Tahun Ini, Dishubkominfo Inhil Pasang Wifi di Taman Kota Gadjah Mada

Kadishubkominfo Inhil, H Tantawi Jauhari
Kadishubkominfo Inhil, H Tantawi Jauhari

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika (DishubKominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) wacanakan penambahan hotspot atau Wifi di Taman Kota Tembilahan Jalan Gajah  Mada Tembilahan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat Inhil khususnya masyarakat Tembilahan untuk mengakses internet di tempat umum dengan rileks dan santai.

“Taman itu merupakan fasilitas umum. siapa saja bisa datang. Selain bisa berekreasi, dengan tersediannya sarana untuk mengakses internet maka juga akan dapat meningkatkan wawasan masyarakat termasuk tentunya akan mengundang pengunjung secara tidak langsung,” Sampaikan kadishubkominfo Inhil, H Tantawi jauhari dikantornya, senin (2/2).

Menurut mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daeran (BPBD) Inhil ini, saat ini Dishubkominfo Inhil sudah menempatkan 11 titik hotspot internet di kota Tembilahan yakni kantor Dishubkomfo Inhil, Perpustakaan Daerah, Terminal, AKBID, Setdakab Inhil, kantor DPRD Inhil, Taman kota Swarna Bumi, Kantor BPMPD Inhil, Kediaman Bupati Inhil, Kantor Disdukcapil Inhil, dan BPBD Inhil.

“Untuk terminal laksamana Indragiri, beberapa waktu yang lalu memang sempat rusak namun saat ini sudah kembali bisa di akses.” Sampaikannya. (mirwan/adv pemkab inhil)




Penuhi Kebutuhan Industri Lokal, Inhil Stop Ekspor Kopra

kopraTEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejak awal tahun 2014 yang lalu Pemkab Inhil sudah menghentikan ekspor kopra atau kelapa kering untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negri.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil, H Fahrolrozy melalui Kasi Perdagangan Luar Negeri, H Buddy Sastra, senin (2/2) penghentian ekspor kopra ini disebabkan Inhil sendiri saat ini kekurangan bahan baku kopra untuk memenuhi kebutuhan industri di daerah.

“kekurangan itu bukan disebabkan menurunkan produksi kopra hasil perkebunan rakyat tapi kebanyakan petani menjual kopra kepada kapal yang berlabuh ditengah lautan karena tergiur harga jual yang cukup tinggi dibandingkan jika harus menjual kepada perusahaan yang ada di daerah,” Terangnya.

Meskipun Kopra tidak diekspor lagi, namun hasil produksi sampingan perkebunan kelapa lainnya seperti Arang Tempurung, Serat Sabut Kelapa dan lain sebagainya masih ditujukan untuk pasaran ekspor, termasuk kelapa bulat.

“Kelapa bulat masih diekspor, hanya kelapa kering atau kopra yang dihentikan,” terangnya.(mirwan/adv pemkab inhil)




Dewan Minta Pemkab Laksanakan Program Sesuai Kebutuhan dan Skala Prioritas

Anggota DPRD Inhil, Edi Gunawan
Anggota DPRD Inhil, Edi Gunawan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk melaksanakan kegiatan dan program pembangunan seuai dengan kebutuan yang mendasar dan skala prioritas daerah.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Inhil, Edi Gunawan, belum lama ini. Dikatakan Edi, pada umumnya perekonomian masyarakat di Negeri Seribu Parit ini sangat bergantung pada hasil perkebunan kelapa rakyat.
Oleh karena itu, banyak sekali persoalan perkebunan yang wajib menjadi perhatian serius oleh Pemkab Inhil, seperi harga kelapa, alih fungsi lahan, perkebunan kelapa yang sudah tidak berproduksi, serangan hama akibat replanting, intrusi air laut dan kebun yang rusak parah.
“Kondisi dan ketidakberdayaan petani ini harus menjadi perhatian dan dicari jalan keluarnya oleh Pemkab Inhil melalui dinas dna instansi terkait. Harus ada action nyata di lapangan, tidak hanya sebatas ucapan dan janji,” tutur Edi.
Apalagi, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, belanja APBD tahun 2015 ini mencapai 2,3 triliun, tapi dipersentasikan pada pos belanja langsung sebesar 1,2 triliun, yang mana belanja untuk penyelesaian persoalan perkebunan hanya sebesar lebih kurang 4 persen.
“Meskipun begitu, kami percaya bahwa Pemkab Inhil tetap berkomitmen dan serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut perkebunan kelapa di daerah ini, karena seperti diketahui sekitar 70 persen masyarakat Inhil menggantungkan hidupnya di hasil perkebunan kelapa ini,” imbuhnya.(adi)



Dewan Usulkan Arsip dan Aset Daerah Dijadikan Satu Dinas atau Badan

Anggota DPRD Inhil dari Pratai Nasional Demokrat (Nasdem)
Anggota DPRD Inhil dari Pratai Nasional Demokrat (Nasdem)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan agar arsip dan aset daerah dapat dijadikan dan digabung dalam satu dinas atau badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi III, Zulbahri saat diwawancarai oleh sejumlah awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Zulbahri, ketika pembahasan mengenai penambahan  beberapa dinas bersama seluruh fraksi dan komisi di DPRD Inhil, pihaknya pernah mengajukan usul agar aset daerah juga harus dipertimbangkan, karena mengingat sejumlah aset daerah masih ada yang belum terdata.

