TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pasca aksi demonstrasi sejumlah alumni dan siswa SMAN 1 Tembilahan pada Jumat (27/2/2015) lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait, Senin (2/3/2015).

RDP yang dilaksanakan di ruang Banggar Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD, Asisten II Setda, Kepala dan Sekretaris Disdik, Mantan Kepsek dan Plh Kepsek, perwakilan Bappeda dan 4 Wakil Kepsek.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam mengatakan, pemanggilan seluruh pihak terkait ini menyangkut dengan aksi damai 2 hari lalu.

“Saya resah jika permasalahan ini tidak cepat terselesaikan, apalagi ini menyangkut dengan dunia pendidikan. Jadi, kenapa kita panggil bapak dan ibu ke sini, tidak lain tujuannya untuk menyelesaikan permasalah ini,” tutur Dani.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini juga mempertanyakan isu politisasi yang disampaikan alumni SMAN 1 Tembilahan saat aksi demonstrasi di depan para wakil rakyat Jumat lalu.

“Kadisdik mungkin bisa menjelaskan, kenapa Kepala Sekolah SMAN 1 Tembilahan itu memakai Pelaksana Harian (Plh), kenapa tidak ditunjuk definitive, apa kita kekurangan SDM,” tanya Dani.

Menanggapi hal itu, Kadisdik Inhil, Helmi D membantah adanya politisasi pada sekolah tersebut. Ia menyatakan bahwa penempatan Plh ini hanya sementara waktu saja.

“Karena sebentar lagi akan dilaksanakan UN dan Kepsek yang lama sudah pensiun, makanya kita tunjuk dulu Plh. Pokoknya pada April ini kita letakkan Kepsek definitif,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dua calon daerah otonomi baru yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yakni Inhil Selatan (Insel) dan Inhil Utara (Inhut) dipastikan akan mekar pada tahun 2015 ini. Meskipun proses ini masih ada berbagai dinamika di internal.

Pernyataan ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, DPRD Inhil, serta Tim Pemekaran Insel dan Inhut di aula kantor Bappeda Kabupaten Inhil Jalan Akasia Tembilahan, Senin (2/3/2015).

“Saya memastikan dan menjanjikan bahwa Kabupaten Inhil ini akan dimekarkan tahun 2015 ini juga,” kata Lukman Edy dengan tegas.

Dalam pertemuan itu sangat diapresiasinya karena semua kalangan yang berkaitan dengan percepatan pemekaran daerah otonomi baru hadir dan semua mengeluarkan aspirasi masing-masing sehingga ia mengetahui dinamika yang ada di internal.

Meski terdapat sedikit dinamika seperti perbedaan pendapat, dikatakannya, hal tersebut dikembalikan saja kepada  Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk memberikan pertimbangan secara objektif dan menilai opsi mana yang paling potensial untuk mewujudkan pemekaran secara ideal ini.

Bahkan ia menegaskan, dinamika-dinamika yang ada di kabupaten tersebut tidak menjadikan suatu hambatan dalam proses pemekaran. Namun, ia meminta kepada seluruh pihak terkait yang ada di Kabupaten untuk bersepakat apapun keputusan di pusat harus terima secara lapang dada.

“Saya menjanjikan dinamika ini tidak akan menggagalkan upaya rencana pemekaran, tapi ketika sudah ada putusan nantinya harus sepakat menerima, itulah hasilnya,” pintanya.

Terkait pastinya mekar tahun ini, diyakinkannya dengan adanya Paripurna nantinya bersamaan akan memekarkan sebanyak 25 daerah otonomu baru. Dan ini dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember mendatang.

Meski demikian, Lukman Edy tetap meminta kepada seluruh tim percepatan pemekaran ini untuk terus berkoordinasi dan terus berkomunikasi. Jika terdapat persoalan internal segera dituntaskan secara kekeluargaan. Karena katanya, penilaian pemekaran ini salah satunya dilakukan secara teknis.

Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan melalui Asisten I Setdakab Inhil Darussalam saat dikonfirmasi sejumlah awak media menjelaskan, proses pemekaran dua calon otonomi baru untuk ditingkat Kabupaten secara administrasi sudah rampung, baik rekomendasi dari Pemkab Inhil maupun DPRD Kabupaten Inhil.

“Yang jelas kita terus mensuport atas kesiapan pemekaran Kabupaten tersebut. Meski begitu, proses ini tetap kita kawal hingga tuntas,” pungkasnya.

