TEMBILAHAN (detikriau.org) – Penyampaian Kata sambutan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau Prof Dr H Isjoni Msi pada acara pengukuhan pengurus PGRI Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Sabtu (21/3/2015) kemaren terkesan dicueki.

Kenapa tidak, ketika ia sedang berkicau, sejumlah anggota PGRI Kabupaten Inhil yang hadir malam itu sibuk berbincang tak menentu dengan teman seprofesinya.

Padahal, secara tidak langsung Ketua PGRI Riau dalam sambutannya sempat menyinggung bahwa seorang guru itu harus jadi panutan, tidak hanya pada murid, namun juga menjadi percontohan oleh sejumlah kalangan yang berkompeten.

“Jangankan anggota PGRI, guru secara umum itu juga harus tanggap, minimal memperhatikan dari segala aspek yang berkenaan dengan bahasan kemajuan pendidikan, apalagi kita sebagai anggota yang tercatat resmi,” katanya.

Meski begitu, perbincangan sesama anggota tersebut tetap berlanjut tanpa henti hingga akhir sambutan Ketua PGRI Provinsi Riau.

Mirisnya lagi, dari pantauan awak media di lapangan, ketika giliran sambutan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, sejumlah guru yang duduk di barisan kanan ruangan dan belakang itu malah meninggalkan ruangan acara dan memilih untuk pulang langsung.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Disdik Ihhil mengaku belum menemukan adanya buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat SMA yang di beberapa judulnya mirip dengan paham Negara Islam Irak dan Suriah atau lebih dikenal dengan kata Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Tim Pengembangan Kurikulum kita sedang melacak, sampai detik ini kita belum terima laporan adanya buku itu,” sampaikan Kepala Disdik Inhil Helmi D melalui Sekretarisnya, Ahmad Ramani kepada detikriau.org, Sabtu (21/3/2015) malam.

Ditambahkan, meski ini berupa isu nasional dan telah ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, namun untuk Sekolah-sekolah di Kabupaten Inhil diyakininya tidak ada. Sebab, sejak awal tahun ini Disdik Inhil tidak ada mengambil buku pelajaran terbitan baru.

Menurut mantan Camat ini, mayoritas buku yang beredar mirip paham militan ISIS tersebut berupa mata pelajaran Kurikulum-13 yakni buku mata pelajaran terbitan baru.

“Namun kita tetap mewaspadai, jika nanti ditemukan maka kami segera mengkoordinasikan kepala Disdik Provinsi Riau dan selanjutnya akan disampaikan ke Kemendikbud RI,” ujarnya.

Sementara ini, Disdik Inhil belum melakukan sosialisasi terhadap sejumlah SMA dan SMK di Inhil bahwa adanya kabar kurang baik tersebut, disengajanya karena isu ini dinilai masih baru. Namun jika memang ditemukan oleh sekolah, dimintanya langsung laporkan ke Diskdik Inhil.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) meminta pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Inhil untuk mendahulukan pekerjaan pengurus lama yang belum terselesaikan.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil, Ahmad Ramani dalam sambutannya saat pengukuhan pengurus baru PGRI Kabupaten Inhil di gedung Engku Kelana Tembilahan, Sabtu (21/3/2015) malam.

“Ada 20 item yang perlu dicatat oleh pengurus baru ini bahwa masih ada PR yang perlu didahulukan pekerjaannya dibanding program kedepan,” pesannya.

Hal tersebut dijelaskannya, jika sejumlah PR dari pengurus lama itu terselesaikan, maka PGRI Inhil akan lebih mudah menjalankan program-program terbarunya. Salah satu PR bagi pengurus baru ini disebutkannya seperti, mendata guru se-Inhil secara detail.

Untuk saat ini, menurut data yang ada, jumlah guru di 20 kecamatan tercatat kurang lebih 9 ribuan, namun jika digabungkan dengan guru dibawah naungan Kemenag, maka angka keseluruhan guru yang ada berjumlah kurang lebih 13 sampai 14 ribuan.

