TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten I Setda Kabupaten Inhil Darussalam menegaskan kalau Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Riau tahun 2015 tetap dilaksanakan di Negeri Sri Gemilang ini.

Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat panitia pelaksana HPN Provinsi Riau 2015 di Balai Kantor Bupati Inhil yang dihadiri Wakil DPRD Kabupaten Inhil, Feryandi, Kabag Humas Setdakab Inhil Ahmad Ramani, PAUR Humas Polres Inhil, Iptu Warno Akman, Ketua PWI Inhil M Yusuf serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Inhil dan sejumlah awak media, Jum’at (17/4/2015) sore.

“Rapat ini dalam rangka menyatukan usulan-usulan panitia untuk disingkronkan, nanti kita akan menunjuk tim kecil,” sebut Darussalam yang juga menjabat ketua Pelaksana HPN Riau 2015.

Terkait dengan pernyataan Ketua PWI Inhil M Yusuf yang mengatakan HPN akan dibatalkan itu hanya sebuah emosi dan luapan kekesalan saja. “Itu (emosi, red) hanya emosi sesaat saja dan ini (HPN, red) tetap lanjut,” terangnya.

Pada intinya kata Darussalam, kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan dan tetap disukseskan sesuai harapan bersama, tidak ada pembatalan ataupun hal negatif lainnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun anggaran 2015 ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menargetkan beberapa program prioritas yang harus bisa dicapai dan diwujudkan para aparatur dan tenaga kesehatan, diantaranya 1 Puskesmas 1 desa andalan yang stop Buang Air Besar (BAB) sembarangan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Lingkungan, Hermat Mahat SKm, MM saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan Herman, nantinya itu akan diperlombakan dan diikuti oleh seluruh Puskesmas yang ada di Negeri Seribu, dalam upaya meningkatkan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Bagi Puskesmas yang berhasil dan petugas yang mendapat nilai terbaik dalam lomba itu, akan kita berikan reward atau penghargaan. Itu semua untuk memberikan motivasi agar terus bekerja dengan baik dan maksimal,” tutur Herman.

Kebijakan ini, lanjut Herman, juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia (RI) nomor 3 tahun 2014, yang bisa dicapai melalui peningkatan akses sanitasi pada jamban keluarga.

Apalagi, jika dilihat dari skala nasional, di Bumi Sri Gemilang ini pencapaian sanitasi masih cukup rendah, yakni mencapai sekitar 50 persen, sehingga penyebaran berbagai penyakit, seperti penyakit diare sangat banyak ditemukan, khususnya di daerah yang berdekatan dan memiliki akses langsung dengan perairan atau sungai.

“Hasil dari sosialisasi ini, kita harapkan bisa diteruskan oleh aparatur di Puskesmas ke jajarannya di setiap desa, sehingga kondisi sanitasi masyarakat sekitarnya bisa semakin meningkat dan lebih baik, yang ke depannya tidak ada lagi ditemukan masyarakat yang membuat jamban keluarga di pinggiran sungai,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mencegah dan mengantisipasi semakin meluasnya peredaran serta penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza) sejak dini terutama di kalangan generasi muda, maka di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dipandang perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar saat hearing atau rapat dengar pendapat bersama perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Bagian Hukum dan Bagian Ortala Setda Inhil, serta RSUD PH Tembilahan, di Ruang Komisi I Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Mummar, dari hasil kunjungan kerjanya ke beberapa daerah, ia menilai di Negeri Seribu Parit ini memang harus segera dibentuk BNNK dan IPWL rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza. Apalagi, jika mengingat kondisi yang ada di lapangan saat ini.

“Daerah kita sekarang sudah bisa masuk dalam kondisi darurat Napza, jadi semua pihak terkait harus secepatnya mengambil langkah dan kebijakan, dalam upaya menanggulangi permasalahan ini,” tutur Muammar.

Seperti dengan keberadaan IPWL yang sangat dibutuhkan dalam penanganan Napza, lanjut Muammar, dimana berdasarkan ketentuan para pengguna dan pencandu narkoba itu lebih baik direhabilitasi daripada di penjara.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menyatakan, yang harus juga disiapkan oleh pemerintah adalah sumber dayanya, yang bisa menganalisa apakah seorang pengguna dan pencandu tersebut diberikan rehabilitasi dan pengobatan dengan cara rawat jalan atau rawat inap.

“Yang juga tak kalah pentingnya dilakukan, yakni mengintensifkan sosialisasi tentang narkoba, karena masih banyak masyarakat kita yang tidak tahu dan tidak memahami terkait Napza ini. Contohnya saja, ada anggapan masyarakat kalau sudah direhabilitasi berarti dipenjara, padahal kan tidak. Pemahaman ini yang harus kita berikan kepada masyarakat,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelaku tindak kejahatan bukan hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan bisa saja pelakunya adalah kenalan di korban. Sebagaimana yang dialami oleh warga Tembilahan, Haliza (23).