Asisten I juga sempat menerangkan bahwa proses pemekaran hingga saat ini sedang dalam proses di Pemeritah provinsi dan DPRD Provinsi Riau.(mirwan)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI Hj.Instsiawati Ayus.SH.MH Gelar Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Raker membahas Sektor Perikanan, Perumahan dan Jalan berlangsung di lantai 4 Kantor Bupati Rokan Hilir Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Senin (02/03/15 ).

Rapat tersebut dihadir Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp, Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan, Plt.Sekda Drs.Surya Arfan, Asisten I,II,III dan IV, Kepala SKPD, Kabag, Camat dan pegawai/honorer dilingkup Dinas Perikanan Rohil. Sedangkan dari kalangan Legislatif hadir 7 anggota dewan.

Dalam sambutannya, bupati H.Suyatno menjelaskan, bahwa melalui APBD Rohil tiap tahunnya, Pemkab Rohil melalui Dinas Perikanan telah banyak , membantu para nelayan. Tujuan Pemkab selama ini agar mereka ( nelayan-red ) bangkit dari kemiskinan.

“Kita sudah membuat kolam ikan yang mengunakan terpal plastik. Alhamdulillah sudah pernah panen ikan patin,” jelasnya ke Intsiawati Ayus.

Terkait dengan sulitnya para nelayan yang ada di 5 kecamatan yakni kecamatan Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Bangko, Kubu dan Kubu Babussalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar, untuk beraktifitas dilaut, H.Suyatno menyampaikan, bahwa Pemkab Rohil melalui dinas terkait sudah mengajukan proposal bantuan SPBU Terapung dan dermaga ke Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.

“Setiap hari para nelayan ini mengeluh ke kami. Jadi kami berharap kepada ibuk untuk memberi masukan kepada buk Menteri Susi, jika dapat, kami sangat bersyukur,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Suyatno juga meminta kepada Intsiawati Ayus untuk memfasilitas dan menjembatani antara Pemkab Rohil dengan Kementerian KP.

“Jika perlu kita undang ibuk menteri di acara bakar tongkang nanti,” ujar bupati.

Bupati Juga menjelaskan Bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Rokan Hilir dapat program pembangunan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa pembangunan jalan sistem rigid.

“Kata orang kementerian, mudahan-mudahan terealisasi tahun 2016 nanti,” kata Suyatno mengakhiri.

Sementara Intsiawati Ayus mengatakan, bahwa khusus untuk Rohil, ia akan konsen di sektor perikanan, perumahan dan jalan.

“Sesuai rapat kerja hari ini, saya akan konsen apa yang disampaikan oleh pak bupati. Bukan berarti saya tidak konsen disektor pertanian dan perkebunan,” paparnya

“Untuk itu seluruh data dan dokumen berupa proposal untuk menjadi bahan pada rapat kerja dengan pihak terkait yang ada dipusat, sesuai usulan Pemkab Rohil,” pinta Ayus.

Terkait dengan tapal batas antara kabupaten Rokan Hilir dan kabupaten Labuhan Batu ( Sumut ) tidak kunjung selesai, dirinya berencanakan akan mengkoordinasikan dengan Anggota DPD asal Sumut.

“Mengenai tapal batas, saya minta di bekali data lengkap. Saya akan berkoodinasi dengan DPD asal Sumut,” tambahnya.

Selain itu, agar masalah cepat selesai, dirinya juga akan berkoordinasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

“Kita minta pimpinan untuk memanggil Pemkab Rokan Hilir dan Labuhan Batu,” ujar Anggota DPD RI asal Rohil ini. [adv/hms/tris]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Belum diketahui penyebab secara pasti, Zd (70) warga Kecamatan Tanah Merah ditemukan sudah tak bernyawa di parit 00 Selatan Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman, sabtu (28/2)

Tubuh kaku yang didapati dalam posisi tertelungkup ini pertamakali ditemukan oleh dua orang petani yaitu Hamid (20) dan Amin (17) yang kala itu bermaksud hendak mencari kerang .

Berdasarkan keterangan Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo melalui Paur Humas, IPTU Warno Akman kepada wartawan Minggu (1/3/2015), kronologis penemuan mayat itu berawal pada Sabtu (1/3/2015) sekitar pukul 14.00 WIB, dua orang petani itu hendak mencari kerang di Kuala Sungai Desa Sungai Simbar. Setelah tiba di Parit 00, saksi kemudian menyeberang ke Parit Kongsi.

