TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kelangsungan masa depan sebuah daerah atau bangsa akan sangat bergantung pada keberadaan generasi muda yang tangguh dan berkualitas. Dimana, hal itu dapat ditempa dan diwujudkan dengan berbagai proses, seperti salah satunya melalui bidang pendidikan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi faktor penting dan prioritas utama yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), disamping upaya peningkatan bidang-bidang lainnya.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Dani M Nursalam, peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melakukan evaluasi terhadap seluruh program pendidikan yang telah dicanangkan dan dijalankan oleh pihak terkait.

“Jadi, Ujian Nasional (UN) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya ini merupakan salah satu momen bagi pemda, untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pendidikan dalam satu tahun berjalan,” tutur Dani kepada sejumlah awak media usai meninjau pelaksanaan UN hari pertama bersama Bupati Inhil, HM Wardan di beberapa sekolah di Kecamatan Tembilahan Hulu, kemarin.

Hasil yang didapat dari evaluasi tersebut, lanjut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, nantinya akan menjadi bahan dalam upaya perbaikan bidang pendidikan ke depan, guna mendukung serta mewujudkan pembangunan dan kemajuan daerah.

“Kita di DPRD tentunya akan melihat sejauh mana hasil yang bisa dicapai setelah UN ini. Hal itu penting bagi kita, untuk menyusun langkah dan kebijakan terkait dunia pendidikan di Negeri Seribu Parit ini,” tambahnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu, jumlah siswa SMA sederajat yang mengikuti UN tahun 2015 di Kabupaten Inhil berjumlah sebanyak 6.658 siswa.

6.658 peserta UN ini terbagi kepada 4 bagian, yakni untuk siswa SMA Negeri dan Swasta sebanyak 3.110, SMK Negeri dan Swasta sebanyak 1.128 siswa, MA Negeri dan Swasta sebanyak 2.053 serta peserta ujian paket C sebanyak 367. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Promosi Kesehatan (Promkes), Fitri Astuti kepada detikriau.org di ruang kerjanya, kemaren.

Dikatakan, setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan, dengan tujuan memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.

“PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan rumah tangga yang ber-PHBS,” tutur Fitri.

Dijelaskan, rumah tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang melaksanakan 10 PHBS di rumah tangga, yakni persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberibayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, serta mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.

“Selanjutnya, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari, serta tidak merokok di dalam rumah,” terangnya.

Adapun manfaat rumah tangga ber-PHBS bagi rumah tangga diantaranya, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga giat bekerja, serta pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha, guna menambah pendapatan keluarga.

Sedangkan manfaatnya bagi masyarakat, yaitu masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat, mencegah dan menanggulangi masalah-msalah kesehatan, memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada, serta masyarakat mampu mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu, tabungan ibu bersalin, arisan jamban, ambulance desa dan lain-lain.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Helmi D tegaskan tidak ada Pungutan Liar (Pungli) Ijajah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Sekolah wajib 9 tahun, artinya ditingkat SMP juga tidak dibenarkan adanya biaya Ijazah. Jikapun ada kedapatan nanti, kami suruh kembalikan saja,” ungkap Helmi kepada awak media disela pantauan pelaksanaan UN disejumlah sekolah, Senin (13/4) sambil menerangkan bahwa larangan itu berdasarkan Permendikbud RI.

sementara itu, Kasi SMP Disdik Inhil, M Nasir menerangkan, setelah usai pelaksanaan UN SMA tahun ini, diwacanakannya Disdik akan mengumpulkan kepala SMP se-Kabupaten Inhil. Tujuannya, memberi arahan apa saja yang mesti dilakukan pihak sekolah.

“Termasuk juga memberi penegasan tidak dibenarkan adanya biaya Ijazah. Selama ini, kami hanya menyampaikan semacam himbauan saja, namun pada rapat nanti akan kami sampaikan larangan keras sesuai prosedur,” kata Nasir.

Untuk sementara, ia sedikit memberi keringanan terhadap ada pungutan tersebut hanya berupa uang transportasi semata. Dicontohkannya seperti sekolah yang jauh dari kota Kabupaten, tentu butuh biaya transportasi untuk mengambil Ijazah di kantor Disdik.

