TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melepas sebanyak 53 atlet yang tergabung dalam Lembaga Karate –do Indonesia (Lemkari) Kabupaten Inhil di halaman kediaman Bupati Inhil, Jum’at (3/4/2015) pagi.

Pelepasan sejumlah karateka ini ditujukan untuk mengikuti Kejuaraan Daerah (Kejurda) V Lemkari Pengurus Daerah (Pegda) Provinsi Riau tahun 2015 dengan tiga kategori perlombaan yang diikuti yakni, komite, kata (jurus) beregu dan Kata perorangan.

Bupati berpesan kepada seluruh kareteka dapat mengikuti perlombaan tersebut secara suportif dan buatlah masyarakat Inhil bangga. Atas nama pemerintah, Bupati akan selalu memberi suport dan dukungan dan harapan yang terbaik agar bisa tampil meraih prestasi terbaik dan menjadi kebanggaan daerah Inhil.

“Pemkab serta masyarakat pastinya sangat mendukung, karena ini membawa marwah daerah, mudah-mudahan dalam mengikuti pertandingan ini karateka kita selalu sehat selalu dan sekembalinya mampu mengukir prestasi,” Harapnya.

Ia juga menyampaikan, secara umum tidak hanya pada Lemkari itu sendiri, namun juga diinginkannya  pengurus cabang karate lainnya yang ada di Kabupaten Inhil ini selalu meningkatkan prestasi-prestasi terbaik, khususnya pengurus yang dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, tampak hadir Ketua KONI Kabupaten Inhil H Syamsudin Uti, Kepala Disporabudpar Kabupaten Inhil Rudiansyah, Dewan Pembina Pengcab Lemkari H Adrianto, para pengurus Lemkari Kabupaten Inhil serta para orang tua atlet yang mengikuti Kejurda V Riau.(adv pemkab inhil)

BAGANSIAPIAPI, (detikriau.org) – Bupati Rokan Hilir, H Suyatno meminta kepada guru baik guru PNS maupun guru honorer tidak gegabah dalam memutuskan untuk melakukan pinjaman kredit. Apalgi hanya kebutuhan yang dinilai kurang mendesak.

”Siapa yang tidak butuh uang. Saya saja pernah mengajukan kredit pinjaman dengan menggadaikan SK. Namun apa akibatnya, ketika saya mencalonkan diri untuk menjadi Bupati pada tahun 2006, saya kewalahan mencari dana,” kata Bupati Rokan Hilir, Suyatno, A.Mp saat menghadiri acara seminar guru, Kamis (3/4/2015) di Gedung Serba Guna Bagansiapiapi.

Ketika terjadi persaingan dalam hidup, kata Suyatno, orang akan berlomba -lomba mencari prestise agar bisa diterima di lingkungan sosialnya. Digambarkan Bupati, dahulu anak SMP jika ke sekolah kebanyakan berjalan kaki atau paling banter menggunakan sepeda. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kebiasaan itu diganti dengan menggunakan sepeda motor.

Bagi orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi, tentu tidak aka ada persoalan. Tapi bagi yang ekonominya pas-pasan dan ingin mengikuti gaya ini bagi kebutuhan anaknya, tentulah harus mengajukan kredit motor.

Menurut Suyaatno, memang ada MoU antara PGRI dengan Bank Mandiri dalam pemberian fasilitas kredit pinjaman dengan persyaratan yang lunak . Namun, dari pihak PGRI sendiri, juga harus memberikan keyakinan kepada pihak bank agar tidak lagi meminjam kepada lembaga keuangan informal yang nyata-nyata akan memberatkan guru itu sendiri ketika mencicil kredit bunga pinjaman setiap bulannya.

”Kita tidak bisa pungkiri, selama ini guru meminjam uang kepada lembaga keuangan informal lainnya. Untuk itu, butuh kepercayaan penuh kepada bank agar seluruh guru tidak lagi meminjam di lembaga informal itu. Cukup di Bank Mandiri. Untuk itu, perlu peran PGRI untuk mengakomodir seluruh anggotanya,” tutup Suyatno.( tris/adv/*)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Yuliantini sebut Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil tidak ada action yang jelas terhadap berbagai persoalan pendidikan Inhil.

