Bagansiapapi (detikriau.org) – Sebanyak 30 orang pemuda dari Kecamatan Pasir Limau Kapas Desa Panipahan Barat menyampai aspirasinya ke kantor Bupati Rokan Hilir Jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (17/02/15). Mereka yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Panipahan (Gempa) meminta penghulu Panipahan Barat, Mustar Ali mundur dari jabatannya dan mengembalikan hak-hak rakyat.

Salah seorang dari massa Geram, Azlan meminta kepada Bupati Rokan Hilir untuk mengeluarkan surat keputusan Bupati Rokan Hilir tentang pemberhentian Mustar Ali sebagai penghulu Panipahan Darat. “Mustar Ali mundur harga mati,” teriak massa.

Mustar Ali diduga telah menyelewengkan dana bantuan BLSM sebanyak 70 orang warga dengan masing-masing menerima 500 ribu.

“Kasus ini sudah kita sampaikan ke Polres Rokan Hilir,” kata Azlan.

Asisten I Setda Rohil, Wan Rusli Syarif didampingi Kabag Humas Pemkab Rohil Hermanto.S.Sos temui massa dari Gempa. Wan Rusli minta 4 orang perwakilan untuk ke lantai 3 (ruang Bupati) dan massa setuju.

Bupati Rokan Hilir H.Suyatno melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Setda H.Wan Rusli Syarif usai bersilahturami dengan empat orang perwakilan Gempa di ruang kerja bupati, kepada wartawan Wan Rusli menjelaskan bahwa Pemkab telah lama menerima tuntutan mereka

“kita sudah membentuk tim, yang terdiri dari inspektorat seminggu lalu, saat ini sedang diproses,” ujar Wan Rusli.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya belum bisa memastikan apa yang dituduhlan oleh massa Gempa, karena saat ini tim sedang bekerja.

“Jika penghulu Panipahan Darat memang terbukti menyelewengkan dana BLSM, kami laporkan ke kepolisian nanti akan kami berhentikan,” jelasnya.

Mengenai penghulu yang telah memberhentikan seluruh Ketua RT yang ada di Panipahan Barat, Wan Rusli menjelaskan bahwa tim juga akan menproses dan menyelidiki penyebabnya. [tris]

Bagansiapapi (detikriau.org) – Diikuti jajaran TNI/POLRI, seluruh Instansi pemkab Rohil serta Siswa SMP dan SMA, Bupati Rokan Hilir H.Suyatno memimpin langsung upacara apel 17 sekaligus upacara Indonesia bebas narkoba tahun 2025. Upacara di pusatkan di halaman kantor Bupati Rohil, di Bagansiapiapi, Selasa (17/2/15).

Dalam kesempatan ini, bupati juga ikut memusnakan barang bukti hasil tangkapan pihak kepolisian Resort Rokan Hilir.

Dalam pidatonyo, Bupati H.Suyatno menyampaikan bahwa dirinya baru beberapa hari lalu rapat dengan presiden Jokowidodo di istana Bogor bersama kepala daerah se indonesia lainnya. Rapat membahas tentang narkoba. Dalam rapat, terungkap bahwa setiap tahunnya terjadi kematian yang luar biasa di Indonesia dan angkanya mencapai 18 ribu jiwa.

Kematian itu katanya, bukan karena demam berdarah, diare, pilek atau demam biasa,melainkan karena penyalahgunaan narkoba.

Ketua BNK Rohil Ini juga mengatakan bahwa diantara Kabupaten/kota yang ada di Riau, kabupaten Rokan Hilir masuk nomor 2 paling banyak peredaran narkoba. Hal itu dikarenakan, posisi Rokan Hilir sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatra .

“Maka dari itu, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Rohil jika ada informasi mengenai peredaran narkoba, sampaikan ke kami, biar kami tindak lanjuti dengan kepolisian dan jangan ragu-ragu,” harapnya.

Masih menurut Bupati Suyatno, bahwa rapat dengan presiden juga membahas tentang kebakaran hutan dan lahan (Karhutla ). Presiden mengintruksikan seluruh kabupaten/kota se Riau untuk antisipasi Karhutla, karena musim sudah memasuki musim kemarau berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Riau.

Untuk itu dirinya meminta semua pihak untuk mengantisiapsi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla ) di Rohil,agar jangan sampai terjadi hal serupa (2014) lalu terulang lagi.

“Dampak Karhutla luar biasa, siswa-siswa dilibur. Untuk itu dikesempatan yang baik ini, saya menghimbau untuk menjaga keamana lingkungan kita,” ajaknya.

“Apa bila bapak-bapak dan ibu- ibu mendapat informasi, bahwa tempat kita ini ada kebakaran hutan yang di lakulan oknum, segera mungkin sampaikan kepada kami, kepada aparat yang ada untuk segera ditindak lanjuti,” tambahnya

Hadir pada upacara, Ketua DPRD Rohil, Kepala Kejari Bagansiapiapi, Kapolres Rohil, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kodim 0303 Bengkalis mewakili Danrem, para staf ahli, Asisten dan Kabag dilingkungan Setda rohil, Kepala SKPD Pemkab Rohil, tokoh Agama, pemuda serta masyarakat. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tim Percepatan Pemekaran Inhut, H Ruslan menegaskan bahwa Bupati Inhil, HM Wardan sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur Riau terkait rencana pemekaran wilayah Inhil bagian utara.

