Tembilahan (detikriau.org) – GM PLN Wilayah Riau-Kepri, Feby Joko Priharto meyakini, terhitung sejak hari ini tidak akan ada lagi pemberlakuan pemadaman listrik bergilir bagi pelanggan PLN di kota Tembilahan. Dengan catatan, mesin-mesin yang sudah beroperasional tidak ada lagi yang mengalami kerusakan.

Menurutnya, upaya yang telah dilakukan pihaknya mengatasi persoalan deficit listrik di kota Tembilahan adalah dengan merelokasi mesin dari Jambi dengan daya mampu 0,65 MW ditamabah mesin PLTD Gunung Daek 1,65 MW. Kemudian, merelokasi mesin lainnya dari Sumbar berdaya 3 MW serta perbaikan gangguan mesin PLTD Parit 4 sebesar 2 MW.

Dengan begitu, lanjut Feby, estimasi pemenuhan daya untuk Kota Tembilahan dan sekitarnya, yakni daya mampu sebesar 19,5 MW dan beban puncak hanya sebesar 13,1 MW, sehingga tidak ada lagi defisit daya.

“Insya Allah tidak ada pemadaman bergilir lagi bagi para pelanggan, karena daya kita sudah mencukupi pada beban puncak. Namun dengan catatan, mesin yang sudah beroperasi saat ini tidak ada yang rusak lagi,” terangnya.

Mendengar penjelasan itu, Anggota DPRD Inhil, Padli meminta agar apa yang telah disampaikan oleh GM PLN Wilayah Riau-Kepri ini benar-benar terjadi, tidak hanya memberikan janji seperti sebelumnya.

“Kita disini sudah bosan dengan janji manis dan janji palsu dari PLN. Kami tuntut bukti.” tegasnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Gabung Komisi DPRD Kabupaten Inhil kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama manajemen PLN. RDP ini ditujukan untuk mendapatkan informasi proggres penyelesaian pekerjaan terkait kondisi pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Tembilahan dan sekitarnya sejak akhir tahun 2014 lalu, Kamis (28/5/2015).

Hearing yang dilaksanakan di ruang Banggar Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini, dipimpin oleh Ketua Komisi III, Iwan Taruna, serta dihadiri Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam Wakil Ketua DPRD, Feriyandi, Ketua dan Anggota Komisi DPRD, Kepala Distamben, Forum RT/RW, LSM LIRA dan mahasiswa.

Sedangkan dari manajemen PLN, dihadiri langsung oleh GM PLN Wilayah Riau-Kepri, Feby Joko Priharto, GM Unit Induk Pembangunan II Medan, Robert Purba, Perwakilan Area Rengat, Arif Manajer Rayon Tembilahan, Budi Warman dan jajaran PLN lainnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna mengatakan, kondisi krisis listrik di Kota Tembilahan dan sekitarnya sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, hingga saat ini persoalan pemadaman listrik bergilir belum juga tuntas dan tidak ada perubahan.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edi Haryanto Sindrang menjelaskan bahwa kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Tembilahan dan sekitarnya saja, tetapi juga sudah merambah ke daerah lainnya di Kabupaten Inhil, sehingga menimbulkan indikasi adanya permainan dibalik pemadaman tersebut.

“Jangan dianggap kami disini bohoh semua pak, tolong dengarkan keluh kesah masyarakat kami disini, yang sudah banyak mengalami kerugian karena kondisi pemadaman listrik saat ini,” kata Edi.

“Sampai sekarang, PLN masih saja melakukan pemadaman. Jadi, kami minta hari ini ada keputusan dan solusi konkrit terkait permaslahan ini, karena jika deadline sampai akhir Mei nanti tidak terpenuhi, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk PLN,” tutur Iwan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto berharap, ke depan managemen PLN bisa diperbaiki dan lebih baik lagi, guna menghindari terjadinya hal serupa seperti sekarang ini.

