Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengaku kaget jumpa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanpa memiliki gedung di desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), akhir pekan kemaren.

Saat itu, Bupati Wardan sedang melakukan pemantauan langsung Danau Mabblu di Pulau Basu kecamatan Concong yang akan dijadikan tempat Konservasi Taman Hutan dan Raya (Tahura). Namun sebelum masuk ke danau Mabblu, Bupati terlebih dahulu mampir ke desa Sungai Buluh tersebut.

Tidak hanya singgah sebentar, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini juga menyempatkan diri untuk keliling diseputaran desa dan dijumpainya satu lembaga PAUD yang tidak memiliki gedung, yakni PAUD Doa Bunda.

”Saya kan telah memprogramkan satu desa satu PAUD, dan ini harus tercapai, namun saya kaget kalau PAUD disini bermasalah, yakni tidak memiliki gedung, padahal sarana sudah dibantu berupa alat permainan anak dan lainnya,” ujar Wardan.

Dikatakannya, usai pemantauan langsung saat itu akan dilakukannya pemetaan yakni mendata lembaga mana saja yang masih memerlukan bantuan, tentunya terkait kebutuhan-kebutuhan dasar seperti gedung belajar tersebut melalui Dinas terkait serta program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

”Bagi saya masalah ini menjadi perhatian pemerintah, apalagi sarana permainan yang telah kita bantu saja tampak tempat peletakkannya di rumah pribadi kepala PAUD,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala PAUD Doa Bunda desa Sungai Buluh, Siti Masitah saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, lembaga tersebut tetap berjalan seperti biasa hanya saja meminjam tempat belajar di MDA desa Sungai Buluh.

Disampaikannya juga kalau PAUD ini memiliki anak didik yang cukup banyak, lebih dari 50 anak didik. Sehingga kesulitan untuk menempatkan belajar di rumahnya, sebab itu ia berinisiatif meminjam gedung MDA pada belajar di sore hari.

”PAUD kita ini telah berdiri sekitar setahun belakang, untuk sementara anak-anak kalau mau main pergi ke rumah saya, karena sarana permainan PAUD ada di rumah,” kata Siti Masitah. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM menghadiri puncak peringatan Hari Kartini dan bersempena dengan hari pendidikan dan hari anak Nasional Kabupaten Inhil tahun 2015 di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (28/4/2015).

Acara puncak peringatan hari Kartini ini yang disejalankan dengan Hari Pendidikan Nasional sera hari anak Nasional tersebut merupakan tajaan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil yang bekerjasama dengan Bunda PAUD Kabupaten Inhil serta Forum PAUDI, IGTKI, LAM Riau dan organisasi Mitra PAUD lainnya.

Mewakili Bupati, Sekda Inhil memaparkan dalam sambutannya bahwa peringatan yang diselenggarakan 3 moment tersebut memiliki ruang kesempatan dalam menjadikan putra-putra Inhil lebih mumpuni. Apalagi terkait Hardiknas kedepan, tentu ada evaluasi tersendiri baik atas nama pemerintah maupun keluarga.

Sebab, sepengetahuannya fenomena sosial yang sering terjadi akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan orang tua, seperti menurunnya semangat nasional dan jiwa patriotisme pada anak-anak saat ini, begitu juga pada nilai-nilai akhlak dikesehariannya, bahkan kata Sekda anak-anak saat ini cenderung memiliki jiwa anarkis.

”Untuk itu, melalui tiga memont peringatan yang diselenggarakan hari ini kita tumbuh kembangkan partisipasi anak kepada harkat dan bermartabat secara kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan, terlebih pada diskriminasi,” tutur Alimuddin.

Berdalih pada puncak peringatan hari Kartini, Sekda menyebutkan begitu terasa kontribusi seorang perempuan pada pengembangan daerah ini dan untuk Indonesia secara umumnya, sangat diharapkannya kepada wanita-wanita Kabupaten Inhil terus meningkatkan kreativitas layaknya ibu Kartini yang terus dikenang hingga saat ini.

”Karena tidak ada lagi batasan bagi kaum perempuan untuk berkegiatan, selama kegiatan tersebut positif dan memberikan dampak yang membangun, maka teruslah perjuangkan dan berkreasilah,” imbuh Alimuddin.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (DP Korpri) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tahun 2015 di Mesjid Yayasan Amal Pancasila Jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Selasa (28/4/2015).

