Jakarta (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan menghadiri Opening Ceremoni Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) TH 2015 yang di buka Presiden Joko Widodo, Rabu (13/5/2015).

Hadir bersama Bupati pada kegiatan yang dilaksanakan di Hall D Jiexpo Kemayoran, Jakarta ini yakni Sekda Inhil, Kadis Pertambangan dan Energy, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Ciptakarya dan Perumahan, Kaban Perizinan dan Ketua Dekranasda Hj.Zulaikhah Wardan serta Dirut PDAM Tirta Indragiri.

Pada Kesempatan ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pentingnya keaktifan kepala daerah untuk mempromosikan dan memberdayakan potensi daerahnya. Padi di sawah-sawah daerah Merauke, misalnya, yang menurut presiden memiliki potensi yang sangat menjanjikan.

Dalam kesempatan ini, Apkasi juga kembali mengadakan Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2015. Pameran AITIS ini dilaksanakan tanggal 13 hingga 15 Mei 2015 di Hall D, A1, 2 dan 3 Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran AITIS tahun ini banyak peserta yang dilibatkan seperti pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Indonesia, Kadin, pelaku usaha BUMN dan BUMD dan perusahaan asing yang berasal dari Asean, Tiongkok, Australia, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika Serikat.

“Pada kesempatan ini juga Bupati dan rombongan juga menyempatkan untuk mengunjungi Stand Pameran Kabupaten Inhil yang juga ikut serta dalam Pameran AITIS tersebut”, Sampaikan Kabag Humas Setdakab Inhil, Ahmad Ramani

Untuk diketahui, sebelumnya pada pelaksanaan MUNAS APKASI yang turut di hadiri puluhan Kepala Daerah Se-Indonesia, Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Seluruh Kabupaten Indonesia (APKASI) periode 2015-2020.

Bupati Mardani terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke IV APKASI di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5). (humas/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Syaifuddin siap menerima laporan dari siapa saja terkait kedisipinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inhil.

“Kita terbuka, siapa saja yang mengetahui secara langsung ada seorang PNS melanggar peraturan silahkan laporkan ke BKD,” ungkapnya kepada sejumlah awak media usai penyerahan SK CPNS kepada tenaga honorer K2 di gedung Engku Kelana, kemaren.

Jika ada pengaduan yang diterima nantinya, maka BKD Inhil berjanji akan segera memproses untuk menindak lanjuti penyelewengan oknum PNS tersebut, sebab insan yang berstatus PNS itu katanya telah menyandang beberapa aturan.

Salah satunya persoalan kedesiplinan. ini sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Dimana di dalamnya, telah tercantum beberapa kriteria tentang kedisiplinan seorang PNS.

“BKD akan menindaklanjuti kesalahan PNS itu sesuai dengan aturan yang ada, jika kesalahannya sampai pemberhentian, maka terpaksa kami berhentikan dari PNS,” kata Syaifuddin dengan tegas.

Namun demikian, sampai hari ini, PNS di Kabupaten Inhil menurutnya belum ada yang diberikan sanksi hingga pemberhentian.

“Jika pelanggarannya hanya sarapan di warung pada jam kerja, itu hanya pendataan sampai berapa kali ia melanggar, kalau keseringan baru kita beri sanksi berupa sanksi administrasi, namun sampai sekarang belum ada yang terima sanksi itu, karena mayoritas hanya melakukan satu kali saja,” jelasnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh bidan desa dan kader posyandu di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk turut mensosialisasikan pentingnya mewujudkan keberadaan kelurahan dan desa siaga aktif.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan, NS Matzen usai menghadiri sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kelurahan dan desa siaga aktif, Rabu (13/5/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di wilayah kerja Puskesmas Tembilahan Hulu ini, diikuti 40 peserta yang terdiri dari bidan desa dan kader posyandu, serta dihadiri perwakilan Dinkes Inhil lainnya, yakni Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, Suharyani beserta staf, Rini Indriyani MKes dan Masnaria SKm.

Dikatakan Matzen, sosialisasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat kelurahan dan desa yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatannya.

“Setelah mengikuti sosialisasi ini, diharapkan para peserta mampu memberikan informasi dan ilmu yang telah didapat kepada minimal 10 Kepala Keluarga (KK) yang ada di wilayah kerjanya masing-masing, khususnya tentang pentingnya kelurahan dan desa siaga aktif,” kata Matzen.

Adapun materi yang diberikan kepada para peserta saat itu, diantaranya mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kebersihan lingkungan, kerjasama masyarakat dengan petugas kesehatan dalam penanganan masalah kesehatan lingkungan, serta kepedulian masyarakat untuk mengembangkan arisan tabungan ibu bersalin.

Selain itu, juga diberikan materi tentang pendataan pendonor darah aktif sesuai golongan, membuat ambulance desa, merujuk atau membawa jika ada ditemukan keluarga atau masyarakat yang sakit ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, dan siap siaga jika terjadi bencana atau wabah di wilayah kerjanya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama para petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), maka pola kerjasama atau kemitraan yang diterapkan oleh pihak perusahaan sebaiknya dengan pola jual beli hasil perkebunan, bukan dengan pola jual beli lahan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi saat hering bersama dengan Komisi I DPRD serta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Inhil, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Ditegaskan Junaidi, para investor atau perusahaan yang sudah dan akan beroperasi di Negeri Seribu Parit ini, jangan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa memikirkan kondisi masyarakat sekitar.

“Jadi, khusus untuk pola kerjasama yang ditawarkan dalam bidang perkebunan ini, kita harapkan perusahaan tidak melakukan pembohongan dan penipuan terhadap masyarakat,” tutur Junaidi.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemda selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, hendaknya juga lebih selektif dalam memberikan izin kepada perusahaan, harus dilihat dan diteliti dengan baik apakah kehadiran perusahaan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Seperti dengan menilai pola kerjasama atau kemitraan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan terlebih dahulu, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Pemkab Inhil dan pihak terkait lainnya, jangan sembarangan dan asal saja dalam memberikan serta mengeluarkan izin perusahaan, apalagi dengan iming-iming tertentu. Karena siapa saja yang berniat menjual Inhil, maka saya berada paling depan untuk menentangnya,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 240 tenaga honorer K2 terima SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diserahkan oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan diwakili Asisten I Setdakab Inhil Darussalam di gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (11/5/2015) sore.

Asisten I Setdakab Inhil mengatakan kepada sejumlah awak media kalau mereka itu telah menjalani proses yang cukup panjang mulai tahun 2005 lalu dan tercatat selama 9 tahun bertugas sebagai tenaga honorer.

“Yang jelas mereka telah memenuhi syarat untuk menjadi abdi masyarakat yang akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pula,” katanya.

Untuk itu, diharapkannya sejumlah tenaga honorer K2 yang menerima SK CPNS tersebut untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Karena, masih banyak lagi tenaga honorer yang menginginkan namun masih belum kesampaian.

“Mulai hari ini mereka itu langsung diberi SK penempatannya diseluruh Kabupaten Inhil,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil Syaifuddin menjelaskan dari jumlah 240 tenaga honorer K2 tersebut dibagi pada 217 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan dan 21 tenaga teknis.

Sebenarnya kata Syaifuddin, tenaga honorer K2 di Inhil ini banyak. Berdasarkan data tes pertama pada tahun 2013 lalu kurang lebih berjumlah 1000 orang, namun seletah diseleksi beberapa tahap ada 327 orang diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi di BKN Provinsi Riau.

“Dari beberapa tahap penyeleksian tenaga honorer K2, 240 orang inilah yang dinyatakan lulus dan akan diberikan NIP,” terangnya. (advertorial)