TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Seksi KIA, KB dan Gizi memberikan bimbingan teknis (bimtek) bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan-bidan yang ada di Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Selasa (10/3/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di aula Puskesmas Kelurahan Teluk Pinang ini, dihadiri Kepala Dinkes Inhil diwakili Kepala Seksi (Kasi) KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni, Kepala UPT Puskesmas Teluk Pinang, Siti Kordiati dan Kepala UPT Puskesmas Sungai Iliran, Kusmahendra.

Kasi KIA, KB dan Gizi Dinkes Inhil, Siti Munziarni dalam sambutannya mengajak seluruh tenaga kesehatan terutama bidan, untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam bekerja, sehingga tidak ada bidan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena ini juga berkaitan langsung dengan eksistensi dan nama baik Puskesmas dimana ia ditempatkan.

“Buatlah berbagai inovasi dalam pelaksanaan program kerja dan penyuluhan, guna mempermudah pekerjaan di lapangan, serta dalam upaya mencapai dan mensukseskan program-program kesehatan yang telah direncanakan,” tutur Imun, begitu ia akrab disapa.

Apalagi, berdasarkan data yang ada pada tahun 2014 lalu, jumlah kematian ibu dan bayi di Negeri Seribu Parit ini masih termasuk dalam kategori tertinggi di Provinsi Riau, yakni mencapai 24 ibu dan 183 bayi.

Oleh karena itu, lanjut Imun, tenaga kesehatan harus lebih banyak melakukan penyuluhan dan konseling di lapangan, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya, terutama bagi ibu dan bayi.

“Kita harus tahu tugas dan fungsi kita, serta bertanggung jawab dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program kesehatan. Jadi, ke depan tidak ada lagi bidan yang hanya bisa melaksanakan satu pekerjaan saja, tapi harus menguasai seluruh pekerjaan, khususnya terkait KIA, KB dan Gizi,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Masyarakat berharap janji pihak PLN untuk menormalkan pasokan listrik di Kabupaten Inhil khususnya di Kota Tembilahan dapat benar-benar dipenuhi. Dengan kondisi pasokan listrik byar pet yang sudah beberapa bulan ini dirasakan sudah sangat merugikan masyarakat.

“Kita berharap janji pihak PLN untuk menormalkan pasokan listrik bulan april mendatang benar-benar terpenuhi. Jangan nanti setelah sampai waktunya PLN kembali beralasan dengan berbagai dalih.”Pinta Ridwan, warga Tembilahan, selasa (10/3)

Ditambahkannya, dengan kondisi listrik seperti saat ini, aktifitas keshariannya sudah sangat terganggu. Bekerja dengan mempergunakan perangkat komputer, jika terputusnya pasokan listrik, seluruh pekerjaan akan menjadi tertunda. “ya kita mau bilang apa lagi. Yang jelas kami meminta agar PLN benar-benar memnuhi janji itu.” Harap Ridwan

Senada, Anto, warga Kecamatan Tembilahan Hulu juga menyampaikan permintaan demikian. Dengan usaha sampingan dengan membuat es batu, kestabilan pasokan listrik menurutnya menjadi keharusan.

“kalau listrik mati, pastinya es kita tidak akan beku dan uangpun tidak mungkin kita dapatkan. Mudah-mudahan memang april nanti PLN sudah kembali normal dan usaha kamipun dapat kembali berjalan dengan baik.” Ujar Anto.

Pantauan, saat ini terputusnya pasokan listrik tidak hanya terjadi satu atau dua kali. Padamnya lampu ini bahkan kerap terjadi hingga belasan kali dalam hitungan waktu 24 jam.

Dengannya, cukup banyak masyarakat yang sudah menyampaikan keluhan akan kerusakan perangkat elektronik akibat kondisi seperti ini. (dro)

April, Pasokan Listrik PLN Rayon Tembilahan diyakini Kembali Normal

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Inhil H Tantawi maklumi adanya pungutan ketika memasuki area di pelabuhan parit 21 Tembilahan.

“Kalau saya bilang stop, mereka akan menyetop pungutan itu, tapi saya maklumi karena mereka bagian dari penjaga pelabuhan itu,” ungkapnya ketika dijumpai saat Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil, Selasa (10/3/2015).

Diakuinya, meski sebagian masyarakat kota Tembilahan sedikit mengeluhkan adanya pungutan itu. Namun juga harus diketahui, keamanan diwilayah sekitar tersebut akan terjaga.

Menurut Tantawi, keberadaannya pihak yang melakkukan pungutan juga tidak mengganggu, begitu juga penjual yang memasang tenda di Pelabuhan. Bahkan katanya para pengunjung disanapun terlihat “happy” saja.