“Saat menyeberangi parit itulah, saksi melihat sesosok mayat dalam keadaan telungkup. Melihat mayat tersebut, saksi pun langsung melaporkan kepada Ketua RT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat,” tutur Warno.

Selanjutnya, mayat dievakuasi dan dilakukan pemeriksaan luar oleh Bidan Desa Sungai Simbar.

“Dari hasil pemeriksaan, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh mayat,” terangnya.

Sementara itu, dari keterangan pihak keluarga, lanjut Paur Humas, pada hari kejadian, sekitar pukul 09.00 WIB korban berniat pergi menjumpai anaknya  yang bekerja membongkar kelapa di Parit 00 dengan maksud pamit untuk pulang ke Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah. Namun menurut anak korban , Speed Boat untuk ketanah merah saat itu sudah tidak ada.

“Diduga diperjalanan korban jatuh ke parit yang menyebabkan korban meninggal dunia. “ Tambah Paur Humas.

Terkait masalah ini, pihak keluarga menurut paur humas menyatakan menerima dengan ikhlas dan dianggap musibah, sehingga tidak dilakukan autopsi terhadap jenazah. Jenazah juga telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan sebagaimana mestinya.” Tandasnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merekrut pelajar SLTA jadi anggota Saka Bhakti Husada, baik dari SMA, SMK maupun MA yang ada di kota Tembilahan. ahad (1/3)

Kepala Dinkes Kabupaten Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Sekretaris Dinas, Ridwan Ahi, menyebutkan bahwa anggota Pramuka Saka Bhakti Husada ada dari tingkat Kwartir Cabang , Ranting hingga pramuka penegak yang ada di wilayah kerja masing-masing.

Untuk ditingkat ranting lanjutnya, belum lama ini pihaknya telah meminta semua Puskesmas yang ada di 20 kecamatan untuk melakukan pelatihan sama halnya yang dilakukan oleh Dinkes saat ini. Sebab, mulai hari ini hingga sembilan bulan kedepan sejumlah anggota pramuka dari pelajar kota Tembilahan terlebih dahulu dilakukan pelatihan oleh Dinkes untuk dijadikan anggota Saka Bhakti Husada.

Sangat diharapakannya setelah itu, Saka Bhakti Husada ini kedepan mampu menjadi cerminan Saka Bhakti Husada lainnya di Provinsi Riau, dan harapan ini katanya tidak mustahil tercapai sebab, diakuinya beberapa waktu lalu Kwartir Kabupaten Inhil pernah dikenal sebagai Kabupaten Pramuka.

“Ini yang kita harapkan kedepan Saka Bhakti Husada Kabupaten Inhil bisa menjadi cerminan di Riau,” Tekad Ridwan, Ahad (1/3)

Pada pengumpulan sore itu, mantan kabag Humas Setdakab Inhil ini mengaku kegiatan ini sengaja berpakaian bebas seperti biasa, bertujuan agar terasa lebih akrap.

“Karena ini pemula, jadi kita bebaskan saja dulu pakaiannya,” Pungkasnya.(mirwan/advetorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pihak kontraktor yang menjadi rekan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) disarankan untuk melaporkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) ke jalur hukum apabila diketahui tidak transparan dalam melakukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa di daerah tersebut.

Hal itu dimintakan oleh anggota DPRD Inhil, Adli Zulbahri terkait dengan keluhan para kontraktor yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Kontraktor Indonesia kepada Komisi III DPRD Inhil, belum lama ini.

“Jika mengetahui ULP tidak transparan, jangan diam saja, surati Pemkab atau kalau perlu leporkan ke jalur hukum,” tutur Adli Zulbahri, yang juga anggota Komisi III DPRD Inhil.

Dijelaskan Adli Zulbahri, untuk mengikuti pelelangan adalah hak setiap kontraktor, sehingga seharusnya tidak ada pihak-pihak lain yang membatasi kinerja para komtraktor.

Kendati demikian, lanjut politisi partai Nasional Demokrat ini, semua rekanan juga harus untuk melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan ULP, sehingga kontraktor juga lebih mudah dalam mengikuti pelelangan berbagai proyek yang diajukan oleh Pemkab Inhil.

“Lengkapi juga persyaratannya, karena jika semua sudah lengkap dan ULP masih bermain, maka itu sudah menyalah. Saya harap teman-teman kontraktor juga lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan ini,” imbuhnya.(adi)