Jakarta (detikriau.org) – Koalisi Nasional Pengawas Jaminan Sosial Nasional menilai lahirnya BPJS Kesehatan sebagai pelaksanaan amanat UU BPJS tidak mampu menjadi jawaban atas pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi rakyat.

Diterangkan, sejak Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) diundangkan pada tahun 2004, baru pada tahun 2011 Undang-undang Badan Penyelengara Jaminan Sosial (UU BPJS) disahkan. Konsekuensinya adalah hak atas jaminan sosial bagi setiap warga negara terkatung-katung, sementara banyak nyawa anak bangsa harus melayang lantaran tak terpenuhi haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dari negara.

Ketersediaan anggaran yang begitu besar untuk BPJS kesehatan justru tidak jelas dalam peruntukannya. Salah satu buktinya menurut mereka adalah dengan munculnya kasus yang dialami oleh bayi Ryuji dan pasien lainnya yang harus terlunta-lunta menunggu hingga saat ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat mereka butuhkan.

“Ditengah situasi seperti ini BPJS Kesehatan justru melakukan manuver dengan mengajukan tambahan anggaran melalui Kementerian Keuangan sebesar lima triliun rupiah (5T)” Ujar Koordinator Koalisi Nasional Pengawas Jaminan Sosial Nasional, Khusnul Imanuddin dalam press rilisnya melalui pesan email, jum’at (27/2)

Lebih anehnya, pengajuan tambahan anggaran ini dilakukan tanpa melalui pembahasan di komisi IX sebagai komisi teknis yang bertanggung jawab atas sektor kesehatan dan ketenaga kerjaan, anggaran tambahan sebesar 5T tersebut disahkan dalam APBN-P tahun 2015 dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Koalisi Nasional Pengawas Jaminan Sosial Nasional menyatakan tuntutan untuk mendesak segera dilakukan audit managemen dan audit keuangan terhadap BPJS Kesehatan.

Kemudian mendesak untuk segera dibentuk komite penyidik BPJS yang bertugas melakukan penelitian dan penyidikan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas BPJS.

Mendesak untuk segera memberikan kartu jaminan kesehatan nasional kepada 86,4 juta jiwa penduduk miskin yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Serta juga mendesak kepada BPJS Kesehatan untuk melaksanakan program BPJS masuk desa, sehingga tidak hanya penduduk perkotaan yang bisa mengakses layanan jaminan kesehatan nasional.

Koalisi Nasional Pengawas Jaminan Nasional yang ber-Sekretariat: Jl. Bukit Duri Tanjakan No 112 Tebet, Jakarta Selatan merupakan gabungan beberap organisasi yaitu, Badko HMI Jateng DIY, Komite Pemantau Pembangunan Indonesia (KPPI), Revolusi Kubah Hijau, Serikat Perwarta Pejuang Indonesia (SPPI), Garda Rakyat Indonesia (GRI), Rumah Anak Nusantara, Perkumpulan Rumah Singgah Indonesia, Karang Tani, Lembaga Hukum dan Advokasi Kawasan Indonesia, Serikat Mahasiswa dan Pemuda Pantura. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Aksi demonstrasi yang digelar puluhan alumni dan siswa SMAN 1 Tembilahan Kota berakhir di Gedung DPRD Kabupaten Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Jumat (27/2/2015). Menyikapi tuntutan massa, senin mendatang, Ketua DPRD Inhil janjikan panggil pihak-pihak terkait.

Masih senada dengan yang telah disampaikan massa di Kantor Disdik Inhil, di gedung wakil rakyat ini mereka juga meminta kejelasan keberadaan sekolah mereka, termasuk Kepala Sekolah yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana harian.

Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyatakan bahw pihaknya akan segera memanggil berbagai pihak terkait, guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan adek-adek yang masih mau mengadu ke Kantor DPRD ini, masalah tuntutan akan kita bicarakan secepat mungkin,” tutur Dani.

Dijelaskan Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, secepatnya pada Senin (2/3/2015) nanti pihaknya akan mengundang Dinas Pendidikan, mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Tembilahan, Pelaksana Harian Kepala Sekolah, 4 Wakil Kepala Sekolah, aliansi dan alumni, termasuk Kepala Bappeda dan Asisten II Setdakab Inhil.

“Hari Senin nanti kita panggil semua pihak terkait untuk membahas ini, semoga saja permasalahan ini dapat cepat terselesaikan,” imbuhnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Inhil dan pelajar SMA Negeri 1 Tembilahan melakukan aksi demonstrasi ketiga titik yakni, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil, Kantor Bupati Inhil, Kejari dan DPRD Inhil, Jum’at (27/2/2015) sore.

Dalam aksinya, mereka mempertanyakan status tanah dan gedung SMA Negeri 1 Tembilahan. Dimana menurut mereka, keberadaan SMA Negeri 1 saat ini telah terombang-ambing oleh pejabat-pejabat daerah yang bermain politik.

“Kita tidak tau dimana gedung SMAN 1 itu sebenarnya. Sebagai alumni, kami tidak mau lagi SMAN 1 digiring keranah politis,” Sampaikan orator aksi, indra Gunawan

Mereka menyatakan seolah-olah SMA 1 telah diobok-obok oleh pihak yang hanya mencari keuntungan. Bahkan, massa sempat menyampaikan setelah adanya konflik antara SMAN 1 Tembilahan dengan SMA Indra Praja sekitar 2 tahun silam, muncul SMAN 2 Tembilahan Kota yang menurut mereka tidak wajar adanya.

Pada intinya, mereka merasa kebanyakan permainan dari pemerintah terhadap dunia pendidikan sehingga membuat massa kebingunan. “Setelah SMA Indra Praja, muncul SMAN 2 Tembilahan, dan kami harus pindah gedung. Kami tidak butuh gedung megah, yang penting status dan keberadaannya jelas,” teriak salah satu pelajar SMAN 1 Tembilahan Kota.

