TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) nyatakan optimis untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan persawahan. Tugas ini menurut Kepala DTPHP Inhil, Urif Soekarno merupakan PR kedepan.

Dikatakan Urip, secara umum hanya ada dua hal yang perlu diterapkan yakni Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Dijelaskan, didalam intensifikasi itu terdapat upaya peningkatan hasil pertanian tanpa memperluas lahan yang dilakukan dengan cara penggunaan pupuk, pemeliharaan dan lainnya.

Sedangkan untuk ekstensifikasi merupakan usahanya dalam meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan yang ada. “Artinya potensi lahan yang belum didayagunakan itu akan disegerakan dikelola dengan cara menyediakan pupuk dan kebutuhan lainnya,” jelasnya usai melantik pejabat eselon IV DTPHP Inhil, Selasa (20/1/2015).

Urip menyebutkan dalam hal peningkatan produksi pangan akan diutamakan untuk pengembangan areal persawahan, sebab dari luasan 80 ribu hektar lahan padi di Inhil, hingga saat ini hanya 33.124 hektar yang dikelola, artinya masih banyak lahan yang tersedia.

Luasnya areal persawahan ini merupakan potensi kabupaten Inhil kedepan, meski ia belum bisa memastikan lokasi lahan tersebut terletak dimana saja. “Yang jelas saya minta lahan itu tidak dialih fungsikan,” pintanya.

Mantan Kepala Dislutkan Inhil ini juga menyampaikan ada beberapa kendala dalam pengembangan lahan tersebut, diantaranya kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang itu, termasuk minimnya ketersediaan pupuk serta teknologi tepat guna yang masih minim.

“Target kedepan tidak hanya padi, namun juga jagung dan kedelai. Maka saya mengajak kepada masyarakat untukl bersama-sama saling mendukung dalam pengembangan fungsi lahan ini,” harap Urip.” Tandas Urif. (mirwan/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Indragiri Hilir, H Wiryadi Umar mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan rawa, seperti mangrove dan nipah yang tumbuh subur disepanjang bibir pantai Inhil. Keberadaan tanaman yang sekaligus menjadi penahan terjadinya abrasi itu menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya hewan-hewan laut yang menjadi sumber penghasilan nelayan.

Ajakan ini disampaikan saat pertemuan di ruang kerjanya, senin (19/1) kemaren. Pada akar-akar tanaman Mangrove dan Nipah itu menurut Wiryadi menjadi tempat meletak telur hewan-hewan laut seperti kepiting, udang dan lainnya. Kelestarian tanaman rawa pastinya akan memberi jaminan pula terhadap kelestarian hewan laut.

“artinya jika tanaman rawa itu bisa kita jaga kelestariannya maka kelangsungan hidup hewan laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan akan dapat terjamin pula,” Ujar Wiryadi.

Ditambahkan Wiryadi, menjaga kelestarian alam tidak bisa dilakukan hanya satu pihak tetapi perlu kerjasama dari seluruh stackholder terkait lainnya. Memberi jaminan kelestarian lingkungan tidak hanya memberikan jaminan penghasilan bagi masyarakat saat ini tetapi akan memberi dampak panjang hingga keanak cucu nantinya.

“Oleh karenanya saya mengajak agar kita semua dapat menjaga kelstarian alam agar kelestarian hidup kita dapat pula terjaga dengan baik,” Himbaunya. (dro/adv pemkab inhl)

Bagansiapapi (detikriau.org) – BPP kabupaten Rohil tahun ini memprogramkan pendataan kawasan perbatasan. Pendataan meliputi potensi, infrastruktur dan kemungkinan kerja sama antar negara.

Program yang dicanangkan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Rokan Hilir soal pendataan kawasan perbatasan meliputi, potensi, insfrastruktur, dan kemungkinan kerjasama antar negara. Seperti disampaikan Sekretaris BPP, Dedi Rustiadi, di Bagansiapiapi, Selasa (20/1/15), yang secara berangsur, pihaknya terus berupaya untuk memajukan kawasan perbatasan.

Menurutnya untuk potensi, saat ini banyak potensi yang ada dikawasan perbatasan yang perlu dikembangkan, sehingga potensi ini bisa menjadi lokomotif perekonomian masyarakat sekitar.

Sedangkan infrastruktur, didata kebutuhan masyarakat, sampai kepada infrastruktur pendidikan, lalu pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD yang menanganinya. “Kita semacam Bappeda, kawasan perbatasan lah,” tambahnya.

Selanjutnya, pendataan juga tidak tertutup kemungkinan peluang kerjasama dengan negara lain, salah satunya berupaya mendatangkan investor.

Kawasan dimaksud menurut Dedi, di Sinaboi, bisa dijadikan Kawasan Industri Terpadu (KIT), ada pabrik, pelabuhan serta yang lainnya. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org)-Sejumlah pewakilan petani dari Desa Pekantua, Kecamatan Kempas datang dan mengadu ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (19/1/2015) sore.

