6 Jam Dilalap Api, 4 Hektar Kebun Karet Hangus

Foto ilustrasi
Foto ilustrasi

Bengkalis(detikriau.org)- Selasa(10/3/2015), lahan perkebunan karet seluas 4 Hektar (Ha) milik warga RT 01 RW 06, Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, hangus terbakar.

Menurut pantauan dilapangan, api mulai berkobar sejak pukul 11.00 WIB. “Api mulai terlihat dari belakang rumah saya sebelum tengah hari tadi. Awalnya saya mengira kalau api tersebut adalah perunan warga petani karet yang mungkin sedang membersihkan lahan kebunmereka, tapi setelah saya selesai sholat Asar, ternyata api sudah di belakang rumah saya,” tutur Sumiran (55), salah satu warga Jalan Kampung Jawa, yang rumah tinggal berjarak sekitar 10 meter dari kobaran api tersebut.

Pantauan dilapangan, disekitar lokasi terbakarnya lahan perkebun karet milik warga yang juga bersepadan dengan lokasi kilang Pertamina Sei Pakning tersebut, sedikitnya  terdapat 30 unit rumah warga dan bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Kelurahan Sei Pakning, Kabupaten bengkalis.

Selain petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bengkalis bersama 2 unit mesin robin turbo, pemadaman api juga dibantu oleh puluhan warga setempat.

“Dengan bantuan Damkar, pedaman kita lakukan bersama-sama warga dan pemilik kebun dengan cara memblokir api dengan membuat pagian parit lalu memberi genangan air agar api tidak memluas lagi,” ujar Lurah Sei Pakning, Acil Esyon, dilokasi kebaran lahan tersebut.

Namun, setelah 6 jam berupaya memadamkan api yang melalap perkebunan karet yang berada diatas tanah redang tersebut, seluruh Petugas Damkar tarik selang sekitar pada pukul 18.00 WIB . “Memang api belum padam, tapi kita sudah berupaya maksimal. Kita tekor air, air yang ada tidak mencukupi. Semua sumber air yang kita sedot dari sumur warga dan parit mengering,” ujar Andi, salah satu petugas Pemadam wilayah Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis, kepada detikriau.org, di lokasi kebakaran.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat setempat, Sulaiman, mengatakan, kepada detikriau.org, setelah 6 jam lamanya berupaya melakukan pedaman namun api tidak kunjung padam, pihaknya hanya bisa berharap akan adanya turun hujan.

Menurutnya memang tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, tapi diperkirakan seluas 4 Hektar kebun karet warga yang ditaksir ratusan juta ini hangus. Dan sekarang setelah 6 jam memadamkan api bersama petugas pemadam, sampai pukul 22.00 WIB malam ini pun api tak kunjung padam. Pasokan air habis, parit dan sumur-sumur warga kering di musim kemarau ini.

“Sekarang kami hanya bisa melihat, berjaga-jaga agar api tidak menggapai rumah warga. Dan kami berharap turun hujan malam ini,” ungkap Sulaiman, yang berjaga-jaga bersama warga sekitar.(eko)




Inhil Belum Siap Berlakukan Sistem UN CBT

“Jangankan kondisi di Kecamatan, kota Tembilahan saja listriknya macam minum obat, bagaimana kita mau lakukan sistem UN CBT”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Helmi D menilai sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Inhil ini belum siap untuk memberlakukan sistem UN Computer Basset Test (CBT).

Ketidaksiapan ini disebabkan belum memadainya fasilitas pendukung. Bahkan ia menyebutkan, mayoritas sekolah di Kabupaten Inhil ini belum pantas menerapkan sistem tersebut.

“Meski belum ada intruksi dari Disdik Provinsi Riau, kita sudah mengakui kalau kita belum siap. Bagaimana untuk melakukannya, fasilitas kita untuk itu masih minim,” sampaikannya usai mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil tahun 2015, Selasa (10/3/2015).

Selain itu, kondisi belum maksimalnya pembangkit listrik juga sempat disinggungnya sebagai salah satu hambatan. Apalagi katanya, sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan mayoritas terkendala pasokan listrik.

“Jangankan kondisi di Kecamatan-kecamatan, kota Tembilahan saja listriknya macam minum obat, bagaimana kita mau lakukan sistem UN CBT,” pungkasnya.(mirwan)




Edy : Pemangku Kepentingan Harus Lihat Posisinya Sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

“Terkait Tawaran Kerjasama Perusahaan”

Anggota DPRD Inhil, Edi Haryanto Sindrang
Anggota DPRD Inhil, Edi Haryanto Sindrang

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Saat ini, pola kemitraan yang banyak ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat terutama para petani, dinilai sangat memberatkan dan merugikan kalangan petani.

Seperti pola kerjasama 65-35 (perusahaan 65 dan petani 35) yang diiming-imingi perusahaan, inikan tentu saja akan membunuh dan membinasakan masyarakat secara perlahan-lahan. Belum lagi ditambah keterpurukan perekonomian masyarakat, yang disebabkan berbagai permasalahan di bidang perkebunan dan pertanian.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Haryanto meminta seluruh pihak terkait terutama Pemerintah Daerah (Pemda), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terjadap kerjasama ini.

“Sekarang, perusahan-perusahaan sudah masuk hampir di setiap kecamatan. Inilah yang harus diantisipasi dan dicari jalan keluarnya, supaya tidak ada masyarakat kita yang dirugikan oleh pihak perusahaan,” tutur Edy saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dengan kerjasama seperti ini, dicontohkan Edy, ada lahan masyarakat seluas 10 hektar, Kalau hanya 3,5 hektar yang diberikan kepada masyarakat, sementara ada kewajiban yang harus masyarakat bayarkan, yakni kredit kepada pihak lainnya, tentu masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan.