“Itu data kemaren, sejaland dengan bergantinya waktu, kemungkinan jumlah guru baru akan bertambah, begitu juga jumlah guru yang pensiun,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan salah satu tugas utama dari pengurus PGRI Inhil untuk mensegerakan membenahi pengurus-pengurus PGRI yang ada di kecamatan.

Mewakili pimpinan daerah, Sekretaris Disdik Inhil ini juga menyampaikan dari hasil koordinasi, Bupati, HM Wardan meminta agar pengurus PGRI lebih kepada keprofesionalan yakni seluruh pengurusnya murni dari guru itu sendiri.

“Alhamdulillah, keinginan Bupati telah terwujud, semua nama yang tercantum dalam pengurus periode ini semuanya berprofesi guru,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Inhil yang baru dilantik, Yaswar Aprilian SE MM saat dikonfirmasi mengatakan, dari 20 item PR tersebut akan dicobanya penyelesaiannya semaksimal mungkin, namun diakuinya hal itu menjadi tantangan yang cukup berat.

Apalagi atas persoalan pendataan guru secara detail, karena ini juga menyangkut dengan kesejahteraan guru hingga hari ini yang masih perlu perjuangan.

“Jika didukung semua pihak, saya yakin kami akan mampu menyelesaikannya. Mulai hari ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tandasnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dalam meningkatkan potensi kelapa, masyarakat minta cukup diupayakan perbaikan sarana parit sebagai aliran air perkebunan.

“Jika parit bagus, maka hasil panen kelapa kitapun juga akan bagus. Tapi jika parit tidak bagus maka akan berimbas pada buah kelapa yang kami panen,” ungkap salah seorang perwakilan kelompok tani Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka, Mohrani (58) saat dikunjungi jajaran Pemkab dan DPRD Inhil, pengurus PWI Provinsi Riau dan Inhil serta sejumlah wartawan, Sabtu (21/3/2015).

Pada uraiannya, sejak beberapa tahun lalu hingga hari ini, mereka kerap merasa resah atas kerusakan perkebunan kelapa. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperbaiki perkebunan tersebut, hasilnya selalu nihil.

Dijelaskan, kesulitan yang mereka rasakan saat ini ada pada genangan air di parit yang tidak stabil. Artinya, aliran air parit perkebunan kelapa itu semakin hari semakin memburuk dan berimbas pada penurunan hasil panen.

“Dulunya buah kelapa ini besar, sekarang tampak kecil. Dulunya lebat namun sekarang hasil panen kami sedikit. Semua itu karena kondisi parit. Kami tidak mampu lagi memperbaiki parit yang ada ini,” resahnya.

Oleh sebab itu, mewakili kelompok tani setempat, ia sangat mengharapkan kepada Pemerintah untuk segera membuat tanggul, realisasi parit dan lainya. Bahkan petani tersebut sempat meminta disediakanya suatu alat yang mampu untuk menyedot lumpur.

“Karena lumpur parit disini terlalu banyak, kami tidak sanggup lagi menggali secara manual. Jika pemerintah bersedia membantu kami, maka kami juga bersedia memelihara dan mengelola kelapa dengan baik,” imbuhnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan ekspos persoalan dan potensi perkelapaan pada kesempatan acara ramah tamah dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau dan PWI Kabupaten Inhil serta Wartawan se-Inhil di kediamannya, Jum’at (20/3/2015) malam.

Dalam pemaparannya, Bupati memperkenalkan kepada seluruh undangan yang hadir bahwa potensi kelapa di Inhil ini dinilai sangat luar biasa. Sebab, dari luas 3 ribu hektar lebih luas perkebunan kelapa di Indonesia, 11 persennya menurut Bupati ada di Kabupaten Inhil.

“400 hektar lebih lahan perkebunan kepala yang kita miliki saat ini menjadi kebanggaan tersendiri, lahan perkebunan inilah yang terus diupayakan pengembangannya serta menjadikan Inhil tempat kelapa,” kata Wardan.

