TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan evaluasi tribulan program Puskesmas se-Kabupaten Inhil, Senin (23/3/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di aula Kantor Dinkes, Jalan M Boya Tembilahan ini, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinkes, Ridwan MKes, yang diikuti jajaran Dinkes dan 27 Kepala UPT Puskesmas yang ada di Negeri Seribu Parit.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinkes, Ridwa MKes didampingi jajaran Dinkes ini, diikuti 27 kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Inhil,

Ketua Panitia Pelaksana, Hayandi Skm mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan, untuk memonitoring seluruh kegiatan di UPT Puskesmas, guna mengetahui berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Untuk kemudian, dicari solusi serta jalan keluarnya secara bersama-sama, khususnya yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan dari masing-masing bidang di Dinkes Inhil.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kendala yang ada di lapangan selama tiga bulan terakhir bisa dipecahkan, sehingga tidak ditemui lagi kedepannya,” tutur Hayandi, yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Dasar Dinkes Inhil.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Inhil, Ridwan MKes dalam sambutannya berharap agar pertemuan itu tidak hanya sebatas ajang kumpul-kumpul dan seremonial belaka, tetapi hendaknya menghasilkan output yang nantinya dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

“Seperti masalah data, jika ada kekurangan dan kekeliruan harus cepat diperbaiki, karena untuk sebuah proses perencanaan haruslah di dukung oleh data yang benar dan valid,” kata Ridwan mencontohkan.

Selanjutnya, mantan Kabag Humas Setda Inhil ini berpesan kepada seluruh jajaran di lingkungan Dinkes Inhil, untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh UPT Puskesmas, karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan perlu dukungan, dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat.

“Kita yang telah diberi amanah dan kepercayaan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat ini, hendaknya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dengan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan, guna mewujudkan Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org)- Jika tidak ada aral melintang, tahun 2015 ini Kabupaten Indragiri Hilir akan memperoleh alokasi dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebanyak 50 unit dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Inhil, Hj Nurlia melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial, H Burhan ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/3/2015).

Dikatakan Burhan, berdasarkan surat yang diterima dari Kemensos RI beberapa waktu lalu, untuk seluruh wilayah di Indonesia hanya 17 kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan RS-RTLH, dan Kabupaten Inhil termasuk salah satunya.

“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan bantuan RS-RTLH untuk 50 unit,” tutur Burhan sembari memperlihatkan surat yang telah diterima Dinsos Inhil dari Kemensos RI.

Kendati demikian, Burhan mengaku bahwa dirinya belum bisa memastikan kapan bantuan tersebut bisa direalisasikan, karena pihaknya masih menunggu keputusan dan informasi lebih lanjut dari Kemensos RI.

“Saat ini sedang dalam proses dan kita akan terus berusaha dan berupaya semaksimal mungkin, supaya bantuan itu segera terealisasi,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Burhan, pihaknya akan kembali melakukan survey dan pendataan di lapangan, untuk memastikan siapa saja masyarakat yang memang berhak menerimanya, sehingga ketika bantuan tersebut turun, pihaknya bisa langsung menyalurkannya kepada si penerima.

“Untuk besarannya senilai Rp 10 juta per unit, yang dananya ditransfer langsung ke rekening penerima. Kita harapkan, mudah-mudahan bisa cepat terealisasi,” imbuhnya.(adi/adv pemkab inhil)

Tembilalhan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir meminta agar pers dapat membantu mengekplor berbagai persoalan yang ada di Inhil  khususnya persoalan perkebunan kelapa rakyat. Diakuinya luasan perkebunan kelapa yang terdapat di Inhil menjadikan sebuah kebanggaan untuk kabupaten dipesisir Provinsi Riau ini. Hanya saja, upaya penyelesaian berbagai persoalan yang kini menyelimutinya belum membuahkan hasil yang memuaskan.

“mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang kini terus menggerogoti sektor penghasilan terbesar masyarakat Inhil ini tidak bisa dilakukan sendiri dan perlu keikutsertaan semua pihak termasuk provinsi dan pusat. Dengan bantuan media, kami berkeyakinan akan memiliki harapan lebih besar untuk mendapatkan dukungan itu,” Ujar Ketua komisi II DPRD Inhil, Junaidi ketika dikomfirmasi sejalan dengan peringatan HPN yang baru-baru ini dilaksanakan di Inhil, senin (23/3)

Setidaknya ditambahkan politisi dari Partai Golkar Inhil ini, ada tiga upaya yang harus dilakukan yakni hasil perkebunan kelapa dapat diupayakan untuk masuk dalam produk unggulan nasional, kemudian pendirian kluster dan penggudangan agar tidak terjadinya praktik monopoli.

Persoalan terbesar yang kini dihadapi sektor perkebunan kelapa rakyat menurutnya terletak pada perbaikan sistem pengairan. Tanpa adanya solusi terbaik untuk meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkannya, upaya untuk menyelamatkan sumber penghasilan 70 persenan penghasilan ekonomi masyarakat Inhil ini menjadi sesuatu yang mustahil

Program perbaikan irigasi khususnya pembuatan tanggul dan sarana pendukung lainnya selama ini dirasakan membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk mengatasinya, ia menyarakan agar pelaksanaan perbaikan dilakukan melalui program swakelola. Melalui system ini, dipastikan akan mampu melakukan penghematan biaya hingga 50 persen.

“ jadi perbaikannya langsung oleh pemerintah melalui Dinas terkait. tidak perlu lagi melalui pihak ketiga. Hanya saja perlu adanya kediapan Dinas.” Usulnya.

Berdasarkan hitung-hitungan, mellaui program swakelola, biaya pembuatan tanggul untuk 1 kilonya hanya membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp 40 juta. Biaya ini berbeda jauh jika dilaksanakan melalui pihak ketiga yang membutuhkan dana hingga 70 juta per kilonya.

“Apalgi kita sudah mendapatkan komitmen dari pemerintah provinsi uantuk membantu penyediaan alat berat.” Tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kerusakan terbesar perkebunan kelapa rakyat hari ini diperngaruhi terjadinya intrusi air laut yang disebabkan rusaknya tanggul perkebunan. Akibatnya, produksi kelapa merosot tajam dan bahkan kini sudah cukup banyak perkebunan kelapa rakyat yang tidak lagi mampu berproduksi. (adi/adv)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan mengembangkan dan mengangkat Danau Air Gatal untuk dijadikan objek pariwisata di wilayah Bagansiapiapi, Rohil, Riau.

Selain Jembatan Pedamaran I,II dan Kawasan Batu Enam Pinggir Sungai Rokan, objek wisata tersebut dinilai akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Rohil H.Suyatno kepada wartawan, Sabtu (21/03/15) yang lalu saat ditemui di lokasi peninjauan Danau Air Gatal di Kepenghuluan Parit Aman. Pada peninjauan bupati didampingi Sekretaris Dispora, Kakansatpol PP, Kabag Humas dan Kabag Protokol serta beberapa orang Konsultan Perencana.

“Saya bersama Ketua DPRD meninjau satu lokasi yang sangat potensi untuk objek pariwisata. Di lokasi ini akan kita kembangkan dan kita akan angkat menjadi objek wisata unggulan di Bagansiapiapi,” ujar Suyatno.

Dijelaskannya, memang saat Ini Bagansiapiapi telah memiliki objek wisata Lain, seperti Jembatan Pedamaran I ,II dan Kawasan Batu Enam Pinggir Sungai Rokan yang sering di kunjungi masyarakat Rohil.

“Jadi kalau Danau Air Gatal ini sangat luar biasa karena masyarkat bisa terhibur dan tentunya masyarakat juga mendapatkan penghasilan tambahan seperti berjualan makanan dan minuman sambil berekreasi,” imbuhnya.

Untuk anggaran pembersihan, lanjut Suyatno, Pemkab Rohil akan menganggarkan dana sebesar 3 milyar pada APBD-P 2015 nanti yang akan di poskan melalui Dinas Pariwisata Seni Budaya dan Olahraga (Disparbudpora ).

Bupati yakin, dengan kerjasama yang bagus dan dengan etikad yang baik, potensi objek wisata yang ada di Danau Air Gatal itu pasti berjalan dengan baik.