“Jika sudah begitu, masyarakat dua kali kena. Sudah bayar hutang ke pihak bank, lahannya juga habis. Kalau ini dibiarkan terus, apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita,” terangnya.

Oleh karena itu, Pemkab Inhil melalui dinas dan instansi terkait harus segera menyikapi permasalahan ini, dalam upaya menyelamatkan masyarakat di Negeri Seribu Parit ini dari tangan penjajah.

“Pemangku kepentingan harus melihat posisinya, yakni sebagai pengayom dan pelindung masyarakatnya. Jangan pernah lupa akan hal itu,” pungkasnya.(adi/adv)




Tahun Ini, Pemprov Riau Bangun 711 Unit RLH di Inhil

rlhTEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kucurkan dana  sebesar Rp 55,455 milyar untuk membanguna Rumah Layak Huni (RLH) di daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pernyataan ini diungkapkan Plt Kepala BPMP Bangdes Provinsi Riau H Daswanto saat dijumpai usai mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil tahun 2015 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (10/3/2015).

“Dananya sudah tersedia, tinggal pelaksanaannya saja. Sekitar Rp 70 juta per unitnya,” katanya.

Dari sejumlah dana itu, akan dibangun sebanyak 711 unit RLH yang akan dialokasikan keseluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Inhil. Dan masing-masing desa itu katanya, akan dibangun 3 unit RLH.

Namun ia mengatakan, hal tersebut hanya sebuah gambaran secara umum dari Pemprov Riau. Dalam pelaksanaan realisasinya di lapangan nanti Pemkab Inhil lah yang lebih mengetahui pembagiannya.

“Kamikan tidak tau apakah harga kebutuhan dana perunitnya di Inhil ini sama atau tidak dengan daerah lain, jadi kita serahkan saja ke Pemkab Inhil. Tapi secara umum pembagian yang telah kami konsep itu setiap desa dapat 3 unit RLH,” tutupnya.(mirwan)




Pemkab Inhil Gelar Musrembang RKPD Tahun 2015

unnamed copyTEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Inhil tahun 2015, Selasa (10/3/2015).

Musyawarah yang berlangsung di Gedung Engku Kelana Tembilahan ini langsung dipimpin oleh Bupati Inhil HM Wardan dan dihadiri beberapa Kepala SKPD Provinsi Riau, Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, serta diikuti seluruh jajaran Pemkab Inhil.

Bupati menyebutkan, digelarnya Musrenbang ini untuk mensingkronkan apa yang telah dirumuskan oleh semua pihak terkait, dan diakumulasikan keseluruhannya serta prioritas program kerja bisa ditetapkan.

“Dari Musrenbang ini, maka kita bisa merumuskan pokok-pokok pikiran dalam memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Inhil, terlebih sebagai gambaran untuk tahun 2016 mendatang,” ungkapnya.

Dijelaskan, dari Musrenbang itu akan diperhatikan beberapa item yang dinilai penting dalam mengembangkan daerah Kabupaten Inhil ini, diantaranya terkait persoalaan infrastruktur jalan, pengembangan pendidikan terlebih pada fasilitasnya, dimana menurutnya, masih banyak sekolah di Inhil ini memerlukan rehabilitas. Selain itu, juga termasuk persolaan kesehatan dan pertanian Inhil.

Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa infrastruktur jalanlah yang menjadi prioritas terpenting yang akan diupayakannya terutama jalan penghubung desa yang akan dibangun melalui Program DMIJ.

“Karena hanya desa yang tau apa kebutuhan mereka, kita dari Pemkab siap menyalurkan dana untuk pembangunannya,” ujar Wardan.(mirwan/adv pemkab inhil)




Dinkes Inhil Berikan Bimtek KIA, KB dan Gizi Bagi Bidan di Kecamatan GAS

bimtek KIATEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Seksi KIA, KB dan Gizi memberikan bimbingan teknis (bimtek) bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan-bidan yang ada di Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Selasa (10/3/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di aula Puskesmas Kelurahan Teluk Pinang ini, dihadiri Kepala Dinkes Inhil diwakili Kepala Seksi (Kasi) KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni, Kepala UPT Puskesmas Teluk Pinang, Siti Kordiati dan Kepala UPT Puskesmas Sungai Iliran, Kusmahendra.

Kasi KIA, KB dan Gizi Dinkes Inhil, Siti Munziarni dalam sambutannya mengajak seluruh tenaga kesehatan terutama bidan, untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam bekerja, sehingga tidak ada bidan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena ini juga berkaitan langsung dengan eksistensi dan nama baik Puskesmas dimana ia ditempatkan.

“Buatlah berbagai inovasi dalam pelaksanaan program kerja dan penyuluhan, guna mempermudah pekerjaan di lapangan, serta dalam upaya mencapai dan mensukseskan program-program kesehatan yang telah direncanakan,” tutur Imun, begitu ia akrab disapa.

Apalagi, berdasarkan data yang ada pada tahun 2014 lalu, jumlah kematian ibu dan bayi di Negeri Seribu Parit ini masih termasuk dalam kategori tertinggi di Provinsi Riau, yakni mencapai 24 ibu dan 183 bayi.

Oleh karena itu, lanjut Imun, tenaga kesehatan harus lebih banyak melakukan penyuluhan dan konseling di lapangan, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya, terutama bagi ibu dan bayi.

“Kita harus tahu tugas dan fungsi kita, serta bertanggung jawab dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program kesehatan. Jadi, ke depan tidak ada lagi bidan yang hanya bisa melaksanakan satu pekerjaan saja, tapi harus menguasai seluruh pekerjaan, khususnya terkait KIA, KB dan Gizi,” imbuhnya.(adi/adv)