Tembilahan (detikriau.org) – Razia kedisiplinan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) 1 tahun lebih belakangan ini nyatanya belum mendapatkan tindak tegas oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil.

Sebab, dari pantauan di lapangan ternyata selama dilakukannya razia di sejumlah rumah makan di pasaran kota Tembilahan pada jam kerja kantor tersebut telah ada pegawai di Inhil yang terdata melakukan pelanggaran berulang kali, dan ini dibenarkan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Inhil.

“Betul, sudah ada kami data hingga 4 kali oknum dari pegawai yang bersantai di rumah makan saat jam kerja,” ungkap Kepala Satpol PP TM Syaifullah melalui Kabid Penegak Perundang-undangan Daerah, Hady Rahman, Selasa (26/5/2015) kemaren.

Sebelumnya, pihak BKD Kabupaten Inhil menyatakan untuk tegas jika menemukan PNS yang kurang disiplin dan akan diberi sangksi, minimal kesalahan tersebut diulangi sedikitnya 3 kali. Namun sampai saat ini, belum ditemukan adanya sanksi berat tersebut.

Kepala BKD Kabupaten Inhil Syaifuddin saat dikonfirmasi awak media, Rabu (27/5/2015) mengaku belum ada mengantongi oknum pegawai yang melakukan kesalahan tersebut berulang kali.

“Kalau PNS hanya 2 kali ada, mungkin pegawai honorer yang berulang kali ini, karena pegawai honorer yang paling rawan, nanti saya cek lagi datanya, yang jelas kalau honorer sanksinya tidak seberat PNS,” imbuhnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolres Inhil yang baru AKBP Hadi Wicaksono Sik  yang menggantikan Kapolres Inhil yang lama AKBP Suwoyo Sik Msi di Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan, Kamis (28/5/2015).

Selain Bupati, juga dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan sejumlah camat di Inhil serta seluruh personil Polres Inhil.

Usai Sertijab ini, Bupati mnyampaikan sambutan baik dan menerima dengan baik kedatangan Kapolres yang baru. Diharapkannya kedepan, mitra terhadap kepemerintahan di kabupaten Inhil dapat semakin ditingkatkan.
“Atas nama pemerintah, kekompakan dalam membangun daerah itu yang kami harapkan. Yang jelas terus kita upayakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Terkait ditinggalkan jabatan oleh Kapolres lama, menurut Bupati, selama bertugasnya AKBP Suwoyo kurang lebih 1 tahun 10 bulan ini sudah cukup memberikan kontribusi terhadap kinerja kepemerintahan Inhil.

Sementara itu, Kapolres Inhil yang baru, AKBP Hadi Wicaksono saat dikonfirmasi mengaku sangat terkesan hadirnya di Kabupaten Inhil ini, sebab menurutnya masyarakat Inhil ini tampak menerimanya untuk bertugas.

Selain itu, ia juga baru sadar, kalau di Kabupaten Inhil ini ternyata banyak potensi yang memang patut untuk dikembangkan, pada intinya, ia siap membantu kinerja kepemerintahan Pemkab Inhil dalam mengembangkan Kabupaten seribu parit ini.

Kapolres Inhil yang lama, AKBP Suwoyo Sik Msi yang bakal menjabat sebagai Kapolresta Dumai nantinya mengungkapkan banyak kesan selama bertugas di Kabupaten Inhil ini.(advertorial)

SELATPANJANG (detikriau.org) – Komisi A DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penambahan anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dari Rp 19,8 M menjadi Rp. 24 Milyar. Penambahan dana hibah dari APBD Meranti ini diperuntukan bagi penambahan kekurangan biaya pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) bagi calon kepala dan wakil kepala daerah pada Pemilukada meranti Desember 2015 mendatang.

“Kita mendukung penuh KPU Meranti untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilukada Meranti 2015 ini. Salah satunya dalam penambahan anggaran,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, E Miratna, disela rapat koordinasi tahapan Pemilukada Meranti bersama Komisi A DPRD Meranti dan KPU Meranti, Rabu (27/5) malam kemaren.

