TEMBILAHAN (detikriau.org) – R,  terduga pedagang sate daging tikus minta klarifikasi atas dugaan yang menimpa dirinya. Bahkan ia membantah telah melakukan pemasaran sate berbahan daging tikus.

“Malam tadi si terduga ini bersama istrinya mendatangi Mapolres Inhil dan membantah telah menjual sate daging tikus,” ungkap Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Suwoyo Sik Msi melalui Kasat Reskrim, AKP Ade Zamrah kepada awak media, Jum’at (13/3/2015) sore.

Dijelaskan, berdasarkan keterangan terduga, alasan ia melarikan diri waktu itu karena panik dan takut diamuk massa setempat. Diketahui, pedagang sate belasan tahun di kota Tembilahan ini sebelumnya belum pernah diklaim konsumennya.

Dan ini lanjutnya, sejalan dengan pengecekan jajaran Polres Inhil belum ada ditemukannya Barang Bukti (BB) dugaan daging tikus itu. Bahkan pihak kepolisian telah mendatangi rumah pedagang sate dan tidak ditemukan bekas-bekas tikus.

“Dari kasat mata, daging sate yang kita amankan kemaren juga tidak berbentuk daging tikus, malah terlihat murni daging ayam,” tukas Ade.

Terkait rencana melakukan pemeriksaan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kata Kasat Reskrim bahwa BPOM tidak menerima pemeriksaan makanan yang berjenis daging. Namun, pemeriksaan itu bisa dilakukan di Peternakan. Dan ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

Untuk tindak lanjut, pihak kepolisian akan memanggil orang pertama yang menyatakan tuduhan adanya indikasi ini untuk dimintakan keterangan.

“Yang menyatakan tuduhan ini paman si anak yang menemukan dugaan daging tikus berinisial U dan sudah kita panggil, namun sampai sekarang ia belum memrnuhi panggilan. Bahkan kita telah melakukan pengecekan di kediamannya. tapi juga tidak ada. ” Tandas Ade Zamrah.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada manajemen PLN Rayon Tembilahan, untuk segera mengaktifkan nomor telp pengaduan yang bisa diakses dan dihubungi oleh masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD, Edi Hariyanto saat menggelar hearing bersama manajemen PLN Rayon Tembilahan, di salah satu ruangan di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilajan, kemarin.

Dikatakan Edi, dengan kondisi listrik hidup-mati seperti sekarang ini, tentu keberadaan nomor telp pengaduan PLN sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat bisa bertanya langsung tentang apa yang terjadi di PLN, yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir kepada para pelanggan.

“Saya saja yang anggota dewan susah menghubungi pihak PLN, untuk mengetahui kondisi yang terjadi disana. Sudah beberapa kali saya hubungi, tapi tak masuk-masuk. Kalau sudah begitu, bagaimana masyarakat bisa tahu,” tutur Edi.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini berharap agar pihak PLN dapat memberikan penjelasan terkait apa yang terjadi di wilayah kerjanya, sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

“Jadi, tolonglah diaktifkan nomor telpon pengaduannya, biar kita semua bisa tahu dan tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Lagi pula, tak mungkin setiap saya ingin mengetahui kondisi PLN harus menghubungi Managernya Pak Budi,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman menjelaskan bahwa nomor telpon pengaduan PLN memang sudah cukup lama berganti, dan mungkin belum tersosialisasi kepada masyarakat dengan baik.

“Nomor telpon pengaduan kita sudah berganti dengan yang baru. Jadi, bagi mayarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan mendapatkan informasi tentang PLN, silakan hubungi kami di nomor telpon (0761)123,” kata Budi.

