TEMBILAHAN (detikriau.org) – Batalnya pencairan bantuan beasiswa bagi kalangan Mahasiswa dari Pemkab Inhil ditahun 2014 lalu tampaknya akan kembali berulang ditahun 2015. Kondisi ini dinilai oleh banyak kalangan Mahasiswa sebagai bentuk ketidakperdulian Pemkab Inhil terhadap putra daerah yang ingin melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.

“Jika tahun ini bantuan pendidikan bagi kalangan mahasiswa kembali tidak disalurkan, sama artinya pemkab Inhil tidak perduli akan nasib putra daerahnya sendiri,” Sampaikan salah seorang mahasiswa UNISI, Mayubi melalui detikriau.org, rabu (21/1)

Menurutnya, saat ini ekonomi sedang berada dalam keadaan sulit. Apalagi sumber penghasilan sebahagian besar warga Inhil dari perkebunan kelapa harga jualnya tak juga kunjung membaik. Jika tidak mendapatkan perhatian dan bantuan pemerintah, ia meyakini tidak akan lama lagi akan cukup banyak mahasiswa terutama yang berasal dari daerah terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan disebabkan ketiadaan biaya.

“jika memang pemimpin-pemimpin kami mempunyai hati akan kesusahan masyarakatnya, bantu kami. Jangan biarkan kami putus harapan untuk melanjutkan pendidikan. Kami tidak tau apa alasannya, yang jelas kami menuntut pemerintah daerah untuk memberikan perhatian bagi saya dan mungkin ribuan mahasiswa lainnya yang juga memimpikan menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi,” Pintanya.

Nasruddin, Mahasiswa Unisi lainnya juga menyatakan ungkapan yang hampir senada. Ia juga mengaku gelisah dengan ketidakjelasan pemberian bantuan bagi mahasiswa ini.” Jika tahun ini juga tidak bisa disalurkan, entah bagaimanan nasib pendidikan kami,” Ungkapnya sambil berharap agar ada upaya dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini.

Sementara itu, Kabag Kesra Setdakab Inhil, H Arifin ketika dikomfirmasi, rabu (21/1) mengakui hingga saat ini memang belum ada kepastian apakah bantuan bagi kalangan mahasiswa bisa diberikan. Yang jelas katanya, dari sekian banyak pengajuan proposal yang masuk, akan diverifikasi dibulan Februari sampai Maret 2015.

“Bulan Februari hingga Maret tahun ini mungkin kita baru lakukan verifikasi pada 1500 an pengajuan proposal bantuan beasiswa. Proses ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dianggarkan. Pencairannya belum tau. Kalau tidak ditahun ini, mungkin tahun 2016 mendatang.” Pungkasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk mengantisipasi tingkat kecelakaan, Polres Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghimbau kepada orangtua untuk berperan aktif dalam menjaga kedesiplinan anak saat berkendara.

Menurut Kapolres Inhil AKBP Suwoyo Sik MSi melalui Kasat Lantas Polres Inhil, AKP Ahmad Salmi bahwa aturan sudah jelas menyatakan batas usia berkemudi minimal berumur 17 tahun, dibawah itu berarti sudah melanggar aturan perundang-undangan dan bisa diberi sanksi.

“ peran orangtua tentuanya harus memperhatikan serta mengawasi anak agar tidak melanggar peraturan lalu lintas dan terlebih dalam hal kelengkapan surat-surat kendaraan dan lainnya.” Sampaikannya, rabu (21/1)

Ditambahkan Kasatlantas, sejauh ini pihaknya sudah menyurati lembaga sekolah baik itu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Tembilahan terkait hal ini. Apabila kedapatan tidak melengkapi ketentuan yang sudah ditetapkan maka akan ditindak tegas berdasarkan aturan yang ada.

“Kita akan tindak tegas jika kedapatan ada anak di bawah umur ataupun siswa-siswi sekolah yang masih belum memenuhi syarat mengendarai kendaraan bermotor, dan bagi sekolah dan para orangtua yang sudah peduli saya ucapkan terima kasih,” Tandasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN  (detikriau.org) – Ditahun 2015 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) akan mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) lebih dari Rp 17 Miliyar untuk perehapan bangunan rumah ibadah dan tempat belajar agama.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Inhil, H Arifin kepada awak media usai mengikuti Rapat koordinasi Terpadu Pengendalian Karhutla di gedung Engku Kelana Tembilahan, Rabu (21/1/2015).

“Ada Rp 17 Miliyar lebih akan dicairkan yang akan dialokasikan kepada Mesjid, Surau, Pesantren, taman pengajian dan MDA yang ada di Kabupaten Inhil ini,” ungkapnya.

