TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengaku dipersulit oleh Dinas Pendidikan (Disdik) terkait pencairan bantuan kualifikasi akademik tahun 2015.

Menurut salah seorang Mahasiswa UT yang minta namanya untuk tidak dipublikasikan menyatakan bahwa bantuan kualifikasi akademik ini sudah dipastikan pencairannya dari pusat. Sebab dari data yang dipegang, sudah tertera angka total Rp 7 juta perpenerima bantuan.

“Sudah jelas, tinggal ambil saja lagi di BRI dengan membawa persyaratan yang diberlakukan oleh pusat. Pada syarat ini sama sekali tidak tercantum adanya keharusan untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat melalui dinas terkait,” ujarnya

Menurutnya juga, sebagian mahasiswa sebelumnya sudah ada yang berhasil melakukan pencairan tanpa harus menyertakan persyaratan susulan rekomendasi disdik. Sekarang, pihak BRI tidak lagi mencairkan sebelum adanya surat sakti tersebut.

“Kalau urusannya itu lancar tak apa, yang ada sulitnya luar biasa, kami di Disdik dilempar sana sini, sudah 2 minggu lebih memakan waktu begini,” kesalnya.

Dalam hal ini, pihak BRI cabang Tembilahan membenarkan adanya keharusan surat rekomendasi dari Disdik. “Memang ada. kemaren Disdik meminta untuk menyertakan rekomendasi sebagai syarat pencairan bantuan kualifikasi akademik,” ungkap Asisten Manajer Operasional BRI, Hendra kepada awak media, Senin (25/5/2015).

Hingga berita ini dirilis, upaya untuk mendapatkan komfirmasi dari Disdik, baik melalui sambungan selular maupun langsung ke Kantor Disdik Inhil jalan Veteran Tembilahan belum membuahkan hasil. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org)  – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan meminta kepada seluruh komponen untuk tidak ada lagi proposal titipan terkait pembangunan di daerah Inhil.

“Jangan ada lagi proposal titipan, apalagi nitip langsung dengan saya,” tukasnya saat kunjungan di kecamatan Keritang pekan kemaren.

Ia menerangkan, bahwa setiap anggaran terkait wacana pembangunan di daerah Kabupaten Inhil khususnya, harus melalui Musrenbang serta pokok fikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil.

Untuk diketahui, Bupati Inhil menyampaikan hal ini disebabkan ia mengaku sering dititipi dan terpaksa mengantongi proposal dari berbagai kalangan disaat ia melakukan Kunker ke berbagai daerah.

Diakuinya juga, titipan-titipan proposal serupa itu, sering kali hilang di jalan. “Saya bisa lupa, terkadang ketinggalan di Speedboat, makanya saya intruksikan mulai tahun ini jangan ada lagi yang nitip proposal,” tutupnya.(mirwan/advertorial)

BAGANSIAPIAPI (detikriau.org) – Asisten III Setda Kabupaten Rokan Hilir Bidang Bina Kesra Ali Asfar membuka sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) bertempat di lantai IV Kantor Bupati Rohil, Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Senin (25/5/2015).

Menurut Ali, kegiatan PBDT 2015 ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan pemuktahiran informasi Rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT).

“BDT terakhir yang kita miliki adalah hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Rokan hilir,” ujar Ali

Pemutakhiran ini juga menurutnya bertujuan untuk mempertajam ketepatan sasaran, sehingga kekurang akuratan penetapan sasaran dan diharapkan dapat menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercangkup dalam data tahun 2011 lalu.

BDT juga dimanfaaatkan bagi Program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan diantaranya, Program simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS),  Program Indonesia Pintar (PIP), Program subsidi beras bagi masyrakat berpendapatan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesda, serta Program sosial lainnya.

”Metodologi pemuktahiran BDT 2015 berbeda dengan pendataan tahun 2011. Dalam Pemuktahiran BDT tahun 2015 ini sangat diperlukan dukungan dan peran serta masyrakat serta pemerintah daerah,” jelasnya.

Sosialisasi pemuktahiran BDT itu dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rohil, Kepala Bappeda Rohil M Job Kurniawan, KadisKesehatan Rohil, HM Junaidi Saleh, Dinas Sosial, Sekretaris Disdik Khairul Azam, Para Camat dan Lurah dan serta undangan lainnya. (tris/*/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk segera memperbaiki jembatan Sungai Nyiur Kecamatan Tanah Merah yang saat ini kondisinya sudah sangat memperihatinkan.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Inhil, Edi Haryanto Sindrang saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Edi, keberadaan jembatan ini merupakan tanggung jawab Pemprov Riau, karena berada di jalan lintas provinsi dan jalan negara.