Untuk diketahui, hingga saat ini PLN Rayon Tembilahan masih melakukan pemadaman bergilir bagi para pelanggannya, dengan durasi 8 jam hidup dan 8 jam mati. (adi/adv dprd)

Kondisi tersebut dikarenakan rusaknya sejumlah mesin sewa dan masih dalam proses perbaikan oleh teknisinya. Akibat hal itu, dari beban puncak sebesar 13 mw, PLN hanya mampu menyediakan 5 mw, sehingga jadilah defisit daya sebesar 8 mw..(adi/adv dprd inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Saka Bhakti Husada (SBH) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ridwan M.Kes melantik dua kepengurusan SBH Kuartir Ranting (Kuaran) di dua tempat dan waktu berbeda, yakni Kuaran Kecamatan Keritang, Rabu (11/3/2015) dan Kuaran Kecamatan Kempas, Kamis (12/3/2015).

Prosesi pelantikan yang dipusatkan di dua Puskesmas di daerah setempat ini, dihadiri sejumlah pengurus SBH, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan, serta diikuti para Penegak yang merupakan siswa SMA sederajat dan Penggalang yang merupakan siswa SMP sederajat.

Ketua SBH, Ridwan menyatakan bahwa keberadaan SBH ini bertujuan, untuk memberikan pendidikan kepramukaan kepada generasi muda, khususnya tentang dunia kesehatan yang memang menjadi tupoksinya.

“Bagi pramuka penegak dan penggalang ini, nantinya akan dilatih dan dididik tentang 6 krida, yakni krida bina obat, krida bina lingkungan, krida bina keluarga sehat dan lain sebagainya,” tutur Ridwan saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, Jum’at (13/3/2015).

Oleh karena itu, Ridwan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Diskes Inhil ini berharap agar seluruh instruktur pramuka yang ada di Puskesmas setempat, bisa menyampaikan dan memberikan materi yang berkaitan dengan 6 krida tersebut.

“Pengenalan krida kepada para peserta didik, yang terdiri dari penegak dan penggalang ini, tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi mereka, khususnya ketika akan menimba ilmu di bidang kesehatan,” terang Ridwan.

Dengan begitu, mantan Kabag Humas Setdakab Inhil ini juga berharap, para anggota pramuka bisa mengetahui dan memahami tentang dunia kesehatan dengan baik.

“Ya paling tidak, bisa untuk dirinya sendiri atau kalau memungkinkan untuk masyarakat luas terutama yang ada di sekitarnya,” imbuhnya.(adi/adv diskes)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meski baru beroperasi, namun Bandara Indragiri yang ada di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ini telah menjadi acuan bagi Kabupaten Meranti.

Pernyataan ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil, H Alimuddin RM ketika dijumpai usai menerima kunjungan dari Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan, Jum’at (13/3/2015).

“Kita melakukan shering bagaimana proses mengelola pengoperasian maskapai penerbangan Bandara di Kecamatan Tempuling ini serta ketika membuka bandara pertamanya,” kata Alimuddin.

Meski telah dilakukan shering pada pertemuan pagi itu, namun rencana kerjasama antara Kabupaten Inhil dengan Kabupaten Kepulauan Meranti terkait penerbangan maskapai ini belum terlintas dibenak Sekda. Sebab katanya, Kepulauan Meranti tersebut belum memiliki bandara.

“Mereka baru wacana, jadi belum bisa kita lakukan kerjasama. Tapi tetap kita suport untuk membuka bandara di daerah mereka,” tutur Sekda.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dedi Putra saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengupayakan membuka bandara di Meranti, dan mengacu pada bandara yang ada di Kabupaten Inhil.

“Karena jenis tanah di Inhil dan Meranti hamper sama, maka kami mengacu pada bandara disini. Kalau bandara di tempat lain meraka itu tanahnya keras, tidak bisa dijadikan acuan,” sebutnya, di Tembilahan.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM sebut perekrutan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Indragiri hingga hari ini belum rampung. Meski sebulan yang lalu dilakukannya fit and proper test bagi calon dirut.

“Ya belum rampung, sayapun masih bingung terhadap persoalan calon dirut PDAM ini,” ungkapnya kepada detikriau.org, Jum’at (13/3/2015).