Menurut, Ketua KPU Meranti, Yusli SE, pengajuan penambahan anggaran tersebut sebelumnya sudah disetujui melalui NPHD sebesar 19,8 miliar, dan sudah dikucurkan oleh Pemkab Meranti pada tahap pertama sebesar Rp10 miliar.

“Penambahan anggaran ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota KPUD wajib menyediakan Alat peraga kampanye (APK) bagi calon Kepala Daerah,” paparnya.

Diterangkan, sisa dari kekurangan dana hibah untuk KPUD akan dianggarkan pada APBD Perubahan pada bulan Juni mendatang. Selain itu, lanjut Yusli tambahan anggaran yang diajukan tersebut juga dialokasikan KPUD untuk kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Meskipun terbilang cukup besar, namun tambahan anggaran yang diajukan tersebut sangat diperlukan,” tegasnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2014 tentang pilkada langsung, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) akan memfasilitasi kampanye pemasangan iklan di media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga yang anggarannya digunakan berasal dari APBD.

Dalam peraturan yang baru tersebut, KPU Meranti harus menyediakan umbul-umbul Pilkada sebanyak 20 lembar per kecamatan, dua Spanduk Pilkada tiap desa dan satu lembar Baliho Pilkada tiap kecamatan.

Sedangkan untuk souvenir dan biaya untuk pembagian sembako, KPUD telah menetapkan maksimal seharga Rp 25 ribu untuk setiap kepala keluarga. Jika lewat dari batas ketentuan tersebut maka calon akan disanksi bahkan akan didiskualifikasi.

“Dari tim sukses calon hanya menyerahkan desain baliho, spanduk, sedangkan untuk percetakan KPUD yang langsung mencetaknya, nanti akan ada LO yang menangganinya,” jelas Yusli, sambil menambahkan, “Untuk diketahui, dari data KPU Meranti terdapat kurang lebih 600 ribu Kepala keluarga,” sebutnya.

Selain dihadiri Ketua Komisi A DPRD Meranti, E Miratna SH, kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi A DPRD Meranti, Edi Masyudi SPdI, dan anggota, Marhisyam S Kom,Azni Syafri. Sedangkan dari pihak KPUD dihadiri oleh Ketua KPU Meranti, Yusli SE dan Sekertaris KPU Meranti, H Darwis SPd MSi. (eko)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketidakhadiran 10 camat pada pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ini ternyata disebbalkan kelalailan panitia pelaksana O2SN.

Pernyataan tersebut dilontarkan beberapa camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil disaat menyampaikan klarifikasi sebelum menanda-tangani surat pernyataan di aula kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil jalan SKB Tembilahan, Rabu (27/5/2015).

“Maaf, sampai hari ini saya tidak ada membaca undangan acara pembukaan O2SN tingkat Kabupaten Inhil,” Ujar Camat Kemuning, Dwi Budiyanto yang juga menyampaikan kalau panitia sama sekali tidak memberi tahu, meskipun pemberitahuan tak resmi misalnya melalui sms.

“Kalau merasa kejauhan mengantarkan undangan ke Kemuning, via sms kan masih bisa. Yang penting beri kabar,” tukasnya.

Begitu juga dengan camat lain, seperti camat Tempuling Ismet Ahyani menuturnya hal yang serupa karena panitia pelaksana O2SN kali ini tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Memang diakuinya undangan tersebut sampai ke tangannya, namun sampainya itu setelah selesai kegiatan.

“Sudahlah undangan ini sampainya sangat terlambat, yang mengantarpun bukan panitia, melainkan menitipkan kepada salah seorang kepala sekolah,” ujar Ismet.

Lain halnya yang dikatakan camat Enok Khairuddin, kalau ia ini mengaku menerima undangan tepat waktu. Namun ia mengaku tak bisa menghadiri acara pembukaan O2SN dikarenakan ada kegiatan di Kecamatan Enok yang memang mesti ia tampil dimuka masyarakatnya.

Kendati demikian, ia berinisiatif mengirimkan perwakilannya yakni Sekretaris Kecamatan Enok untuk menghadiri pembukaan O2SN tingkat Kabupaten Inhil tahun 2015 ini.

