TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengaku sering terima sms dari masyarakat terkait kondisi jalan yang ada di Kabupaten Inhil. Hal tersebut disampaikannya disela sambutan peresmian SMK Negeri Pekan Tua Kecamatan Kempas, Sabtu (9/5/2015) pekan kemaren.

“Mereka yang melontarkan keluhan itu rata-rata terkait kondisi jalan kita. Dan yang paling sering sms saya terima waktu pagi,” kata Wardan.

Tapi, lanjutnya, keluhan yang disampaikan secara langsung itu mayoritas terkait kondisi jalan Provinsi yang ada di Inhil. Atas nama pemerintah Kabupaten, Bupati mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab jalan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.

“Kalau jalan Provinsi, disini saya sampaikan, jalan itu tanggung jawab bapak Gubernur Riau, bukan Bupati. Jika Permprov mengalokasikan dana untuk jalan di Inhil, baru bisa kita laksanakan perbaikannya,” tegaskannya.

Sebenarnya kata Bupati lagi, sebagai insan di muka bumi juga merasa mengeluh terhadap kondisi jalan yang memprihatinkan ini, apalagi ia hampir 3 kali dalam seminggu berangkat ke Pekanbaru dan melintasi jalan Provinsi.

Tentu katanya juga dapat ia rasakan betapa gelisahnya kodisi jalan Provinsi. Terutama jalan lintas Tembilahan ke Rumbay Jaya.

“Kita boleh buktikan, jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkab yang dimana belum mulai pekerjaannya, hampir semua sudah bahkan sudah banyak yang bisa kita nikmati,” pungkasnya.(mirwan/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain bertujuan untuk membangun dan memajukan daerah, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan mampu meningkatkan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Inhil, H Mariyanto saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi terhadap 6 Ranperda dan penetapan pimpinan Panitia Khusus (Pansus), yang membahas LKPj Bupati tahun anggaran 2014 dan Ranperda tahun 2015, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Mariyanto, jika melihat hasil penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tentang 6 Ranperda, membuktikan bahwa Pemkab Inhil sudah memahami betul permasalahan yang disampaikan oleh para perwakilan fraksi sebelumnya.

Ini dibuktikan dari durasi penyampaian tanggapan terhadap usulan 6 Ranperda oleh 7 perwakilan masing-masing fraksi yang menghabiskan waktu sekitar 3 jam, sedangkan jawaban yang disampaikan Pemkab Inhil dan dibacakan Wakil Bupati (Wabup), Rodman Malomo hanya membutuhkan waktu lebih kurang 21 menit.

“Kita harapkan apa yang disampaikan itu benar-benar dari hati dan sanubari, bukan hanya sekedar goresan pena belaka, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil ini.

Sementara itu, Wabup Rosman mewakili Pemkab Inhil mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas pemandangan umum yang disampaikan oleh perwakilan fraksi-fraksi.

Apalagi, lanjut Wabup Inhil dua periode ini, pemandangan umum sebagaimana telah disampaikan tersebut, pada umumnya menggambarkan perhatian yang tinggi dari seluruh anggota DPRD terhadap 6 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil.

“Mudah-mudahan, pembahasan terhadap keenam Ranperda ini nantinya dapat berjalan baik dan lancar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi Perda yang diterapkan di Kabupaten Inhil,” imbuhnya.

Adapun 6 Ranperda yang disampaikan Pemkab Inhil sebelumnya, yakni Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, Ranperda tentang Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Ranperda tentang Desa Adat, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM menghadiri sekaligus membuka secara resmi Gebyar Scooter atau Vespa Lancang Kuning ke-VII se-Provinsi Riau tahun 2015 di Terminal Laksamana Indragiri Tembilahan, Sabtu (9/5/2015) kemaren.

Pembukaan kegiatan tajaan Vespa Inhil Club (VIC) ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Sekda Inhil didampingi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Tantawi Jauhari yang dihadiri seluruh Klub Scooter se-Riau bahkan juga ada Klub Scooter luar Riau.