“Kalau saja jembatan ini menjadi kewenangan kebupaten, tentu kita siap menganggarkannya, tapikan ini tanggung jawab provinsi,” tutur Edi.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemprov Riau harus secepatnya mengatasi persoalan tersebut karena keberadaan jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Seperti kita ketahui bersama, keberadaan jembatan dan jalan penghubung sangat penting bagi masyarakat, khususnya untuk membuka keterisolasian dan akses dari suatu daerah ke daerah lainnya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh tenaga bidan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk terus meningkatkan kompetensinya, sehingga dalam penanganan kasus bisa sesuai dengan protap yang telah ditentukan.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPKDPK), Ns Matzen Msi saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas manajemen BBLR, Asfiksia dan Sepsis yang digelar di aula salah satu hotel di Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Matzen, kecenderungan kematian bayi dan balita terutama terjadi pada periode persalinan dan kelahiran serta beberapa saat setelah persalinan dan kelahiran. Dimana, sebanyak 43 persen kematian balita terjadi pada masa neonatal dan sebagian besar dari kematian neonatal terjadi pada usia yang sangat dini, yaitu dalam satu minggu pertama kehidupannya.

“Penyebab utama kematian neonatal adalah Asfiksia, hipotermi dan infeksi. Dimana, selain kondisi yang buruk pada saat dilahirkan, kematian neonatal sering disebabkan oleh cara penanganan kasus yang tidak tepat,” tutur Matzen.

Dijelaskan, permasalahan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dapat berupa hipotermi, rendahnya daya tahan tubuh terhadap infeksi, enterokolitis neokrotokans. Sedangkan kebutuhan bayi berat badan lahir rendah, antara lain dengan kehangatan tubuh ibu yang ternyata marupakan sumber panas yang efektif untuk bayi yang lahir cukup bulan maupun BBLR.

“Dengan demikian, upaya penurunan AKB perlu memberikan perhatian yang besar pada upaya penyelamatan bayi baru lahir ini,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Matzen, terdapat kesenjangan dalam determinan AKB yang cukup besar antar tingkat pendidikan, sosial ekonomi, antar kawasan dan antar perkotaan perdesaan.

“Kematian bayi pada penduduk yang tidak berpendidikan 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi dan kematian pada tingkat sosial ekonomi rendah lebih besar dari tingkat ekonomi tinggi,” terangnya.

Oleh karena itu, terkait dengan kendala geografis, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian besar dan serius dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

“Penyediaan sarana dan SDM kesehatan maupun peningkatan kompetensi mereka dalam melakukan penanganan kasus emengensi harus ditingkatkan lagi,” katanya.

Seluruh upaya tersebut, harus dilihat secara komprehensif di dalam suatu continuum of care, baik dari tingkat masyarakat, Puskesmas hingga layanan rujukan di rumah sakit, mulai dari aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pendekatan yang harus kita berikan adalah equity dan universal access.

“Dengan pelatihan ini, saya harapkan tujuan kita untuk meningkatkan keterampilan petugas dalam manajemen BBLR, Asfiksia dan Sepsis dapat tercapai, sehingga akselerasi penurunan AKB dapat diraih,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan fakir miskin dan orang terlantar di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas terkait dengan adanya penemuan jenazah orang terlantar di Kota Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, fakir miskin dan orang terlantar wajib diperhatikan dan dipelihara oleh negara. Karena itu, jangan sampai keberadaan mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian serius dari Pemkab Inhil.

“Ke depan, kita minta hal ini tidak terjadi lagi. Kalau masih ditemukan, Pemda harus bertanggung jawab karena telah mengabaikan dan melakukan pembiaran terhadap masyarakat,” tutur Sitas.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, Dinsos harus menyadari serta memahami dengan baik apa yang menjadi peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil tentunya Dinsos memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut bersama-sama mendukung dan mensukseskan program pemerintah.

Oleh karena itu lanjut Sitas, diharapkan kepada Kepala Dinsos dan jajarannya agar bisa melakukan pendataan fakir miskin dan orang terlantar ini secara tepat dan akurat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan guna memudahkan pemerintah dalam penyediaan pelayanan.

“Kemudian yang juga tak kalah pentingnya, Dinsos harus menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait lainnya seperti Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), dalam upaya memudahkan pelaksanaan berbagai program pemerintah,” imbuhnya.(adi/adv)