TEMBILAHAN (detikriau.org) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, dr Irianto menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menggunakan dan memberikan obat bius anestesi Buvanest Spinal kepada para pasien.

Oleh karena itu, masyarakat atau para pasien yang ingin berobat dan mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah ini tidak perlu khawatir dan takut akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang.

“Sejak dari awal, kita memang tidak pernah menggunakan anestesi Buvanest Spinal produksi PT Kalbe Farma itu,” tutur Irianto kepada awak media, Senin (23/2/2015).

Dijelaskan Irianto, selama ini RSUD PH menggunakan obat bius produksi lainnya dan bukan diproduksi oleh PT Kalbe Farma.

“Kabarnya label obat anestesi Buvanest Spinal tertukar dengan asam tranexamat, tapi untung saja kita memang tidak menggunakannya,” terang dokter spesialis penyakit dalam ini.

Untuk itu, lanjut Irianto, para pasien yang ingin melakukan tindakan operasi tidak perlu kawatir, karena kasus seperti meninggalnya 2 pasien di RS Siloam Karawaci, Tangerang setelah diberi injeksi Buvanest Spinal produk PT Kalbe Farma tidak akan terjadi di RSUD PH. (adi)

Jakarta: Warga Australia terpecah dalam menanggapi hukuman mati dua terpidana mati ‘Bali Nine’ yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Ada yang mendukung hukuman mati tersebut, dan ada pula yang menolaknya.

Warga Negara Indonesia di Australia Dian Islamiati Fatwa memastikan, mayoritas warga Australia tetap mendukung langkah pemerintah Indonesia, untuk mengeksekusi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

“Hasil jajak pendapat disini 52 persen mereka mendukung hukuman mati tersebut. Tapi ini terbagi dua. Memang sebagian mereka tidak ingin hukuman mati,” kata Dian dalam PrimeTime News Metro Tv, Ahad (22/2/2015).

Meski demikian, kata dia, sebagian warga yang menolak hukuman mati bukan berarti mendukung kejahatan yang telah dilakukan dua gembong narkoba ‘Bali Nine’ tersebut. Mereka lanjut Dian, ingin pemerintah Indonesia mengambil langkah lain terhadap dua warga Australia ini.

“Warga Australia tidak ingin mendukung kriminal tapi mereka tidak ingin hukuman mati (dilakukan kepada Myuran dan Andrew),” tukas dia.(*)

Sumber: http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/22/361634/mayoritas-warga-australia-dukung-bali-nine-dihukum-mati

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat saat ini membawa material melalui jalur laut sudah tidak aman bagi kontraktor, maka seluruh pihak terkait seperti kepolisian diminta untuk memberikan bantuan pengamanan dengan menurunkan personilnya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam. Permintaan ini menurutnya dalam upaya memberikan kenyamanan kepada pihak kontraktor saat menjalankan pekerjaannya di lapangan.

Dikatakan Dani, hal sekecil apapun akan dapat memberikan dampak yang besar, apalagi jika terus dibiarkan. Oleh karena itu, permasalahan ini harus mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

“Jika terus dibiarkan adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan di laut, maka akan berimbas kepada kualitas dan mutu pembangunan di Inhil, karena bahan-bahan yang dibawa itu akan digunakan untuk pembangunan,” tutur Dani, belum lama ini.

Untuk itu, lanjut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, diperlukan koordinasi yang jelas dan antisipasi sejak dini. Pasalnya, walaupun terlihat sepele, namun hal ini dapat membawa dampak yang cukup besar.

“Ini tidak akan selesai di level bawah saja, jadi kita juga harus memikirkannya. Bagaimana agar pihak kepolisian mau mendampingi teman-teman kontraktor saat berada di laut,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diinstruksikan, untuk terus meningkatkan kinerja dan capaian progres pembangunan yang lebih baik dan maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam upaya mendukung dan mensukseskan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dan akan dilakukan oleh Pemkab Inhil ke depan.

Dikatakan Bupati, pimpinan SKPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah, sehingga komitmennya sangat dibutuhkan dalam memajukan dan mengembangkan Negeri Seribu Parit ini.

“Jadi, kalau membuat suatu pekerjaan itu harus sesuai standar dan jangan asal jadi saja,” tutur Bupati Wardan saat berbincang dengan sejumlah awak media, belum lama ini.

Dijelaskan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, apabila merencanakan dan membuat suatu program dengan asal-asalan, maka hasilnya juga tidak akan optimal dan tidak memuaskan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Oleh karena itu, bagi aparatur atau pejabat yang telah diberikan amanah dan kepercayaan untuk menduduki serta menempati suatu jabatan, diharapkan dapat mengembannya dengan penuh tanggung jawab.

“Mari sama-sama kita bangun dan majukan kampung halaman tercina ini, menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” pesannya.

Jakarta – Komisi I DPR RI mendukung sikap pemerintah memanggil pulang Dubes RI di Brasil dan memanggil Dubes Brasil di Jakarta ke Kemlu untuk menyampaikan protes keras. 

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun ditempatkan di daerah yang terpencil, namun seluruh tenaga kesehatan terutama dokter diminta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta tetap berada di tempat tugas.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie terkait dengan penempatan 28 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer khusus dokter di sejumlah daerah terpencil, sangat terpencil dan tidak diminati.

“Mereka harus benar-benar berada di tempat tugas dan semaksimal mungkin melakukan tugas serta tanggungjawabnya di wilayah yang menjadi penempatan mereka,” tutur Alvi kepada detikriau.org, kemarin.

Dikatakan Alvi, pilihan menjadi dokter secara fungsional adalah dokter umum, tapi melekat kepada status PNS, yang merupakahan abdi dan pelayanan masyarakat. Sehingga harus bertugas penuh dimana mereka ditempatkan.

“Kita berharap tenaga dokter yang melaksanakan tugas di puskesmas, dapat segera membenahi berbagai kekurangan yang ada,” tambahnya.

Selain itu, Alvi juga berharap agar tenaga medis terutama para dokter, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang maksimal di wilayah kerjanya masing-masing.

“Kehadiran para dokter di daerah terpencil dan tertinggal, tentunya sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, pekerjaan dan profesi dokter ini sangat mulia, karena bisa menolong orang sakit dan membutuhkan perawatan medis,” terangnya.

Selanjutnya, mantan Kepala Bappeda Inhil ini berpesan agar para dokter dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang damai dan kondisif dimanapun ia berada.

“Saya tidak mengharapkan adanya laporan minta pindah dan hal-hal lainnya yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.(adi)