Bagansiapapi (detikriau.org) – Pemkab Rohil menyediakan air bersih untuk para korban banjir di Rantau Bais dan Ujung Tanjung, Tanah Putih.

Tidak hanya memberikan bantuan sembako, Pemkab Rokan Hilir melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) juga memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK) bagi korban banjir. Karena saat ini, air yang ada sudah berbau, dan tidak bisa lagi digunakan, sesuai keluhan masyarakat. 

Sudah diberikannya bantuan air bersih tersebut dikatakan Kepala Dinas CKTR Rohil, Suwandi, Senin (12/1/15) melalui selulernya. “Sudah-sudah,” jawab Suwandi ketika ditanya apakah air bersih yang dijanjikan kepada masyarakat korban banjir sudah disediakan.

Penyediaan air bersih bagi korban banjir tersebut katanya untuk sementara baru pada dua titik, Rantau Bais dan Ujung Tanjung, kedua-duanya berada di Kecamatan Tanah Putih.

Teknis penyediaan air bersih tersebut katanya dengan mengantarkan air bersih menggunakan mobil tangki berisi 5.000 liter.

“Kapan masyarakat butuh, melalui camat maupun sekcam tinggal telpon, diantar,” katanya.

Pelayanan yang diberikan Pemkab Rohi tersebut katanya sesuai dengan keluhan masyarakat, dimana saat ini air yang ada sudah berbau akibat banjir dan tidak bisa digunakan sama sekali.

Sebelumnya, berdasarkan dialog masyarakat terkena bencana banjir dengan Asisten III Ali Aspar ketika mengunjungi korban banjir tersebut terungkap, kalau masyarakat sangat membutuhkan air bersih.

Sehingga, didepan umum, Ali Aspar langsung merespon dan Pemkab Rohil akan mengupayakan melalui Dinas CKTR.

“Disini juga ada Pak Suwandi, Kepala Dinas Cipta Karya, nanti dia akan menyediakan air bersih,” janji Ali Aspar. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyarankan kepada Bupati, HM Wardan agar menempatkan aparatur yang benar-benar mumpuni dan menguasai pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga bisa mendukung dan mensukseskan berbagai kebijakan serta program pembangunan di daerah tersebut.

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini. Menurutnya,hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kinerja aparatur yang ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, terutama dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini juga diharapkan tidak terjebak dengan situasi balas jasa, dalam menentukan para petinggi dan pemangku jabatan di Dinas, Badan maupun Kantor di jajaran pemerintahannya.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dan harus menjadi perhatian serius dari para pengambil kebijakan, yakni tidak mengabaikan konsep evaluasi kinerja SKPD, seperti yang sering disampaikan oleh Bupati Wardan pada beberapa kesempatan.

“Kami di DPRD sangat berharap dalam menyusun pemerintahan, Bupati tetap konsisten menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya dan tidak terjabak pada nepotisme dalam upaya balas jasa,” kata Yuliantini, beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Inhil ini, Bupati Wardan akan bisa membangun sistem pemerintahan yang professional, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan maksimal.

“Dengan sikap konsisten itu, upaya penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, pemerintahan bebas kolusi maupun nepotisme akan bisa dilakukan, sesuai dengan spirit baru menuju Kabupaten Inhil yang maju, bermarwah dan bermartabat,” terangnya.(adi/adv DPRD Inhil)

“Kebakaran Lahan Turut Hanguskan Perumahan Penduduk, Warga berharap agar ada keadilan dari pihak-pihak terkait dengan memberikan santunan untuk masyarakat sinar danau”

Tembilahan (detikriau.org) – Masyarakat Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran berharap pemerintah daerah memberikan perhatian atas nasib yang dialami oleh mereka. Satu tahun, pasca kebakaran yang menghanguskan 101 unit pemukiman penduduk, saat ini masih ada warga yang bertempat tinggal dibangunan rumah seadanya dikarenakan ketiadaan biaya.

Berdasarkan penjelasan Ketua RT 38 Sinar Danau Desa Tanjung Simpang, Rayo (38) yang juga menjadi korban dalam keganasan sijago merah kala itu, menurutnya pemicu kebakaran diawali dengan titik api di kanal 33 yang merupakan areal lahan perkebunan milik PT THIP yang kemudian merembet kelahan milik PT SPH selama lebih kurang 21 hari. Setelah lebih kurang 1 bulan api melalap lahan perkebunan milik swasta itu, api akhirnya melahap perumahan penduduk di Sinar Danau Desa Tanjung Simpang yang menghabiskan 94 unit rumah penduduk.