“Saya bingung, kalau memang tak boleh diwakilkan bagaimana dengan kegiatan yang lain, rasa berat untuk meninggalkan kegiatan di kecamatan,” katanya.

Dimintanya, kedepan setiap ada kegiatan Pemkab dan mesti dihadiri camat dan tak boleh diwakili, agar kiranya panitia pelaksana mencantumkan dalam undangan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh diwakilkan.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sedikitnya 10 camat dan 1 Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menanda-tangani surat pernyataan untuk berjanji tidak mengulangi kesalahan di aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil jalan SKB Tembilahan, Rabu (2/5/2015) sore.

Penanda tanganan surat pernyataan itu disebabkan 50 persen camat di Inhil tidak menghadiri pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Inhil yang langsung dibuka resmi oleh Bupati Wardan di lapangan Gadjah Mada Tembilahan pekan kemaren.

Sedangkan dipanggilnya juga 1 lurah Pulau Kijang kecamatan Reteh ini disebabkan disaat Bupati Inhil sedang melakukan Sidak beberapa waktu lalu kondisi kantor Lurah tersebut dalam keadaan kosong tanpa ada pegawai satupun.

Adapun kesepuluh camat tersebut yakni Camat Tanah Merah Yuliargo, Camat Reteh Ahmad Khusairi, Camat Sungai Batang Nawawi, Camat Keritang Ridwan, Camat Kemuning Dwi Budianto, Camat Tempuling Ismet Ahyani, Camat Pelangiran Sutarno Wandoyo, Camat Pulau Burung M Nazar, Camat Enok Khairudin, Camat Batang Tuaka Umar. Dan terakhir, Lurah Pulau Kijang kecamatan Reteh Salmiah.

Kepala BKD Kabupaten Inhil, Syaifuddin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kesepuluh camat dan 1 lurah ini hanya sebatas diberi sanksi teguran berupa surat pernyataan. Sebab, kesalahan tersebut hanya diulangi 1 kali saja.

“Apalagi dari paparan dan alasan yang disampaikan sejumlah camat sebelum menanda tangani itu sedikit masuk akal, karena menurut alasan mereka (camat, red) undangan O2SN yang digelar beberapa waktu lalu tidak sampai ke tangan mereka,” katanya.

Untuk diketahui, Bupati Inhil itu sebenarnya lanjut Syaifuddin, mengharuskan seluruh camat di Inhil selalu menghadiri kegiatan resmi dari Pemkab Inhil. Dan mestinya juga, seorang pimpinan daerah kecamatan selalu up date terhadap berbagai informasi.

“Jadi, pesan dari kami jangan hanya menunggu informasi 100 persen, namun kejarlah informasi apapun khususnya mengenai kegiatan Pemkab Inhil,” pungkasnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Peringatan Milad Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ke-50, yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2015 mendatang, rencananya akan disemarakan dengan pelaksanaan seminar sehari.

Menurut Ketua Panitia Seminar, DR Hj Alvi Furwanti Alwie, seminar sehari tersebut akan dilaksanakan sebelum puncak peringatan Milad Inhil atau tepatnya pada tanggal 11 Juni 2015.

“Seminar sehari ini, akan digelar di Gedung Wanita Tembilahan,” tutur Alvi saat berbincang dengan detikriau.org di Tembilahan, kemarin.

Adapun materi yang disampaikan pada seminar sehari tersebut, yakni tentang penguatan dalam rangka mendukung dan mensukseskan program pembangunan daerah, khususnya Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), yang menjadi program unggulan Pemkab Inhil di bawah kepemimpinan Bupati, HM Wardan dan Wakil Bupati, H Rosman Malomo ini.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Bappeda Inhil ini, melalui seminar sehari tersebut diharapkan akan diperoleh kerjasama dan kebersamaan dari seluruh pihak, khususnya dalam membangun dan memajukan Negeri Seribu Parit ke depan.

“Kita tentunya sangat mengharapkan support dari berbagai pihak yang berkompeten, supaya apa yang kita cita-citakan bagi perkembangan daerah ini bisa tercapai,” imbuhnya. (adi)