Dari sekian banyak rumah ibadah di Kabupaten Inhil, dikatakannya hanya ada sekitar 100 lebih yang akan dibantu perehapan perbaikan, dan ini juga dengan jumlah bantuan yang berbeda-beda, dari angka pencairan Rp 200 juta kebawah hingga Rp 1 Miliyar.

“Pencairannya nanti berpariasi, yang paling tinggi itu Mesjid Al-Huda Tembilahan yang akan dicairkan sebesar Rp 1 Miliyar,” terang Arifin.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwi melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 22 pejabat eselon IV di lingkungan Diskes Inhil, Rabu (21/1/2015).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipusatkan di aula Kantor Diskes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan ini, turut dihadiri Sekretaris Diskes, Ridwan Ahim, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di lingkungan Dinas tersebut.

Kadiskes Inhil dalam sambutannya berpesan kepada seluruh Kepala UPT Puskesmas yang telah dilantik, untuk segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Jadikan seluruh keterbatasan yang ada saat ini sebagai modal dan titik awal untuk melakukan perubahan, bukan berarti dengan keterbatasan kita tidak bisa berbuat maksimal,” tutur Alvi.

Selanjutnya, mantan Kepala Bappeda Inhil ini berharap agar Kepala UPT Puskesmas, yang merupakan perpanjangan tangan Diskes dapat bertindak sebagai pengayom dan memberikan pembinaan kepada jajarannya, sehingga pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan.

“Fahami seluruh persoalan yang ada dan jalin koordinasi yang baik kepada seluruh pihak terkait, karena prioritas kita di tahun ini adalah menyukseskan pelayanan Puskesmas UGD 24 jam. Jadi, melalui peran optimal seluruh jajaran Puskesmas dan Diskes, diharapkan apa yang menjadi cita-cita kita ini dapat tercapai,” imbuhnya.

Adapun 22 pejabat eselon IV di lingkungan Diskes Inhil yang dilantik saat itu, yakni Kasubbag UP, Azri, Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan, Feri Irawan, Kasubbag Perencanaan, Edi, Kasi Yandan, Hayandi, Kasi SDM, Burhanudin, Kasi Kefarmasian, Irdawati, Kasi Pemberdayaan Promkes, Suhariani dan Kasi Promkes, Fitri Astuti.

Selanjutnya Kepala UPT GF, Irmanita. Kepala UPT Gajahmada, Subowo Radianto, Kepala UPT Enok, Edi Candra, Kepala UPT Pengalihan Keritang, Hj Herawati, Kepala UPT Sungai Guntung, Zainudin, Kepala UPT Bekawan, Supardi Saleh, Kepala UPT Sungai Iliran, Kusma Hendra, Kepala UPT Kotabaru, Yuheldi, Kepala UPT Selensen, Suharmin, Kepala UPT Kempas Jaya, Didik Suhardiman, Kepala UPT Kuala Enok, M Syum, Kepala UPT Pelangiran, Hidayat Kepala TU GFK, Sari Ulina dan Kepala TU Tembilahan Kota, Suryadi. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil HM Wardan meresmikan fisik program unggulan Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di desa Karya Tunas Jaya kecamatan Tempuling. Sebanyak 65 paket pada 5 desa dan 4 kelurahan di Kecamatan Tempuling stuntas dikerjakan berakhirnya tahun anggaran 2014 lalu.

Kegiatan itu diawalidengan melakukan pengguntingan pita peresmian jembatan yang menghubungkan antar dusun di desa Karya Tunas Jaya. Jembatan tersebut di bangun melalui program DMIJ kategori Swakarsa.

Kepala desa Karya Tunas Jaya Mispan dalam laporannya mengatakan jembatan yang baru di resmikan tersebut dalam RAB memiliki panjang 44 meter dan lebar  2,5 meter dengan anggaran Rp.177.548.000 namun dalam realisasinya hingga jembatan selesai di bangun dengan semangat pemberdayaan masyarakat panjang jembatan menjadi 46,5 meter dengan lebar 2,5 meter anggaran pembangunan menjadi Rp.221.548.000 kelebihan biaya pembangunan jembatan dilakukan swadaya masyarakat sebesar Rp. 44.000.000

Ditambahkannya dalam program DMIJ di desa Karya Tunas Jaya juga telah dibentuk 4 PAUD dari 5 dusun yang ada.

Kedatangan Bupati Inhil HM Wardan ke desa Karya Tunas Jaya di sambut pagelaran seni tari kuda lumping Tri Tunggal Turonggo Mudo yang dibawakan oleh siswa SD di desa tersebut.

