TEMBILAHAN (detikriau.org) – Belum memiliki anggaran yang memadai, Pemkab Inhil melalui Dinas Sosial mengaku belum mampu memberikan kesejahteraan lebih bagi sejumlah Veteran. Sejauh ini, perhatian bagi pejuang kemerdekaan ini baru dilakukan pada dua kesempatan.

“Yang pertama pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus dan kedua pada hari Pahlawan tanggal 10 November,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Inhil Nurlia melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, H Burhan, Selasa (3/2/2015).

Meski begitu, hingga saat ini sejumlah Veteran dan Janda Veteran menurutnya belum ada yang terdengar berkeluh kesah atas persoalan tidak adanya peningkatan kesejahteraan. kalaupun ada katanya, hanya sebagian kecil saja.

“Memang mayoritas persoalan ekonomi yang dipersoalkan Veteran, makanya dari dua moment itu kami berupaya memberikan perhatian seperti memberikan santunan berupa uang tunai, baik Veteran maupun Janda Veteran,” tambahnya

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Sosial Inhil, hingga akhir tahun 2014 lalu jumlah Veteran terdata sebanyak 26 orang yang tersebar di 20 kecamatan, dan untuk Janda Veteran berjumlah 54 orang, sedangkan untuk ahli waris pejuang sebanyak 30 orang.

“Data tersebut merupakan data binaan Dinsos Inhil terhadap Veteran, Janda Veteran dan ahli waris pejuang yang merupakan perintis kemerdekaan RI Kabupaten Inhil. Kami akan terus berupaya memberikan perhatian dan santunan terhadap mereka. Semua ini merupakan salah satu bentuk penghargaan kita kepada jasa-jasa mereka. ” tutupnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir mentargetkan kedepan Bandara Tempuling akan mampu memberikan manfaat yang lebih luas untuk mempermudah tranportasi masyarakat.

Meski saat ini satu-satunya sarana tranportasi udara yang dimiliki Inhil ini baru melayani rute penerbangan Pekanbaru- Tempuling, namun akan terus diupayakan untuk juga melayani penerbangan rute Batam dan Jambi.

“Tahun lalu kami sudah usulkan kepada Pemerintah Pusat agar ada penerbangan dari Batam dan Jambi, tapi belum terealisasi karena ada beberapa hal yang menyebabkan usulan tersebut belum diterima,” Sampaikan Kadishubkominfo Inhil, H Tantawi Jauhari diruang kerjanya kemaren

Ditambahkan, ditahun 2015 ini pihaknya telah melayangkan surat dengan maksud kembali meminta adanya penerbangan dari Batam-Tembilahan serta Jambi-Tembilahan. Dalam hal ini akan rapat koordinasi teknis yang juga diikuti pihaknya, direncanakannya dalam rapat itu ia akan memperkuat usulan dari surat yang telah dilayangkan tersebut. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan nyatakan bahwa dalam masa kepemimpinannya sebagai Bupati Inhil akan memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan penghubung.

“Dalam satu, dua dan tiga tahun kedepan saya masih menitik beratkan pembangunan infrastruktur jalan penghubung desa ke desa dan desa ke kecamatan,” Ujar Bupati saat menyambut kunjungan kerja (kuker) anggota DPRD Provinsi Riau dari Komisi D, serta sekaligus melakukan dialog bersama di aula lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (3/2/2015).

Menurut Bupati, Kabupaten Inhil ini merupakan daerah yang rentan dengan banjir, sebab Inhil ini merupakan daerah dataran rendah dan rawa. Oleh sebab itu, ia menginginkan pembangunan jalan di Bumi Sri Gemilang ini harus memiliki kualitas yang tinggi.

“Artinya, tidak lagi kita mengutamakan aspal atau hotmix, karena rawan dan rentan sekali dengan kondisi alam di daerah ini. Belum lagi ketika musim air pasang besar, sebagian ruas jalan yang ada di daerah kita tergenang air, makanya kita usulkan dengan rigit,” tutur Bupati Wardan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Riau, Erizal Muluk menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk meminta masukan dari Pemda setempat, khususnya tentang apa saja yang menjadi keinginan dan diperlukan dalam pembangunan daerah, sehingga bisa dibantu dari dana APBD Provinsi Riau.

“Tadi kita sudah mendengar banyak sekali permintaan dari Pemkab Inhil, terutama jalan, jembatan, listrik dan air bersih. Semua ini akan kami bawa ke provinsi dan akan kami pelajari, untuk dipilah mana saja yang bisa dibantu sesuai dengan alokasi dana yang disediakan oleh Pemprov bagi kabupaten dan kota se-Riau,” terang Erizal.

Jika tidak bisa dibantu seluruhnya oleh APBD Riau, lanjut Erizal, pihaknya akan berusaha meminta bantuan melalui dana APBN. Apalagi kalau dilihat kebutuhan untuk pembangunan di Kabupaten Inhil ini sangat besar.

“Jadi, kita perlu sharing dana dari APBD kabupaten, provinsi dan kalau perlu minta bantuan dana dari APBN. Yang jelas, kita pilih dulu mana yang menjadi prioritas untuk Inhil di tahun anggaran 2015 dan 2016 nanti,” imbuhnya.(mirwan/adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta agar pembangunan Instalansi Pengolahan Air Limbah oleh pihak perusahaan harus jauh dari bantaran sungai atau laut.

