TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ferriyandi berharap agar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Riau tahun 2015, yang dipusatkan di Kota Tembilahan berjalan lancar dan sukses.

Hal itu disampaikan Ferriyandi yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Harian Peringatan HPN Provinsi Riau ini saat menghadiri pertemuan dengan sejumlah awak media, di RM Pondok Indragiri Tembilahan, Kamis (30/4/2015).

Dikatakan Ferriyandi, semua pihak mulai dari panitia hingga para wartawan yang ada di Negeri Seribu Parit ini harus dapat bekerjasama dan saling mendukung dalam upaya menyukseskan HPN.

“Harapan saya tidak banyak, mari kita semarakan dan sukseskan peringatan HPN ini,” tutur Ferriyandi.

Dijelaskan Ferriyandi, jangan sampai ada panitia dan wartawan yang tidak datang hanya karena lupa diberitahu atau lupa di sms.

“Jangan sampai rumah siap tukul berbunyi, artinya sudah selesai acara nanti, ada yang mengeluh karena tidak diajak atau karena hal lainnya,” terangnya.

Apalagi, lanjut politisi dari Partai Golkar Inhil ini, acara tersebut adalah kegiaan bersama sebagai penyelenggara. Jadi, jika ada kekurangan harap dimaklumi saja.

“Jika ada kekurangan mari tutupi, karena acara ini merupakan marwah Inhil, jika rusak, maka malulah kita semua,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua pelaksana HPN Riau, Darussalam nyatakan sampai saat ini persiapan kegiatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Riau tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah mencapai  hingga 90 persen. dipastikan peringatan puncak HPN juga akan dihadiri oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

“Tinggal pembenahan tempat kegiatan puncaknya saja,” kata Darussalam yang juga menjabat sebagai Asisten I Setdakab Inhil pada saat temu ramah bersama seluruh Wartawan Inhil di Pondok Indragiri Tembilahan, Kamis (30/4/2015).

Ia menyampaikan, puncak kegiatan HPN nantinya akan digelar pada hari Minggu (3/5/2015) malam di gedung Engku Kelana Tembilahan. Namun sebelum itu, ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan antara lain, lomba menulis terkait perkelapaan antar wartawan se-Riau, Bhakti sosial donor darah dan gerak jalan santai.

Dijelaskannya, lomba menulis tersebut telah terlaksana pada bulan Maret lalu, hanya saja, untuk pemenang akan diumumkan pada saat hari puncak. Sementara untuk donor darah juga telah terlaksana (30/4) pagi di Gedung Engku Kelana.

“Gerak jalan santai yang belum, karena kita jadwalkan bersempena dengan Hardiknas 2015 pada tanggal 3 Mei mendatang berpusat di lapangan Gadjah Mada Tembilahan. Dan ini akan dihadiri berkisar 15 sampai 20 ribu peserta,” katanya.

Lanjut Darussalam, sudah bisa dipastikan kegiatan hari puncak HPN ini juga akan dihadiri oleh Plt Gubernur Riau beserta beberapa Bupati dan Walikota termasuk pengurus PWI se-Riau bahkan katanya, Ketua PWI Nasional juga direncanakan akan hadir ke Negeri Seribu Parit ini.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dan perusahaan diminta untuk membicarakan serta menetapkan pola kerjasama yang juga menguntungkan masyarakat sebelum memberikan izin.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat melakukan diskusi bersama Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Inhil, Junaidi di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Yusuf, sebelum beroperasi di wilayah kerjanya, pihak perusahaan harus melakukan ekspose ke Pemkab dan DPRD Inhil, khususnya terkait dengan pola kemitraan yang ditawarkan kepada masyarakat.

“Jangan ada perbedaan pola kerjasama antara perusahaan dan masyarakat yang berada di suatu wilayah, supaya masyarakat tidak resah dan bertanya-tanya,” tutur Yusuf.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemkab Inhil bersama pihak perusahaan hendaknya menetapkan terlebih dahulu pola kerjasama yang dilakukan nantinya.

“Ini juga dalam upaya menghindari ketimpangan dan terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 26 siswa dan siswi didampingi masing-masing guru dari 14 Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Pelangiran mengikuti pelatihan dokter kecil, Rabu (29/4/2015) kemarin.

Kegiatan yang digelar di aula SD 004 Kecamatan Pelangiran ini, menghadirkan narasumber dari perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, yakni Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan, NS Matzen Msi, Rini Indriani Mkes dan Masnaria SKm, serta perwakilan UPT Puskesmas Pelangiran, dr Aulia Rahman dan drg Hayati.

Adapun tujuan dari pelatihan dokter kecil tersebut, adalah untuk melatih para peserta agar dapat membantu dan menolong dirinya sendiri, teman-teman serta lingkungan sekolah dan rumahnya masing-masing.

“Dokter kecil ini merupakan kader kesehatan yang ada di setiap sekolah,” tutur Matzen.

Oleh karena itu, lanjut Matzen, dalam pelatihan ini diberikan materi kepada para peserta tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) dan cara menggosok gigi yang benar.