Atas nama pemerintah kabupaten Inhil, Sekda mendukung digelarnya kegiatan event ini di bumi Inhil. Dan sangat diapresiasinya tajaan Gebyar tahun ini karena Klub yang mengikuti tidak hanya dari Riau, namun juga ada dari Provinsi lain, bahkan diketahuinya ada Klub yang datang dari Jawa.

“Yang terpenting bagi saya jadikanlah kegiatan ini sebagai ajang mempererat tali silaturrahmi antar Klub khususnya, agar bisa bertukar fikiran sesama Scooteris terhadap berbagai persoalan yang bernilai positif,” ungkapnya.

Untuk diketahui, rangkaian kegiatan Gebyar Scooter atau Vespa ini cukup banyak, diantaranya Rolling Thunder, Berbagai macam Game, Kontes Vespa seperti Vespa Klasik atau Original, Vespa Teresktrim, Vespa Modifikasi dan Vespa Terjelak. Berdasarkan sumber dari panitia, kegiatan ini diikuti sebanyak 30 Klub Scooter.(mirwan/advetorial)

“Harusnya pemerintah Provinsi Riau malu dengan kondisi badan jalan seperti ini, Negri kaya tapi fasilitas umum bagi masyarakatnya saja tidak terpenuhi dengan baik.”

Tembilahan (detikriau.org) – Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berharap agar Pemerintah Provinsi Riau untuk segera melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan Provinsi khususnya yang berada di dalam kota Tembilahan. Saat ini, kondisi ruas jalan itu sudah sangat memprihatinkan dan semkin rawan menjadi penyebab timbulnya kecelakaan.

Disampaikan warga Tembilahan, Arif, kerusakan badan jalan, salah satunya disebutkan berada di jalan provinsi, jalan Baharuddin Jusuf parit XI di Kecamatan Tembilahan Hulu, Badan jalan selebar kurang lebih 10 meteran itu sudah sangat mengkhawatirkan. Hampir seluruh ruas jalan berlubang dan akan digenangi air saat musim penghujan seperti saat ini.

“Agar pengguna jalan tidak sampai terperosok, masyarakat terpaksa memberi tanda dengan barang seadanya,” Sampaikan Arif

Menurut Arif, kerusakan badan jalan ini terjadi sudah cukup lama. Ia cukup menyayangkan hingga saat ini kesannya pemerintah Provinsi hanya tutup mata dengan rusaknya sejumlah ruas jalan terutama yang berada di kab Inhil.

Senada, Ramli, warga Kecamatan Tembilahan Hulu juga meminta perhatian segera dari pemerintah Provinsi. Ia mengungkapkan rasa kekesalan karena menurutnya akibat kondisi jalan seperti ini, ia pernah mengalami kecelakaan dan tulang kakinya sempat patah.

“saat itu malam hari, karena memang ruas jalan provinsi ini di parit VI Tembilahan Hulu tidak cukup penerangan, saya tak sempat mengelak lubang. Akibatnya roda kendaraan terperosok membuat saya terjatuh. Bagian kaki saja terhimpit kendaraan dan patah,” Cerita Arief

Dikatakan Arif juga, harusnya pemerintah Provinsi Riau malu dengan kondisi badan jalan seperti ini, Negri kaya tapi fasilitas umum bagi masyarakatnya saja tidak terpenuhi dengan baik.

Pantauan l;apangan, kerusakan ruas jalan Provinsi di jalan Baharuddin Jusuf parit XI Kecamatan Tembilahan Hulu ini memang sudah sangat parah. Badan jalan yang dibangun mempergunakan aspal hotmix itu sudah dipenuhi lubang. Jika tidak berhati-hati sangat mungkin siapapun pengendara akan terperosok dan terjatuh.