Langkah tersebut dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya pada air sungai yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Negeri Seribu Parit untuk keperluan sehari-hari.

Menurut anggota Komisi III DPRD Inhil, M Amin, salah satu penyebab seringnya masyarakat terserang dan terjangkit penyakit kulit, seperti gatal-gatal adalah karena pihak perusahaan meletakkan IPAL tidak sesuai pada tempatnya.

“Ketika kami berkunjung ke beberapa perusahaan, kami dapati banyak perusahaan yang meletakan IPAL tidak jauh dari bantaran sungai,” tutur Amin, belum lama ini.

Dijelaskan Amin, seharusnya pembangunan perangkat dan peralatan teknik beserta perlengkapan yang memproses dan mengolah cairan sisa produksi pabrik seperti IPAL ini, ditempatkan sangat jauh dari tepian sungai, sehingga tidak mencemari air sungai di wilayah setempat.

“Sedangkan meletakkannya (IPAL, red) jauh saja bermasalah, apalagi jika dekat dengan sungai,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini, kondisi itulah yang menyebabkan air sungai tercemar, sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi lingkungan dan masyarakat yang menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari.

“Ini sudah meresahkan masyarakat, kita minta Badan Lingkungan Hidup (BLH) memikirkannya. BLH harus memberi teguran kepada perusahaan yang bersangkutan dan meminta mereka memindahkan letaknya,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam rangka persiapan kawasan bebas rokok, maka Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana akan menyediakan lokasi khusus bagi masyarakat yang merokok, terutama di sekitar fasilitas umum dan tempat pelayanan kesehatan.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang merokok di sembarang tempat, karena bisa mengganggu kesehatan orang lain yang berada disekitarnya.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (P2KPK), NS Matzen MSi mengatakan bahwa untuk keperluan tersebut, saat ini pihaknya sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Bebas Rokok.

Dimana, dalam pelaksanaannya harus melibatkan berbagai pihak terkait, karena sebelumnya harus melalui berbagai tahapan-tahapan yang telah ditentukan, seperti mengikuti studi pembelajaran ke daerah percontohan.

“Untuk Perda Kawasan Bebas Rokok ini, rencananya kita akan melakukan studi pembelajaran di Padangpanjang. Lokasi itu dipilik karena Sumatera Barat (Sumbar) dianggap sebagai salah sattu kabupaten yang berhasil menjalankannya,” tutur Matzen saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, kemarin.

Apabila Perda tersebut disetujui, lanjut Matzan, maka akan ada tempat-tempat khusus bagi masyarakat yang merokok, terutama di fasilitas umum dan tempat pelayanan kesehatan.

“Selama ini, kita lihat di tempat pelayanan kesehatan masih banyak masyarakat yang bebas merokok ke sana-sini, juga di tempat-tempat umum. Karena itu, dengan adanya Perda ini kita harapkan tidak ada lagi masyarakat yang merokok sembarangan,” imbuhnya.(adi)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Dinas Cipta Karya dan Tataruang bakal memblacklist beberapa perusahaan lokal dan luar yang melakukan pekerjaan tidak sesuai kontrak tahun 2014, lalu, dengan sanksi tegas rekanan tidak boleh mengikuti tender selama 2 tahun. 

Selain itu, kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tataruang Rohil Suwandi, Selasa (3/2), bagi perusahaan yang masuk daftar blacklist tidak akan dapat mengikuti kegiatan tender baik di kabupaten dan propinsi.

“Perusahaan dianggap gagal tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Padahal, tender yang dilaksanakan dengan selektif,” jelasnya

Menurutnya, rata-rata nilai pagu kegiatan pekerjaan yang tidak tuntas dikerjakan pihak rekanan sekitar Rp500 jutaan, sedangkan nilai pagu diatas Rp1 miliar sebahagian selesai dikerjakan dan sebahagian dipending karena waktu pelaksanaan yang terbatas.

Mengantisipasi kedepan, jelas Suwandi, dapat dilakukan dengan mengesa lebih awal pelaksanaan kegiatan lelang. Sebab, sebahagian besar kegiatan perencanaan sudah siap dikerjakan, sekaligus surat ketetapan PPTK.

“Kita perkirakan lelang bulan Maret 2015, karena Sk PPTK sedang dalam proses. Mudah-mudahan kegiatan dapat tepat waktu baik lelang dan fisik,” ungkapnya.

Suwandi menambahkan, menyangkut kegiatan yang tidak tuntas, akan dilakukan evaluasi bersama tim banggar. Namun, jika kegiatan tersebut muncul dalam anggaran tahun berjalan akan dilelang kembali disesuaikan dengan pagu anggaran tersedia.

Dalam program skala prioritas, tambah Suwandi, Dinas Cipta Karya memprogramkan penyediaan saran air bersih mencakup wilayah perkantoran hingga Ibukota Bagansiapiapi. Dengan anggaran diperkirakan mencapai Rp11 miliar.

“Jadi, programnya kita akan buat intek pengolahan air bersih sekaligus membangun jaringannya. Kalau sumber airnya akan diambil dari Parit Atmo karena ketika musim kemarau air Sungai Rokan mampu mencukupi ketersediaan bahan baku air,” imbuhnya. [tris/adv]