“Hanya sebatas itu, tidak boleh lebih. Dan iurannya pun secukupnya saja sesuai dengan biaya jarak tempuh yang dibutuhkan sekolah,” pungkasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM membuka resmi kegiatan sosialisasi deteksi dini kenker leher rahim di Gedung Wanita Tembilahan, Senin (13/4/2015).

Kegiatan tajaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tembilahan ini bekerjasama dengan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Inhil.

Dalam pemaparannya, Sekda Inhil menyampaikan bahwa kegiatan ini sangatlah bermanfaat karena bisa menghasilkan nilai yang positif. Sebab diketahui menurut Sekda, berdasarkan data, di Indonesia secara umum, tingkat kematian akibat kanker servik ini berada dinomor urut 2.

“Bayangkan saja, sudah tercatat kurang lebih 15 ribu jiwa yang menjadi korban akibat kanker tersebut. Sebab itu, perlu kita sosialisasikan pengetahuan tentang penyakit ini,” kata Sekda.

Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan berharap dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan pengetahuan kepada kaum hawa dalam mengetahui secara dini ada tau tidaknya indikasi penyakit kangker servik.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan saat dikonfirmasi awak media menuturkan, sosialisasi yang diselenggarakannya pagi itu diikuti oleh organisasi wanita se-Kabupaten Inhil. Diantaranya, para ibu Dharma Wanita dan organisasi wanita lainnya.

“Tentu harapan kita setelah ini mereka yang mengikuti sosialisasi bisa memahami. Untuk diketahui, sosialisasi ini baru tahap awal, tindak lanjutnya ialah jika ada terdapat persoalan terkait materi hari ini langsung dilaporkan,” katanya.

Ia menerangkan, dalam pemeriksaan deteksi dini kenker leher rahim ini dilakukan secara gratis, dengar syarat mengantongi kartu peserta BPJS Kesehatan.(mirwan/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Satu orang pelajar setingkat SMA mengikuti pelaksanaan UN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan. Hal itu terpaksa dilakukan karena ianya sedang menjalani masa pembinaan akibat tersangkut masalah hukum.

Berdasarkan keterangan Kepala Lapas Kelas II A kota Tembilahan Tommy melalui Kasi Binadik, M Djohan saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Senin (13/4/2015) mengatakan, 1 orang pelajar ini merupakan tahanan kasus tindak pidana perkelahian.

Sebenarnya, lanjut Djohan, binaan Lapas yang menjadi peserta UN tahun 2015 itu ada 2 orang. Namun yang satunya, MS seorang pelajar SMK telah dibebaskan Lapas Kelas II A Tembilahan senin (13/4) pukul 06.00 WIB.

“MS terlibat kasus perlindungan anak ini mengikuti UN di salah satu sekolah yang ada di lintas Enok, seberang Tembilahan. Jadi saat ini tinggal 1 pelajar saja lagi yang tetap mengikuti UN di Lapas,”tandasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun anggaran 2015 ini, Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di seluruh wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih menjadi prioritas, untuk lebih dimaksimalkan peranannya di tengah-tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwi saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dikatakan Alvi, pihaknya ingin seluruh Pustu yang saat ini secara fisik bangunannya sudah mencapai 154 Pustu itu dapat benar-benar mendukung dan menunjang penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

“Kami mau Pustu menjadi barometer untuk pelayanan terdekat bagi masyarakat. Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah, karena perlu komitmen bersama antar seluruh pihak terkait,” terangnya.

Dijelaskan Alvi, tekad itu akan didukung 100 persen dengan penguatan perencanaan serta pemahaman terhadap aturan dan sinkronisasi antar program, yang kedepannya diharapkan bukannya hanya capaian program yang terjadi, tetapi adalah efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, untuk mencapai paripurnanya kesehatan di Inhil.

“Salah satu mungkin yang perlu kita sikapi dengan bijak, misalnya kita bertekad di tahun 2017 nanti Inhil bebas pasung. Itulah diantaranya contoh perbaikan konprehensif untuk kesehatan, yang kami sudah mulai tata sejak RPJMD dan draft Rensra kita di pemerintahan yang baru ini,” imbuhnya.(adi)