Disamping kerusakan jalan Provinsi di ruas jalan ini, juga tidak terhitung lagi kerusakan ruas jalan Provinsi sebagai jalan penghubung antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan kabupaten tetangganya, Inhu.(dro)

KEMPAS (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan negerikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pekan Tua Kecamatan Kempas bersempena Tabligh Akbar Isra’ Mi’raj di halaman Kantor Desa Pekan Tua, Sabtu (9/5/2015).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan satu bulan berturut-turut ia melakukan penegerian sekolah setingkat SLTA. Sebulan sebelumnya, Buati juga telah meresmikan SMK yang ada di Kecamatan Kemuning.

“Jika sesuai prosedur dan telah memenuhi syarat akan saya segerakan meresmikan penegeriannya supaya harapan untuk meningkatkan aktivitas di sekolah bisa meningkat, baik itu meningkatkan kedesiplinan, berbagai kegiatan, maupun kelengkapan-kelengkapan sarana belajar,” ujar Wardan.

Pada intinya, SMK tersebut mulai saat ini telah menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pengembangannya. Apalagi katanya, keberadaan SMK di desa Pekan Tua itu dinilainya mendapat dukungan penuh oleh masyarakat setempat, tentu hal ini mempermudah untuk mengembangkannya.

Untuk saat ini, bagi Bupati terdapat satu kondisi yang mesti segera dievaluasi yakni SMK tersebut hanya memiliki 1 guru PNS, selebihnya berstatus honorer. “Yang penting adalah dukungan bersama-sama membangun disemua lini dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, termasuklah dibidang pendidikan,” tukas Wardan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil Helmi D saat dikonfirmasi menjelaskan sampai hari ini sudah 8 SMK di Inhil yang telah dinegerikan, termasuklah SMK Negeri Pekan Tua Kecamatan Kempas.

Kedepan, tidak hanya di Kempas, namun Kadisdik mengupayakan disetiap kecamatan memiliki SMK dan jika telah pantas dinegerikan sesegera mungkin akan dinegerikan oleh Pemkab Inhil. Helmi menyebutkan satu SMK yang mulai digesa pendiriannya yakni SMK di Kateman.

“Hal ini dilakukan agar kualitas proses belajar lebih baik lagi. Harapan lainnya bisa mandiri, khususnya pada SMK di Pekan Tua ini kepada Kepsek maupun guru-gurunya bisa berfikir keluar, seperti di Kempas ini banyak perusahaan yang bisa diajak bermitra dalam mengembangkan dunia pendidikan setempat,” pesannya.

Kepala SMK Negeri Pekan Tua, Abd Rahim mengatakan kepada awak media kalau SMK tersebut sampai hari ini baru memiliki dua juruan yakni pertanian dan pemasaran. Untuk sarana, masih dibutuhkannya pengembangan dari bantuan semua lini, salah satunya laboratorium.(mirwan/advetorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga saat ini, kondisi pemadaman listrik bergilir masih melanda sejumlah daerah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), khususnya di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus segera dicari solusi dan jalan keluarnya oleh PLN selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat.

Seperti yang ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan PLN Area Rengat dan Rayon Tembilahan, belum lama ini.

Menurut Junaidi, pihak PLN harus bertanggung jawab dalam mengatasi krisis listrik di Negeri Seribu Parit ini dan tidak menimpakan kesalahannya kepada pihak lain.

” PLN jangan banyak alasan dengan mengatakan bahwa mesin lah yang rusak atau vendornya, karena PLN itu membeli daya bukan mesin,” kata Junaidi.

Namun, dengan melihat kondisi krisis listrik yang sudah cukup lama tidak mampu dituntaskan oleh pihak PLN, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini menyatakan bahwa hal itu termasuk dalam kejahatan dan penipuan terstruktur.

Untuk itu, Junaidi mengajak seluruh pihak terkait terutama PLN, agar berfikir cerdas dalam menyelesaikan persoalan ini dan tidak perlu lagi beretorika.

“Walaupun sekarang lagi musim batu, tapi kita jangan kembali ke zaman batu, karena permasalahan ini akan bisa dituntaskan apabila kita berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya,” pungkasnya.(adi/adv)