“Sebelum saya menjabat Kadishubkominfo, keberadaannya sudah ada. Setelah saya cek, tidak ada masalah bagi saya, saya kenal dengan penjaga pelabuhan itu, dan untuk penerima pungutan itu bagian dari si penjaga pelabuhan dan mereka juga membantu menjaga,” ujar mantan Kepala BPBD Kabupaten Inhil ini.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Umar Pulungan mengatakan, bahwa Sampai akhir tahun 2014 Kabupaten setempat baru berhasil ditemukan 107 kasus HIV/Aids,yang tersebar hampir diseluruh kecamatan.

“Untuk itu jika dikalkulasikan maka dari 107 kasus yang ditemukan dikali 100 sama dengan 10.700 orang atau sekitar 1,65 persen peduduk dicurigai telah terinfeksi HIV dan ini berarti masih banyak kasus yang belum ditemukan,” sebutnya.

Bahkan menurutnya, penularan terbesar terdapat pada Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga (IRT), dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena secara tidak langsung dapat merusak masa depan pembangunan  khususnya untuk wilayah Kabupaten Inhil.

Dengan demikian, pihaknya gencar melakukan pencegahan. Saat ini, telah tersedia 4 unit Klinik VCT yaitu di RSUD Puri husada,Puskesmas Tembilahan Kota, Puskesmas Tembilahan Hulu dan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan buka rapat pertemuan Stakeholder Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Inhil yang berlangsung di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahana, Senin (9/3/2015).

Dalam sambutannya, Bupati yang juga menjabat Ketua KPA Kabupaten Inhil ini memaparkan, digelarnya pertemuan itu sangat penting dilakukan karena menyangkut persoalan menjaga kesehatan diri. Dimana, sekarang ini penyakit berupa virus HIV/Aids itu sudah tidak asing lagi didengar dan telah menjadi masalah dunia.

“Menjamin kesinambungan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ini, saya himbau agar setiap SKPD terkait untuk melakukan perencanaan dan penganggaran biaya di Instansi  masing-masing secara terprogram, dan tetap berkoordinasi dengan KPA Kabupaten Inhil,” sampaikannya.

Beliau menambahkan, Epidemi AIDS semakin meluas di Dunia ini. Untuk pengidap virus berbahaya ini telah mencapai sekitar 170.000 sampai 210.000 dari 220 juta penduduk. Perkiraan prevalensi keseluruhan adalah 0,1% di seluruh negeri, dengan pengecualian Provinsi Papua katanya.

Lebih lanjut ia menerangkan, untuk angka epidemik diperkirakan mencapai 2,4%, dan cara penularan utamanya adalah melalui hubungan seksual tanpa menggunakan pelindung. Jumlah kasus kematian akibat AIDS di Indonesia diperkirakan mencapai 5.500 jiwa.

“Epidemi tersebut terutama terkonsentrasi dikalangan pengguna obat terlarang melalui jarum suntik dan pasangan intimnya, orang yang berkecimpung dalam kegiatan prostitusi dan pelanggan mereka, dan pria yang melakukan hubungan seksual dengan sesama pria,” jelas Wardan.

Karena temuan kasus HIV dan AIDS tidak lagi hanya pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi saja, tetapi sudah merambah dikalangan resiko rendah seperti pelajar dan mahasiswa dan ibu rumah tangga.

“Kita sudah menghadapi epidemi HIV dan AIDS pada populasi umum, karenanya perlu penanganan khusus dari semua pihak”. Tekankan Bupati. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga saat ini, sarana pendukung berupa alat pertanian yang tersedia di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih sangat minim.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Inhil dicontohkan seperti tanam padi di Kecamatan Tembilahan Hulu. Dimana dengan luas tanaman padi hingga 2.253 hektare, ketersediaan RMU hanya 7 unit, sedangkan yang dibutuhkan seharusnya sekitar 23 unit. Selanjutnya power threser terdapat 19 unit padahal yang dibutuhkan normal seharusnya sebanyak 131 unit.

Dicontohkan lagi seperti Kecamatan Batang Tuaka. Dimana luas tanam padinya sekitar 3.672 hektare, RMU yang tersedia hanya ada 22 unit sementara yang dibutuhkan sebanyak 26 unit, dan untuk power thresernya yang ada 45 unit, sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 199 unit.

“Itu hanya sebagian contoh saja, masih ada lagi contoh lain seperti tanaman jagung. Yang jelas, kita merasa masih membutuhkan beberap jenis alat pertanian seperti, Rice Milling Unit (RMU), Power threser, dan corn seller,” jelas Kepala DTPHP Kabupaten Inhil melalui Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Juni Astuti, Senin (9/3/2015).

Katanya, beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil ini telah memiliki beberapa alat Alsintan tersebut, hanya saja terkendala oleh jumlah.

Dengan demikian, mulai saat ini pihaknya gencar mengkoordinasikan kepada Pemprov atas persoalan tersebut. Bahkan, juga digencarkan hingga ke Pemerintah Pusat. “Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat kita juga, dan merupakan salah satu bentuk upaya pencapaian program Swasembada Pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden RI,” tutupnya.(mirwan/adv pemkab inhil)