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kamis (16/4) sekitar pukul 14.00 wib, Haliza meminjam kendaraan roda dua milik temannya Nurlaila (26) dengan maksud untuk berbelanja di pasar.

Setibanya dirumah setelah selesai berbelanja, Haliza bertemu dengan kenalannya “Y” di depan rumah dan iapun mempersilahkan Y untuk masuk  dengan maksud untuk sekedar mengobrol.

Setelah didalam rumah, Halizapun bermaksud untuk membuatkan minuman dan beranjak ke dapur. Namun saat minuman selesai dibuat dan akan disuguhkan, Y sudah tidak lagi berada di tempatnya.

“Saat itu Haliza masih sempat melihat “Y” sudah menaiki kendaraan pinjamannya dari Nurlalila. Tapi saat ditanyakan kenapa membawa kendaraan, Y hanya bungkam dan tetap membawa kabur kendaraan tersebut,” Ujar Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo Sik Msi melalui Paur Humas Iptu Warno Akman, Jum’at (17/4)

Parahnya lagi, saat si saksi mencoba untuk menghubungi suaminya yang sedang di luar, ternyata Handphone miliknya juga sudah raib dikantongi pelaku.

Atas peristiwa ini, disampaikan Warno, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 15 juta.

“Sampai saat ini, pelaku masih dalam penyelidikan oleh jajaran Polres Inhil,” tutup Warno.(mirwan)

Bagansiapiapi (detikriau.org) -Daerah pesisir pantai di Kabupaten Rokan Hilir ternyata sangat rawan terhadap penularan penyakit HIV/AIDS. Menyikapi persoalan tersebut, penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penularan virus inipun terus dilakukan secara intensif. 

”Secara geografis, daerah pesisir pantai memang sangat rawan terhadap penularan virus HIV/AIDS. Karena, sebagian besar daerah pesisir pantai itu merupakan daerah transit,” kata Kepala Dinas Kesehatan, dr HM Junaidi Saleh Mkes ketika ditemui kemarin di Bagansiapiapi.

Semua petugas yang ada di Puskesmas yang berada di daerah persisir pantai dihimbau untuk mengintensifkan sosialisasi maupun penyuluhan tentang kesehatan. Sehingga masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai bisa mengerti dan memahami tentang masalah kesehatan. ”Sosialisasi tentang kesehatan perlu terus diintensifkan,” kata Junaidi.

Sementara itu, daerah pesisir pantai di wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang rawan penularan virus HIV/AIDS tersebut diantaranya, Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Sinaboi Kecamatan Sinaboi, Bagansiapiapi Kecamatan Bangko,  Pulau Halang Kecamatan Kubu Babussalam. Selain petugas kesehatan, sosialisasi tentang HIV/AIDS turut dilakukan oleh unsur lainya seperti pihak Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Rokan Hilir.

Selain itu, dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan di daerah pesisir, pihak Dinas Kesehatan melalui program Nusantara Sehat mengusulkan penempatan petugas kesehatan antara 5 sampai 10 orang dari pusat. ”Untuk program Nusantara Sehat ini, semuanya nanti pemerintah pusat yang mengaturnya. Dengan program Nusantara Sehat ini, masalah kesehatan dapat lebih dioptimalkan,” kata Junaidi. [tris]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Kantor Pos Cabang Tembilahan Ryan Lenova doakan realisasi dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tidak salah sasaran keseluruh warga yang menerima.

“Tercatat sebanyak 25,750 warga se-Kabupaten Inhil yang menerima PSKS ini, perorang menerima Rp 600 ribu. data ini kami terima bersih dan kami juga tidak tau apakah data ini berdasarkan data BPS baru atau yang lama,” ungkapnya kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (16/4/2015).

Yang jelas lanjutnya, pihak kantor Pos hanya merealisasikan sesuai dengan data yang telah tersedia. Ia mengatakan untuk pelaksanaan pembagian dana ini dilakukannya di seluruh kecamatan selama seminggu mulai tanggal 13 sampai 18 April mendatang.

Diakuinya, dari pantauannya di lapangan dalam beberapa hari belakang ini terbilang tertip pada pelaksanaan perealisasi, tidak hanya di kota Tembilahan, kecamatan lain juga terbilang lancar.

Sebab katanya, selain dibagikan secara teratur, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk meminta bantuan. “Sebenarnya, dana sebesar Rp 600 ribu tersebut tidak mesti diambil si penerima keseluruhan, bisa hanya mengambil setengah terlebih dahulu dan diambil dibulan berikutnya,” teranganya.

Dijelaskannya, hal itu disebabkan berupa program simpanan dan sangat dianjurkan pihak terkait untuk menabung saja. Namun untuk warga kabupaten Inhil ini, belum ditemukan warga yang ingin menyimpan sebagian dari total dana PSKS.

“Mungkin saja mereka memang sangat membutuhkan dana ini, jadi kita juga tidak memaksakan mereka untuk menabung,” tutupnya.(mirwan)