Menyikapi tuntutan massa demonstran ini, Sekretaris Disdik Kabupaten Inhil, Ahmad Ramani menyatakan bahwa untuk tanah menurut Sertifikat yang tertera pada nomor 40 itu sah hak milik Pemda Inhil. Namun, ia tidak bisa berkomentar mengenai gedung yang digunakan SMAN 1 Tembilahan dalam proses belajar-mengajar.

“Bangunan itu sedang dalam proses audit oleh BPK, jadi kita tidak bisa beri komentar, baik persoalan legalitasnya maupun persoalan lainnya yang berkaitan dengan gedung SMAN 1,” kata Ramani.

Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Inhil, Darussalam juga menanggapi hal yang serupa. Yang jelas katanya, dari aspirasi yang telah disampaikan massa kala itu akan disampaikan kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Inhil HM Wardan.

Meski begitu, pemahaman Asisten I dari penyampaian massa bahwa persoalan SMAN 1 ini terindikasi adanya politisi yang menguntungkan satu pihak, bahkan menjadikan ladang korupsi bagi pejabat-pejabat nakal.

Dimintanya, jika ada terdapat hal demikian dengan mengantongi bukti yang konkrit, maka ia sangat terbuka untuk menerima laporan dari alumni dan pelajar SMAN 1 Tembilahan.

“Ini tidak main-main, jika memang ada tolong sampaikan kepada kami, bawa buktinya,” pungkas Darussalam.
Darussalam menanggapi bahwa mengenai munculnya SMAN 2 Tembilahan itu adalah hal yang wajar dan tidak menyimpang dari aturan. Karena katanya, SMAN 1 Tembilahan Hulu dan SMAN 1 Tembilahan itu sudah beda wilayah kecamatan.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan meminta agar pada tanggal 14 setiap bulannya digelar kegiatan Parade Senja, yang dipusatkan di halaman rumah kediaman dinasnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk keseriusannya dalam mengembangkan kepramukaan di Negeri Seribu Parit dan mewujudkan Inhil sebagai Kabupaten Pramuka.

“Saya sudah sampaikan kepada Kwarcab Inhil, untuk mengadakan Parade Senja setiap tanggal 14,” tutur Bupati Wardan, Kamis (26/2/2015).

Selanjutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini juga menginginkan, untuk pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bergilir oleh Kwartir Ranting.

“Saya ingin pelaksananya juga bergiliran, sampai Kwartir Ranting di seluruh Inhil bisa menjadi pelaksana,” terangnya.

Oleh karena itu, pengaktifan kembali seluruh gugus-gugus depan baik untuk Pandega, Penegak, Penggalang termasuk siaga sangat diperlukan, mengingat pendidikan pramuka juga adalah hal yang harus ditekuni.

“Untuk memberi motivasi kepada seluruh anggota pramuka, saya akan memberikan penilaian kepada setiap Kwartir Ranting yang paling giat, dan akan memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan,” imbuhnya. (adi/adv Pemkab Inhil)

PENGALIHAN (detikriau.org) – Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar program kelas ibu hamil massal, Kamis (26/2/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Puskesmas Pengalihan, Kecamatan Enok ini turut dihadiri Kepala Diskes Inhil diwakili Kasi KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni, Kepala Puskesmas Pengalihan, Baihaki dan Bidan Koordinator, Ayu Leningsih beserta jajaran dan diikuti seluruh ibu hamil di wilayah Puskesmas Pengalihan.

Kasi KIA, KB dan Gizi Diskes Inhil, Siti Munziarni mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian program kesehatan ibu dan anak, serta dalam upaya penurunan jumlah kematian ibu dan anak di Negeri Seribu Parit.

“Terlaksananya program kelas ibu hamil massal ini, atas kerjasama UPT Puskesmas dan Bidan Koordinator, dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, yakni melalui Tim Penggerak PKK Kecamatan Enok,” tutur Munziarni.

Adapun materi yang diberikan pada pelaksanaan program kelas ibu hamil massal tersebut, diantaranya pemberian informasi tentang kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan, HB dan pemeriksaan gigi.

“Selain itu, juga dilakukan senam bersama, hypnoterapi dan pemberian doorprize kepada para peserta,” terangnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, H Ashari Hasan menghimbau kepada seluruh calon pengantin di Tembilahan jika ingin ijab kabul lancar tanpa hambatan, cukup belajar saja dengan serius.

“Supaya mudah melakukan ijab kabul perbanyak saja belajar, pahami, diperlancarkan bacaan-bacaannya dan lainnya yang menyangkut dengan ijab kabul ini,” katanya saat dijumpai di ruang kerjanya. Kamis (26/2) kemaren

Ia mengaku, pihaknya juga akan melakukan bimbingan kepada para calon pengantin ketika ingin melakukan akan nikah. Namun disebutkannya, bimbingan ijab kabul tersebut hanya dijadwalkan satu kali saja.

“Kalau beberapa kali bimbingan maka akan memakan waktu, jadi saya menghimbau cukup belajar saja dengan rutin sebelum melakukan ijab kabul,” katanya lagi.

Meski demikian, ia juga mengungkapkan tidak hanya kurangnya belajar untuk memperlancar ijab kabl tersebut, namun juga terkadang katanya pengaruh dosa yang menjadi penghalang akan kelancaran nantinya.

Dan hal ini diakuinya sering terjadi, menurut pengalamannya, sudah beberapa kali terdapat orang yang sudah dinilai dibilang bisa namun masih juga kurang lancar dalam melakukan ijab kabul. “Itu menyangkut masalah pribadi masing-masing,” tutupnya.(mirwan)