Camat Tempuling Ahmad Khusairi S.Sos mengatakan kecamatan Tempuling memiliki 5 desa dan 4 kelurahan. Pada program DMIJ tahun 2014 di kecamatan Tempuling ada 3 kategori desa DMIJ yakni 3 ketegori desa swakarya 1 kategori desa swasembada dan 1 kategori desa maju sedangkan kelurahan memakai program stimulan dari pemerintah kecamatan.

Dihimbau masyarakat desa di kecamatan Tempuling agar dapat menjaga dan memanfaatkan sebaik-baiknya pembangunan program DMIJ yang telah dilakukan dengan selalu menjaga kekompakan antara masyarakat.

Bupati Inhil HM Wardan sebelum memberikan sambutan melakukan penandatanganan prasasti program DMIJ di kecamatan Tempuling.

Dalam sambutannya Bupati Inhil HM Wardan mengatakan bangga dapat bertemu langsung dengan masyarakat desa Karya Tunas Jaya ditambahkannya Program DMIJ merupakan program unggulan dan janji dirinya dan wakil Bupati sejak terpilih menjadi kepala daerah di kabupaten Indragiri Hilir, program unggulan DMIJ hanya ada satu-satunya di Indonesia yakni di kab. Inhil

Bahwa pada APBD Inhil tahun anggaran 2014 lalu untuk program DMIJ telah di anggarkan 130 Milyar lebih, pada program DMIJ tersebut ada program arahan yakni pembentukan PAUD baru dengan anggaran 50 juta setiap desa, serta pembayaran honor untuk guru pada program gerakan masyarakat maghrib mengaji.

Tahun anggaran 2015 pada program DMIJ akan di bangun kantor satu atap atau satu area untuk pembangunan kantor Babinsa dan Babinkamtibmas yang berdekatan dengan kantor Desa dengan tujuan untuk mensinergikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Bunda Paud Inhil Hj. Zulaikhah Wardan menyerahkan bantuan Alat Permainan Edukatif untuk dua Paud di desa Karya Tunas Jaya kecamatan Tempuling.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org)  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi terpadu pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bertempat di gedung Engku Klana Tembilahan, Rabu (21/1/2015).

Rapat yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan dan dihadiri Ketua DPRD Inhil, Kajari, Kapolres Inhil serta jajarannya, seluruh kepala Satker dilingkungan Kabupaten Inhil dan beberapa perwakilan Perusahaan.

Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan kondisi umum Karhutla terbesar di Inhil ini menurut data yang tercatat terjadi pada tahun 2004 lalu, untuk tahun 2014 tidak juga dikatakan menurun namun kondisi Inhil lumayan membaik dari 10 tahun yang lalu.

“Meski angka Karhutla tahun 2014 lebih besar dari pada tahun 2013 lalu, tapi sekarang sudah mulai kurang dirasakan terjadinya Karhutla, dan ini perlu ditingkatkan pengawasan serta disosialisasikan disetiap kecamatan, jangan sampai ada lagi terjadi Karhutla dengan ketidak tahuan masyarakat atas aturan larangan itu,” katanya.

Menurut data Hotspot ditahun 2014 ini lanjut Bupati, Karhutla terbesar di Inhil terjadi pada bulan Februari dan Maret dan yang terkecil terjadi dibulan April. Sementara untuk 20 kecamatan dilingkungan Inhil terjadi Karhutla terbesar terdapat di kecamatan Mandah dan kecamatan Teluk Belengkong, untuk Karhutla terkecil terdapat di kecamatan Sungai Batang dan kecamatan Tembilahan Hulu.

Berdasarkan data itu juga disebutkan Bupati ada 5 kecamatan yang paling rawan yakni Mandah, Telok Belengkong, Pelangiran, Pulau Burung dan Gaung. Mayoritas kebakaran ini terjadi pada areal Perusahaan perkebunan atau kehutanan yang merupakan areal konfliks, selain itu juga sempadan sungai atau perusahaan kehutanan yang tidak aktif lagi.

“Yang menjadi evaluasi lanjutan bahwa kebanyakan masyarakat melakukan pembakaran karena adanya peraturan tentang mekanisme pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla,” sebut Wardan.

Untuk itu, Ia menghimbau kepada pihak perusahaan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa setempat yang rawan kebakaran, melengkapi sarana pemadaman Karhutla, mempertahankan tinggi air maksimal 40 cm, serta membuat tangki air pada perusahaan yang berlokasi di tanah mineral.

Selain itu juga dihimbau untuk masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar yang melanggar pasal 108 jo pasal 69 ayat 1 huruf h undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

“Dalam upaya mengurangi terjadinya kebakaran di Kabupaten Inhil perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam mengendalikan Karhutla ini,” tutup Bupati Inhil.(mirwan/adv pemkab inhil)