Pernyataan ini dilontarkannya saat hearing Komisi IV DPRD bersama Disdik dan BKD Inhil di ruang banggar gedung DPRD Inhil Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (2/4/2015).

“Saya harapkan Disdik jangan hanya aktif rapat, tapi actionnya yang lebih penting, apalagi menyangkut kelangsungan pendidikan masyarakat kita,” katanya.

Menurutnya, selama ini beberapa kali dilakukan hearing bersama Disdik ini hanya sebatas hearing, meski pembahasan dalam hearing tersebut sudah sangat meyakinkan para perwakilan rakyat, namun setelahnya terkesan sangat fakum.

Dicontohkannya, beberapa waktu lalu salah satu sekolah meminta guru agama, namun Disdik malah mengirimkan guru Bahasa Indonesia.

Dari hearing waktu itu sangat diyakinkannya kalau Disdik ini tidak akan menindak lanjuti, bahkan ia menilai dinas pengelola pendidikan tersebut kebanyakan melakukan kegiatan seremonial.

“Kalau sudah seperti ini, bagaimana pendidikan kita bisa baik. Kami sangat mengharapkan setelah hearing ini ada tindak lanjut yang pasti dari Disdik,” tutupnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Anggota Msyarakat Peduli Inhil (MPI) Oyong Maldini mengaku sempat dicari preman karena sering mengadukan ke Komisi IV DPRD atas berbagai persoalan pendidikan di Inhil.

“Saya sempat dicari preman, tak tau juga siapa dalangnya, yang jelas menyangkut seringnya saya mengadukan ke dewan soal pendidikan,” sampaikannya saat menghadiri hearing Komisi IV DPRD Inhil bersama Dinas Pendidikan Inhil dan BKD Inhil di aula rapat Kantor DPRD Inhil jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (2/4/2015).

Oyong menjelaskan, dari persoalan pendidikan yang sempat dicari itu terkhusus menyangkut persoalan mutasi sejumlah guru dari desa ke kota yang baru-baru ini diputuskan Disdik bersama BKD Inhil.

Meski demikian, ia menyatakan tidak takut dan tetap memperjuangkan pendidikan di pedesaan yang dinilainnya masih sangat kurang mendapatkan perhatian. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengukuhkan pengurus Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (KP3E) Kabupaten Inhil tahun 2014-2018, Rabu (1/4/2015).

Pada prosesi pengukuhan yang dipusatkan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan ini, H Fauzar yang juga menjabat sebagai Asisten II Setda Inhil terpilih sebagai Ketua Umum, sedangkan Ketua Harian dijabat oleh Dirut PDAM Tirta Indragiri, Agustian Rasmanto.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, KP3E memiliki tanggung jawab sosial dalam memfasilitasi, memotivasi maupun mendinamisir aktivitas ekonomi daerah yang memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha di daerah.

“Pengukuhan KP3E Ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah dalam pengembangan potensi di Negeri Seribu Parit. Karena itu, KP3E perlu bekerja esktra untuk mengembangkan potensi ekonomi di Kabupaten Inhil, diantaranya perkelapaan, maritim atau perairan, wisata dan pangan yang masih perlu terus digali,” tutur Bupati Wardan.

Dijelaskan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, pengembangan potensi-potensi itu dinilai berperan penting dalam memberikan nilai tambah, khususnya dalam menjawab masalah keterbatasan daerah, sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Inhil.

“Jadi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya minta KP3E Kabupaten Inhil untuk segera menyusun master plan KP3E,” tambahnya.

Apalagi, lanjut Bupati yang dikenal agamis ini, keberadaan KP3E cukup penting, yakni sebagai representasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan komitmen KP3E oleh Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Ketua LAMR dan Ketua Harian KP3S. (adi/adv pemkab inhil)