SELATPANJANG (detikriau.org) – Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, Yusli menyerukan kepada seluruh jajaran komisioner baik ditingkat PPK, PPS hingga KPPS untuk menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pesta demokrasi.

Dikatakannya, menjelang pelaksanaan Pemilukada, Desember 2015 mendatang, sikap netralitas sangat diperlukan agar nantinya benar-benar dapat terpilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat banyak.

“Jangan sekali-kali tergiur dengan hal-hal yang dapat merusak citra komisioner. Bekerjalah sesuai tupoksi,” Seru Yusli, di temui di ruang kerjanya, Rabu (29/4).

Diterangkanya, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan guna pelaksanaan tahapan penyelengaraan penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS yang  dijadwalkan pada 11 Juni 2015 – 15 Juni 2015 serta pendaftaran pasangan calon pada 14 Juli 2015 – 25 Juli 2015.

Kemudian dilanjutkan pelaksaan pemeriksaan kesehatan, penyampaian pemeriksaan hasil kesehatan, penelitian syarat pencalonan dan syarat calon, hingga pemberitahuan hasil penelitian. Ini di jadwalkan mulai 26 Juli 2015 hingga 4 Agustus 2015.(eko)

SELATPANJANG(detikriau.org) – Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Tohadi membantah beredarnya rumor pengurusan paspor instans yang diistilahkan “paspor tembak” pada instansi yang dipimpinnya. Pengurusan dokumen Negara itu menurutnya melalui system administrative secara online dan harus sesuai standard operating prosedure (SOP) yang berlaku di seluruh Indonesia.

“Seluruhnya kita jalankan sesuai SOP. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bisa mengurus secara instan. Proses baru bisa kita lakukan jika seluruh persyaratan termasuk dokumen data diri perorangan pengurus telah lengkap.” Ujarnya, rabu (29/4)

Diterangkannya, Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pengurusan pasport membutuhkan waktu hingga empat hari. Proses ini diawali dari pengecekan dan pendataan data diri secara online hingga wawancara.

Oleh karenanya ia tegaskan pihaknya tidak pernah menjanjikan waktu penyelesaian pada pemohon hanya dalam hitungan satu hari. Hal itu dimaksudkan untuk mengatisipasi kemungkinan timbulnya berbagai kendala teknis, misalnya gangguan server internet termasuk kebutuhan waktu untuk pemutakhiran kelengkapan data pemohon.

“Semua data yang masuk itu dicocokkan terlebih dulu, baik nama, alamat hingga wajah. jadi tidak ada yang instan,” tandas mantan Ketpala Kantor Imigrasi Manado, Kabupaten Sulawesi Selatan ini.

Sebelumnya beredar kabar ditengah masyarakat bahwa untuk melakukan pengurusan passport di kantor imigrasi Selat Panjang bisa dilakukan dalam waktu satu hari. Syaratnya si pemohon harus bersedia memberikan biaya pembuatan dalam jumlah tertentu yang tentunya berada diatas biaya yang sebenarnya. (eko)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebuah baliho iklan produk rokok hampir tumbang dan sempat gegerkan warga setempat di jalan Baharuddin Yusuf, lebih tepatnya di persimpangan ujung Jalan M Boya Tembilahan, Rabu (29/4/2015) sore.

Pantauan lapangan, peristiwa ini tidak hanya menggegerkan warga setempat, namun juga menggegerkan para pengendara yang melintas. Kenapa tidak,  saat kejadian itu menyebabkan satu jalur jalan Baharuddin Yusuf diblokir warga dengan kayu serta baliho bekas.

Hal ini disebabkan, baliho yang berukuran berkisar 4 hingga 6 meter dengan tinggi tiang kurang lebih 10 meter ini hampir tumbang ke badan jalan. Menurut warga setempat, jika tidak ada tiang listrik kemungkinan langsung tumbang ke badan jalan.

“Apalagi tiang listrik ini juga sudah miring, makanya kita berinisiatif menutup jalan sementara, takutnya langsung tumbang dan menimpa pengguna jalan yang melintas,” kata Ketua RT 01 RW 11 M Boya Kelurahan Tembilahan kota, Rusli.

Diceritakannya, bermula peristiwa tersebut sekitar pukul 16.00 WIB pada saat hujan lebat serta angin kencang, baliho secara mendadak tumbang dan menimpa tiang listrik, tepatnya di travo PLN. Diduganya, saat itu aliran listrik terjadi konsleting.

“Secara serentak tumbangnya tiang baliho itu aliran listrik langsung mati mendadak,” katanya lagi.

