UN CBT, Masih Tunggu Instruksi Disdik Provinsi Riau

indexTEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum bisa memastikan apakah sekolah di Inhil nantinya bisa menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) pada Ujian Nasional (UN) tahun 2015.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disdik Kabupaten Inhil Helmi D melalui Sekretarisnya, Ahmad Ramani akhir pekan kemaren. Dikatakannya, saat ini pihaknya masih menunggu intruksi dari Pemprov Riau melalui Dinas terkait, dalam hal ini Disdik Provinsi Riau.

“Hingga hari ini kita belum ada menerima intruksi dari Disdik Provinsi Riau untuk memberlakukan sistem UN CBT di Kabupaten,” sebut Ahmad Ramani.

Meskipun sistem CBT itu telah diberlakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk UN 2015, namun katanya hanya dilakukan di sekolah-sekolah tertentu saja, dan ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah menilai sekolah tersebut siap atau tidak melakukan sistem UN CBT tersebut.(mirwan/adv pemkab inhil)




Lulus Mustofa: Di Cap Sombong dan Arogan. Dilaporin ke Akhirat Aja yang Belum

lulus-mustofa_e589afe69cac-copy

“Jadi Ancaman Buat KORUPTOR”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Baru sekitar 5 bulan bertugas di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tembilahan, Lulus Mustofa mengaku sudah dikirimi “surat cinta” dari orang-orang yang tidak senang dengan keberadaannya.

“Masih baru sudah banyak yang tak suka sama saya, sampai-sampai saya dikirimi surat cinta,” tutur Lulus Mustofa kepada wartawan usai menyambut aksi demo siswa dan alumni SMAN 1 Tembilahan Kota, Jumat (27/2/2015) kemaren

Selain mendapat surat cinta, Lulus Mustofa juga mengaku sudah banyak orang-orang yang melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan Provinsi hingga Kejaksaan Agung, untuk memindahkannya dari Negeri Seribu Parit ini.

”Udah dilaporin kemana-mana, ke akhirat aja yang belum. Saya dibilang sombong dan arogan, tapi saya biasa saja, karena saya berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan ini dengan sebaik-baiknya. Saya serahkan semua kepada Tuhan,” terangnya.

Dengan banyaknya yang menentang keberadaanya di Inhil ini, lanjut Lulus Mustofa, hal ini membuat dirinya lebih bersemangat untuk menumpas korupsi di Negeri yang sudah dijadikannya sebagai kampung halaman keduanya ini.

“Yang mengusuik saya itu orang-orang yang sudah gerah, saya menganggapnya orang-orang seperti itu adalah pengecut dan tidak gentlemen,” katanya lagi.

Kendati demikian, hal tersebut tidak akan menyurutkan niat dan tekad Kajari Tembilahan dalam menumpas kasus-kasus korupsi di Kabupaten Inhil ini.

“Pokoknya niat kami disini untuk pemberantasan korupsi, hal-hal yang menghalangi itu akan kami jadikan cambuk agar lebih maksimal dalam bekerja,” Tekadnya. (adi)




Partai Nasdem Inhil Gelar Sekolah Restorasi Bagi Kader

indexTEMBILAHAN (detikriau.org) – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Sekolah Restorasi bagi para Kader dan anggota Partai, di Aula Hotel Telaga Puri, Jalan lingkar II Tembilahan, Sabtu (28/2/2015).

“Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mempersiapkan dan melatih para kader, serta anggota-anggota yang bernaung di Partai NasDem,” tutur Ketua DPD Inhil, Zulkarnain.

Apalagi, di Kabupaten Inhil ini sangat sulit untuk mencari calon legislatif wanita, karena mereka lebih suka dengan fashion dan sebagainya daripada terjun kelapangan untuk berpolitik.

“Jadi, langkah yang diambil Nasdem untuk mempersiapkan para caleg wanita pada pemilu mendatang adalah dengan mendidik rekan-rekan mahasiswa,” terangnya.

Ketika kegiatan Sekolah Restorasi ini berlangsung, sempat terjadi kekisruhan antar anggota. Kejadian tersebut dikarenakan dipecatnya 15 DPC Nasdem Inhil tanpa alasan yang jelas oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Yang membesarkan partai ini adalah DPC, apa kawan-kawan diundang pada acara ini,” kata Tarmizi mempertanyakan kepada anggota DPC yang telah dipecat oleh DPD ketika menyaksikan berlangsungnya kegiatan.

Tarmizi juga mengatakan bahwa pemecatan mereka (DPC, red) tanpa ada alasan yang pasti dan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu antara DPD dan DPC.

“Saya yang membawa NasDem ini kemari selagi masih ormas, malu saya. Seperti partai keluarga saja. Memberhentikan seperti itu (tanpa musyawarah, red),” pungkasnya. (adi)




Pendamping Desa Lebih diutamakan Putra Daerah Setempat

Kepala BPMPD Inhil, Yulizal
Kepala BPMPD Inhil, Yulizal

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) lebih mengutamakan Pendamping Desa putra daerah setempat.