“Untuk tahap permulaan akan dilakukan pembersihan di sekitar lokasi Danau Air Gatal. Saya sangat yakin, kalau kerjasama kita bagus, kita punya etikad baik, ini pasti jadi,” tambahnya.

Menurutnya, jika objek pariwisata di Danau Air Gatal jadi di kembangkan, tidak dari daerah Ini saja yang akan datang, namun orang luar daerah juga akan berkunjung.

“Tapi dengan komitmen kita lah, bayangkan saja anak kita yang tinggal di kota Bagansiapiapi dan sekitarnya itu mau kemana dia pada hari liburm jika kita tidak punya objek pariwisata. Jangankan orang Bagan, orang luar pasti akan kesini tentunya,”  pungkasnya.

Ia Juga mengakui sudah meminta kepada pihak konsultan perencana untuk dapat mendesain danau Air Gatal seindah mungkin agar memiliki daya tarik. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) perpanjang waktu penerimaan sayembara desain logo Milad Kabupaten Inhil yang ke-50 hingga akhir bulan Maret ini.

Pernyataan ini diungkapkan Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Inhil, Yun Hawarius kepada awak media usai mengikuti rapat Forkopimda bulan Maret di gedung DPRD Inhil, kemaren.

“Sebenarnya kalau menurut jadwal sayembara ini berakhir dan sudah kita rekap pada tanggal 16 Maret kemaren, tapi karena pesertanya masih sedikit maka kita beri waktu perpanjangan hingga akhir bulan ini,” katanya.

Disebutkannya, hingga saat itu peserta yang telah memasukkan hasil kreatifitas desain logonya baru 18 peserta. Angka partisipasi putra Inhil ini masih minim dan masih perlu tambahan lainnya.

Sebab, ia menginginkan hasil terbaik dan logo Milad Inhil terbaik ditahun ini. Dan pihaknya juga telah menyiapkan tim penyeleksi logo terbaik pada sayembara perdana tersebut.

“Kita sangat merahasiakan peserta itu dari daerah mana dan profesinya apa agar penilaian dari tim penyeleksi nanti memang yang terbaik, yang terpenting peserta sayembara itu asli warga Kabupaten Inhil,” tukasnya.(mirwan/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Warga Tembilahan menilai janji pihak PLN untuk menormalkan pasokan listrik hingga saat ini masih terkesan “pepesan kosong”. Semakin merosotnya pelayanan perusahaan pemasok tunggal kebutuhan listrik milik Negara ini kian memperburuk citranya dimata masyarakat.

Menurut warga Kecamatan Tembilahan Hulu, Nani, kerap terputusnya pasokan PLN membuat ia terpaksa harus kehilangan tambahan penghasilan keluarga. Dengan pekerjaan sampingan membuat balok es yang akan dipergunakan sebagai pendingin oleh pedagang ikan, matinya listrik artinya es tidak bisa membeku.

“kita tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan. Kami terpaksa harus kehilangan tambahan penghasilan. Padahal saat ini biaya hidup semakin tinggi,” Ungkap kekecewaan Nani kepada detikriau, ahad (22/3)

Sebagai masyarakat, nani mengaku sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan pihak PLN. Ia berharap agar PLN jangan hanya berani tegas menuntut kewajiban pelanggannya sementara kewajibannya justru belum terpenuhi.

Warga Tembilahan lainnya, Andre justru menilai pihak PLN selama ini hanya banyak berjanji untuk kembali menormalkan pasokan listrik. Menurutnya, beberapa kali janji PLN masih belum ada bukti.

“dimedia kita sudah beberapa kali mendapatkan informasi akan janji-janji PLN. Beberapa hari yang lalu katanya listrik giliran 16 jam hidup dan 8 jam mati, kemudian 2 hari hidup dan 8 jam mati. Tapi sejauh ini semua itu masih sebatas omong kosong. Kita tunggu nanti tanggal 25 maret yang katanya sudah berganti giliran menjadi 4 hari hidup dan 8 jam mati. Apakah ini masih sekedar omong kosong PLN kembali, ” Kesalnya.(Aam)

PLN Tembilahan diperkirakan Baru Normal pada 15 April Mendatang