“Sampai hari ini, ada beberapa aset daerah yang masih kececeran. Jadi, maunya antara aset dan arsip itu dijadikan satu dinas atau badan, sehingga betul-berul terstruktur berapa jumlah aset daerah yang ada ini,” tutur Zulbahri.

Selain itu, jelas Zulbahri, dengan dibentuknya badan atau dinas yang khusus menangani hal ini, maka seluruh aset daerah yang ada di luar kabupaten, seperti di kecamatan-kecamatan akan bisa didata seluruhnya.

“Selama inikan yang mengurus aset daerah hanya di Bagian Perlengkapan Setda saja,” terang Zulbahri

Seharusnya, lanjut politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil ini, arsip dan aset daerah itu harus menyatu dan ditempatkan tersendiri dalam satu dinas atau badan, sehingga akan lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kemarin usulan ini sudah kami sampaikan, tinggal Pemda saja lagi. Tapi kami dari DPRD sangat menyarankan, supaya itu bisa terbentuk,” imbuhnya.(adi)




Melalui Program DMIJ, Pemkab Inhil Akan Bangun Kantor Babinkamtibmas

Bupati Inhil, HM Wardan
Bupati Inhil, HM Wardan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun anggaran 2015 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) berencana akan membangun kantor satu atap di setiap desa, yang diperuntukan bagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Rencana pembangunan Kantor Babinkamtibmas yang akan didirikan di dekat kantor desa ini, menurut Bupati Inhil, HM Wardan dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kebijakan kita dalam membangun kantor Babinkamtibmas di setiap desa ini, tentubya merupakan langkah positif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban,” tutur Bupati Wardan saat melakukan kunjungan kerja (kuker) ke salah satu kecamatan di Kabupaten Inhil, belum lama ini.

Apalagi, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, mewujudkan keamanan dan ketertiban merupakan salah satu program dan prioritas pembangunannya bersama Wakil Bupati, Rosman Malomo.

“Setelah satu tahun perjalanan program DMIJ, saya lihat sudah berhasil serta berjalan dengan baij dan lancar. Untuk itu, tahun ini kita mulai membangun kantor Bhabinkamtibmas di setiap desa dan kelurahan di Inhil,” terangnya.

Dijelaskan Bupati yang dikenal agamis ini, pelaksanaan program DMIJ dibagi dalam beberapa kategori, yakni Desa Swadaya dengan pagu dana sebesar Rp 350 juta, Desa Swakarya sebesar Rp 500 juta, Desa Swasembada sebesar Rp 750 juta dan Desa Mandiri dengan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar per desa.

“Saya harapkan melalui program ini, akan memberikan dampak positif dan dapat langsung dirasakan manfaatnya, baik di sektor sosial dan ekonomi masyarakat di Negeri Seribu Parit,” imbuhnya. (ad/adv pemkab inhil)




Pemkab Inhil Wacanakan Tambah Armada Becak Sampah

ilustrasi kendaraan becak sampah
ilustrasi kendaraan becak sampah

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) terus bebenah dan mencari strategi jitu dalam mengantisipasi terus membengkaknya produksi sampah rumah tangga yang mencapai 12 Ton perhari, salah satunya dengan membuat gebrakan baru, yakni mengusulkan tambahan armada pengangkut sampah bermodel kendaraan becak.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman melalui Kabid Kebersihan, Erwanto, Jumat (30/2015).

“Ada beberapa ruas jalan dilingkungan perumahan penduduk yang tidak memungkinkan dimasuki mobil petugas yang ada, sehingga kita akan tambahan armada pengangkut sampah dengan jenis kendaraan roda tiga seperti becak, yang kemudian kita modifikasi,” ujarnya.

Dikatakan, Sebelumnya pada bulan Oktober tahun 2014 lalu, Dinas terkait sudah mendapatkan tambahan armada pengangkut sampah sebanyak 4 unit, karena disebabkan 18 unit armada yang dimiliki sebelumnya tidak bisa maksimal.

“Saat ini untuk Armada mobil yang di miliki ada sebanyak 22 unit, dengan armada sebanyak itu  kita tidak kesulitan lagi dalam mengangkut sampah yang mencapai 12 ton perhari, Namun ada beberapa kawasan penduduk uang tidak bisa dilalui armada petugas kita, seperti di dalam lorong dan gang-gang,” ungkapnya

Pelaksanaannya nanti akan mengikut sertakan warga sekitar sebagai petugas.

Becak sampah tersebut dimaksudkan untuk pengganti tong sampah dan bak amrol yang dinilai kurang efektif, dimana selama ini jika disediakan tong sampah tidak bertahan lama dan jika disediakan bak amrol malah mengganggu pengguna jalan.

“armada baru ini kita nilai lebih efektif  untuk mendorong terciptanya kebersihan lingkungan di lorong dan gang-gang penduduk,” katanya

34 unit becak sampah tersebut rencananya akan tersebar  dibeberapa titik seperti lorong-lorong yang dinilai sebagai penghasil sampah terbesar selama ini.

“Kita juga berharap seluruh lapisan masyarakat dan RT setempat ikut mendukung jalannya realisasi rencana ini, sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan di pinggir atau badan jalan,” tutupnya.(mirwan/adv pemkab inhil)