TEMBILAHAN (detikriau.org) – pada tahun anggaran 2015 ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan berencana akan membuka pelayanan perawatan penyakit paru-paru.

Hal itu diungkapkan Direktur RSUD PH Tembilahan, dr Irianto saat ditemui detikriau.org usai menghadiri salah satu kegiatan di Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Irianto, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Negeri Seribu Parit ini, pihaknya akan terus berbenah serta melengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan bagi kelancaran proses pelayanan kesehatan.

“Jadi, tahun ini kita akan menambah pelayanan perawatan penyakit paru-paru, karena sudah ada dokternya, kalau dulu memang belum ada,” tutur Irianto.

Selain itu, lanjut Irianto, rumah sakit berplat merah tersebut juga akan menempatkan ruangan ICU dan cuci darah di bangunan baru, yang tentunya lebih representatif.

“Kita juga sudah menganggarkan pembangunan IPAL atau instalasi pembuangan limbah yang sesuai standar, yang insya Allah akan terwujud pada tahun ini,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mendukung dan mensukseskan berbagai program gizi secara nasional, maka diharapkan keberadaan tenaga ahli gizi dapat segera terpenuhi di seluruh wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwie terkait masih kurangnya jumlah tenaga ahli gizi di Negeri Seribu Parit .

Dikatakan Alvi, dari 27 Puskesmas yang ada saat ini, hanya terdapat 10 tenaga ahli gizi. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dapat segera merekrut tenaga ahli gizi, sehingga kebutuhan di setiap Puskesmas bisa terpenuhi.

“Kita masih kekurangan tenaga ahli gizi. Mudah-mudahan ke depan ada rekrutmen karena kita memang membutuhkanya untuk menjalankan program pemerintah,” tutur Alvi, kemarin.

Sepuluh tenaga ahli gizi yang ada itu, ditempatkan di beberapa Puskesmas, seperti Puskesmas Tembilahan,. Tembilahan Hulu, Puskesmas Gajah Mada, Puskesmas Enok, Puskesmas Teluk Pinang dan Puskesmas Pulau Burung.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan Gizi, Dinas Kesehatan Inhil, Siti Munziarni menjelaskan, minimnya jumlah tenaga ahli gizi merupakan salah satu hambatan dalam melaksanakan program gizi di lapangan.

Belum lagi faktor rendahnya pengetahuan masyarakat akan gizi, sehingga sangat dibutuhkan keberadaa tenaga ahli gizi yang bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebutuhan gizi dalam diri manusia.

Berdasarkan hasil survey pada saat melakukan pemantauan status gizi pada 2014 lalu, lanjut Siti Munziarni, di seluruh Puskesmas terdata balita yang kekurangan gizi sebanyak 282 orang, sedangkan yang mengalami gizi buruk  hanya 27 orang.

Kategori Balita yang mengalami gizi buruk adalah mereka yang tidak pernah datang ke posyandu. Meski demikian pihaknya tetap menangani dan tanggulangi dengan bantuan formula minimal selama tiga bulan.(adi)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Dengan diperpanjangnya Izin HPH PT Diamon Timber oleh pemerintah pusat selama 50 tahun, bupati Rokan Hilir, H.Suyatno meminta kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI meninjau ulang izin perpanjangannya.

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat kerja dengan anggota DPD RI di lantai 4 kantor Bupati Rokan Hilir, Senin (02/03/15) kemaren.

“Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tanpa ada koordinasi dengan saya (bupati-red ). Untuk itu pemerintah pusat harus meninjau ulang dan mencabut izinnya,” pinta Suyatno.

Ditempat yang sama, anggota DPRD Rohil, Habib Nur ketika dimintai tanggapannya terkait peninjaun ulang izin HPH PT Diamon Raya Timber, mendukung apa yang disampaikan bupati Rokan Hilir.

“Saya secara pribadi sangat mendukung apa yang disampaikan bupati, itu baru kepala daerah,” kata Habib.

Ditambahkannya, apa yang dilakukan oleh Pihak PT.Diamond Sangat tidak sesuai dengan prosedur yang ada, tentunya hal ini salah.

“Seharusnya sebelum mengajukan perpanjang izin ke pemerintah pusat. Pihak perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari bupati. Jangan semena-mena, kami (dewan) minta pusat tinjau ulang izin PT.Diamon,” tegas Habib usai menghadiri raker dilantai 4 kantor bupati.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Rokan Hilir, Rahmatul Zamri. Ia menjelaskan, bahwa dilihat disisi proses mengurus izin, PT.Diamond mengajukan izin perpanjang HPH Tahun 2012 lalu.

“Itu semasa pak Suandi menjabat Kadishut (sekarang Kesbangpolinmas),” kata Rahmatul.

Ia juga mengatakan, bahwa sejauh ini kayu dari PT.Diamond tidak ada kontribusinya untuk daerah. Padahal galangan kapal yang ada di Rokan Hilir membutuhkan kayu lebih kurang 500 kubik pertahun.

“Kita minta arahan dari pusat, agar untuk daerah terpenuhi minimal 5 persen untuk daerah,” ujarnya.

Ia juga berharap kedepannya agar usaha galangan kapal sebanyal 32 galangan dalam operasi tidak menyalahi aturan. Berharap agar pihak PT.Diamon menjual kayu Ke pengusaha galangan kapal.

