TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan sambut Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi B DPRD Provinsi Riau di aula Bappeda Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Rabu (18/3/2015).

Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan bahwa kunjungan wakil rakyat dari Provinsi ini merupakan kunjungan yang ke-10. Pada Kunker pagi itu, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menyampaikan beberapa persoalan serta informasi yang meliputi Kabupaten Seribu Parit.

“Yang kita sampaikan hari ini cukup banyak, secara umum penyampaian program tahun ini serta rencana program tahun 2016 mendatang, terkhusus pada penyampaian program yang berkaitan dengan perekonomian,” tutur Wardan.

Pada intinya, dari pertemuan itu Bupati mengharapkan ada upaya dari Komisi B DPRD Riau untuk meningkatkan pengembangan Inhil, seperti pengembangan produktivitas pertanian baik padi, kedelai maupun jagung, terlebih perkebunan kelapa.

Sebab katanya, Kunker Komisi B kali ini lebih memfokuskan pada persoalan perkebunan. Memang pada persoalan ini diakuinya, Pemkab Inhil terus berupaya mengembangkan melalui APBD Kabupaten Inhil yang akan dialokasikan setiap tahunnya, salah satunya pada perbaikan tanggul.

“Dari seluas wilayah Kabupaten Inhil ini, ada sekitar 14 ribu hektar merupakan wilayah perkebunan kelapa. Maka dari itu kami lebih memfokuskan pada pengembangannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua  Komisi B DPRD Provinsi Riau Marwan Yohanis saat dikonfirmasi sejumlah awak media mengatakan, Kunker yang dilakukannya tersebut bertujuan untuk membahas 3 hal bersama Pemkab Inhil.

Yang pertama, ia ingin tau berapa persen terapan pelaksanaan APBD tahun 2014 lalu. Kedua, dimintanya pelaksanaanAPBD tahun 2015 ini segera dilaksanakan dengan tujuan masyarakat banyak dapat segera menikmati pembangunan. Dan terakhir, Komisi B DPRD Provinsi Riau membuka gerbang kepada Pemkab Inhil terhadap usulan-usulan rencana program kegiatan APBD tahun 2016 mendatang.

“Point ketiga ini yang penting dan menjadi tujuan utama kita, karena kami dari Komisi B tidak menginginkan Pemkab hanya mengusulkan kegiatan pengembangan daerah kepada dinas terkait saja, tapi justru kita menginginkan kerjasama membangun daerah antara Eksikutif dan Legislatif,” pungkas Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau ini. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fahrolrozy sebut ada 2 penyebab harga beras di Inhil hingga kini tidak mengalami kenaikan.

“Yang pertama ketersedian stok Bulog masih cukup, dan kedua kebanyakan masyarakat kita masih mengkonsumsi beras hasil tani sendiri,” katanya kepada detikriau.org, Rabu (18/3/2015).

Lanjutnya, karena 2 sebab inilah yang mempertahankan harga beras di Kabupaten Inhil masih stabil, meskipun dibeberapa wilayah  lain telah mengalami kenaikan. Bahkan katanya, jika kedua penyebab tersebut terus bertahan maka hargapun tidak akan berubah.

Sebenarnya kata Fahrolrozy, tetap bertahannya harga beras ini tidak hanya karena 2 sebab itu, namun juga ada beberapa sebab lainnya. Tapi ia menegaskan, penyebab yang dominan itu ada pada 2 hal itu.

“Kita berharap agar harga beras ini tetap bertahan, supaya masyarakat kita tidak merasa keberatan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok,” imbuhnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen – Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIM-PATEN) di gedung Engku Kelana Tembilahan, Rabu (18/3/2015).

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan harapan dengan pelaksanaan bimtek tersebut aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal.

“Fungsinya bisa kita rincikan menjadi tiga bagian yakni fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan pembangunan dan terakhir fungsi pengaturan,” ungkap Rosman.

Dari keterangan itu, maka Wabup meminta kepada pemerintah kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil ini untuk betul-betul mampu memberi layanan kepada masyarakat. Sebab katanya, kehadiran pemerintahan saat ini tidak patut lagi sebagai yang dilayani, namun harus menjiwai sebagai pelayan masyarakat.

Sementara itu, Kasubit Fasilitasi Pelayana Umum Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri Basuki Harjana menyatakan bahwa dengan adanya PATEN ini bisa mempermudah dalam proses perizinan yang di atur dalam sistem Komputerisasi atau online tanpa menunggu Pejabat Pemberi izin. “Selain itu, pelimpahan PATEN ini juga memperhatikan karakteristik Kecamatan,” katanya.