Selanjutnya, dengan adanya dokter kecil ini diharapkan bisa membantu program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dasar di sekolah.

“Melalui pelatihan ini juga diharapkan kader kesehatan di sekolah bisa mengembangkan dan menjaga kesebersihan diri, lingkungan sekolah dan rumah, serta dapat mensosialisasikan ke teman-temannya tentang PHBS,” imbuhnya. (Adi/Adv)

Jakarta – Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dijanjikan akan mendapatkan bantuan dana hingga Rp 100 miliar dari pemerintah pusat. Penambahan bantuan dana tersebut rencananya direalisasikan pada tahun 2016.

“Kemungkinan tahun 2016, kita berikan tambahan Rp 100 mliar. Kemungkinan,” Kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015, di Jakarta, Rabu (29/4).

Musrenbangnas 2015 bertema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” ini juga turut dihadiri oleh Bupati Inhil HM Wardan.

Disamping Presiden, juga hadir Wapres Jusuf Kalla beserta menteri-menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, serta para gubernur dan bupati/wali kota se Indonesia.

“Memang akan diberikan itu, tapi tidak semuanya pada angka Rp 100 miliar. Karena kalau kita lihat, tahun 2016 direncanakan belanja transfer ke daerah meningkat Rp 106 triliun. Oleh sebab itu, upaya tambahan dana kabupaten/ kota sebesar Rp 100 miliar tadi memang harus kita lakukan secara hat-hati,” Jelas Presiden.

Kata Presiden juga, penambahan dana itu tidak akan merata sebesar Rp 100 miliar untuk seluruh kabupaten/ kota. “Artinya ada yang Rp 100 miliar, mungkin ada yang Rp 80 miliar, mungkin ada yang Rp 70 miliar.” Tambah Presiden.

Besar kecilnya penambahan dana akan didasarkan pada beberapa aspek. Salah satu aspek itu ialah terkait indikator tata kelola. Baik audit BPK, indeks korupsi, penyerapan anggaran, kemudian indikator pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar.

“Lalu, luas wilayah dan jumlah penduduk. Yang kecil, besar pasti berbeda,” imbuh Presiden.

Pemberian dana diwujudkan dalam bentuk Instruksi Presiden (inpres). “Misalnya ada Inpres Pembangunan SMK, karena SMK sangat kurang. Inpres Pasar, karena banyak pasar yang perlu dibangun. Inpres Jalan,” rinci Presiden.

Pemberian dana tidak bersifat permanen. Artinya, kata Presiden, belum tentu dana juga akan diberikan pada 2017. “Mungkin tahun 2017 ganti untuk provinsi. Atau dua-duanya kalau memang anggaran kita mencukupi,” ucap Presiden yang langsung disambut tepuk tangan peserta Musrenbangnas. (Humas Pemkab Inhil)

BAGANSIAPIAPI (detikriau.org) – Kadispenda Kabupaten Rokan Hilir, Ferry H Parya melalui Kabid Penerimaan Pendapaatan Asli Daerah, Asuar menerangkan bahwa dari seluruh sumber pendapatan pajak dan retribusi, pemasukan terbesar didapatkan dari Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Penerangan Jalan.

Besarnya penerimaan PPJ menurutnya dipengaruhi dari banyaknya pabrik yang membutuhkan listrik untuk kepentingan operasional perusahaan.

Sistem pungutan pajak PPJ menurutnya langsung dibebankan kepada wajib pajak. Seperti wajib pajak yang memiliki listrik prabayar akan dipotong langsung pada saat membeli voucher. Begitu halnya dengan tagihan pajak untuk perusahaan, penarikannya berdasarkan kwh yang tercatat dalam panel.

”Disitu sangat jelas jumlah tagihannya. Dalam menetapkan tarif kita mengacu pada UU No 28 tahun 2009,” sampaikan Asuar baaru-baru ini.

Sedangkan untuk pajak air bawah tanah menurutnya akan langsung dipungut Pemkab Rohil melalui SKPD terkait. Sedangkan pajak air permukaan merupakan jenis pajak daerah tingkat II, yang dipungut oleh provinsi.

Pemkab Rohil melalui Dispenda menurutnya sudah mengusulkan agar sistem pemungutan pajak dan retribusi menggunakan aplikasi. Hal itu untuk memudahkan petugas karena terkoneksi melalui jaaringan LAN dalam lingkungan kantor.

”Dengan hanya menekan tombol kita sudah tahu jumlah tagihan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Karena setiap pembebanan sudah dimasukkan rumusnya,” katanya. Namun usulan penggunaan aplikasi terpaksa ditunda mengingat adanya pengurangan kegiatan karena penurunan jumlah APBD Rohil.

Sedangkan pemungutan pajak hotel, pajak hiburan, restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak sarang burung walet, menggunakan sistem self assessment. Penerapan itu mengingat minimnya petugas pajak untuk mengawasi realisasi sebenarnya yang diterima wajib pajak.

”Minimal 80% pendapatan dari pungutan pajak itu bisa kita terima. Kelemahan kita hanya koneksi pendataan pajak kita yang masih menggunakan sistem manual dan tidak online,” pungkasnya. (tris/adv)