Tidak cukup sampai disitu, jilatan api kemudian menjalar ke lahan PT RIA yang kemudian ke Desa Sepandak dan kembali menghabiskan 7 unit rumah penduduk.

“Waktu api masih berada di lahan PT SPH, masyarakat sebenarnya sudah khawatir. Tapi kita tidak mampu berbuat banyak karena kobaran api begitu besar dan akhirnya-pun meluluhlantakkan perkampungan kami,” Sampaikan Rayo di temui di Tembilahan, sabtu (10/1/2015)

Ditambahkan Rayo, kedatangan mereka ke kota Tembilahan saat ini bermaksud untuk menyampaikan persoalan ini kepada pihak DPRD Inhil. Mereka berharap melalui wakilnya akan dapat menggugah hati pemerintah agar memberikan perhatian kepada nasib warganya.

Saat itu Rayo juga berharap agar ada keadilan dari pihak-pihak terkait dengan memberikan santunan untuk masyarakat sinar danau. sampai saat ini menurutnya warga masih banyak berharap penjelasan tentang kejadian kebakaran sinar danau baik dari pemerintah ataupun dari pihak perusahaan.

Ketua Forum Komunikasi Pemuda Kecamatan Pelangiran, Budiansyah mengungkapkan bahwa ia merasa warga masyarakat Danau yang dilanda musibah kebakaran sangat dirugikan atas kejadian tersebut. Apalagi ia menilai sampai saat ini tidak ada kepedulian dari pihak Pemerintah dan aparat penegak hukum lebih khusus lagi pihak perusahaan.

“Sepanjang penelitian kami dari pengakuan-pengakuan saksi dan korban yang ada di Sinar Danau bahwa sumber titik api itu berasal dari lokasi perusahaan. Harusnya perusahaan memberikan ganti rugi kepada masyarakat kami” Ujar Budiansyah yang juga membenarkan bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di tenda-tenda karena mereka tidak mampu untuk membangun rumah.

“mewakili pemuda kecamatan pelangiran saya sangat mengharapkan dan mengetuk pihak pemerintah ataupun pihak perusahaan agar kiranya tersentuh hatinya atas penderitaan yang dialami masyarakat. Apalagi setelah satu hampir satu tahun, tidak ada satupun ditetapkan tersangka atas kejadian itu,” Imbuh Budi.

Untuk sekedar mengingatkan, peristiwa kebakran yang meluluhlantakkan 94 unit pemukiman penduduk Sinar Danau Desa Tanjung Simpang dan 7 unit pemukiman penduduk Desa Sipandak Kecamatan Pelangiran itu terjadi pada tangal 22 Februari 2014 yang lalu.

Dalam persitwa kebakaran hebat itu, meski tidak menimbulkan korban jiwa, petugas kepolisian saat itu memperkirakan musibah ini sedikitnya menimbulkan kerugian sebesar 2,5 Milyar lebih.

Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK.M.Si melalui Kanit Reskrim Brigadir Delni Atma Saputra saat itu menjelaskan bahwa dari keterangan yang berhasil didapatkan dari beberapa saksi dilapangan, sumber api berasal kebakaran lahan.

”Diduga asal api akibat adanya kebakaran lahan, kemudian merambat kerumah yang dihuni oleh Toni Siturus. Karena semua rumahnya terbuat dari papan dan beratap daun rotan sehingga api cepat membesar,” Ujar Delni Atma saat itu.(mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Atasi persoalan banjir pasang, masyarakat berharap agar pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk membenahi saluran drainase terutama diseputaran kota Tembilahan. Selama ini hampir seluruh saluran pembuangan air itu mampet dan tidak berfungsi dengan baik.

Dikatakan Andre (34), warga Tembilahan, tersumbatnya saluran drainase ini menjadi penyebab air tidak bisa dengan cepat dialirkan kesungai. Akibatnya saat curah hujan tinggi, air melimpah dan menggenangi badan jalan hingga kerumah-rumah penduduk berhampiran.

“Coba saja perhatikan saluran drainase seperti di jalan H Khalidi (lorong garam. Red), drainase sama sekali tidak mengalir, airnyapun berwarna hitam, kotor, berbau dan menjadi tempat bersarangnya jentik-jentik nyamuk,” Sampaikan Andre, ahad (11/1)

Senada, Iwan (37), warga Tembilahan lainnyapun membenarkan. Ia berharap agar kondisi ini sgera mendapatkan perhatian pemerintah agar terciptanya kota Tembilahan menjadi kota yang bersih dan indah.