Pernyataan ini diungkapkan Kepala BPMPD Kabupaten Inhil H Yulizal, belum lama ini. Saat dikonfirmasi mengenai persoalan terdapat beberapa pendamping desa yang menyatakan ingin berhenti dari jabatannya.

“Kita dari BPMPD siap mencari dan menggantikan orang yang baru kalau memang nanti ada yang berhenti. Namun kami tegaskan mulai hari ini, pendamping desa itu kami utamakan putra daerah asli,” ujarnya.

Mungkin lanjutnya, bagi pendamping desa tersebut menilai tugas yang diembankan itu tidak cocok dengan wilayah kerjanya. Dan mungkin juga, ada persoalan lain yang menjadi satu hambatan dalam kelancaran pekerjaan.

Yang jelas katanya, mulai hari ini pihaknya khususkan bagi pendamping desa itu tidak merupakan masyarakat luar Kabupaten Inhil.

“Kalau sekarang ini memang ada sebagian pendamping desa yang bukan asli dari desanya masing-masing. Dan ini bisa menjadi satu hambatan karena ketidakcocokan dengan wilayah kerjanya,” tandasnya.

Yulizal mengharapkan, seluruh pendamping desa harus bisa bersinergi dengan pejabat desa dalam hal ini Kepala Desa maupun Sekdes agar dapat menjalankan tugas dengan baik dalam bersama-sama membangun daerah. (mirwan)




Jangan Ulangi Kesalahan, Pemkab Inhil Diminta Belajar Dari Persoalan Tahun Lalu

edi guanwanTEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk belajar dari persoalan yang terjadi di tahun 2014 lalu, sehingga tidak terjadi lagi di tahun 2015 ini, khususnya dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

 

“Persoalan di tahun 2014 lalu, hendaknya dijadikan pembelajaran, supaya tidak terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan, beberapa waktu lalu.

 

Dikatakan Edi, berbagai permasalahan yang timbul pada tahun sebelumnya, yakni rendahnya keterserapan anggaran dan progres pekerjaan yang jauh dari harapan, dimana banyak paket-paket pekerjaan yang tidak terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat.

 

“Semua itu tergambar pada struktur APBD yang setiap tahunnya mengalami trend Silpa yang meningkat. ini tentunya akan memberikan dapak yang tidak baik bagi Pemkab, masyarakat dan daerah,” terangnya.

 

Oleh karena itu, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini meminta Pemkab Inhil, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan kerjanya, jangan sampai kesalahan-kesalah itu terulang kembali.

 

“Alangkah baiknya seluruh paket pekerjaan dimulai sedini mungkin, sehingga kejadian dahulu tidak terjadi lagi,” imbuhnya.(adi)




Dalam Waktu Dekat, Bupati Akan Resmikan Sentra Perdagangan PKL

28Bagansiapapi (detikriau.org) – Bupati Rokan Hilir H.Suyatno dalam waktu dekat direncanakan akan meresmikan sentral pedagang kaki lima (PKL) Batu Enam yang terletak dipinggir Sungai Rokan, Bagansiapiapi.

“Menunggu jadwal pak bupati, kapan beliau ada waktu. Rencananya awal bulan ini (Maret-red ),” ujar Samsuri.SH, Ketua Koperasi Bina Karya kepada wartawan, Sabtu (28/02/15).

Menurut Samsyuri, bupati Rokan Hilir telah meninjau pasar sentral pedagang kaki lima yang dikelola oleh koperasi Bina Karya ini beberapa waktu lalu. Pedagang mengeluh kepada bupati terutama tidak adanya fasilitas air bersih, kamar mandi, musholla, drainase dan tempat parkir.

“Untuk itu pak bupati berjanji akan membangun apa yang dikeluhkan oleh pedagang,” tambah Samsyuri

Masih menurut Samsyuri yang juga Kepala Seksi Pengendalian Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Rokan Hilir ini., dalam tahun (2015) bupati akan merealisasikan permintaan para pedagang karena dananya sudah dianggarkan melalui Dinas Koperasi Dan UKM Rohil.

Untuk merealisasikan apa yang dikeluhkan oleh para pedagang, sambungnya, Pemkab Rohil telah menyetujui dana membangun musholla sebesar Rp 200 juta, sumur bor Rp 300 juta, drainase 100 juta, kamar mandi/WC Rp 100 juta dan tempat parkir Rp 200 juta.

“Perencanaan sudah kami buat, tinggal proses pembuatannya lagi. Kita menunggu APBD 2015 berjalan. Mudah-mudahan tahun sudah selesai,” katanya mengakhiri. [tris/adv]