KEMPAS (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri upacara pembukaan Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-94 Kodim 0314 Inhil di halaman Kantor Camat Kempas, Kamis (8/5/2015).

TMMD ke-94 dibuka secara langsung oleh Komandan Korem 031-Wira Bima Brigjen Nurendi Msi (han) yang dihadiri juga oleh Ketua DPDR Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, Dandim 0314 Inhil, Kapolres Inhil, Ketua TP PKK Inhil serta sejumlah pejabat.

Bupati Inhil saat dikonfirmasi awak media mengatakan kegiatan dari TNI manunggal ini sangat positif. Tidak hanya pada TNI itu sendiri, namun juga memberi efek baik terhadap masyarakat, khususnya dimana tempat penyelenggaraan TMMD tersebut.

“Tentunya kita berterima kasih karena secara tidak langsung kegiatan ini turut membantu Pemkab pada pengembangan desa. Dengan kegiatan ini, masyarakat desapun juga merasa terbantu seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembenahan mesjid-mesjid dan lain sebagainya,” kata Wardan.

Disamping itu juga dinilainya positif terkait pengembangan kebersamaan antara TNI dengan masyarakat. Menurutnya, dulunya anggota TNI ini ditakuti oleh masyarakat daerah namun dengan adanya kegiatan seperti TMMD, rasa ketakutan masyarakatpun sudah hilang dengan sendirinya. Sebagai pemerintah daerah, Bupati menyatakan akan memelihara komunikasi yang baik ini hingga betul-betul bisa menimbulkan hasil yang bisa dinikmati masyarakat.

Sementara itu, Komandan Korem 031-Wira Bima Brigjen Nurendi menyampaikan upacara pembukaan TMMD itu dilakukan secara serentak di 61 titik di seluruh . “Program kita inikan memasukkan TNI ke desa-desa diseluruh pelosok tanah air dan ini cukup membantu kinerja pemerintah terutama pada swasembada pangan dan lain-lainnya. Yang jelas, untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pelaksanaan TMMD ini dapat dibaginya pada dua bagian yakni pelaksanaan fisik dan non fisik. Untuk fisik, bisa berupa membangun infrastruktur dan lainnya. Sedangkan untuk non fisik pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah Menteri RI.

“Pelaksanaan non fisik ini terkait pemahaman umum seperti radikal ISIS dan Narkoba,” jelasnya.(mirwan/advertorial)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Wakil Bupati Rokan Hilir, Erianda memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penjagaan ekstra terhadap jembatan Pedamaran I dan II. Kebijakan ini dilakukan karena beberapa waktu belakangan ini marak terjadinya aksi pencurian material jembatan.

“Kita tidak ingin hal itu terulang lagi, makanya kita kerahkan 12 orang personil Satpol PP untuk jaga malam di jembatan tersebut,” tegas Wabup disela meninjau jembatan, Kamis (7/5/15).

Biasanya, kata Wabup, aksi pencurian dilakukan paada malam hari, dan material yang sering hilang seperti kabel, besi dan lampu.

“Jembatan itu, merupakan aset daerah yang harus dijaga agar memberi manfaat yang lama bagi masyarakat,” sebut Erianda.

Mengenai sistim penjagaan, jelasnya, personil berjaga secara bergantian dengan sistim shif pagi dan malam.

“Jika seandainya terulang lagi dan ditemukan pencurinya pasti akan kita proses secara hukum,” ancamnya.

Ia berpendapat, penugasaan satpol sebagai upaya mencegah aksi pencurian. Selain itu, dalam waktu dekat kedua jembatan akan segera diresmikan.

“Kita juga berharap mudah-mudahan Pak Presiden atau Wapres yang akan meresmikan nanti. Karena Jembatan Pedamaran I dan II merupakan Ikon Kabupaten Rokan Hilir,” terangnya.

Dalam peninjauan itu, Wakil Bupati Rohil Erianda didampingi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Bina Marga dan Pengairan Rohil Raja ST dan Kabid Program Budi Mulya, Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar (DKPP) Rohil Ibus Kasri, Kabag Humas Setdakab Rohil Hermanto S.Sos, Kabid Cipta Karya Dinas Cipta Karya Aulia, serta sejumlah personil Satpol PP Rohil. [tris/adv]

“Kalau seperti ini, bukankah petani ini seumpama sudah jatuh tertimpa tangga”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Perizinan Penanam Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Junaidi mengatakan bahwa pola kemitraan perkebunan plasma yang dijalin oleh PT Bumi Orion Sukses (BOS) dengan masyarakat masih perlu direvisi ulang.

Hal tersebut dilontarkannya saat menghadiri ekspos oleh PT BOS kepada anggota DPRD Kabupaten Inhil, Rabu (6/5/2015) dini hari. Menurutnya ada beberapa poin yang masih merugikan kepada masyarakat.

“Terutama tentang beban hutang yang ditanggung oleh masyarakat. Maka kedepan, kami dari Badan terkait akan mendalami ini lebih lanjut agar masyarakat kita tidak dirugikan,” tukasnya.

Ia berharap perusahaan yang melakukan investasi di Bumi Seribu Parit ini harus memikirkan juga kepentingan masyarakat. Artinya, jangan hanya memikirkan untuk mengambil keuntungan semata.

Jika dilihat katanya lagi, pola kemitraan yang dijalin oleh PT BOS saat ini, masyarakat sangat dirugikan. Bukan hanya lahan mereka dibagi setengahnya kepada perusahaan, petani juga dibebani hutang atas pembangunan perkebunan oleh perusahaan di lahan mereka.

“Kalau seperti ini, bukankah petani ini seumpama sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah lahan mereka dibagi dengan perusahaan, mereka harus membayar hutang pula,” pungkasnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan hearing bersama pihak PT Bumi Orion Sukses (BOS) di gedung utama DPRD Inhil jalan Soebrantas Tembilahan sejak pukul 21.00 hingga 01.00 WIB, Rabu (6/5/2015) dini hari.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, hal tersebut terpaksa dilakukan karena pihak Dewan ingin tau secara persis pola kemitraannya seperti apa. Apalagi ini menyangkut lingkungan yang keterjkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Inhil.

“Mumpung belum diberi izin oleh Pemkab kita, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan ekspos mereka (PT Bos, red) terkait pola kemitraan yang dijanjikan kepada masyarakat,” kata Dani.

Sebenarnya kata Dani pula, DPRD Inhil tidak berniat ingin memperlambat atau menghalang-halangi proses perizinan yang sedang diproses PT Bos itu. Namun demi kebaikan masyarakat Inhil serta menghindari terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Sebab menurut ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini, mayoritas perusahaan yang masuk itu awalnya memang selalu menjanjikan harapan manis, dan setelah beberapa tahun berikutnya sering kali menimbulkan masalah yang cenderung merugikan masyarakat.

Pantauan awak media, dari ekspos yang dilakukan PT Bos malam itu terlihat disudutkan oleh sejumlah anggota DPRD Inhil yang hadir, sebab ada beberapa persoalan yang dinilai mengganjal pada administrasi. Diantaranya ada isi dokumen yang mengganjal seperti salah satunya perbedaan bentuk tanda tangan.

Terkait hal ini, Direktur PT Bos Sandi Winata saat dikonfirmasi awak media menanggapi bahwa ia tidak mengaku adanya perbedaan tersebut. Bahkan, ia sama sekali tidak mengetahui. “Kami sebagai investor berharap bagaimana perizinan ini cepat terselesaikan, terkait adanya dugaan perbedaan tanda tangan, saya fikir itu hanya pendapat, saya tidak tau,” katanya berdalih. (mirwan)