Pendampingan Terhadap Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA. 2014.

Bahkan pemerintah Riau juga telah melakukan pres release ke media yang meminta keberlanjutan pendampingan  Terhadap Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA. 2014 yang ditembuskan kepada  Presiden Republik Indonesia , kemetrian dan jajaran terkait.(dro/rls)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga saat ini jumlah bantuan Rumah Layak Huni (RLH) tahun 2015 yang akan direalisasikan pemerintah pusat ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih belum bisa diketahui.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Inhil H Burhan, Jum’at (9/1/2015), pihaknya masih menunggu hasil dari pengajuan usulan ratusan rencana RLH pada tahun 2013 lalu.

Meskipun diakuinya tim survey dari pemerintah pusat telah melakukan pemantauan langsung dan menilai pada tahun 2014 lalu bahwa Kabupaten Inhil ini layak mendapat bantuan RLH. “Kami masih menunggu keputusan pemerintah pusat, apakah realisasinya sesuai dengan pengajuan, atau malah tidak ada diturunkan sama sekali. Semua itu belum bisa kita pastikan,” kata H Burhan

Jika jumlah bantuan RLH dari pusat terealisasi nantinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dari sejumlah penduduk miskin calon penerima RLH akan didata kembali. tim pendataan dari Dinsos Inhil akan menilai lebih detail siapa yang lebih pantas menerimanya.

Yang jelas katanya, Dinsos Inhil sudah melakukan pengajuan bantuna RLH di kabupaten Inhil ini kepada pemerintah pusat, direalisasi atau tidaknya itu merupakan wewenang pusat.

“Tugas kami cukup menghantarkan saja dan menerima untuk dibangunkan RLH kepada penerima,” tutup Burhan.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – DPRD Inhil berjanji akan menindaklanjuti hasil laporan BPK perwakilan Riau terhadap kinerja PDAM Tirta Indragiri Tembilahan. Hal ini dilakukan sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga perwakilan rakyat itu.

“Intinya, DPRD sesuai fungsinya dalam hal pengawasan, tentunya akan menindaklanjuti dengan Pemerintah Pusat,” Ujar Wakil Ketua DPRD Inhil, H Maryanto usai mengikuti acara penyerahan dokumen laporan hasil pemeriksaan kinerja peyediaan air Bersih PDAM Tirta Indragiri dari BPK Perwakilan Provinsi Riau, kemarin.

Kendati tidak memaparkan secara langsung apa saja yang menjadi hasil pemeriksaan BPK tersebut, namun Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil ini berjanji bahwa pihaknya akan tetap melakukan pengawasan hingga PDAM Tirta Indragiri benar-benar dapat berjalan dengan baik.

“Kita akan terus lakukan pengawasan agar kedepan PDAM dapat menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya dalam memberikan pelayanan dan pendistribusian air bersih bagi masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – ditargetkan pelaksanaan program Pemberian Obat Massal Pencegah (POMP) Filariasis tahap ketiga akan tuntas pada akhir Bulan Januari 2015 mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Inhil, dr Saud Pakpahan kepada wartawan, kemarin.

Dikatakan Saud, pelaksanaan program POMP Filariasis ini sempat tertunda, karena lambannya pendistribusian obat dari Jakarta ke Kabupaten Inhil, dalam hal ini pihak Diskes.

“Awalnya, direncanakan POMP ini diberikan kepada masyarakat pada November, namun dikarenakan lambannya pendistribusian obatnya, POMP Filariasis ini baru bisa dilaksanakan pada Desember 2014 lalu,” kata Saud.

Kendati sempat terlambat pelaksanaannya, namun Saud mentargetkan pada akhir Januari 2015 ini, pelaksanaan POMP Filariasis sudah selesai didistribusikan kepada seluruh masyarakat Inhil.

“Hingga saat ini, kami mencatat pendistribusian sudah mencapai 85 hingga 90 persen. Jadi, dalam waktu dekat ini mudah-mudahan sudah tuntas,” Tandasnya. (adi)