MTQ Korpri ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 28 sampai 30 April mendatang. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil H Alimuddin RM dan dihadiri sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil serta anggota Korpri Kabupaten Inhil.

Sekda Inhil mengatakan dalam sambutannya bahwa MTQ Korpri ini perdana dilakukan di Kabupaten Inhil. Sebelumnya, jika ingin mengirimkan peserta MTQ dari Korpri ini langsung menunjuk siapa yang akan mewakili Korpri Inhil. Dari penyelenggaraan Musabaqah itu diakui Sekda kalau Korpri Inhil saat ini telah melangkah satu langkah kedepan.

Menurutnya, dari MTQ perdana tersebut sangat luar biasa. Kenapa tidak, ternyata antusias anggota Korpri yang ingin bersaing cukup banyak. MTQ kali ini tercatat sebanyak 37 peserta terdiri dari dinas dan instansi sebanyak 13 orang, unit Korpri Kecamatan sebanyak 16 orang dan dari instansi vertikal sebanyak 8 orang.

“Setelah dibukanya MTQ, ternyata banyak yang siap bersaing dan ini membuktikan Korpri kita juga berkompoten terhadap baca al-Qur’an,” kata Alimuddin yang juga menjabat sebagai ketua DP Korpri Kabuputen Inhil.

Ia mengharapkan dari MTQ itu bisa menumbuhkan bibit-bibit Qori’ dan Qori’ah Korpri yang handal, kalau perlu katanya Kori’ dari Korpri ini bisa menular ke anak-anak Inhil. Pada intinya, ia sangat menginginkan yang terbaik untuk daerah Inhil kedepannya.(mirwan/adv pemkab inhil)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Tahun ini, Pemkab Rokan Hilir mendapat jatah dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat ( STTD ) Kementerian Perhubungan untuk Pembimbingan kader-kader Taruna Perhubungan.

53 kuota untuk Rokan Hilir, rencananya sebanyak 10 orang akan di kuliahkan di sekolah tinggi tersebut.

Hal itu disampaikan Plt.Sekda Rohil, Drs.H.Surya Arfan.Msi Kepada wartawan usai melakukan pelantikan Penjabat Lurah Bagan Kota, kemarin.

“Saya berangkat bersama Kepala BKD dan Kadis Perhubungan ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Bekasi. Alhamdulillah mendapatkan respon positif dari mereka dan tahun ini kita mendapat jatah 10 orang untuk dididik atau dibimbing menjadi kader-kader Taruna Perhubungan,” ujar Surya.

Diterangkannya, dari hasil analisa, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memerlukan sebanyak 53 orang para taruna-taruna perhubungan untuk melayani lalu lintas yang ada di Rokan Hilir. “Artinya,dari kondisi sekarang, mungkin akan berubah pada lima tahun mendatang atau pada beberapa tahun mendatang, untuk saat ini kita butuh 10 orang,” sambungnya.

“Pemerintah daerah akan mengedarkan surat ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Rokan Hilir. Bagi anak-anak kita kelas 12 yang akan tamat, silahkan mendaftar diri ke Dinas Perhubinhan, kita akan terima dan akan kita ambil untuk pendaftaran 99 orang untuk seleksi administrastif,” papar Surya Arfan.

Sambung Surya Arfan, setelah seleksi secara administratif oleh tim dari Rohil, mereka selanjutnya akan di kirim ke Pekanbaru. “Disana mereka akan menjalani seleksi teknis yang akan dilakukan tim dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat,” ujar Surya. [tris/adv]

SELATPANJANG(detikriau.org) – Tokoh masyrakat Kabupaten Kepulauan Meranti, Efendi Sag menilai bahwa peredaran Narkoba di daerah ini sudah sangat kronis. Diibaratkan dengan penyakit menurutnya kini sudah berada pada stadium 4.

Menanggapi kasus tertangkapnya oknum kepolisian di Kabupaten Meranti yang tertangkap aparat Polres Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu, dinilai Tokoh Masyarakat Kepulauan Meranti, Efendi SAg, sudah sangat kronis dan sudah berada di level stadium 4.

“Maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Meranti ini bukan lagi di tingkat terendah, melainkan sudah sangat kronis. Ibaranya di level stadium 4. Apalagi di Kabupaten ini, oknum anggota polisi yang tersangkut kasus narkoba pun sudah tidak asing lagi didengar,” ungkap Efendi, kepada wartawan, melalui sambungan telepon genggam, Ahad (26/4) malam kemaren.

Dengan kondisi seperti ini Ia berharap, pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk tidak setengah hati dan tebang pilih dalam memerangi dan menangani persoalan narkoba di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Saya berharap pihak kepolisian dan pemerintahan untuk tidak setengah hati dalam penanganan persoalan narkoba di Meranti ini. Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan lebih baik lakukan tes urin kepada masing-masing jajaran pepemerintahan daerah termasuk aparat penegak hukum,” ujarnya.

“Kita sering mendengar penangkapan narkoba, tapi ngapa tak tuntas-tuntas. Seolah-olah terputus begitu saja mata rantainya. Apakah tak ada bandar besar nya..? Sementrara si A dapat dari si B. Dan B dari C, dan C dari E dan seterusnya. Kita minta pihak Kepolisian dan pemerintahan tidak setengah-setengah berantas narkoba. Kasihan generasi kita kedepan jangan sampai mereka kecanduan dan dipengaruhi narkoba sehingga dapat merusak masa depan.Ini tanggung jawab semua pihak,” tambahnya lagi.

Untuk itu, Efendi meminta pihak terkait untuk dapat segera membentuk Badan Narkotika Daerah (BNK). “Kita mendesak agar Badan Narkotika Negara (BNN) turun untuk menindak lanjuti kasus narkoba di Meranti sesegera mungkin dan melakukan koordinasi kepada berbagai pihak seperti tokoh dan pemuka masyarakat serta instansi terkait. Bentuk segera BND. Ini warning bagi penegak hukum,” tutupnya. (eko)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk segera melakukan proses pelelangan terhadap seluruh paket kegiatan yang masuk dalam rencana kerja dan pembangunan daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna. Permintaan ini disampaikan mengingat waktu pelaksanaan program kerja pemerintah daerah (pemda) yang saat ini sudah memasuki akhir bulan pertama pada triwulan kedua tahun anggaran 2015.

Dikatakan Iwan, meskipun masih menunggu keputusan tentang pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH), namun Pemkab Inhil mestinya sudah memulai proses pelelangan sejumlah paket kegiatan, khususnya paket kegiatan pada dinas dan instansi yang tidak termasuk dalam pengurangan DBH.

“Kapan lagi waktunya, sekarang kan sudah hampir masuk bulan 5 dan musim penghujan, nanti kondisi alam pula yang disalahkan. Bingung juga kita lihat kinerja pemda ini, di satu sisi kalau ditanya ke satker, alasannya menunggu pengurangan DBH,” tutur Iwan saat ditemui sejumlah awak media, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (27/4/2015).

Padahal, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, jika dilihat dari semangat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dilakukan sekitar 6 bulan lalu atau tepatnya pada Bulan November 2014, maka pelaksanaan kegiatan seharusnya bisa cepat dan tidak molor seperti tahun sebelumnya.

“Tapi nyatanya, sampai hari ini paket kegiatan yang sudah disahkan belum juga dilakukan pelelangan dan pengerjaannya, sehingga kita menjadi bingung dan tak tahu apa masalahnya,” terang Iwan.

Oleh karena itu, Ketua Gapensi Inhil ini meminta agar Pemda tidak menjadikan pengurangan DBH sebagai alasan, untuk menunda serta melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembangunan daerah.

Apalagi seperti diketahui, beberapa paket kegiatan sudah masuk dalam ULP namun belum juga dilakukan pelelangan. Apakah ini dikarenakan pokja belum terbentuk atau ada permasalahan dan kendala lainnya. Namun yang jelas, Iwan meminta agar seluruh kegiatan yang tidak termasuk dalam penundaan karena pengurangan DBH harus segera dilaksanakan.

“Hari ini, masyarakat sudah berteriak, karena melihat kondisi jalan yang belum juga dibangun. Jadi bukalah mata pemerintah, atau tidak usah saja sekalian supaya masyarakat tidak mengharap pembangunan yang ada di Inhil ini,” pungkasnya.(adi/adv)