Menurut salah satu Tim Percepatan Pemekaran Inhut, H Ruslan, dikeluarkannya rekomendasi ini merupakan hasil dari pertemuannya dengan Bupati inhil dikediaman Bupati pada Sabtu (14/2/2015) kemaren.

“Hasil dari rekomendasi tersebut berupa persetujuan dan dukungannya sebagai Pemimpin Daerah Kabupaten Inhil agar Inhut itu segera dimekarkan,” sampaikan Ruslan, Senin (16/2/2015).

Setelah mendapat rekomendasi ini ditambahkan Ruslan, selanjutnya Tim Percepatan Pemekaran Inhut segera mengirimkan berkas ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI selambat-lambatnya pada bulan Maret mendatang.

Meski demikian, rekomendasi dari Bupati Inhil ke Gubernur Riau tersebut terlebih dahulu akan diproses dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

“Setelah itu, kita kembali menunggu rekomendasi, kali ini rekomendasi dari gubernur ke pusat. Yang jelas, semua ini murni sebatas percepatan pemekaran, belum ada membahas letak Ibu Kota kabupaten baru nantinya,” pungkas Ruslan. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Pahrolrozy ingatkan kepada para pedagang kota Tembilahan untuk memanfaatkan tempat dagangan yang telah disediakan.

“Kalau sudah dikasih tempat untuk dagang jangan disia-siakan,” ungkapnya saat dijumpai awak media usai acara peresmian Pasar Umbut Kelapa di Jalan Kayu Jati Tembilahan Hulu, Jum’at (13/2/2015) kemaren.

Disampaikannya, pemerintah membangun pasar itu sesuai dengan kondisi pasar yang tidak layak lagi untuk digunakan, sebab itu, ia menginginkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan para pedagang untuk saling menjaga.

Namun demikian, ia sempat kesal terhadap beberapa para pedagang yang tidak bisa diarahkan olehnya untuk memanfaatkan tempat dagang yang telah disediakan. Dicontohkannya seperti pedagang di pasar parit 11.

“Untuk pemindahan pedagang Pasar parit 11 itu losnya sudah kami bangunkan dipasar umbut kelapa ini, bahkan waktu cabut undi itu banyak pedagang yang ikut. namun sekarang malah mereka pindah kembali berdagang di pasar parit 11,” kesalnya.

Ia berharap hal itu harusnya tidak terulang lagi pada para pedagang yang lain, dikhususkannya pada para pedagang Umbut Kelapa Jalan Kayu Jati yang baru diresmikan beberapa waktu lalu agar memanfaatkan tempat yang sudah dibangunkan dengan maksimal sesuai dengan peruntukannya.

“Yang jelas saya mengharapkan kita saling kerjasama untuk memajukan serta meningkatkan kualitas pasar kota kita ini,” harap Kadisperindag.(mirwan)

KEMPAS (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM melantik pengurus Badan Permusyarawatan Desa (BPD) se-Kecamatan Kempas yang berlangsung di Desa Bayas Jaya, Senin (16/2/2015).

Dalam pemaparannya, Sekda menyebutkan BPD ini bagian dari Pemerintah Desa yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa.  Anggota yang termuat dalam BPD itu merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

“BPD bersama dengan Kepala Desa nantinya berfungsi menetapkan Peraturan Desa serta berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,” ungkap Alimuddin.

Maka dengan demikian lanjut Sekda, Pemerintahan Desa dituntut untuk mampu menumbuh kembangkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dalam proses kepemerintahan, terlebih pada proses pembangunan desa.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil mengucapkan selamat atas pelantikan dan selamat bertugas kepada Pengurus BPD yang baru dilantik di Kecamatan Kempas ini, semoga kedepan roda kepemerintahan desa berjalan lebih baik lagi,” imbuhnya. (mirwan/ adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org)-Sebanyak 28 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer dokter mengikuti pembekalan yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (16/2/2015).

Pembekalan yang dipusatkan di aula Kantor Diskes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan ini dilaksanakan selama 3 hari, yang diisi dengan materi pembekalan pada pagi hari dan pelaksanaan orientasi pada sore harinya.

“Jadi, mereka ini akan turun langsung ke unit dan bidang kerja,” tutur Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya.

Dikatakan Alvi, melalui pembekalan ini diharapkan seluruh CPNS dari tenaga honorer dokter dapat memahami aturan dan beban kerja di lingkungan Diskes Inhil, sehingga memperkuat fungsi dan peran mereka di lapangan.

“Dengan begitu, akan ada koordinasi yang jelas terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Apalagi, dokter adalah tim inti dalam pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit dan Puskesmas,” terangnya.

Dijelaskan mantan Kepala Bappeda Inhil ini, pilihan profesi menjadi seorang dokter secara fungsional adalah dokter umum, tetapi status mereka juga melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang merupakan abdi negara dan pelayan masyarakat

“Jadi, mereka harus benar-benar berada di tempat tugasnya masing-masing dan semaksimal mungkin melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang dokter, yang telah ditempatkan di 28 wilayah terpencil dan sangat terpencil di Negeri Seribu Parit ini,” tegasnya.

Adapun materi pembekalan yang diberikan kepada 28 CPNS dari tenaga honorer dokter ini, meliputi bidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian masalah kesehatan.(adi)