“Galangan kapal di Bagansiapiapi inikan sudah lama berdiri,  dari tahun 1983. Jadi harus kita dukung,” katanya. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 7 ruang kelas SMP Negeri 1 Tembilahan Jalan Prof M Yamin ludes terbakar, diantaranya 4 ruang belajar yakni ruang 71, 72, 73 dan 74. Selain itu 1 ruang IPA, 1 ruang Marching Band dan 1 ruang BK. Bahkan tempat parkir sekolahpun juga ludes jadi sasaran api, Rabu (4/3/2015) malam.

Menurut keterangan Penjaga SMP Negeri 1 Tembilahan, Efendi (60) saat dikonfirmasi menerangkan bahwa api pertama kali tampak dari ruang IPA beriringan dengan waktu Shalat Maghrib sekitar pukul 18.30 WIB.

Waktu itu, Efendi mengaku sedang mandi dikediamannya belakang labor IPA SMP Negeri 1 Tembilahan. Setelah usai mandi, ia langsung kaget karena melihat api sudah membesar di atas atap ruang labor IPA.

“Melihat itu, saya langsung lari keluar sekolah minta bantuan kepada tetangga. Dan tetangga sekitar langsung memintakan bantuan pemadam kebakaran,” ujarnya dengan tarikan nafas lelah.

Ditambahkan Efendi, waktu munculnya api id gedung Sekolah yang dulunya bernama SMP Indra Praja ini kondisi arus listrik PLN sedang dalam keadaan hidup, namun ia tetap tidak bisa menduga asal muasal muncul sumber api.

Kepala BPBD Inhil, Yusfik ditemui dilokasi menyatakan bahwa pihaknya menurunkan 2 unit mobil Damkar, 3 Motor Fiar dan hebatnya lagi 2 mesin yang biasa digunakan untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhuta) juga diturunkan.

“2 Mesin pemadaman Karhuta ini terpaksa kita turunkan juga, karena air parit sedang surut. Kedua mesin ini fungsinya mampu menarik air yang sedikit, yang penting ada sumber air dipermukaan tanah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil Helmi D yang juga ikut memantau langsung menegaskan pada musibah kali ini pihaknya akan memikirkan dan mencari solusi bagaimana proses belajar-mengajar di Sekolah tersebut tetap berjalan seperti biasa.

Hingga berita ini dirilis, pihak kepolisian belum memberi keterangan dugaan sementara, terlebih penyebab terjadinya kebakaran di SMP Negeri 1 Tembilahan ini.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten III Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Afrizal buka sosialisasi penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Inhil yang digelar oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat. Kegiatan ini juga disejalankan dengan kegiatan sosialisasi penerimaan negara melalui sistem MPN (Modul Penerimaan Negara) Generasi II Oleh bank Riau Kepri, Rabu (4/3/2015).

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan dan dihadiri langsung oleh Pimpinan PT Bank Riau Kepri Syamsul Bahri, Kepala Kantor Pajak yang di wakili Kasi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat Sugiatno serta diikuti seluruh Bendaha Satker dilingkungan Pemkab Inhil.

Asisten III Setdakab Inhil menyebutkan dalam sambutannya bahwa sosialisasi tersebut sangat penting dilakukan sebab itu merupakan aplikasi yang sangat canggih dan harus diaplikasikan yang merupakan kewajiban bersama dalam melakukan pembayaran pajak.

“Saya menyambut baik dengan adanya pola atau sistem yang sudah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak ini, saya mengajak untuk menyikapi dan menindaklanjuti sebagaimana mestinya serta memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Afrizal.

Ia berharap kepada seluruh pejabat terlebih kepada Bendahara SKPD di lingkungan Pemkab Inhil ini untuk melaksanakan pembayaran pajak ini sesuai dengan aturan. Dengan pelaksanaan sesuai aturan ini kata Asisten III, maka kedepan tidak akan menimbulkan adanya temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Kasi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayaan Pajak (KPP) Pratama Rengat, Sugiatno mengatakan SPT tahunan ini merupakan salah satu simbol ketaatan penyelenggaraan Negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang di harapkan menjadi panutan dan teladan bagi seluruh rakyat indonesia.

Untuk memberikan palayan prima wajib pajak Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan tersebut telah memberikan bentuk layanan penerimaan SPT, baik untuk orang pribadi maupun badan seperti, penempatan Drop Box SPT tahunan di lokasi strategis di seluruh wilayah Indonesia ataupun penerimaan langsung di kantor pelayanan pajak dan melalui jasa kurir maupun Kantor POS.

“Bahkan bagi orang yang sibuk dan memiliki waktu yang terbatas mereka dapat melaporkan SPTnya di manapun melalui website yang telah tersedia,” tuturnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diminta, untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pendamping desa.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dani M Nursalam dalam upaya meningkatkan kinerja pendamping desa, khususnya terkait pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Negeri Seribu Parit.

Dikatakan Dani, apabila ada pendamping desa yang mengundurkan diri atau dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seharusnya BPMPD dapat segera mencari pengganti.

“Selama ini, kita banyak mendapatkan laporan tentang kinerja sejumlah pendamping desa. Jadi, harus ada evaluasi menyeluruh dari pihak terkait,” tutur Dani saat berbincang dengan sejumlah awak media, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pendamping desa itu harus benar-benar melaksanakan peran dan fungsinya, yakni mendampingi aparatur desa dan masyarakat saat proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan berbagai program pembangunan daerah.

“Apalagi, Program DMIJ ini tidak hanya sebatas membagi-bagi pembangunan infrastruktur di setiap desa saja, tapi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Itulah gunanya pendamping desa,” terangnya. (adi)