Dikatakan, untuk menjadi dirut PDAM ini memang harus dari orang yang telah berpengalaman dibidang itu selama 15 tahun, dan ini menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi dirut PDAM Tirta Indragiri.

Lanjutnya, PDAM ini instansi yang sedikit berbeda dengan instansi lain. Dirutnya harus jeli dalam pekerjaannya, karena harus langsung berkomunikasi dengan masyarakat secara umum.

“1 jam saja air macet, masyarakat akan ngamuk. Makanya kita cari yang betul-betul ahli. Beda halnya dengan kantor lain, macet kerja berhari-haripun tidak mengganggu masyarakat,” urai Sekda.

Memang diakui Alimuddin, belakangan ini ia merasa terbebani atas layanan PDAM Tirta Indragiri untuk masyarakat yang dinilai masih sangat minim. Apalagi katanya, desakan dari wakil rakyat begitu tegas kepada Pemkab Inhil untuk perbaikan pelayanan PDAM ini.(mirwan/adv)

“Hearing Terkait Pemadaman Listrik”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Menyikapi kondisi pelayanan PLN Rayon Tembilahan yang dinilai semakin parah setelah diberlakukannya pemadaman bergilir 1:1, DPRD Kabupate Inhil menggelar hearing bersama jajaran aparatur PLN Rayon Tembilahan, Kamis (12/3/2015) sore.

Hearing yang dilaksanakan di salah satu ruangan di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III, Iwan Taruna dan didampingi para anggotanya.

Tampak hadir Sekretaris DPRD, perwakilan Distamben, Manager PLN Rayon Tembilahan dan anggota, serta LSM, mahasiswa dan sejumlah wartawan liputan Inhil.

Pada kesempatan itu, meskipun dicecar berbagai pertanyaan terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Tembilahan dan sekitarnya saat ini, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan dirinya hanya sebatas pelayanan. Sedangkan untuk pengambilahan keputusan, berada di tangan PLN Area Rengat dan PLN Wilayah Riau.

Seperti penyampaian Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna yang mempertanyakan apa langkah PLN untuk mengatasi permasalahan pemadaman listrik dengan dirasi 8 jam hidup dan 8 jam mati.

“Saya pikir kalau pihak PLN mau berusaha lebih keras dan maksimal lagi pasti bisa, karena waktu MTQ kemarin PLN kita bisa hidup normal,” tutur Iwan, politisi dari PKB Inhil ini.

Senada dengan itu, anggota Komisi III DPRD, Edi Haryanto meminta pihak PLN, untuk menjelaskan semua permasalahan yang dihadapi secara gamblang, tanpa ditutup-tutupi lagi, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Kondisi ini harus segera diperbaiki, supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi, akibat kondisi ini cukup banyak peralatan elektronik masyarakat yang rusak, serta untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran karena konsleting listrik,” tambahnya.

Sementara itu, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman menjelaskan alasan yang menyebabkan devisit daya listrik terus bertambah. Dimana, hal itu dikarenakan mesin kontrak yang ada saat ini masih menggunakan mesin yang berumur cukup tua, sehingga mudah rusak dan sulit diperbaiki.

Inilah yang membuat perbaikannya terlambat, lanjut Budi, tetapi jika mesin PLN yang mengalami kerusakan, hari ini dipanggil teknisi, besok bisa langsung datang dan diperbaiki. Namun karena mesin sewa yang rusak, tentu masih harus menunggu berbagai proses yang dilakukan oleh pihak yang memiliki mesin.

“Jadi, kami minta Komisi III untuk dapat berkoordinasi dan melakukan mediasi dengan PLN Area Rengat dan PLN Wilayah Riau, khususnya terkait kerusakan dan gangguan di mesin sewa,” imbuhnya.

Usai melakukan hearing, seluruh yang hadir saat itu langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PLN Parit IV, Kecamatan Tembilahan Hulu, guna melihat langsung kondisi PLN di lapangan.(adi/adv)