Sementara itu, Manajer PLN Rayon Tembilahan Budi Warman terlihat langsung memantau di TKP, namun hingga berita ini dirilis ia belum bisa memberikan keterangan akibat travo PLN ditimpa baliho iklan tersebut.

“Nanti saja ya,” ujar Budi dengan singkat. Memang saat itu ia terlihat sedang sibuk berkoordinasi dengan pihak terkait akibat peristiwa yang mengakibatkan terputusnya pasokan listrik kesebahagian pelanggan PLN. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan nyatakan berkomitmen untuk memajukan pembangunan ditingkat perdesaan, terutama jalan penghubung antar desa.

Penyataan ini dilontarkannya di sela kunjungannya di Desa Sungai Buluh Kecamatan Concong, akhir pekan kemaren. Dimana, ketika itu dilihatnya kondisi desa tersebut masih perlu pembangunan yang lebih maksimal, terutama pada jalan penghubung.

Diketahuinya, desa Sungai Buluh itu sampai saat ini belum memiliki akses untuk ke luar desa melainkan hanya melalui kendaraan laut, dan ini menjadi PR bagi Pemkab Inhil kedepan.

”Sebenarnya APBD kita cukup besar. Untuk diketahui, program DMIJ itu hanya sebagian kecil saja, namun masih bisa kita gunakan dari APBD Provinsi bahkan APBN melaui dinas terkait,” kata Wardan.

Kedepan, ditegaskan Bupati, ia akan mengerahkan pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa baik itu lurah maupun kepala desa untuk memprioritaskan pada tujuan tercapainya jalan penghubung antar desa ini.

Tidak hanya pada jalan penghubung, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini juga menyebutkan juga pada penerangan serta air bersih yang ada di desa, pada intinya keterkaitan kemajuan serta kemakmuran desa yang ada di Kabupaten Inhil ini.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk melakukan pemetaan secara langsung di lapangan sebelum menetapkan suatu wilayah di Negeri Seribu Parit sebagai kawasan perkebunan.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Inhil, Edi Gunawan saat mengikuti diskusi Komisi I dan II DPRD bersama Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Inhil, di ruang Komisi I Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Edi, penetapan kawasan perkebunan ini memang sangat penting bagi Pemkab Inhil dalam upaya menarik minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di bidang perkebunan.

“Untuk membangun dan memajukan daerah, memang sangat dibutuhkan kehadiran dan peran serta para investor, khususnya di bidang perkebunan yang menjadi unggulan Kabupaten Inhil,” tutur Edi.

Kendati demikian, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan perkebunan, hendaknya terlebih dahulu dilakukan konservasi di lokasi tersebut.

“Langkah ini, untuk menghindari terjadinya berbagai permasalahan yang tidak diinginkan, seperti adanya perkampungan warga yang masuk dalam lahan perkebunan,” terangnya.(adi/adv)

“Se-Indonesia Dimulai Tahun Ini”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyatakan siap mendukung dan mensukseskan Program Nusantara Sehat yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie terkait dengan pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada tahun 2015 ini.

Dikatakan Alvi, melalui Program Nusantara Sehat ini Pemerintah Pusat mengambil peduli dengan kondisi dan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil, dengan menempatkan tim kerja kesehatan yang berjumlah sebanyak 5-8 tenaga medis dalam setiap timnya.

“Waktu pencanangan kemarin, Bupati Inhil selaku kepala daerah telah memberikan komitmennya, untuk mendukung dan menyukseskan Program Nusantara Sehat ini,” tutur Alvi saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Bentuk dukungan tersebut, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, ditunjukan melalui penyediaan fasilitas mulai dari keamanan, tempat tinggal dan lain-lainnya bagi petugas kesehatan yang akan berada di Negeri Seribu Parit selama 2 tahun dalam satu masa kontrak.

Terkait dengan waktu pelaksanaannya, kata Alvi lagi, untuk seluruh Indonesia dimulai pada Bulan April 2015, tetapi apakah penempatannya untuk Provinsi Riau dipusatkan di Kabupaten Inhil atau tidak, masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

“Di Riau ini, ada 5 kabupaten dan kota yang ditunjuk sebagai daerah penempatannya. Jadi, apakah dimulai tahun ini atau tahun depan kita belum tahu, karena masih menunggu petunjuk. Intinya, kita siap mendukung dan mensukseskan, apalagi kita dibantu tenaga kesehatan,” imbuhnya.(adi/adv)