Pekanbaru (detikriau.org) Rabu (15/4/2015) malam, Pemerintah Kabupaten Inhil yang di wakili Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Tengku Edy Efrizal di dampingi Kepala BAPPEDA, menghadiri malam ramah tamah dengan Direktur Operasi PLN luar Jawa-Bali Amir Rosidin serta Jajaran. Kegiatan ini turut di hadiri Plt GUBRI Drs. Arsyadjuliandy Rachman, Wakil Mentri Keuangan RI Mardiasmo, Deputi Bappenas RI, DITJEN BANGDA Kementrian Dalam Negeri RI serta Perwakln dari Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau, yang di laksanakan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau Jl.Ponegoro, Pekanbaru. 

Usai mengikuti Malam ramah tamah Direktur Operasi PLN, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Inhil, Ir.T.Edy Afrizal mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bupati dengan Direktur PLN Pusat beberapa waktu lalu. Pertemuan malam ini membahas akan krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Inhil. Karena, sistem listrik yang ada di Kabupaten Inhil masih terisolasi, sehingga memerlukan pembangunan jaringan interkoneksi. Dengan adanya sistem jaringan  interkoneksi itu maka wilayah Kabupaten Inhil akan di aliri listri ± 600 Mw.

Dalam waktu dekat ini akan dibangun beberapa tower yang terletak di beberapa titik di Kabupaten Inhil. (adv pemkab/rlsHumas)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terbilang sukses, bahkan lebih sukses dari tahun lalu.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pendisikan (Disdik) Kabupaten Inhil Helmi D melalui Kabid Dikmen, Suwardi kepada awak media, Kamis (16/4/2015) sore.

“Kalau tahun lalu masih terdapat kendala, namun untuk tahun ini lancar, baik berupa pendistribusian pasilitas ujian, jadwal pelaksanaan maupun proses pengawasan selama menjalani UN,” katanya.

Namun demikian, ia menyampaikan sedikit kendala yang didapat hanya pada mata UN Bahasa Inggris, sebab dalam ujian itu terdapat ujian listening yang memfungsikan alat untuk mendengarkan. Waktu itu, ada beberapa sekolah terhambat karena listrik sedang mati.

Secara cepat pihak panitia katanya langsung mengatasi dan tetap berjalan lancar. Sampai akhir UN, diakuinya juga tidak terdapat kebocoran soal UN di seluruh SMA sederajat di Kabupaten Inhil.

Untuk pengumpulan Eljun ke kantor Disdik Inhil, untuk SMA katanya sudah 80 persen yang telah mengumpulkan. Namun untuk SMK, Negeri maupun Swasta se-Inhil, hingga sore itu baru 1 SMK yang datang membawa Eljun, yakni SMK Kateman.

“Yang jelas kami tegaskan, seluruhnya baik SMK maupun SMA harus sudah mengumpulkan Eljun kesini pada sore (17 April, red), jika ada yang terlambat jangan salahkan kami jika dapat sanksi dari pimpinan Dinas,” tegasnya.

Meski demikian, Suwardi yakin kalau di Inhil ini akan mengumpulkan Eljun tidak ada yang terlambat, hal ini berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah ditemukan sekolah terlambat.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diminta, untuk segera mencairkan alokasi dana desa yang telah dianggarkan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, HM Yusuf Said saat memimpin hearing atau rapat dengar pendapat bersama BPMPD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum Setdakab Inhil, Rabu (15/4/2015) malam.

Hearing yang digelar di ruang Komisi I Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini, dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD, Muammar serta anggota, Hj Siti Bungatang dan Asmadi, Kepala BKD, Syaifuddin, Sekretaris BPMPD, Yuserdi dan jajaran Bagian Hukum Setdakab Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said mempertanyakan tentang sejumlah kebijakan dari SKPD terkait, seperti yang berkenaan dengan dana desa, Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) dan rencana kunjungan Menteri Desa ke Kabupaten Inhil.

Dikatakan Yusuf, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Bulan April tahun anggaran 2015, yang merupakan jadwal pencairan dana desa tahap pertama. Namun, dari informasi yang diperoleh di lapangan, Pemerintah Desa masih belum mengetahui dan mendapatkan berapa jumlah alokasi dana desa yang mereka peroleh.