“Harus ada penanganan serius dan terus menerus. Jika persoalan tidak bisa diatasi maka akan sangat sulit untuk menjadikan kota Tembilahan sebagai kota yang bersih,” Saran Iwan

Ditambahkan Iwan, selain melakukan upaya pembersihan dan normalisasi saluran drainase, pemkab juga diminta selalu melakukan sosialisasi dan mengajak keterlibatan secara langsung dari masyrakat. Tanpa adanya kesadaran untuk bersama-sama menjaga kebersihan, segigih apapun usaha pemerintah diyakininya akan sulit mendapatkan hasil maksimal.

“setidaknya ada upaya himbuan secara terus menerus agar masyarakat mau ikut bersama-sama menjaga kebersihan. Jika perlu berikan sanksi jika masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan untuk menjaga kebersihan.” Ujar Iwan

Pantauan lapangan, tidak hanya disatu lokasi, hampir seluruh saluran drainase seputaran kota Tembilahan memang tidak berfungsi dengan baik. Disebahagian besar, drainase tidak obahnya seperti kolam lumpur dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Beberapa penyebab diantaranya saluran drainase dipenuhi dengan lumpur, sampah, hingga berbagai material lainnya. Kerap upaya untuk melakukan pembersihan oleh petugas menjadi sulit karena kebanyakan pemilik bangunan ruko menutup saluran drainase dengan cor beton. Harusnya memang ada aturan yang memberikan sanksi agar kepentingan masyarakat umum ini dapat memberikan hasil baik dan menjadikan kota Tembilahan yang Indah dan bersih. (dro)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Proses pencairan keuangan untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Rohil semakin pendek, menyusul pelimpahan kewenangan teken SPD dari Bupati Suyatno pada Kabag Keuangan.

Pelimpahan kewenangan itu disambut baik sejumlah rekanan Pemkab Rokan Hilir menyambut baik pelimpahan kewenangan Bupati terhadap kepala SKPD dan Kabag Keuangan. Salah satunya pelimpahan teken SPD/SKO kepada Kabag Keuangan.

Menurut sejumlah rekanan di Bagansiapiapi, Sabtu (10/1/15), pelimpahan kewenangan dalam rapat evaluasi tersebut, dinilai rekanan akan mempercepat proses lelang sampai pencairan.

Karena untuk proses pencairan, biasanya, rekanan harus menunggu SPD/SKO diteken Bupati terlebih dahulu, kalau sekarang, tidak demikian, diajukan SPM dari kepala SKPD, baru Kabag Keuangan keluarkan SPD/SKO.

Terjadinya perubahan system ini, rekanan memperkirakan bulan Februari, proses tender akan mulai dilaksanakan, sehingga mereka mempersiapkan diri lebih awal.

Menurut informasi, dari 12 kewenangan Bupati, tujuh kewenangan sudah dilimpahkan kepada kepala SKPD, satu kewenangan kepada Kabag Keuangan, tinggal empat kewenangan yang masih dipegang bupati. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Memaksimalkan keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang telah tersedia, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berencana akan menggelar Festival Memancing Dunia.

Langkah tersebut dalam rangka menghidupkan kembali lokasi wisata Pantai Solop di Kecamatan Mandah, yang selama ini tidak termanfaatkan secara optimal, baik untuk sumber pendapatan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan, untuk menghidupkan kembali pantai tersebut, maka pihaknya akan membangun jermal-jermal, sehingga bisa digunakan untuk para pemancing.

“Ke depan, kami benar-benar akan memaksimalkan pengelolaan Pantai Solop yang merupakan salah satu tempat wisata di Negeri Seribu Parit,” tutur Bupati Wardan saat menyampaikan eksposenya dihadapan anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Inhil, kemarin.

Dijelaskan, dengan pembangunan jermal di daerah tersebut, selain menjadi lokasi bagi para pemancing, juga akan menjadi tempat kunjungan para wisatawan, yang tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar daerah.

Dengan begitu, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, diharapkan lokasi wisata Pantai Solop ini akan ramai dikunjungi oleh para wisatawan dan lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga bisa memberikan dampak yang tidak hanya bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Jadi, nanti kita bikin festival mancing dunia di Pantai Solop itu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Inhil, Rudiansyah juga membenarkan adanya wacana menghidupkan kembali keberadaan Pantai Solop.

“Tapi itu semua tentu saja membutuhkan waktu. Diperkirakan baru bisa terealisasi pada tahun 2016 nanti,” terangnya.(adi/adv pemkab inhil)