Kedatangan perwakilan petani yang didampingi Kuasa Hukum dari Kantor Advokad Mohd Arsyad dan Rekan disambut Ketua Komisi DPRD Inhil, HM Yusuf Said dan para anggota, yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan hearing.

Kuasa Hukum Petani Desa Pekantua, Mohd Arsyad mengatakan, beberapa bulan yang lalu pihaknya telah mengajukan surat ke DPRD Kabupaten Inhil, terkait persoalan kerjasama antara petani dengan Koperasi Cipta Harapan dibawah naungan PT Agro Sarimas Kelapa dengan sistem plasma atau bagi hasil.

“Dari perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang telah dibuat sebelumnya, ternyata saat ini lokasi lahan perkebunan dan nama-nama anggota yang diserahkan oleh koperasi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati,” tutur Arsyad.

Dijelaskan Arsyad, berdasarkan data yang diserahkan oleh kliennya, seharusnya semua nama-nama yang tercantum dalam surat perjanjian yang mereka buat dengan pihak koperasi, bisa memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tetapi saat ini, yang baru menerima sertifikat itu hanya sebanyak 266 petani, sedangkan sisanya dari jumlah keseluruh anggota sekitar 300 petani belum menerima,” terangnya.

Selain itu, persoalan lainnya adalah tentang kerjasama plasma atau bagi hasil 40-60. Dimana pembayarannya tidak merata, yakni hanya sebesar Rp 170 ribu pertiga bulan dan kadang-kadang ada yang bahkan tidak menerima

“Jadi kami surati Komisi I, karena ada persoalan hukum disini. Apalagi setelah di cek, ada nama-nama yang ada di surat perjanjian itu tidak pernah meneken untuk membuat surat di BPN. Kemudian, kita juga ingin mengetahui ukuran koperasi dalam ementapkan pembagian dari kerjasamanya. Makanya kita minta pihak DPRD memfasilitasi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu persoalan ini, untuk selanjutnya memanggil pihak-pihak yang terkait, dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani di Desa Pekantua.

“Kerjasama yang seperti inilah yang kita khawatirkan selama ini. Pihak perusahaan hanya ingin mengambil keuntungan sendiri dan merugikan masyarakat. Padahal, harapannya dengan kerjasama ini masyarakat bisa sejahtera. Tapi kita akan segera menindaklanjuti persoalan ini, sehingga bisa dituntaskan dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya.(Adi/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bertekat untuk mewujudkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti yang telah disandang oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwi dalam menyikapi perubahan peraturan, khususnya dalam merespon persoalan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dikatakan Alvi, dari 27 Puskesmas yang ada di Kabupaten Inhil, 21 Puskesmas diantaranya sudah masuk dalam kategori rawat inap, sedangkan 6 Puskesmas lainnya masih berstatus non rawat inap.

“Dengan kondisi fisik maupun sarana dan prasarana, serta SDM yang ada sekarang ini, masih harus dikuatkan lagi, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014,” tutur Alvi saat dikonfirmasi detikriau.org di ruang kerjanya, Senin (19/1/2015) sore.

Penguatan diberbagai lini tersebut, lanjut Alvi, akan dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya membuat tim pembinaan Puskesmas, yang langsung dipimpin oleh masing-masing Kepala Bidang (Kabid) perwilayah yang sudah dibagi.

“Dengan melihat kondisi eksisting sekarang dan apa yang kita harapkan ke depan, tentunya hal ini harus kita perbaiki, termasuk salah satunya penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas UGD 24 jam,” terangnya.

Dijelaskan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Inhil ini, itulah beberapa langkah yang akan dilakukan Diskes, supaya apa yang diamanahkan oleh Permenkes diatas dapat diwujudkan di Negeri Seribu Parit ini.

“Disamping permasalahan lainnya yang harus juga dibenahi bersama, yakni persoalan capaian di semua Puskesmas, seperti program dan penguatan administrasi,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) –Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan resmikan hasil pembangunan fisik program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun anggaran 2014 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu, Senin (19/1/2015).

Menurut Bupati, melalui program DMIJ ini akan meningkatkan pembangunan desa. “Melalui DMIJ inilah yang menjadikan desa kedesa lebih maju lagi dari sebelumnya, maka tingkatkanlah program ini kedepannya,” ungkap Bupati.

Ia menjelaskan dari laporan 20 pemerintah kecamatan bahwa sampai saat ini hampir semua desa diseluruh kecamatan sudah mampu menuntaskan program DMIJ ini hingga 100 persen, minimal 80 persen. “Tentunya saya sangat berterima kasih telah menjalankan program ini dengan baik, meski masih ada terdapat beberapa desa yang belum maksimal,” tuturnya. (mirwan/adv pemkab inhil)