Pada acara Bimtek ini, Wabup terlebih dahulu melakukan penyerahan Plakat dari Pemkab Inhil kepada Kasubit Fasilitasi Pelayanan Umum Dirjen Pemerintahan Umum Kemendragri dan dilanjutkan dengan penyerahan Komputer kepada Perwakilan Kecamatan.

Selain Kasubit Fasilitasi Pelayana Umum Dirjen Pemerintahan Umum Kemendragri, kegiatan yang ditaja Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Inhil ini juga turut hadir beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemkab Inhil.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat pedesaan terutama yang tinggal di daerah terpencil dan di sekitar bantaran sungai diimbau, untuk dapat membuat jamban atau WC yang sehat dan sederhana.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Promosi Kesehatan (Promkes), Fitri Astuti.

Dikatakan Fitri, saat ini masih cukup banyak masyarakat di Negeri Seribu Parit yang menggunakan jamban cemplung, yang dibuat di atas aliran air sungai.

Padahal, kondisi jamban itu termasuk dalam kategori tidak sehat, karena air sungai tersebut juga digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, cuci dan lain sebagainya.

“Inikan tidak baik dan tidak sehat untuk masyarakat. Jadi, kalau bisa dibuatlah jamban yang sehat dan sederhana saja, tutur fitri saat memberikan pelatihan peningkatan kapasias kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Sungai Iliran, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), kemarin.

Apabila pembangunan jamban yang sehat dan sederhana itu dirasakan sangat memberatkan masyarakat, dikarenakan butuh biaya yang cukup besar, maka Fitri menyarankan agar pembangunannya dilakukan secara bersama-sama.

“Salah satu caranya, bisa dilakukan dengan mengadakan arisan jamban. Nanti siapa yang dapat giliran, uangnya bisa dibuat untum membangun jamban yang sehat dan sederhana itu,” terangnya.

Yang jelas, lanjut Fitri, untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat ini, sangat diperlukan kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak, khususnya masyarakat itu sendiri.

“Jika masyarakat tidak mau diberdayakan, tentu hal ini akan sangat sulit untuk diwujudkan, karena itu butuh juga dukungan dari petugas kesehatan dan aparatur pemerintahan yang ada di daerah setempat,” imbuhnya.

Untuk diketahui, jamban yang sehat dan sederhana itu adalah jamban tangki septik atau leher angsa, yakni jamban berbentuk leher angsa, yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya.(dro/adv)

“Masih Banyak Masyarakat Terisolasi”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam upaya membangun dan memajukan daerah, hendaknya berbagai program pembangunan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa direalisasikan semaksimal mungkin.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Feriyandi menyikapi minimnya realisasi program pembangunan di Kabupaten Inhil, khususnya yang telah dituangkan dalam APBD pada tahun anggaran 2014 lalu.

Dikatakan Feriyandi, berbagai program pembangunan yang telah disampaikan dan diakomodir dalam APBD melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seharusnya mampu dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait.

“Pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan merupakan sesuatu yang mendesak, karena semua itu berdasarkan usulan yang sesuai dengan kebutuhan terkini masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan jembatan,” tutur Feriyandi, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, keberadaan jalan dan jembatan merupakan kebutuhan vital yang harus tersedia, karena saat ini masih cukup banyak masyarakat di Negeri Seribu Parit yang terisolasi secara transportasi.

“Jadi, sudah seharusnya program pembangunan jalan dan jembatan yang telah direncanakan itu dapat diakomodir secepatnya, karena jalan dan jembatan adalah kebutuhan mutlak masyarakat kita, guna menunjang aktifitas sehari-hari dan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.(adi/dro)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Menjelang Pilkada Rohil 2015,isu hangat menerpa Bupati Rokan Hilir, H.Suyatno yang menyebutkan orang nomor satu di Kabupaten Rohil ini ditangkap pihak BNN di Pekanbaru, Rabu (18/3/14). Namun itu hanya isu dan dibantah langsung oleh Kabag Humas Pemkab Rokan Hulir.

“Tidak benar, itu hanya isu orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Kabag Humas Heriyanto pada metroterkini.com, Rabu malam.

Sebelumnya, isu penangkapan H. Suyatno berkembang luas ditengah masyarakat Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dan sampai ke Pekanbaru. Sejumlah sumber yang beredar di BBM juga membagi informasi, “apa benar bupati Rokan Hilir ditangkap BNN”, ada lagi “Info apa benar Suyato Rohil ditangkap BNN”.

Dalam info tersebut tidak ada yang bisa memastikan, karena mereka semua merasa kaget. “Infonya demikian bang, tapi apa benar?” kata salah seorang wartawan.

Namun hal itu sekali lagi dibantah oleh Kabag Humas Pemkab Rohil yang menyebutkan info tersebut tidak benar dan hanya disebarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. [tris]