“Kalau sekarang, PLN ini sudah seperti wabah penyakit yang apabila terjangkit langsung menular ke daerah-daerah lainnya. Itu yang kita lihat terjadi saat ini,” sampaikannya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, GM PLN Wilayah Riau-Kepri, Feby Joko Priharto menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan daya listrik di Kota Tembilahan dan sekitarnya. Upaya itu terbagi dalam solusi permanen (program jangka panjang), program jangka menengah dan crash program (penyelesaian defisit).(adi/ adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kapolres Inhil baru, AKBP Hadi Wicaksono Sik menyatakan komitmen untuk mengembalikan revitalisasi fungsi kepolisian khususnya kepolisian Polres Indragiri Hilir serta beberapa komitmen lainnya.

“Yang pertama, tentunya saya akan melanjutkan program yang telah dilaksanakan Kapolres sebelum saya. Disamping itu, ada yang mesti saya utamakan yakni melakukan revitalisasi fungsi kepolisian,” Sampaikannya dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolres Inhil baru dan lama di Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan, Kamis (28/5/2015).

Maksud mengembalikan revitalisasi yang belum difungsikan secara optimal, salah satunya peran pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, ia berkomitmen akan lebih memperhatikan lagi sistem pelayanan dari kepolisian untuk umum.

Selain itu, penanganan kasus juga akan ditindak-lanjuti secara maksimal, namun untuk saat ini, Kapolres baru tersebut nyatakan masih akan mempelajari terlebih dahulu prioritas kasus-kasus mana saja yang mesti didahulukan di Inhil ini.

Yang menjadi PR tambahan menurutnya adalah terkait masalah internal, yakni mengupayakan untuk memunculkan motivasi-motivasi bagi personil jajaran Polres Inhil untuk semangat dalam bekerja, dan ini sangat penting. Sebab menurutnya, berdasarkan pengakuan Kapolres sebelumnya ada sejumlah personil kepolisian di Inhil ini selalu meminta pindah tugas jabatan.

Artinya, motivasi bekerja belum didapat oleh petugas tersebut. “Ini PR tambahan saya yang akan selalu saya fikirkan kedepan,” tutupnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah mengusulkan bantuan sejumlah peralatan kesehatan (alkes) kepada pihak provinsi yang nantinya akan diperuntukan bagi operasional 108 Pustu di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan Alvi, pengusulan bantuan alkes ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di Negeri Seribu Parit, khususnya yang berada di wilayah terpencil, sangat terpencil dan perbatasan.

“Tahun ini, dari 152 Pustu yang ada di Kabupaten Inhil, baru sekitar 108 Pustu yang telah kita usulkan untuk menerima bantuan alkes dari Pemprov,” tutur Alvi.

Adapun berbagai macam bantuan alkes yang diusulkan tersebut, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, diantaranya peralatan bedah minor, peralatan dan tabung oksigen kecil, serta alkes lainnya.

“Dengan adanya bantuan ini nantinya, diharapkan dapat lebih memaksimalkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Pustu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menuju Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Lurah Pulau Kijang kecamatan Reteh, Salmiah saat dipanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (27/5/2015) tampak gugup dari cara berbicaranya saat menyampaikan alasan kekosongan kantornya saat di Sidak Bupati Inhil beberapa waktu lalu.

Dimana, alasan yang dipaparnya hanya karena ia tidak berada di Pulau Kijang karena sibuk dengan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Inhil tahun 2015 di kelurahan Benteng kecamatan Sungai Batang.

“Waktu itu saya sedang berada di Benteng karena tak bisa pulang, banyak kesibukan karena saya sebagai koordinator Stand,” ungkapnya beralasan.

Terkait kekecewaan Bupati Inhil bahwa satupun pegawainya juga tak tampak di kantor, lurah ini beralasan kalau ia sedang kekurangan pegawai. Disampaikannya, ia hanya memiliki 4 PNS, 1 Honorer dan 2 Satpol PP. “Kalau bisa tambahkan pegawai kami,” harapnya.

Terkait kesalahannya tersebut, ia siap menerima apapun sanksi yang diberikan. Dalam hal ini, BKD hanya memberi sanksi berupa surat pernyataan saja. “Karena baru sekali kesalahan ini, maka hanya sanksi yang diberikan. hanya berupa teguran saja,” ungkap Kepala BKD Kabupaten Inhil, Syaifuddin.(mirwan)