Ditambahkan, untuk mengetahui apakah masyarakat Inhil sedang sejahtera atau tidak, bisa diketahui dari perkembangan harga kelapa, karena kelapa ini merupakan denyut nadi masyarakat Inhil. Artinya, jika harga kelapa mahal maka masyarakatpun akan sejahtera, namun jika sebaliknya harga kelapa anjlok, maka kesejahteraanpun juga akan anjlok.

Hingga hari ini, ia masih sangat menyayangkan keseriusan masyarakat memelihara perkebunan, dicontohkannya seperti mengelola trio tata air yang dinilainnya masih asal-asalan. Padahal kata Wardan, trio tata air pada perkebunan kelapa itu sangat penting untuk meningkatkan hasil panen.

Namun demikian, ia tetap membanggakan, apalagi Inhil telah memiliki 5 Produk yang siap mengelola hasil panen kelapa. Berdasarkan catatan yang dirangkum, disampaikan Bupati bahwa hasil prodak dari 5 perusahaan di Inhil ini mencapai 6 sampai 7 juta butir kelapa perharinya.

“Itu baru hasil kelapa yang dijual ke perusahaan lokal, belum lagi bagi masyarakat yang menjual langsung ke luar negeri seperti ke Malaysia,” tuturnya.

Selain itu, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini juga mengungkapkan bagaimana jika masyarakat Inhil lebih serius mengelola trio tata air, mungkin katanya akan lebih tinggi lagi hasil produksi kelapa tersebut.

Untuk diketahui, Bupati yang dikenal agamis ini mengingatkan bahwa bermulanya kelapa Inhil ini berkembang sejak hijrahnya alm tuan guru Syeh Abdurrahman Sidik di kecamatan Kuala Indragiri, meski bermula di Kuindra, namun kini katanya lahan perkebunan terluas dari 20 kecamatan se-Inhil ada di kecamatan Mandah.

“Yang paling sedikit ada di Kecamatan Kemuning, tapi tetap saja diseluruh kecamatan di sini ada perkebunan kelapanya,” pungkas Wardan.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan‎ Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam meminta kepada seluruh insan pers, untuk menyebarluaskan pemberitaan, baik melalui media cetak, online maupun media elektronik tentang kondisi perkelapaan terkini di Kabupaten Inhil.

Permintaan tersebut disampaikan politiai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini dalam sambutannya saat menghadiri ramah tamah Pemkab Inhil bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau dan Inhil serta masyarakat, di kediaman dinas Bupati Inhil, Jalan Kesehatan Tembilahan, Jumat (20/3/2015) malam.

Dikatakan Dani, sesuai dengan tema yang diangkat pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Riau tahun 2015 yang dipusatkan di Negeri Seribu Parit, yakni kelapa, tentu akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perkebunan kelapa di Inhil.

“Berhubung pada HPN kali ini mengangkat tema tentang kelapa, maka kita minta pihak media dapat terus memfollow up berita yang berkaitan dengan kondisi perkebunan kelapa kita,” tutur Dani.

Dijelaskan Dani, sebenarnya kelapa ini sangat berbeda dengan gas, bbm dan beras yang memiliki nilai politis, sehingga jika terjadi permasalahan, maka pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah dengan cepat mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengannya.

“Sekarang, kebun kelapa petani di Inhil sudah banyak yang rusak, ditambah lagi tidak stabilnya harga kelapa, yang membuat permasalahan ini semakin menyengsarakan petani. Ini yang perlu di ekspos oleh media,” terangnya.

Dengan begitu, lanjut Dani, Pemerintah Pusat dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya kondisi dan permasalahan perkelapaan di lapangan.

“Saya sangat senang HPN diadakan di Tembilahan, karena bagi saya pena wartawan itu lebih tajam daripada pedang, sehingga dengan kegiatan ini saya yakin akan dapat membantu mensejahterakan petani kelapa di Inhil,” imbuhnya.(adi/adv)