“Berkenaan dengan Pj Kades, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penempatan pejabat di desa, karena berdasarkan keputusan yang telah disepakati sebelumnya, pejabat dalam struktural Pemerintah Kecamatan tidak dibenarkan menjadi pejabat desa,” tutur politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekretaris BPMPD Inhil,Yuserdi menjelaskan bahwa dana desa untuk tahun anggaran 2015 ini sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu beberapa hal lagi yangg harus dilengkapi, sehinga pencairannya bisa segera dilakukan.

“Mengenai Pj Kades yang diambil dari struktural Pemerintah Kecamatan, ini karena kita masih kekurangan aparatur di daerah pedesaan, makanya kita angkat aparatur yang memang dinilai layak untuk menjabat sebagai Pj Kades,” terangnya.

Mendengar jawaban itu, Yusuf Said dan jajarannya di Komisi I DPRD Inhil meminta agar Pemkab Inhil benar-benar menempatkan aparatur yang siap turun dan berdomisili di desa bersangkutan, sehingga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Memang aturannya tidak ada, tapi kita harapkan Pj Kades yang dipilih bukanlah mereka yang memegang jabatan di tingkat kecamatan, karena nantinya akan mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” kata Yusuf yang diamini jajarannya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Husada Tembilahan diminta, untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, guna memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie dalam sambutannya saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2015 KPRI Husada Tembilahan, Kamis (16/4/2015).

RAT yang dipusatkan di aula Kantor Dinkes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan ini dihadiri perwakilan Dinas Koperasi dan PKM, Dewan Pengawas, Ketua KPRI Husada Tembilahan dan jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinkes Inhil.

Dikatakan Alvi, RAT ini merupakan momentum bagi para pengurus KPRI Husada Tembilahan, untuk mengevaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya, sehingga bisa diketahui apa saja yang menjadi kendala dan kekurangan saat penerapannya di lapangan.

“Kemudian, baru dicari solusi dan jalan keluarnya secara bersama-sama, dalam upaya memperbaiki kinerja para pengurus,” tutur Alvi.

Apalagi, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, KPRI Husada Tembilahan termasuk salah satu koperasi terbesar di Negeri Seribu Parit, sehingga diharapkan apapun yang dilaksanakan bisa memperoleh hasil yang terbaik.

“Ke depan, saya harapkan para pengurus dapat membuat program dan kegiatan yang lebih baik lagi, dengan capaian hasil yang maksimal, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan para anggota,” imbuhnya.(adi/adv)

BAGANSIAPIAPI (detikriau.org) – Pemkab Rohil terus mendorong upaya untuk meningkatkan populasi ternak yang nantinya akan menjadi jaminan pasokan sumber protein dan tingkat kesejahteraaan khususnya bagi masyarakat Rohil. Upaya ini dilakukan dengan menjalankan program pemberian bantuan bibit ternak bagi kelompok-kelompok peternak.

Dikatakan Bupati Rohil, H Suyatno, disamping dibiayai melalui APBD Rohil, penyediaan bibit ternak ini juga dilakukan dengan sharing dengan pihak Provinsi Riau mauppun pemerintah pusat.

“Seperti pengembangan usaha sapi potong dan integrasi tanaman ruminansia,” sebut Bupati baru-baru ini.

lainnya, sambung Suyatno, Pemkab Rohil juga melakukan insentif betina bunting. Yang di maksud dengan kegiatan insentif betina bunting adalah menjaga produktivitas ternak agar tidak dipotong dan menjaga kesehatan kebuntingan sapi dan kerbau (kebuntingan diatas 5 bulan). Tak hanya itu, Pemkab Rohil juga memberikan bantuan insentif untuk perawatan kebuntingan ternak hingga beranak (melahirkan) dengan sehat.

Kemudian Pemkab Rohil juga melakukan penyebaran pejantan unggul. Kerbau mauppun sapi pejantan unggul ini didistribusikan ke daerah yang populasi betina lebih tinggi dibanding jantan. Hal ini dilakukan untuk menghindari minimnya proses kawin alami..

“Kita juga ada program IB (Inseminasi Buatan atau kaawin suntik). Apalagi, Pemkab Rohil telah memiliki tiga orang inseminator IB resmi yang sudah mengikuti pelatihan di tingkat nasional.” Tandas Bupati. (tris/adv)